pencabutan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-32/pj/2010 tentang pelaksanaan pengenaan pajak penghasilan pasal 25 bagi wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu

dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak

tata cara penerbitan surat keterangan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean atas impor yang merupakan pemasukan barang yang digunakan untuk kegiatan pemanfaatan jasa kena pajak

penyedia jasa aplikasi perpajakan

tata cara pembatalan dan pencabutan surat keterangan pajak penghasilan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018

perubahan ketiga atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-41/pj/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online

badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

layanan pajak tertentu pada pelayanan terpadu satu pintu

tata cara pemberian surat keterangan fiskal

tata cara penyampaian, penerimaan, dan pengolahan surat pemberitahuan

tata cara pemberian nomor pokok wajib pajak dalam rangka ekstensifikasi

perlakuan pajak penghasilan atas dukungan kelayakan pada proyek kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur

surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri indonesia dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda

tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-18/pj/2017 tentang tata cara penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya

bentuk, warna, ukuran dan pedoman pelekatan dan/atau pemasangan tanda pengaman sehubungan dengan pemasukan barang asal tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas yang akan dilakukan pemeriksaan fisik

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-19/pj/2017 tentang perlakuan terhadap penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak tidak sah oleh wajib pajak

bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak

penetapan wajib pajak kriteria tertentu atau pengusaha kena pajak berisiko rendah dan perlakuan atas selisih kelebihan pembayaran pajak yang belum dikembalikan dalam surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak

badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

tempat pendaftaran wajib pajak dan/atau tempat pelaporan usaha pengusaha kena pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus dan kantor pelayanan pajak madya

penundaan pemberlakuan ketentuan pencantuman identitas pembeli sebagaimana dimaksud dalam pasal 4a per-16/pj/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-31/pj/2017

perubahan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-03/pj/2017 tentang tata cara pelaporan dan pengawasan harta tambahan dalam rangka pengampunan pajak

perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-41/pj/2015 tentang pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online

tata cara pendaftaran bagi lembaga keuangan dan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis