Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia telah menerbitkan&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024</a> yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau yang biasa dikenal dengan Core Tax Administration System (CTAS).&nbsp;Terbitnya PMK ini berdampak pada 42 peraturan yang masih berlaku saat ini. Regulasi pada PMK 81/2024 menjadi pijakan utama bagi implementasi coretax&nbsp;yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Ruang Lingkup PMK 81/2024</h2>&nbsp;Secara keseluruhan, peraturan ini terdiri atas 11 bab dan 484 pasal yang mengatur tujuh ruang lingkup utama menurut Pasal 2&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK 81/2024</a>. Berikut adalah rincian 7 ruang lingkup tersebut:&nbsp;1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan ElektronikPeraturan ini menjabarkan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta proses penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman dokumen serta keputusan secara elektronik.&nbsp;&nbsp;2. Pendaftaran Wajib Pajak, Pengukuhan PKP, dan Objek Pajak PBBBab-bab dalam PMK 81/2024 turut menjelaskan tata cara pendaftaran wajib pajak orang pribadi maupun badan, pengukuhan PKP, serta pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).&nbsp;&nbsp;3. Pembayaran dan Penyetoran PajakPeraturan ini merinci prosedur pembayaran dan penyetoran pajak, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga.&nbsp;&nbsp;4. Penyampaian dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)PMK 81/2024 mencakup tata cara penyampaian dan pengolahan SPT. Peraturan ini memberikan panduan lengkap tentang format, cara pengisian, serta proses penyerahan SPT secara untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban mereka.&nbsp;5. Layanan Administrasi PerpajakanSalah satu fokus utama dari PMK ini adalah tata cara pemberian layanan administrasi perpajakan yang lebih cepat dan efisien.&nbsp;6.Aturan Teknis Pelaksanaan SIAPPMK 81/2024 menyediakan panduan teknis yang sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP).&nbsp;&nbsp;7. Format dan Contoh Dokumen PerpajakanPeraturan ini juga mencakup contoh format dokumen serta contoh penghitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h3>Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/4afcbbe0-73de-4c60-b26a-0e849f297127/Perubahan-Tanggal-Jatuh-Tempo-Pembayaran-dan-Penyetoran-Pajak-Mulai-Tahun-2025-sesuai-PMK-81-2024-">Batas Waktu Bayar dan Setor Pajak Terbaru Mulai Tahun 2025 sesuai PMK 81/2024</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Manfaat Coretax Bagi Wajib Pajak</h2>&nbsp;Pelaksanaan Coretax tidak hanya berdampak pada administrasi pajak di internal DJP, tetapi juga membawa berbagai kemudahan bagi Wajib Pajak. Melalui Siaran Pers No. SP-40/2024, beberapa keuntungan utama yang ditawarkan antara lain:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Kemudahan Registrasi Pajak: Wajib Pajak kini dapat melakukan registrasi di semua Kantor Pelayanan Pajak (borderless) serta melalui saluran digital yang disediakan oleh DJP atau pihak ketiga (omni channel), dengan validasi data melalui single source of truth.</li><li style="text-align:justify;">Akun Wajib Pajak (Taxpayer Account): &nbsp;Setiap Wajib Pajak akan memiliki Akun Wajib Pajak yang bisa diakses melalui Portal Wajib Pajak secara online, sehingga memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.</li><li style="text-align:justify;">Penyeragaman Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak: Jatuh tempo pembayaran berbagai jenis pajak diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya, yang diharapkan dapat menyederhanakan tata kelola dan administrasi pembayaran pajak.</li><li style="text-align:justify;">Deposit Pajak: Dengan adanya fitur Deposit Pajak, Wajib Pajak dapat menyimpan dana untuk pembayaran pajak di masa depan, sehingga mengurangi risiko keterlambatan pembayaran.</li><li style="text-align:justify;">Pengajuan Fasilitas PPh yang Lebih Mudah: Proses pengajuan fasilitas pajak penghasilan (PPh) kini lebih mudah tanpa perlu melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), asalkan Wajib Pajak telah memenuhi kriteria tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pembayaran Pajak Lebih Fleksibel: Satu kode billing dapat digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis pajak, berbeda dengan sistem sebelumnya yang membatasi satu kode billing untuk satu jenis pajak saja.</li><li style="text-align:justify;">Fitur Prepopulated SPT: Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi lebih mudah dengan fitur prepopulated otomatis. Hal ini mencakup berbagai jenis PPh, termasuk PPh Pasal 21, 15, 22, 23, 25, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2), yang sebelumnya sangat bergantung pada pelaporan manual dari pihak pemotong pajak.</li><li style="text-align:justify;">Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pendaftaran Nomor Objek Pajak (NOP) dan pelaporan SPOP kini bisa dilakukan di KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar.</li></ol>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Rangkuman Isi PMK 81/2024</h2>&nbsp;1. Ketentuan Umum (Pasal 1): Definisi istilah dalam PMK 81/2024&nbsp;2. Ruang Lingkup (Pasal 2):&nbsp;Tujuh ruang lingkup dalam PMK 81/2024&nbsp;3. Hak dan Kewajiban Perpajakan secara Elektronik (Pasal 3–14): Tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta proses penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman dokumen serta keputusan secara elektronik.&nbsp;4. Pendaftaran Wajib Pajak, Pengukuhan PKP, dan Objek Pajak PBB<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Pendaftaran Wajib Pajak (Pasal 15–59): Tata cara pendaftaran untuk wajib pajak, termasuk pengajuan, perubahan data, dan ketentuan penghapusan NPWP.</li><li style="text-align:justify;">Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Pasal 60–70): Prosedur pengukuhan, kriteria, dan syarat-syarat untuk pengusaha kena pajak (PKP).</li><li style="text-align:justify;">Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek PBB (Pasal 71–93): Tata cara daftar, lapor, dan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).</li></ul>&nbsp;5. Pembayaran dan Penyetoran Pajak<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Pasal 94–121): Aturan teknis terkait proses pembayaran dan penyetoran pajak.</li><li style="text-align:justify;">Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak (Pasal 122–137): Ketentuan untuk pengajuan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang.</li><li style="text-align:justify;">Pemberian Imbalan Bunga (Pasal 138–149): Aturan mengenai pemberian imbalan bunga atas pembayaran pajak tertentu.</li></ul>&nbsp;6. Penyampaian dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Pasal 150–160): Tata cara menghitung kelebihan pembayaran dan pengembaliannya.</li><li style="text-align:justify;">Surat Pemberitahuan (SPT) (Pasal 161–190): Prosedur dan ketentuan dalam penyampaian dan pengelolaan SPT.</li><li style="text-align:justify;">PPh atas Pengalihan Hak Tanah/Bangunan (Pasal 191–200): Tata cara pelaporan, pengecualian, dan pembayaran PPh terkait pengalihan hak tanah – bangunan serta perjanjian pengikatan jual beli tanah – bangunan.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">PPh dari Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif (Pasal 201–207): Prosedur pembayaran dan pelaporan atas penghasilan dari pengalihan real estat dengan skema kontrak inverstasi kolektif tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pemotongan dan Pembayaran PPh atas Penghasilan Lain Kontraktor (Pasal 208–216): Ketentuan untuk uplift dan penghasilan serupa yang sejenis atau penghasilan dari pengalihan partisipasi interes.</li><li style="text-align:justify;">Pungutan PPh Pasal 22 (Pasal 217–225): Prosedur pemungutan sehubungan dengan penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.</li><li style="text-align:justify;">Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan (Pasal 226–237): Penghitungan angsuran bagi wajib pajak baru, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan lainnya yang harus dibayar sendiri.</li><li style="text-align:justify;">Pemotongan PPh Pasal 26 atas Keuntungan Saham (Pasal 238–240): Ketentuan untuk wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) berupa keuntungan penjualan saham.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 26 atas Premi Asuransi/Reasuransi (Pasal 241–243): Prosedur untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan ke perusahaan asuransi di luar negeri.</li><li style="text-align:justify;">Pemungutan PPh atas Penjualan Saham di Bursa Efek (Pasal 244–249): Tata cara pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari penjualan saham di bursa efek.</li><li style="text-align:justify;">Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Hulu Migas (Pasal 250–264): Prosedur untuk penyetoran dan pelaporan kegiatan usaha minyak - gas bumi serta penghitungan PPh untuk pembayaran PPh berupa volume minyak - gas bumi.