penetapan nilai bumi per meter persegi, rasio biaya produksi, angka kapitalisasi, dan luas areal penangkapan ikan per kapal, untuk penentuan besarnya nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan sektor lainnya

penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik

petunjuk pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-20/pj/2015 tentang tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor lainnya

faktur pajak berbentuk elektronik (e-faktur)

tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor lainnya

norma penghitungan penghasilan neto

penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik

pedoman penerapan peraturan menteri keuangan nomor 206.2/pmk.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak

penetapan target dan strategi pencapaian rasio kepatuhan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pph pada tahun 2015

petunjuk pelaksanaan ketentuan konsultan pajak

kriteria dan/atau rincian jasa perhotelan yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai

penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya instansi vertikal direktorat jenderal pajak sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 206.2/pmk.01/2014tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak

pencabutan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-10/pj/2015 tentang tata cara pemungutan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa jalan tol

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pusat statistik

penunjukan pt achilles advanced systems sebagai perusahaan penyedia jasa aplikasi yang dapat menyalurkan penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik ke direktorat jenderal pajak

bentuk dan tata cara penggunaan template dalam bahasa inggris untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2014 dan setelahnya

pengamanan transaksi elektronik layanan pajak online

penyedia layanan surat pemberitahuan elektronik

penyampaian surat pemberitahuan elektronik

tata cara penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan untuk sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-53/pj/2009 tentang bentuk formulir surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2), surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 15, pasal 22, pasal 23 dan/atau pasal 26 serta bukti pemotongan/pemungutannya

tata cara pemeriksaan dan penelitian pajak bumi dan bangunan

pembukaan loket layanan penerimaan negara pada tanggal 31 desember 2014

tata cara penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan tahunan

perubahan keempat atas peraturan menteri keuangan nomor 16/pmk.03/2013 tentang rincian jenis data dan informasi serta tata cara penyampaian data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan