Kabar gembira bagi seluruh wajib pajak, khususnya yang telah menjadi nasabah dari Bank Central Asia atau BCA. Kini, membayar pajak bisa langsung menggunakan KlikBCA. Kok bisa? Gimana sih caranya?&nbsp;Seperti yang kita ketahui, membayar pajak merupakan salah satu kewajiban penting yang perlu dipenuhi bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi wajib pajak. Proses pembayaran hingga pelaporan yang terkadang rumit menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak.&nbsp;Dalam situasi dan kondisi tersebut PT. Mitra Pajakku selaku PJAP yang terintegrasi oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak 2005 dengan lisensi terbaru <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022 </a>menciptakan berbagai solusi dengan satu aplikasi sesuai dengan komitmen Pajakku yakni “One Stop Solution In TAXnologies”. Lantas seperti apa kemudahan yang diberikan?&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/630347bba9ea8709cb18bcf3/TPG-Pajakku:-Mengenal-Tax-Payment-Getaway-Pajakku">TPG Pajakku: Mengenal Tax Payment Getaway Pajakku</a></h3>&nbsp;&nbsp;Jadi, PT. Mitra Pajakku yang merupakan salah satu Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) telah bekerja sama dengan beberapa bank persepsi di Indonesia, salah satunya Bank BCA. Melalui sistem yang digunakan Tax Payment Gateaway atau TPG, pembayaran pajak melalui Pajakku dapat langsung terintegrasikan ke beberapa bank persepsi yang telah bekerja sama termasuk Bank BCA. Sudah dapat dipastikan dengan sistem pembayaran yang langsung terintegrasi ini dapat mempermudah para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.&nbsp;Untuk menikmati kemudahan membayar pajak di Pajakku melalui KlikBCA ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari pendaftaran, proses aplikasi baik dari Pajakku maupun KlikBCA, hingga melakukan order pembayaran. Berikut rincian singkat mengenai pembayaran pajak menggunakan KlikBCA di Pajakku:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Fitur order pembayaran dengan menggunakan KlikBCA Bisnis pada aplikasi Tax Payment Gateway. Dalam hal ini, user harus terlebih dahulu memiliki akun user KlikBCA Bisnis yang dapat dibuat melalui Bank BCA. Anda perlu mengaktifkan fitur layanan Order Pembayaran melalui proses “Pendaftaran Kerja Sama” yang terdiri dari dua tahapan yaitu pendaftaran di e-Bill Pajakku dan approval di KlikBCA Bisnis.</li><li style="text-align:justify;">Selanjutnya, proses aplikasi. Dalam hal ini, user harus mengintegrasikan aplikasi e-Bill Pajakku dengan KlikBCA dengan melakukan "Pendaftaran Kerja Sama (Request Integrasi Akun KlikBCA Bisnis dan Pajakku)" dengan mengisi form integrasi. Apabila form sudah diisi jangan lupa untuk melakukan aktivasi atau approval kerja sama pada aplikasi KlikBCA Bisnis.</li><li style="text-align:justify;">Setelah langkah-langkah pada poin sebelumnya sudah berhasil dilakukan, maka pembayaran pajak menggunakan KlikBCA sudah dapat dilakukan.</li></ul>&nbsp;Mudah bukan? mari bergabung menjadi mitra Pajakku, segala proses hitung, bayar, lapor akan tuntas dengan mudah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a> atau kunjungi kanal resmi Pajakku <a href="https://www.pajakku.com/">https://www.pajakku.com/</a>&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/632191dcfa33631a29a2d550/Tax-Payment-Gateway:-Pembayaran-TPG-Melalui-Bank-">Tax Payment Gateway: Pembayaran TPG Melalui Bank</a></h3>

Kabar gembira bagi seluruh wajib pajak, khususnya yang telah menjadi nasabah dari Bank Central Asia atau BCA. Kini membayar pajak bisa langsung menggunakan KlikBCA. Kok bisa? Gimana sih caranya? Cek informasinya di sini

Bayar Pajak di Pajakku, Terintegrasi Langsung Dengan KlikBCA! 

Dengan sistem Coretax, wajib pajak dapat membuat kode billing secara mandiri dengan mudah dan cepat tanpa perlu mendatangi Kantor Pelayanan Pajak.