</li><li style="text-align:justify;">Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali PPN Barang Bawaan (Pasal 265–277): Pengaturan untuk pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali PPN barang bawaan bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Kegiatan Ekspor Kegiatan dan Jasa Tertentu (Pasal 278–285): Batasan kegiatan dan jenis jasa yang dikenakan PPN atas ekspor.</li><li style="text-align:justify;">Pengurang PPN dan PPnBM atas Barang/Jasa Tertentu (Pasal 286–290): Ketentuan terkait PPN dan PPnBM atas barang kena pajak yang dikembalikan serta PPN atas jasa kena pajak yang dibatalkan.</li><li style="text-align:justify;">Pemungutan PPN dan PPnBM oleh BUMN (Pasal 291–297): Aturan bagi BUMN sebagai pemungut dalam memungut, menyetor, dan melaporkan PPN serta PPnBM.</li><li style="text-align:justify;">Penunjukan Kontraktor untuk PPN Migas (Pasal 298–304): Penunjukan kontraktor dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Pasal 305–311): Penunjukan pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Jasa Agen dan Pialang Asuransi (Pasal 312–322): Pengaturan PPN untuk jasa agen asuransi, pialang asuransi, dan pialang reasuransi.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (Pasal 323–331): Ketentuan pengenaan PPN untuk konstruksi mandiri.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Barang/Jasa Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean (Pasal 332–339): Penunjukan pihak lain dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas barang/jasa dari luar ke dalam daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).</li><li style="text-align:justify;">PPN dan PPh atas Transaksi Aset Kripto (Pasal 340–369): Pengaturan PPN dan PPh atas transaksi kripto.</li><li style="text-align:justify;">Pengecualian PPh atas Dividen atau Penghasilan Lain (Pasal 370–374): Tata cara pengecualian.</li><li style="text-align:justify;">Pengkreditan Pajak Masukan (Pasal 375–381): Prosedur pengkreditan pajak masukan.</li><li style="text-align:justify;">Pembuatan dan Pembetulan Faktur Pajak (Pasal 382–390): Aturan untuk faktur pajak meliputi pembuatan, pembetulan, dan penggantian.</li></ul>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;"> Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/71eaeca6-5f39-4091-9d44-4579f05effd3/Panduan-Lengkap-Pendaftaran-Wajib-Pajak-Badan-melalui-Aplikasi-Coretax-(CTAS)">Panduan Lengkap Pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Aplikasi Coretax (CTAS)</a></h3>&nbsp;&nbsp;7. Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta (Pasal 392–406): Prosedur untuk pengalihan dan perolehan harta dalam penggabungan hingga pengambilalihan usaha.</li><li style="text-align:justify;">Fasilitas Pajak untuk Penanaman Modal (Pasal 407–422): Insentif pajak untuk investasi di bidang usaha atau daerah tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pengurang Penghasilan Neto untuk Industri Padat Karya (Pasal 423–431): Ketentuan insentif pengurang penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha bagi usaha padat karya.</li><li style="text-align:justify;">Pengurang Penghasilan Bruto untuk Penelitian/Pengembangan (Pasal 432–441): Insentif pajak untuk penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia.</li><li style="text-align:justify;">Pajak Penghasilan untuk WNA dengan Keahlian Tertentu (Pasal 442–447): Pengaturan PPh bagi WNA dengan kriteria tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pencatatan dan Pembukuan untuk Perpajakan (Pasal 448–463): Prosedur pencatatan dan pembukuan untuk tujuan perpajakan.</li></ul>&nbsp;8. Teknis Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) (Pasal 464-467): Daftar tata cara dan ketentuan perpajakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Perbendaharaan, serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai.&nbsp;9. Contoh Format Dokumen, Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan (Pasal 468-471):&nbsp;Daftar contoh format dokumen, perhitungan, pemungutan, dan pelaporan yang tercantum dalam Lampiran PMK 81/2024&nbsp;&nbsp;10. Ketentuan Peralihan (Pasal 472-478): Mengatur ketentuan lainnya yang berkaitan dengan seluruh isi di PMK ini.&nbsp;11. Ketentuan Penutup (Pasal 479-484): Berisi aturan yang tetap berlaku dan pencabutan 42 aturan lain secara utuh maupun sebagian pasal.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau yang biasa dikenal dengan Core Tax Administration System (CTAS). 

Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)

Seiring diterbitkannya&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024</a> yang berlaku pada 1 Januari 2025, sistem administrasi perpajakan di Indonesia akan mengalami perubahan dengan kehadiran Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP).&nbsp;&nbsp;Salah satu perubahannya adalah pada tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran berbagai jenis pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah administrasi bagi wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak dengan penyederhanaan jadwal pembayaran dan penyetoran pajak.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Batas Akhir Bayar dan Setor Pajak Menurut PMK 81/2024</h2>&nbsp;Dalam Pasal 94 ayat (2)&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK 81/2024</a>, disebutkan beberapa jenis pajak memiliki jatuh tempo pembayaran pada tanggal 15 di bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Beberapa jenis pajak yang kini mengikuti ketentuan pembayaran dan penyetoran tanggal 15 bulan berikutnya antara lain:&nbsp;<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 4 ayat (2): Pajak final atas penghasilan tertentu, seperti sewa tanah/bangunan atau penjualan saham.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 15: Pajak untuk wajib pajak tertentu di bidang pelayaran, penerbangan internasional, dan perdagangan internasional.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 21: Pajak atas penghasilan karyawan dan tenaga kerja lainnya yang dipotong oleh pemberi kerja.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 22: Pajak yang dipungut pada transaksi perdagangan barang tertentu, seperti impor atau penjualan barang oleh instansi pemerintah.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 23: Pajak yang dikenakan atas penghasilan dari modal, hadiah, dan penghargaan, serta pembayaran atas jasa.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 25: Pajak angsuran bulanan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak tahunan.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 26: Pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (WP LN) dari Indonesia.</li><li style="text-align:justify;">PPh minyak bumi dan/atau gas bumi: Pajak yang dikenakan pada penghasilan dari usaha hulu minyak dan gas bumi, dibayarkan setiap Masa Pajak.</li><li style="text-align:justify;">PPN Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean: PPN atas pemanfaatan barang atau jasa dari luar negeri yang tidak berwujud di Indonesia.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS): PPN yang dikenakan atas kegiatan membangun sendiri bangunan secara bertahap maupun sekaligus.</li><li style="text-align:justify;">Bea Meterai: Bea atas dokumen tertentu yang dipungut oleh pemungut Bea Meterai.</li><li style="text-align:justify;">Pajak Penjualan: Pajak yang dikenakan pada transaksi penjualan barang-barang tertentu yang masuk dalam ketentuan.</li><li style="text-align:justify;">Pajak Karbon: Pajak yang dikenakan atas emisi karbon, yang dipungut oleh pihak yang bertanggung jawab atas emisi tersebut.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/21029ea1-d6e7-47e0-9765-a54795c34c0e/Rangkuman-Isi-PMK-81-2024-tentang-Pelaksanaan-Sistem-Inti-Administrasi-Perpajakan-Coretax-(CTAS)">Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Pengecualian Batas Akhir Bayar dan Setor Pajak</h2>&nbsp;Meski sebagian besar jenis pajak memiliki jatuh tempo pada tanggal 15 di bulan berikutnya, ada beberapa pengecualian yang wajib dipahami oleh wajib pajak. Berikut adalah rincian jatuh tempo untuk jenis-jenis pajak yang dikecualikan:&nbsp;1. PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM atas Impor yang Dipungut oleh DJBCJatuh tempo untuk jenis pajak ini adalah 1 hari kerja setelah pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Untuk impor yang disetor sendiri oleh importir, wajib dilunasi bersamaan dengan pembayaran bea masuk. Apabila pembayaran bea masuk ditunda, maka wajib dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.&nbsp;2. PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu Pasal 3 ayat (3b) UU KUPWajib pajak yang termasuk dalam kategori ini, yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, memiliki kewajiban menyetor PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.&nbsp;3. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu LainnyaBagi wajib pajak dengan kriteria tertentu yang berbeda dari Pasal 3 ayat (3b) UU KUP, jatuh tempo pembayaran mengikuti aturan khusus yang ditetapkan berdasarkan jenis pajaknya masing-masing.