pengawasan wajib pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (visit) kepada wajib pajak

petunjuk teknis prosedur kepabeanan atas pemasukan dan pengeluaran kapal wisata (yacht) asing dalam rangka sail tomini tahun 2015 dan sail to anambas and natuna 2015

penetapan pengusaha kena pajak yang diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 115/pmk.07/2013 tentang tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok

tata cara pemberian fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu serta pengalihan aktiva dan sanksi bagi wajib pajak badan dalam negeri yang diberikan fasilitas pajak penghasilan

pelayanan sehubungan dengan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan badan (spt tahunan pph badan) tahun pajak 2014

petunjuk teknis pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan

pembentukan satuan tugas penanganan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya di lingkungan kerja direktorat jenderal pajak tahun 2015

penunjukan badan usaha tertentu untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya

pencabutan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-45/pj/2009 tentang pedoman administrasi pembangunan, pengelolaan, dan pengawasan data

petunjuk kegiatan ekstensifikasi, pendataan, penilaian, dan pendukung lainnya

perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-289/pj/2014 tentang penetapan kantor pelayanan pajak dan jenis surat pemberitahuan yang diolah dalam rangka uji coba perluasan dan penerapan wilayah kerja pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan dan kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor76/pmk.03/2013 tentang penatausahaan pajak bumi dan bangunan sektor pertambangan untuk pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi

pengemasan surat pemberitahuan berkenaan dengan pengolahan surat pemberitahuan di pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan dan kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan

distribusi rencana penerimaan pph, ppn & ppn bm, pajak lainnya, serta pbb per kantor wilayah djp tahun anggaran 2015

tata cara pembentukan dan pelaksanaan kesepakatan harga transfer (advance pricing agreement)

penetapan kantor pelayanan pajak dan jenis surat pemberitahuan yang diolah dalam rangka uji coba perluasan dan penerapan wilayah kerja pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan dan kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan

penetapan kantor pelayanan pajak dan jenis surat pemberitahuan yang diolah dalam rangka uji coba perluasan dan penerapan wilayah kerja pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan dan kantor pengolahan data dan dokumen perpajakan

perpanjangan penunjukan kantor pelayanan pajak pratama dalam rangka uji coba penataan tugas dan fungsi account representative pada kantor pelayanan pajak pratama

penghapusan nomor pokok wajib pajak non efektif

penegasan perlakuan tarif pajak penghasilan badan bagi wajib pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan berdasarkan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara atau kontrak karya

ralat surat edaran nomor se-32/pj/2014 tentang penegasan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu

perubahan kedua atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-06/pj/2014 tentang distribusi rencana penerimaan pph, ppn & ppn bm, pajak lainnya, serta pbb per kantor wilayah djp tahun anggaran 2014

perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal pajak nomor per-44/pj/2010 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn)

tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak di kantor pelayanan pajak perusahaan masuk bursa dan kantor pelayanan pajak madya