penegasan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah bermuda (sebagaimana telah diizinkan oleh pemerintah kerajaan inggris raya dan irlandia utara) untuk pertukaran informasi berkenaan dengan keperluan perpajakan (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of bermuda (as authorized by the government of the united kingdom of great britain and northern ireland) for the exchange of information relating to tax matters)

perubahan peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 27/pj/2012 tentang bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak serta bentuk dan isi surat tagihan pajak

petunjuk pelaksanaan penagihan piutang bea masuk, cukai, denda administrasi, bunga dan pajak dalam rangka impor

berakhirnya masa berlaku peraturan menteri keuangan nomor 86/pmk.010/2006 tentang keringanan bm gula

penyelenggaraan pelayanan pada kantor layanan informasi dan pengaduan direktorat jenderal pajak

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pusat statistik

tata cara pemungutan cukai etil alkohol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan konsentrat yang mengandung etil alkohol

tata cara pemberian pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan oleh industri/industri jasa pma/pmdn dan non pma/pmdan yang melakukan pengembangan berdasarkan keputusan menteri keuangan nomor 546/kmk.01/1997 tanggal 3 november 1997

penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik

pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik

panduan penyusunan kesepakatan bersama antara direktorat jenderal pajak dengan pihak lain di dalam negeri

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 28/pj/2012 tentang tempat pendaftaran dan/atau tempat pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, dan kantor pelayanan pajak madya

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan meteorologi dan geofisika

tata cara permohonan dan penetapan atas saat mulainya penyusutan harta berwujud yang dapat dilakukan pada bulan digunakan atau bulan mulai menghasilkan

pelaksanaan on the job training bagi operator console yang baru diangkat

pengawasan terhadap pemotongan/pemungutan dan penyetoran pajak yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran satuan kerja perangkat daerah/kuasa bendahara umum daerah

rencana dan strategi pemeriksaan tahun 2014

pencabutan keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-18/bc/1998 tanggal 9 maret 1998 tentang penunjukan perusahaan-perusahaan dan importir hasil tembakau yang wajib dipungut dana cadangan umum

pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak untuk mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 36 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 6 tahun 1983

penetapan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar

bentuk dan isi surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang usaha hulu minyak dan/atau gas bumi

pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang kepabeanan

tata cara pengelolaan pengaduan pelayanan perpajakan

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada perpustakaan nasional republik indonesia