&nbsp;4. Tambahan PPh atas Saham Pendiri yang Dipungut oleh EmitenTambahan PPh yang dikenakan atas saham pendiri wajib disetor paling lambat 1 bulan setelah terutangnya tambahan PPh.&nbsp;&nbsp;5. PPN/PPnBM dalam 1 Masa PajakPPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak memiliki jatuh tempo paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum disampaikan SPT Masa PPN.&nbsp;6. PPN/PPnBM yang Dipungut oleh Pemungut PPN dan Pihak LainUntuk PPN dan PPnBM yang dipungut oleh pihak ketiga, jatuh tempo penyetoran juga pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.&nbsp;&nbsp;Berikut adalah rangkuman batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak menurut PMK 81/2024 yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025:&nbsp;<figure class="table"><table><tbody><tr><td>No.</td><td>Jenis Pajak</td><td>Tanggal Pembayaran &amp; Penyetoran Pajak (Pasal 94 ayat 2 PMK 81/2024)</td></tr><tr><td>1</td><td>PPh Pasal 4 ayat (2)</td><td rowspan="13">Tanggal 15 bulan berikutnya</td></tr><tr><td>2</td><td>PPh Pasal 15</td></tr><tr><td>3</td><td>PPh Pasal 21</td></tr><tr><td>4</td><td>PPh Pasal 22</td></tr><tr><td>5</td><td>PPh Pasal 23</td></tr><tr><td>6</td><td>PPh Pasal 25</td></tr><tr><td>7</td><td>PPh Pasal 26</td></tr><tr><td>8</td><td>PPh Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang Dibayarkan Setiap Masa Pajak</td></tr><tr><td>9</td><td>PPN Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean</td></tr><tr><td>10</td><td>PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)</td></tr><tr><td>11</td><td>Bea Meterai</td></tr><tr><td>12</td><td>Pajak Penjualan</td></tr><tr><td>13</td><td>Pajak Karbon</td></tr><tr><td>14</td><td>PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM atas Impor yang Disetor Sendiri&nbsp;</td><td>Bersamaan dengan Pembayaran Bea Masuk</td></tr><tr><td>15</td><td>PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM atas Impor yang Dipungut oleh DJBC</td><td>1 Hari Kerja Setelah Pemungutan</td></tr><tr><td>16</td><td>PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu Pasal 3 ayat (3b) UU KUP</td><td>Tanggal 15 bulan berikutnya</td></tr><tr><td>17</td><td>PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu Lainnya yang Berbeda dari Pasal 3 ayat (3b) UU KUP</td><td>Dibayar sesuai batas waktu masing-masing jenis pajak</td></tr><tr><td>18</td><td>Tambahan PPh atas Saham Pendiri yang Dipungut oleh Emiten</td><td>1 bulan setelah terutangnya tambahan PPh</td></tr><tr><td>19</td><td>PPN/PPnBM dalam 1 Masa Pajak</td><td>Akhir Bulan Berikutnya</td></tr><tr><td>20</td><td>PPN/PPnBM yang Dipungut oleh Pemungut PPN dan Pihak Lain</td><td>Akhir Bulan Berikutnya</td></tr></tbody></table></figure>&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/f9989e39-929a-4e21-a877-151ac79b9f8b/Panduan-Pengkreditan-Pajak-Masukan-PMK-No-81-2024-untuk-PKP">Panduan Pengkreditan Pajak Masukan PMK No. 81/2024 untuk PKP</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Perubahan dari Aturan Sebelumnya</h2>&nbsp;Sebelumnya, batas akhir penyetoran PPh mulai dari PPh 4 ayat (2), PPh 15, PPh 21, dan beberapa jenis pajak potong/pungut (PPh potput) lainnya memiliki kewajiban penyetoran pada tanggal 10 setiap bulan berikutnya. Namun dengan&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK 81/2024</a>, ketentuan ini telah dihapus dan diseragamkan menjadi tanggal 15 di bulan berikutnya.&nbsp;&nbsp;Dengan diterbitkannya&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK 81/2024</a>, PMK 242/2014 beserta perubahannya pada PMK 18/2021 yang berisi tata cara pembayaran dan penyetoran pajak beserta jangka waktunya dicabut dan tidak berlaku lagi setelah diterapkan pada 1 Januari 2025.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Konsekuensi Keterlambatan dan Sanksi</h2>&nbsp;Mengikuti aturan baru, wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan batas akhir tanggal jatuh tempo sebagaimana disebutkan dalam&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK 81/2024</a> akan dikenakan sanksi sesuai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sanksi ini diterapkan sebagai upaya untuk menjaga kepatuhan administrasi perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak negara.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di&nbsp;<a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 yang berlaku pada 1 Januari 2025, sistem administrasi perpajakan di Indonesia akan mengalami perubahan dengan kehadiran Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Salah satu perubahannya adalah pada tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran berbagai jenis pajak.

Batas Waktu Bayar dan Setor Pajak Terbaru Mulai Tahun 2025 sesuai PMK 81/2024 

<h2 style="text-align:justify;">Optimalisasi Penerimaan Pajak di Sektor Pertambangan</h2>&nbsp;Dalam rangka memperkuat regulasi perpajakan di sektor strategis, khususnya pertambangan, pemerintah Indonesia melalui <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024</a> menetapkan aturan baru terkait penunjukan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk operasi produksi sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi penerimaan pajak dari sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia.&nbsp;Pemerintah menyadari bahwa sektor pertambangan memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, kompleksitas operasional di sektor ini sering kali menjadi tantangan dalam hal kepatuhan pajak. Oleh karena itu, regulasi ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik, terutama dalam hal pemungutan dan pelaporan PPN serta PPnBM.<h3 style="text-align:justify;">&nbsp;</h3><h3 style="text-align:justify;"> Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/c4a2e25f-d726-413f-a784-54a0cfe5b190/Ada-Pengecualian-PPh-Natura-di-Sektor-Pertambangan-Apa-Saja">Ada Pengecualian PPh Natura di Sektor Pertambangan, Apa Saja?</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Pemungut Pajak</h2>&nbsp;Berdasarkan Pasal 305 dalam PMK Nomor 81/2024, pemegang IUPK ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk transaksi yang melibatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Penunjukan ini berlaku bagi entitas yang:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Merupakan perubahan bentuk usaha dari kontrak karya yang belum berakhir.</li><li style="text-align:justify;">Beroperasi di bidang usaha pertambangan mineral.</li><li style="text-align:justify;">Memiliki izin yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelum 31 Desember 2019.</li></ol>&nbsp;Penunjukan ini mencakup seluruh unit usaha, baik kantor pusat maupun cabang, yang terlibat dalam kegiatan operasional pertambangan. Dengan adanya penunjukan ini, pemegang IUPK tidak hanya berperan dalam kegiatan eksplorasi dan produksi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pajak atas barang dan jasa yang mereka peroleh dari rekanan.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tanggung Jawab Pemungutan dan Penyetoran Pajak</h2>&nbsp;Pasal 306 mengatur bahwa pemegang IUPK wajib memungut PPN dan/atau PPnBM atas setiap penyerahan BKP dan JKP yang diterima dari rekanan. Rekanan yang dimaksud di sini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah terdaftar dan melakukan transaksi dengan pemegang IUPK.&nbsp;Berikut beberapa tanggung jawab utama pemegang IUPK terkait pemungutan pajak:&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">1. Penghitungan Pajak yang Terutang</h3> Jumlah PPN yang harus dipungut oleh pemegang IUPK harus dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, jika barang yang diserahkan termasuk dalam kategori barang mewah, maka PPnBM juga harus dipungut sesuai aturan yang berlaku.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">2. Pembebasan Pemungutan Pajak pada Kondisi Tertentu</h3> Berdasarkan Pasal 308, terdapat pengecualian pemungutan pajak oleh pemegang IUPK untuk transaksi tertentu, antara lain:<ul><li style="text-align:justify;">Jika total nilai pembayaran tidak melebihi Rp10 juta, termasuk pajak yang terutang, dengan catatan tidak ada pemecahan transaksi untuk menghindari batas nilai.</li><li style="text-align:justify;">Penyerahan barang atau jasa yang mendapat fasilitas pembebasan PPN, seperti bahan bakar yang disediakan oleh PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaannya.</li><li style="text-align:justify;">Jasa telekomunikasi dan angkutan udara yang tidak dikenai PPN menurut peraturan yang berlaku.</li></ul>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">3. Pembuatan Faktur Pajak oleh Rekanan</h3> Berdasarkan Pasal 309, setiap rekanan yang menyerahkan BKP atau JKP kepada pemegang IUPK wajib membuat faktur pajak. Faktur ini harus diterbitkan pada saat:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Penyerahan barang atau jasa.</li><li style="text-align:justify;">Penerimaan pembayaran sebelum penyerahan.