Cara Membuat Kode Billing Secara Mandiri di Coretax DJP

Pada proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam aplikasi Coretax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan serangkaian lampiran yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak Badan. Lampiran-lampiran ini berfungsi sebagai dokumen pendukung yang memberikan informasi terperinci mengenai aktivitas keuangan, hubungan kepemilikan, serta berbagai aspek lainnya yang relevan dengan kewajiban perpajakan. Lantas, bagaimana format lampiran tersebut dan bagaimana detail pengisiannya? Mari simak informasinya berdasarkan Modul Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan pada aplikasi Coretax.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Fungsi dan Tujuan Lampiran SPT</h2>&nbsp;Lampiran dalam SPT Tahunan PPh Badan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi keuangan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Setiap lampiran mencakup berbagai aspek penting, mulai dari laporan keuangan, daftar pemegang saham, hingga rincian transaksi yang dilakukan oleh badan usaha terkait. Dengan demikian, DJP dapat melakukan verifikasi secara lebih akurat atas setiap laporan yang disampaikan.&nbsp;Lampiran-lampiran ini diatur berdasarkan jenis usaha yang dijalankan oleh Wajib Pajak Badan, seperti perusahaan dagang, jasa, perbankan, dan sebagainya. Hal ini memungkinkan pelaporan yang lebih terstruktur dan terfokus pada aspek-aspek yang relevan dengan masing-masing sektor industri.&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/5b4939af-041b-4d40-a817-8ca8c7eca331/Pelajari-Detail-Pengisian-Data-WP-Badan-di-Coretax-DJP">Pelajari Detail Pengisian Data WP Badan di Coretax DJP</a></h3>&nbsp;&nbsp;Berdasarkan materi yang diuraikan pada bagian 3 Modul Pelaporan SPT, terdapat 11 jenis lampiran yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Berikut informasinya.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Lampiran 1: Laporan Laba Rugi dan Neraca</h2>&nbsp;Lampiran ini mencakup elemen-elemen utama dari laporan keuangan Wajib Pajak. Setiap akun pada laporan laba rugi dan neraca dalam laporan keuangan harus dipindahkan dengan tepat ke akun yang sesuai di dalam lampiran ini. Untuk memastikan keakuratan pelaporan, Wajib Pajak harus memperhatikan bahwa nilai-nilai yang dilaporkan sesuai dengan kondisi keuangan aktual perusahaan. Terdapat beberapa pilihan kode berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak, misalnya pabrikan, perdagangan, jasa, hingga sektor properti dan perbankan.&nbsp;<ul><li>Bagian A memuat akun-akun laporan laba/rugi. Isi setiap akun dengan data dari laporan keuangan perusahaan. Jika akun yang ada di laporan keuangan tidak tercantum, isi di akun yang paling mirip.</li><li>Bagian B memuat elemen neraca, terdiri dari dua sisi: sisi aktiva serta sisi kewajiban dan ekuitas. Isi data sesuai laporan keuangan.</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Klik ikon pensil untuk memulai pengisian.</li><li>Isi kolom yang sesuai dengan data dari laporan keuangan.</li><li>Gunakan drop-down list untuk memilih akun atau elemen yang relevan.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 2: Daftar Pemegang Saham, Investasi, Utang, dan Piutang pada Perusahaan Afiliasi</h2> Lampiran ini terdiri dari dua bagian:&nbsp;<ul><li>Bagian A mencakup daftar pemegang saham, jumlah modal, dan jumlah dividen yang diterima.</li><li>Bagian B mencakup rincian investasi, utang, dan piutang pada perusahaan afiliasi.</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Gunakan ikon pensil untuk mengubah data yang ada atau menambah data baru.</li><li>Isi data NPWP, nama, dan alamat pengurus, serta jumlah modal yang dibayarkan dan dividen yang diterima.</li><li>Untuk bagian investasi, utang, dan piutang, isi data nominal investasi, utang, atau piutang dengan mencantumkan NPWP dan nama pihak yang terkait.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 3: Penghasilan dari Luar Negeri dan Pemotongan/Pemungutan PPh oleh Pihak Ketiga</h2> Lampiran ini juga dibagi menjadi dua bagian:&nbsp;<ul><li>Bagian A memuat penghasilan yang diterima dari luar negeri.</li><li>Bagian B memuat rincian pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak ketiga.</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Untuk penghasilan luar negeri, tambahkan data NPWP pemotong, nama negara, kode penghasilan, dan nilai penghasilan bersih yang diterima.</li><li>Untuk pemotongan PPh, tambahkan informasi mengenai NPWP pemotong, jenis pajak, dasar pemotongan, dan nilai pajak yang dipotong.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 4: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak</h2> Lampiran ini terbagi menjadi dua bagian:&nbsp;<ul><li>Bagian A untuk penghasilan yang dikenakan PPh Final.</li><li>Bagian B untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Isi NPWP dan nama pemotong, serta rincian objek pajak dan nilai penghasilan bruto untuk penghasilan yang dikenakan PPh Final.</li><li>Untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, isi kode objek dan sumber penghasilan, serta nilai bruto penghasilan tersebut.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 5: Rekapitulasi Penghasilan Bruto dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu</h2> Lampiran ini digunakan untuk melaporkan rincian penghasilan bruto per masa dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final.