Pilih
mutasi para pejabat eselon iv di lingkungan direktorat jenderal pajak kementerian keuangan sesuai dengan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-4472/pj/up.53/2015
pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas impor combat jacket level iv oleh kepolisian republik indonesia
tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan alat tulis berupa ballpoint untuk tahun anggaran 2010
tata cara pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk pembuatan komponen, peralatan dan karoseri kendaraan bermotor khusus berdasarkan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 346/kmk.01./199 tanggal 24 juni 1999
tata cara pengembalian pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan
pelaksanaan keputusan menteri keuangan r.i nomor 117/kmk.04/1998 tanggal 27 februari 1998
penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan
bentuk skpkpp (kp pdip 5.30) dan skpkpp pengganti (kp pdip 5.31)
program pengkajian pengisian spt (p3 spt) tahun 1994 (seri pemeriksaan-85)
tata cara pelaksanaan pemberian angsuran dan penundaan pembayaran pajak
perubahan atas keputusan direktur jenderal pajak no. : kep- 05/pj.24/1995 tentang bentuk surat tagihan pajak dan surat ketetapan pajak atas pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah
nilai kurs sebagai dasar pelunasan bea masuk, ppn barang dan jasa, ppn bm dan pph
tata cara pengisian dan prosedur penerbitan stp dan skp dalam masa transisi
pph pasal 21 atas pembayaran pembuatan akta notaris. (seri pph pasal 21-44)
pengenaan pbb sektor perkebunan, perhutanan pertambangan, perikanan dan peternakan
PTKP 2025 Bagi Wajib Pajak: Simak Aturan Terbarunya
2 hari yang lalu
Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)
2 bulan yang lalu
Batas Waktu Bayar dan Setor Pajak Terbaru Mulai Tahun 2025 sesuai PMK 81/2024
2 bulan yang lalu