perubahan keempat atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-161/pj/2012 tentang penunjukan kantor pelayanan pajak yang mengadministrasikan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi

distribusi rencana penerimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak lainnya, serta pajak bumi dan bangunan per kantor wilayah direktorat jenderal pajak tahun anggaran 2019

uji coba assignment wajib pajak prioritas pada kantor pelayanan pajak pratama

kebijakan perpajakan sehubungan dengan bencana alam gempa bumi dan tsunami di wilayah donggala, palu, dan sekitarnya

kebijakan perpajakan sehubungan dengan bencana alam gempa bumi di pulau lombok provinsi nusa tenggara barat

penetapan pemotong pph pasal 23 dan/atau pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan spt masa pph pasal 23 dan/atau pasal 26 berdasarkan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-04/pj/2017

pemenuhan kewajiban perpajakan selama hari libur idul fitri dan cuti bersama hari raya idul fitri tahun 2018

penerapan organisasi, tata kerja, dan saat mulai beroperasinya instansi vertikal direktorat jenderal pajak sebagaimana diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 210/pmk.01/2017 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak

penetapan kantor pelayanan pajak dan jenis surat pemberitahuan yang diolah dalam rangka penerapan wilayah kerja pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan dan kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan

pelimpahan wewenang direktur jenderal pajak kepada para pejabat di lingkungan direktorat jenderal pajak

penugasan pejabat/pegawai direktorat jenderal pajak dalam rangka pengawasan atas pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang

penugasan pejabat/pegawai direktorat jenderal pajak dalam rangka pengawasan atas pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, bintan, dan karimun

distribusi rencana penerimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak lainnya, serta pajak bumi dan bangunan per kantor wilayah direktorat jenderal pajak tahun anggaran 2018

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-15/pj/2017 tentang distribusi rencana penerimaan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak lainnya, serta pajak bumi dan bangunan per kantor wilayah direktorat jenderal pajak tahun anggaran 2017

penunjukan notaris dalam rangka pendaftaran wajib pajak badan secara elektronik melalui notaris

pembentukan tim pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan direktorat jenderal pajak

pembayaran dan/atau penyetoran pajak dan/atau utang pajak oleh wajib pajak yang diperlakukan sebagai pembayaran dan/atau penyetoran pajak dan/atau utang pajak yang diadministrasikan tanggal 10 maret 2017

penetapan pemotong pph pasal 23 dan/atau pasal 26 yang diharuskan membuat bukti pemotongan dan diwajibkan menyampaikan spt masa pph pasal 23 dan/atau pasal 26 berdasarkan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-04/pj/2017

pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan bagi wajib pajak yang menyampaikan surat pemberitahuan (stp) masa elektronik pajak penghasilan

perubahan keempat atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-289/pj/2014 tentang penetapan kantor pelayanan pajak dan jenis surat pemberitahuan yang diolah dalam rangka uji coba perluasan dan penerapan wilayah kerja pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan dan kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan

pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan tahunan bagi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan (spt) tahunan pajak penghasilan orang pribadi

penunjukan kantor wilayah direktorat jenderal pajak dan kantor pelayanan pajak di lingkungan direktorat jenderal pajak untuk menerapkan aplikasi usulan pembukaan rahasia bank

penetapan nilai bumi per meter persegi untuk permukaan bumi offshore, nilai bumi per meter persegi untuk tubuh bumi eksplorasi, angka kapitalisasi, harga uap, dan harga listrik, untuk penentuan besarnya nilai jual objek pajak pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan tahun pajak 2017

distribusi rencana penerimaan pph, ppn dan ppn bm, pajak lainnya, serta pbb per kantor wilayah djp tahun anggaran 2017

penunjukan pt mitra pajakku sebagai penyedia layanan pembuatan kode billing dalam sistem pembayaran pajak secara elektronik