&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Isi rincian tempat kegiatan usaha dan nilai penghasilan bruto dari setiap tempat usaha yang dimiliki Wajib Pajak.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 6: Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan</h2> Lampiran ini digunakan untuk menghitung angsuran PPh Pasal 25 untuk penghasilan yang dikenakan PPh tidak final.&nbsp;Langkah-langkah:&nbsp;<ul><li>Isi jumlah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran, serta kompensasi kerugian fiskal jika ada.</li><li>Sistem akan menghitung jumlah PPh yang terutang secara otomatis berdasarkan data yang diisi.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 7: Kompensasi Kerugian Fiskal</h2> Lampiran ini digunakan untuk melaporkan kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan di tahun-tahun mendatang.&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Tambahkan atau edit data kerugian fiskal dari tahun pajak yang dilaporkan dan tahun pajak sebelumnya.</li><li>Pastikan untuk memasukkan kerugian fiskal yang belum dikompensasikan pada tahun pajak sebelumnya.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 8: Perhitungan PPh Terutang Berdasarkan Tarif Pasal 31E</h2> Lampiran ini digunakan bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif PPh Pasal 31E untuk peredaran bruto tidak lebih dari Rp50 miliar.&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Isi nilai peredaran bruto perusahaan.</li><li>Sistem akan menghitung penghasilan kena pajak dan PPh terutang secara otomatis.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 9: Daftar Penyusutan dan Amortisasi</h2> Lampiran ini memuat rincian penyusutan aset berwujud (seperti kendaraan dan mesin) dan amortisasi aset tidak berwujud (seperti paten dan merek dagang).&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Untuk aset berwujud, tambahkan data jenis aset, biaya perolehan, dan metode penyusutan yang digunakan.</li><li>Untuk amortisasi aset tidak berwujud, tambahkan data jenis aset dan nilai amortisasi tahun berjalan.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 10: Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa</h2> Lampiran ini digunakan untuk melaporkan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik melalui kepemilikan saham atau pengelolaan bersama.&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Isi rincian pihak terkait dan jenis transaksi yang dilakukan.</li><li>Untuk transaksi dengan negara tax haven, tambahkan rincian nilai transaksi dan metode penentuan harga.</li></ul>&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/35b319d8-d770-40ae-aa2d-a9a40efff646/Cara-Hapus-NPWP-Badan-dan-Orang-Pribadi-secara-Online-melalui-Portal-Coretax-(CTAS)">Cara Hapus NPWP Badan dan Orang Pribadi secara Online melalui Portal Coretax (CTAS)</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 11: Rekapitulasi Biaya-Biaya Tertentu dan Perhitungan Debt to Equity Ratio (DER)</h2> Lampiran ini terdiri dari dua bagian:&nbsp;<ul><li>Bagian A untuk rekapitulasi biaya tertentu seperti biaya promosi, entertainment, natura, dan utang tak tertagih.</li><li>Bagian B untuk perhitungan rasio utang terhadap ekuitas (DER).</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Tambahkan rincian biaya-biaya tertentu sesuai kategori yang disediakan.</li><li>Untuk perhitungan DER, sistem akan secara otomatis menghitung nilai EBITDA berdasarkan data yang diisi di Lampiran 1.</li></ul>&nbsp;Proses pengisian dan pengunggahan lampiran dilakukan secara elektronik melalui sistem DJP. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyiapkan seluruh dokumen dalam format PDF dan mengunggahnya sesuai dengan instruksi yang diberikan di aplikasi. Dalam sistem Coretax, setiap lampiran memiliki kolom tersendiri untuk pengisian data. Wajib Pajak dapat mengunggah dokumen dengan cara klik tombol “Unggah” dan memastikan bahwa file tersebut berhasil diunggah sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya.&nbsp;Setiap lampiran yang diunggah harus memuat data yang lengkap dan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan maupun dokumen pendukung lainnya. Sistem akan secara otomatis memverifikasi data yang diinput, sehingga Wajib Pajak dapat segera mengetahui apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pengisian lampiran.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Sanksi dan Konsekuensi</h2>&nbsp;Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah kewajiban untuk melampirkan dokumen-dokumen ini secara lengkap dan benar. Ketidaklengkapan atau ketidakbenaran dalam pelaporan dapat menyebabkan SPT dianggap tidak lengkap, dan ini dapat berdampak pada pengenaan sanksi administratif, termasuk denda. Selain itu, keterlambatan dalam melaporkan SPT juga dapat menyebabkan dikenakannya bunga sebesar 2% per bulan dari nilai pajak yang terutang.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Pada proses pelaporan SPT PPh Badan dalam aplikasi Coretax, DJP telah menetapkan serangkaian lampiran yang harus dilengkapi oleh WP Badan. Bagaimana format lampiran tersebut dan bagaimana detail pengisiannya? Mari simak informasinya berdasarkan Modul Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan pada aplikasi Coretax.

