perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 75 tahun2005 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen hukum dan hak asasi manusia

tata cara perizinan dan pelaporan bagi umum yang melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing

perubahan atas surat edaran bank indonesia nomor 3/14/dsm tanggal 13 juni 2001 perihal pelaporan kegiatan lalu lintas devisa oleh lembaga keuangan non bank

penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya kantor pelayanan pajak pratama dan kantor pelayanan, penyuluhan dan konsultasi perpajakan di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak banten, kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa barat i, dan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa barat ii

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi sangat sederhana tahun 2007

rekruitmen tenaga auditor inspektorat jenderal dari lingkungan internal departemen keuangan

tata cara penatausahaan wajib pajak, subjek pajak dan objek pajak dalam rangka pembentukan kantor pelayanan pajak pratama di pulau jawa dan pulau bali selain kpp pratama di wilayah kanwil djp jakarta pusat

pengenaan bea masuk tindakan pengamanan terhadap impor produk benang kapas selain benang jahit

prosedur pengajuan dan penyelesaian permohonan pembetulan ketetapan pajak, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

pelaksanaan modul penerimaan negara

tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran serta batas akhir pelaporan pajak untuk masa pajak yang jatuh tempo pembayaran dan penyetoran serta batas akhir pelaporan pajak bersamaan dengan hari libur atau cuti bersama bulan oktober 2007

tata cara pemindahan wajib pajak ke kantor pelayanan pajak madya

ralat peraturan direktur jenderal pajak nomor per-136/pj./2007 tentang tata cara penatausahaan pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh pemerintah atas penyerahan minyak goreng curah di dalam negeri

tata cara penatausahaan pajak pertambahan nilai yang dibayar oleh pemerintah atas penyerahan minyak goreng curah di dalam negeri

ekstensifikasi wajib pajak orang pribadi melalui pendataan objek pajak bumi dan bangunan

percepatan jangka waktu penyelesaian layanan unggulan direktorat jenderal pajak

bentuk, ukuran, dan warna benda meterai

surat pernyataan bersedia mematuhi kode etik pegawai direktorat jenderal pajak

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, dan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pasal 21 tahun 2007 beserta petunjuk pengisiannya

pelaksanaan pengurangan pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dalam wilayah kerja kantor wilayah direktorat jenderal pajak yang telah menerapkan struktur organisasi dan tata kerja sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 132/pmk.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri keuangan nomor 55/pmk.01/2007 selain kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar dan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus

perubahan kedelapan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-297/pj/2002 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak

jenis jasa lain dan perkiraan penghasilan neto sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) huruf c undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 17 tahun 2000

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 627/pj/2001 tentang tata cara pelaksanaan pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan penanggung pajak yang tersimpan pada bank dalam rangka penagihan pajak dengan surat paksa

perdagangan barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya

tempat terutangnya pajak bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak wajib pajak besar satu, kantor pelayan pajak wajib pajak besar dua, kantor pelayanan pajak madya jakarta pusat dan kantor pelayanan pajak madya bekasi