Pilih
peningkatan penelitian dan pengawasan atas penyediaan / pemesanan pita cukai hasil tembakau, penetapan harga jual eceran hasil tembakau, pemberian penundaan pembayaran cukai, buku persediaan hasil tembakau dan pelaporan persediaan pita cukai
bentuk dan isi nota penghitungan, surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak
tata cara penatausahaan wajib pajak, subjek pajak dan objek pajak dalam rangka pembentukan kantor pelayanan pajak pratama di luar pulau jawa dan bali
penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya kantor wilayah direktorat jenderal pajak nanggroe aceh darussalam dan kantor wilayah direktorat jenderal pajak sumatera utara ii, serta kantor pelayanan pajak pratama dan/atau kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak sumatera utara i, kantor wilayah direktorat jenderal pajak riau dan kepulauan riau kantor wilayah direktorat jenderal pajak kalimantan timur, dan kantor wilayah direktorat jenderal pajak sulawesi selatan, barat dan tenggara
penegasan kembali pelaksanaan tugas dalam rangka penelitian lapangan
surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi beserta petunjuk pengisiannya
penegasan sehubungan dengan perubahan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-161/pj/2007 tentang surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sangat sederhana tahun 2007
tata cara penatausahaan wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak dalam rangka pemindahan wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak
perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 39/pj./2008 tentang pemindahan tempat terdaftar wajib pajak dan atau tempat melaporkan usaha pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa tengah i
bentuk dan tata cara penggunaan template dalam bahasa inggris untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi tahun 2007
tata cara penatausahaan wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak dalam rangka pemindahan wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak yang semula terdaftar dan melaporkan usahanya pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus
tempat pajak terutang bagi pengusaha kena pajak yang sebelumnya dikukuhkan pada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar atau kantor pelayanan pajak madya
tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan atau tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu
tata cara penatausahaan wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak dalam rangka pemindahan wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak dari dan ke kantor pelayanan pajak madya
tindak lanjut hasil ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi
perubahan kesembilan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-297/pj/2002 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak
pemindahan tempat terdaftar wajib pajak dan atau tempat melaporkan usaha pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta barat
perubahan kedua atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-81/pj./2004 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan produk rekaman suara
bentuk, isi, dan tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn) dalam bentuk formulir kertas (hard copy) bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kpp pratama, dalam rangka pengolahan data dan dokumen di pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan
tata cara penatausahaan pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh pemerintah atas penyerahan minyak goreng di dalam negeri
pelimpahan wewenang kepada direktur teknis kepabeanan untuk dan atas nama direktur jenderal bea dan cukai merumuskan data base harga i
Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)
12 hari yang lalu
Batas Waktu Bayar dan Setor Pajak Terbaru Mulai Tahun 2025 sesuai PMK 81/2024
12 hari yang lalu
Aturan Pajak Baru untuk Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
2 bulan yang lalu