Panduan Penyusunan Lampiran SPT Tahunan PPh Badan di Aplikasi Coretax

Jakarta

Bandung

Bali

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Support Pajakku

Kebijakan Privasi

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan pengelolaan dokumen perpajakan mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada customer, supplier, dan karyawan dalam satu aplikasi

Tax Dokumen Center

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai

Pajakku menjadi distributor Meterai Elektronik (e-Meterai) resmi, beli di sini sekarang juga!

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

Gunakan Tador untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai dokumen perpajakan yang dapat diakses oleh Supplier dan Customer

Pemerintah tengah menyiapkan draf RUU tentang ketentuan dan fasilitas perpajakan. Dalam naskah studi itu banyak insentif yang tebar. Rancangan aturan baru juga memuat instrumen mengejar pajak digital.Tujuan insentif untuk merangsang perekonomian. Salah satu insentif yang bakal diberikan adalah diskon tarif pajak penghasilan (PPh) untuk perusahaan go public. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebutkan, PPh untuk perusahaan go public menjadi 17%.Tetapi ada syarat yang harus dipenuh. Yaitu, perusahaan go public yang 40 persen sahamnya diperdagangkan kepada masyarakat."Jangan sampai nanti orang bikin 'go public' (tapi) yang diperdagangkan hanya dua persen," kata Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan di Jakarta, seperti dikutip <a href="https://www.wartaekonomi.co.id/read245196/ada-kabar-baik-buat-perusahaan-go-public-dari-dirjen-pajak-nih.html" target="_blank">wartaekonomi</a>.Menurut dia, perusahaan go public yang 80 persen sahamnya dimiliki oleh perusahaan dan 20 persen sahamnya dimiliki oleh publik, maka diskon tarif lebih rendah tidak akan didapatkan oleh perusahaan itu.Skema pemberian diskon PPh kepada perusahaan itu merupakan salah satu jenis kemudahan yang diatur dalam tiga Rancangan Undang-Undang terkait bidang perpajakan dan fasilitas perpajakan untuk mendorong penguatan perekonomian.Baca: <a href="https://www.pajakku.com/read?h=Azas%20Teritorial%20WP%20Pribadi%20jadi%20Salah%20Satu%20Materi%20Akademik%20RUU%20Ketentuan%20dan%20Fasilitas%20Perpajakan&amp;id=5d70bad46a0a225035fca4ce" target="_blank">Azas Teritorial WP Pribadi jadi Salah Satu Materi Akademik RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan </a>Tiga RUU itu yakni revisi dari UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Salah satu subtansi dari pengajuan tiga RUU tersebut di antaranya untuk menurunkan tarif PPh Badan secara bertahap dari tarif saat ini sebesar 25 persen menjadi 20 persen yang berlaku mulai 2021.Khusus untuk perusahaan go public, penurunan tarif pajak di bawah tarif PPh dari 20 persen, menjadi 17 persen. Robert menambahkan revisi UU tersebut juga akan menghapuskan PPh atas dividen dari dalam maupun luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia, dari sebelumnya pengenaan tarif normal sebesar 25 persen, apabila terdapat kepemilikan saham di bawah 25 persen.Baca: <a href="https://www.pajakku.com/read?h=Apa%20sih%20Pajak%20Penghasilan%20Itu?%20Mana%20yang%20Masuk%20Objek%20Pajak%20dan%20Bukan%20Objek%20Pajak&amp;id=5d492eac6fd6cc1a05c6cf56" target="_blank">Apa sih Pajak Penghasilan Itu? Mana yang Masuk Objek Pajak dan Bukan Objek Pajak</a> "Ini untuk merangsang dividen selalu ditanam sehingga investasi itu menggulung di Indonesia. Ini merupakan alat agar pajak dapat menggerakkan ekonomi," imbuhnya.

