Pilih
ralat peraturan direktur jenderal pajak nomor per-165/pj/2005 tentang perubahan kelima atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-297/pj/2002 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak
pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor produk canai lantaian dari besi atau baja bukan paduan yang disepuh atau dilapisi dengan timah dari negara republik rakyat tiongkok, republik korea, dan taiwan
tempat terutangnya pajak bagi pengusaha kena pajak yang dikukuhkan di kantor pelayanan pajak madya pekanbaru, kantor pelayanan pajak madya tangerang, kantor pelayanan pajak madya bekasi, dan kantor pelayanan pajak madya denpasar
tatacara pemindahan wajib pajak ke kantor pelayanan pajak madya pekanbaru, kantor pelayanan pajak madya tangerang, kantor pelayanan pajak madya bekasi, dan kantor pelayanan pajak madya denpasar
penyampaian peraturan menteri keuangan nomor 28/pmk.03/2006 tentang perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 527/kmk.03/2003 tentang jasa di bidang angkutan umum di darat dan di air yang tidak dikenakan
ralat peraturan direktur jenderal pajak nomor per-160/pj/2005 tentang tata cara penerbitan surat keterangan bebas (skb) pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan
perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 01/pj./2006 tentang bentuk surat setoran pajak
pengantar peraturan direktur jenderal pajak nomor kep- 30/pj/2006 tentang pojok pajak
perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 81/pj./2004 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan produk rekaman suara
penyampaian data dan/atau dokumen kepabeanan dan cukai kepada instansi/lembaga pemerintah lainnya
tata cara penggunaan formulir perpajakan dan faktur pajak lama oleh wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak madya pekanbaru, kantor pelayanan pajak madya tangerang, kantor pelayanan pajak madya bekasi, dan kantor pelayanan pajak madya denpasar
tata cara penggunaan formulir perpajakan dan faktur pajak lama oleh wajib pajak yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak madya batam
petunjuk pelaksanaan pencabutan secara jabatan pengukuhan sebagai pengusaha kena pajak yang tidak memenuhi syarat lagi sebagai pengusaha kena pajak
jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga administrasi negara
petunjuk pelaksanaan peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 87/pmk.010/2005 tentang pemberian pembebasan bea masuk atas impor bahan baku dan bagian tertentu untuk pembuatan bagian alat-alat besar serta bagian tertentu untuk perakitan alat-alat besar oleh industri alat-alat besar
perubahan ketujuh atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-297/pj/2002 tentang pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak
tata cara penerbitan surat keterangan bebas (skb) pemotongan pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat bank indonesia yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan
tata cara penerbitan nomor pokok wajib pajak secara jabatan oleh kantor pusat direktorat jenderal pajak dan penghapusannya
pembentukan tim pertukaran dokumen/data secara elektronik
perubahan ketiga keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 524/pj/2000 tentang syarat-syarat faktur pajak sederhana
perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 67/pj./2004 tentang tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan atau tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu
angsuran bulanan pajak penghasilan pasal 25 tahun 2005 sehubungan dengan penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak
Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)
13 hari yang lalu
Batas Waktu Bayar dan Setor Pajak Terbaru Mulai Tahun 2025 sesuai PMK 81/2024
13 hari yang lalu
Aturan Pajak Baru untuk Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
2 bulan yang lalu