penetapan wajib pajak sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak penghasilan yang diharuskan membuat bukti pemotongan/pemungutan unifikasi dan diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan unifikasi

penetapan logo sistem inti administrasi perpajakan

penetapan pemotong pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26 berdasarkan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-04/pj/2017

penetapan jenis dokumen perpajakan selain surat pemberitahuan pada proses bisnis registrasi yang diolah di unit pengolahan data dan dokumen perpajakan

penerbitan nomor pokok wajib pajak bagi instansi pemerintah daerah secara jabatan

penetapan pemotong pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan spt masa pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26 berdasarkan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-04/pj/2017

pembentukan tim integrasi data wajib pajak pada direktorat jenderal pajak tahun 2020

penerbitan nomor pokok wajib pajak dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak bagi instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah desa secara jabatan

penetapan biaya investasi tanaman, rasio biaya produksi, angka kapitalisasi, nilai jual objek pajak bumi per meter persegi, harga uap dan harga listrik, dan luas areal penangkapan ikan per kapal, untuk penetapan nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan

perpanjangan jangka waktu penyelesaian pelayanan administrasi perpajakan dalam keadaan kahar akibat pandemi coronavirus disease 2019

pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26 serta surat pemberitahuan masa pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) yang jatuh tempo pada tanggal 20 februari 2020

kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus corona 2019

pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai 1111 yang jatuh tempo pada tanggal 31 januari 2020

penetapan perubahan tugas dan fungsi kantor pelayanan pajak pratama

penetapan kantor pelayanan pajak dan jenis surat pemberitahuan yang diolah dalam rangka penerapan wilayah kerja pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan dan kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan

pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan yang jatuh tempo pada tanggal 20 november 2019

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, dan kantor pelayanan pajak madya

penetapan pemotong pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan spt masa pajak penghasilan pasal 23 dan/atau pasal 26 berdasarkan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-04/pj/2017

kebijakan perpajakan sehubungan dengan gangguan pada sistem modul penerimaan negara generasi ketiga pada tanggal 10 september 2019

penetapan pemotong pph pasal 23 dan/atau pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan spt masa pph pasal 23 dan/atau pasal 26 berdasarkan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-04/pj/2017

kebijakan perpajakan terhadap penyetoran atas pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan yang jatuh tempo pada tanggal 10 juni 2019

pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan yang jatuh tempo pada tanggal 30 april 2019

penetapan pemotong pph pasal 23 dan/atau pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan spt masa pph pasal 23 dan/atau pasal 26 berdasarkan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-04/pj/2017

penetapan nilai bumi per meter persegi untuk permukaan bumi offshore, nilai bumi per meter persegi untuk tubuh bumi eksplorasi, angka kapitalisasi, harga uap, dan harga listrik, untuk penentuan besarnya nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan tahun pajak 2019

pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2018