Diskon tarif PPh untuk perusahaan terbuka akan diberikan. Namun, ada syarat minimal jumlah saham yang diperdagangkan. Aturan insentif pajak apa yang digunakan? Apa saja syarat insentif PPh perusahaan go public? 

PPh Perusahaan Go Public Bakal Lebih Rendah, Tapi Ada Syaratnya

Pemerintah tengah menggodok rancangan undang-undang (RUU) tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan. Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk menyusun RUU tersebut.Tujuan penyusunan RUU ini untuk memperkuat perekonomian nasional. Menkeu Sri Mulyani mengatakan, RUU ini nantinya akan mengakomodir semua UU pajak, seperti PPh, PPN, dan KUP.&nbsp;&nbsp;RUU ini, kata ibu Menkeu, demi merespon kebutuhan ekonomi yang dinamis dan cepat dari sisi perubahan kebijakan fiskal di berbagai negara.&nbsp;Saat ini, RUU masih dalam tahap naskah akademik. Nantinya, akan disodorkan ke DPR. Tujuannya untuk kajian lebih lanjut oleh legislatif.Meski belum menjadi undang-undang, patut kita perhatikan apa saja isi RUU tersebut. Simak bocoran RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan seperti dikutip dari <a href="https://nasional.kontan.co.id/news/wajib-tahu-pemerintah-akan-meringankan-sanksi-bagi-wajib-pajak-yang-kurang-bayar?page=3" target="_blank">Kontan</a>.<h2>Azas teritorial bagi wajib pajak pribadi</h2>Dalam RUU tersebut, pemerintah juga akan mengubah aturan mengenai PPh bagi wajib pajak orang pribadi. Meski pun tarif PPh final tetap 10%, PPh bagi wajib pajak orang pribadi akan menggunakan azas teritorial."Artinya warga negara Indonesia (WNI) atau warga negara asing (WNA), akan menjadi wajib pajak di Indonesia tergantung berapa lama tinggal," jelas Sri Mulyani.Akan terdapat batasan waktu selama 183 hari untuk mengenakan rezim pajak teritorial. Nantinya WNA yang tinggal di Indonesia dengan waktu lebih dari 183 hari akan menjadi wajib pajak di Indonesia.Begitu pula dengan WNI yang tinggal selama lebih dari 183 hari di luar negeri dan sudah menjadi wajib pajak di negara tersebut, nantinya WNI tersebut tidak akan lagi menjadi wajib pajak di Indonesia.<h2>PPh badan diturunkan</h2>Di RUU tersebut, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan menjadi 20%. Saat ini tarif PPh badan sebesar 25%.Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penurunan PPh badan akan dimulai pada tahun 2021. Penurunan tarif PPh badan tidak akan memberikan tekanan ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).<h2>Insentif tambahan PPh badan perusahaan go public</h2>Perusahaan yang melantai di bursa akan mendapatkan insentif tambahan. PPh badan bagi perusahaan yang go public bisa turun hingga 17%. Besaran tarif pajak ini seperti di Singapura."Ini terutama yang baru mau masuk ke bursa," terang Sri Mulyani di Kantor Presiden, Selasa (3/9).<h2>Pajak dividen dihapus</h2>RUU pajak yang baru juga akan merangsang pertumbuhan investasi. Sri Mulyani menyebutkan semua pajak PPh dividen dihapuskan apabila dividen itu ditanamkan dalam investasi di Indonesia.PPh dividen tersebut baik yang ada di dalam negeri mau pun luar negeri. Namun, investasi yang ditanamkan harus berada dalam wilayah Indonesia.