</li><li style="text-align:justify;">Pembayaran termin pada setiap tahap pekerjaan.</li></ul>&nbsp;Faktur pajak ini wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PPN oleh rekanan sesuai periode yang ditentukan.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak oleh Pemegang IUPK</h2>&nbsp;Pemegang IUPK yang telah memungut pajak berkewajiban untuk menyetorkan jumlah pajak yang terutang ke kas negara melalui Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 310. Penyetoran ini harus dilakukan secara terstruktur untuk menghindari kesalahan yang dapat berakibat pada sanksi administratif.&nbsp;Selain itu, pemegang IUPK juga harus melaporkan seluruh pajak yang telah dipungut dan disetor melalui SPT Masa PPN sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan yang tepat waktu dan sesuai prosedur akan membantu pemegang IUPK menghindari potensi denda atau sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi keterlambatan.<h3 style="text-align:justify;">&nbsp;</h3><h3 style="text-align:justify;"> Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/f30b4ec9-8e88-4d90-9f82-970a1b869659/Sah!-22-Komoditas-Hasil-Pertambangan-Ini-Masuk-Daftar-Mineral-Strategis-Indonesia">Sah! 22 Komoditas Hasil Pertambangan Ini Masuk Daftar Mineral Strategis Indonesia</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Sanksi Bagi Pemegang IUPK yang Tidak Memenuhi Kewajiban</h2>&nbsp;Dalam Pasal 311, pemerintah menetapkan sanksi bagi pemegang IUPK yang tidak mematuhi kewajiban pemungutan, penyetoran, atau pelaporan pajak. Beberapa pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi antara lain:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Tidak melakukan pemungutan pajak sesuai ketentuan.</li><li style="text-align:justify;">Keterlambatan dalam penyetoran pajak yang sudah dipungut.</li><li style="text-align:justify;">Tidak melaporkan pajak terutang dalam periode yang ditentukan.</li></ul>&nbsp;Sanksi yang dikenakan bisa berupa denda, bunga, atau bahkan pembekuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika pelanggaran dianggap serius. Dengan demikian, pemegang IUPK perlu memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku untuk menghindari potensi penalti.&nbsp;Peraturan baru yang tertuang dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemegang IUPK dalam hal pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan, serta mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi di industri yang sangat berperan dalam perekonomian nasional.&nbsp;Dengan memahami dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam PMK ini, pemegang IUPK dapat memastikan bahwa operasional bisnis mereka tetap berjalan lancar tanpa menghadapi masalah terkait perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha di sektor ini untuk memperbarui pemahaman mereka tentang regulasi pajak yang berlaku.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di&nbsp;<a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Dalam rangka memperkuat regulasi perpajakan di sektor strategis, khususnya pertambangan, pemerintah Indonesia melalui PMK No. 81/2024 menetapkan aturan baru terkait penunjukan pemegang IUPK untuk operasi produksi sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor PPN serta PPnBM.

Aturan Pajak Baru untuk Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus

Jakarta

Bandung

Bali

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 133/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA

BESARNYA BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN TERATUR SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Undang-Undang

TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA

Keputusan Dirjen Pajak

PENGUMUMAN NOMOR PENG 401/SP/2000 TENTANG PENYELESAIAN BANDING ATAS SENGKETA PAJAK

PENDAFTARAN, PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN

PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 132/PJ./2004 TENTANG TEMPAT TERUTANGNYA PAJAK BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA, DAN KEP-133/PJ./2004 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH PENGUSAHA KENA PAJAK YANG DIKUKUHKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS SELAIN KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN USAHA MILIK NEGARA

