peningkatan pelayanan perpajakan dalam mendukung operasi pemberantasan pungutan liar (opp) yang dicanangkan pemerintah

kebijakan penerbitan instruksi/ persetujuan/ penugasan dan pelaksanaan pemeriksaan selama periode pengampunan pajak

pelaksanaan penerimaan surat pernyataan dalam rangka pengampunan pajak dalam keadaan darurat atau gangguan teknis

kebijakan pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan dalam rangka mendukung pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak

kebijakan pemeriksaan dalam rangka mendukung pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 2016 tentang pengampunan pajak

petunjuk pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-38/pj/2015 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak dalam rangka percepatan investasi dengan kriteria tertentu melalui pelayanan terpadu satu pintu (ptsp) pusat di badan koordinasi penanaman modal

penyelesaian penugasan pemeriksaan terkait daluwarsa penetapan

penyelesaian penugasan pemeriksaan dan yang telah melewati jangka waktu pemeriksaan

petunjuk kegiatan ekstensifikasi, pendataan, dan penilaian tahun 2014

pelayanan kepada wajib pajak sehubungan dengan akan berakhirnya program sunset policy

petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi

perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 255/pmk.03/2008 tentang penghitungan besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak baru, bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala termasuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu

tempat pendaftaran bagi wajib pajak tertentu dan atau tempat pelaporan usaha bagi pengusaha kena pajak tertentu dalam hal perubahan wajib pajak terdaftar pada kantor pelayanan pajak madya denpasar

peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme

pengiriman spt tahunan pajak penghasilan tahun 2004

pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan bidang perindustrian kepada badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam, bintan dan karimun

jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum

pemanfaatan data