Pilih
perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 27/pj/2012 tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, dan kantor pelayanan pajak madya
penunjukan kantor pelayanan pajak dan wajib pajak dalam rangka uji coba billing system mpn pada pt. bank mandiri (persero) tbk.
tata cara penatausahaan pajak pertambahan nilai yang ditanggung pemerintah atas penyerahan minyak goreng kemasan sederhana di dalam negeri
penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar
pemindahan wajib pajak dari kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta khusus, dan kantor pelayanan pajak madya
pajak penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan
langkah-langkah sosialisasi/penyuluhan surat pemberitahuan (spt) tahunan pajak penghasilan pada tahun 2012
penunjukan kantor pelayanan pajak dan wajib pajak dalam rangka uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) dalam sistem modul penerimaan negara
penetapan kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa tengah i, jawa tengah ii dan daerah istimewa yogyakarta dalam rangka uji coba perluasan cakupan wilayah kerja pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan
pedoman pembentukan tim penyuluhan perpajakan unit vertikal di lingkungan direktorat jenderal pajak
pengantar keputusan menteri keuangan nomor 328/kmk.03/2011 tentang penetapan tata cara pembahasan keberatan dan reviu atas keputusan keberatan dan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-336/pj/2011 tentang penetapan tata cara pembahasan keberatan di lingkungan direktorat jenderal pajak
bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai (spt masa ppn) bagi pengusaha kena pajak yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan
penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar
penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar
tempat dan saat mulai berlakunya spt masa ppn formulir 1108 pada kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jakarta pusat
penetapan harga patokan ekspor atas barang ekspor yang dikenakan bea keluar
nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 02 mei 2011 sampai dengan 08 mei 2011
nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang berlaku untuk tanggal 14 februari 2011 sampai dengan 20 februari 2011
ralat peraturan direktur jenderal pajak nomor per-11/pj/2010 tentang tata cara permohonan, pemberitahuan, pemberian, dan pembatalan izin menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa inggris dan satuan mata uang dollar amerika serikat
pedoman tindakan perbaikan dan pencegahan serta pengelolaan gangguan keamanan informasi
distribusi rencana penerimaan pph non migas, ppn dan ppn bm, pajak lainnya, serta pbb per kantor wilayah djp dan per kantor pelayanan pajak tahun anggaran 2011
tata cara penetapan pengusaha kena pajak berisiko rendah
penetapan kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak jawa barat i dalam rangka uji coba perluasan cakupan wilayah kerja pusat pengolahan data dan dokumen perpajakan
revisi distribusi rencana penerimaan pph non migas, ppn & ppn bm, pajak lainnya, serta pbb dan bphtb tahun anggaran 2010
Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU): Pengertian, Kategori, dan Kode Lengkap
20 hari yang lalu
iPhone 16 Series Resmi Diluncurkan, Berapa Pajak dan Bea Masuk yang Harus Dibayar?
sebulan yang lalu
PTKP 2025 Bagi Wajib Pajak: Simak Aturan Terbarunya
2 bulan yang lalu