perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-20/pj/2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak

tata cara pertukaran informasi berdasarkan permintaan dalam rangka melaksanakan perjanjian internasional

perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-16/pj/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik

tata cara pengelolaan laporan per negara

tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak dalam rangka percepatan investasi dengan kriteria tertentu

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-16/pj/2014 tentang tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik

pelaksanaan penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan dan tata cara pelaporan utang swasta luar negeri

petunjuk pelaksanaan pemberian rekomendasi terkait akses kepabeanan

tata cara penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final pengungkapan harta bersih

perubahan keenam atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-38/pj/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak

tata cara penghitungan dan pembayaran pajak penghasilan atas first tranche petroleum

perlakuan terhadap penerbitan dan/atau penggunaan faktur pajak tidak sah oleh wajib pajak

tata cara penelitian bukti pemenuhan kewajiban penyetoran pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan beserta perubahannya

tata cara pendaftaran wajib pajak badan secara elektronik melalui notaris

perubahan keempat atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-27/pj/2012 tentang bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak

tata cara pembetulan atas surat keterangan pengampunan pajak

pencabutan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-17/pj/2013 tentang pengelolaan informasi publik di lingkungan direktorat jenderal pajak

badan/lembaga yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah yang ditetapkan sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto

perubahan ketiga atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-54/pj/2010 tentang kebijakan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (tik) direktorat jenderal pajak

surat keterangan domisili bagi subjek pajak dalam negeri indonesia dalam rangka penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda

pedoman pemeriksaan lapangan dalam rangka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-50/pj/2015 tentang petunjuk pelaksanaan tata naskah dinas direktorat jenderal pajak

pembayaran pajak secara elektronik

bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26 serta bentuk bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26

tata cara pelaporan dan pengawasan harta tambahan dalam rangka pengampunan pajak