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Peraturan - Pemerintah

Peraturan Dirjen Pajak

LAMP_PER_DIRJEN_PJK_22

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 1994TENTANG PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Keputusan Menteri Keuangan

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL

TEMPAT PELAPORAN PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN SERTA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI WAJIB PAJAK YANG DIADMINISTRASIKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

MASALAH PPN DAN BEA MASUK DALAM RANGKA EKSPOR

PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA

TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO)

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I, KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA I

TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU

PENERAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PENANAMAN MODAL ASING SATU, KPP PENANAMAN MODAL ASING DUA, KPP PENANAMAN MODAL ASING TIGA, KPP PENANAMAN MODAL ASING EMPAT, KPP PENANAMAN MODAL ASING LIMA, KPP PENANAMAN MODAL ASING ENAM, KPP BADAN DAN ORANG ASING SATU, KPP BADAN DAN ORANG ASING DUA DAN KPP PERUSAHAAN MASUK BURSA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR, KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA KHUSUS, DAN KANTOR PELAYANAN PAJAK DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK DIGITAL

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 439/KMK.03/1996 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA MELALUI PT. POS INDONESIA (PERSERO)

MASA TRANSISI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 128/PJ./2003 TENTANG PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BAGI WAJIB PAJAK SELAIN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

Keputusan Bersama Dirjen

BENTUK, UKURAN, KODE DAN WARNA FORMULIR PEMOTONGAN, PELAPORAN DAN RESITUSI PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO BERJANGKA, SERTIFIKAT BANK INDONESIA, SERTIFIKAT DEPOSITO DAN TABUNGAN

Kontak Pajakku

Perjanjian Lisensi

Syarat & Ketentuan

Kebijakan Privasi

Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Keputusan Presiden

Instruksi Presiden

Peraturan Menteri Lainnya

Peraturan Bersama Menteri

Keputusan Bersama Menteri

Peraturan Menteri Perdagangan

Keputusan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Perindustrian

Keputusan Menteri Tenaga Kerja

Keputusan Pengadilan Pajak

Peraturan Menteri Perindustrian

Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan

Instruksi Menteri Keuangan

Surat Edaran Menteri Keuangan

Surat Menteri Keuangan

Peraturan Bersama Dirjen

Surat Edaran Dirjen Anggaran

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

Surat Direktur Teknis Kepabeanan

Surat Edaran Dirjen Bea & Cukai

Surat Dirjen Anggaran

Surat Dirjen Perbendaharaan

Surat Dirjen Bea & Cukai

Peraturan Dirjen Bea & Cukai

Surat Edaran Bersama Dirjen

Keputusan Dirjen Perbendaharaan

Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Keputusan Dirjen Bea & Cukai

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Surat Sekretaris Dirjen Pajak

Surat Edaran Sekretaris Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Dirjen Pajak

Instruksi Dirjen Pajak

Lainnya

Surat Kawat

Pengumuman

Peraturan Daerah

Peraturan Lainnya

Surat Edaran Pengadilan Pajak

Peraturan Gubernur DKI

Peraturan Ketua Pengadilan Pajak

Tax Treaty

Peraturan Daerah Kota Bandung

Peraturan Walikota Semarang

Peraturan Walikota Salatiga

Peraturan Walikota Yogyakarta

Peraturan Walikota Pekalongan

Peraturan Bupati Pemalang

Ibu Kota Nusantara

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Validasi & Konfirmasi Status Wajib Pajak dengan Cepat dan Akurat

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform&nbsp;dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Pemantauan dan Analisis Pajak Komprehensif untuk Keputusan Bisnis yang Lebih Tepat

Business Intelligence Pajak

Solusi Cepat & Efisien untuk Pengelolaan hingga Distribusi Dokumen Pajak

Tador

Kelola Semua Jenis PPh dengan Aman, Mudah, dan Akurat

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Akselerasi Penggunaan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital 

e-Met Pajakku

Platform Terintegrasi untuk Rekomendasi & Pengelolaan Kewajiban Pajak

Sistem Integrasi Perpajakan

Tingkatkan Keahlian Pajak Anda dengan Uji Kompetensi Kami

Uji Kompetensi Perpajakan

Kelola Faktur Pajak dan e-SPT dengan Praktis

603 Dokumen

Fokus