tata cara pengenaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi

bentuk formulir surat setoran pajak bumi dan bangunan, surat setoran pajak pajak bumi dan bangunan, dan surat setoran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 447/pj./2001 tentang tata cara pemberian surat keterangan fiskal

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 04 desember 2013 sampai dengan 10 desember 2013

penyampaian peraturan menteri keuangan nomor 122/pmk.011/2013 tentang buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama yang atas impor dan/atau penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 27 november 2013 sampai dengan 03 desember 2013

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 47/pj/2008 tentang tata cara penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian pemberitahuan perpanjangan surat pemberitahuan tahunan secara elektronik (e-filing) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi (asp)

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 oktober 2013 sampai dengan 05 november 2013

tatalaksana pindah lokasi penimbunan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari satu tempat penimbunan sementara ke tempat penimbunan sementara lainnya

tata cara ekstensifikasi

nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, bea keluar, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 25 september 2013 sampai dengan 01 oktober 2013

biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto terkait dengan perbaikan rumah negara di jajaran tentara nasional indonesia angkatan darat yang tidak layak huni

jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada sekretariat konsil kedokteran indonesia, departemen kesehatan

pengenaan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan kepada rumah sakit swasta

perubahan atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per- 20/pj/2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak

penghitungan angsuran pajak dalam tahun berjalan bagi wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan mineral atau batubara dalam rangka kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan

perubahan pasal 5 keputusan direktur jenderal bea dan cukai nomor kep-68/bc/1997 tanggal 5 agustus 1997 tentang label tanda pengawasan cukai untuk barang kena cukai yang dijual di toko bebas bea

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen komunikasi dan informatika

tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga ilmu pengetahuan indonesia

perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-38/pj/2009 tentang bentuk formulir surat setoran pajak

tata cara pelaksanaan pengurangan besarnya pajak penghasilan pasal 25 dan penundaan pembayaran pajak penghasilan pasal 29 tahun 2013 bagi wajib pajak industri tertentu

pemeriksaan terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang tidak menyampaikan pernyataan memiliki atau tidak memiliki hubungan keterkaitan

tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan pengukuhan pengusaha kena pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, serta perubahan data dan pemindahan wajib pajak

pedoman pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa

pencabutan beberapa peraturan direktur jenderal pajak terkait dengan penerbitan peraturan menteri keuangan di bidang ketentuan umum dan tata cara perpajakan