<h2>Seluruh insentif pajak akan dimasukkan RUU</h2>Nanti, seluruh insentif dan fasilitas perpajakan akan dikumpulkan dalam satu bagian dalam RUU agar menjadi landasan hukum yang konsisten."Dengan begitu fasilitas perpajakan akan jauh lebih konsisten," ujar Sri Mulyani.Terdapat sejumlah fasilitas insentif perpajakan yang disiapkan opemerintah. Fasilitas insentif perpajakan yang dimasukkan antara lain tax holiday, super deduction, fasilitas pajak penghasilan (PPh) untuk kawasan ekonomi khusus (KEK), dan PPh untuk surat berharga negara (SBN) di pasar internasional.<h2>Keringanan denda</h2>Dalam RUU tersebut, pemerintah akan meringankan sanksi bagi wajib pajak yang kurang bayar.Berdasarkan RUU baru, sanksi akan diturunkan menjadi 1% per bulan dari pajak kurang bayar. "Selama ini sanksi 2% dari pengenaan pajak, ini sangat memberatkan," kata Sri Mulyani.<h2>Pajak ekonomi digital</h2>RUU baru perpajakan juga akan mengantisipasi perkembangan ekonomi digital. Sekaligus menegaskan perusahaan digital internasional sebagai subjek pajak luar negeri.Dalam beleid tersebut, perusahaan digital internasional bisa memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai (PPN). Hal itu dilakukan untuk meminimalisir penghindaran pajak. Tarif PPN yang akan dikenakan ke subjek pajak luar negeri tersebut sama sebesar 10%.Perusahaan digital internasional seperti Google dan Amazon yang tidak memiliki badan usaha tetap (BUT) namun menarik keuntungan di Indonesia juga bisa dikenai pajak."Dalam RUU ini, maka definisi BUT tak lagi didasarkan pada kehadiran fisik," terang Sri Mulyani.Sri Mulyani bilang perusahaan tersebut memiliki Significant Economic Presents. Pembuatan aturan tersebut akan membuat wilayah bermain yang sama untuk kegiatan digital yang melakukan perdagangan lintas batas.<h2>Relaksasi pajak masukan</h2>RUU juga memberikan relaksasi terhadap hak untuk mengkreditkan pajak masukan. Relaksasi diberikan bagi pengusaha yang menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) setelah sebelumnya bukan PKP.Berbagai pajak masukan yang selama ini tidak bisa dikreditkan, dalam RUU ini sekarang bisa dikreditkan dan diklaim untuk mengurangi kewajiban pajak.

Ada poin penurunan tarif pajak PPh, pengurangan denda, hingga penghapusan pajak. Simak bocoran RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan.

Azas Teritorial WP Pribadi jadi Salah Satu Materi Akademik RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan

Google Indonesia telah menyatakan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Langkah raksasa over the top (OTT) itu mendapat apresiasi dari pakar perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA).Dikutip laman <a href="https://bisnis.tempo.co/read/1242727/google-jadi-pengusaha-kena-pajak-facebook-disarankan-mengikuti" target="_blank">Tempo</a>, Direktur Eksekutif Yustinus Prastowo mengungkapkan keputusan Google merupakan langkah maju. Hal ini juga menunjukkan kepatuhan perusahaan asing tersebut terhadap regulasi di Indonesia.Hanya saja, Prastowo menyarankan agar dipastikan PKP atas penyerahan jasa kena pajak di Indonesia. "Jasa apa saja? Apakah jasa itu diserahkan di Indonesia?," kata Prastowo.Prastowo menambahkan, dengan kompleksitas perpajakan saat ini maupun masa yang akan datang, rencana revisi Undang-Undang PPN (Pajak Pertambahan Nilai) mesti memasukan supplier collection.Dalam konsep ini, pihak penjual meski di luar negeri dapat dibebani kewajiban memungut dan secara periodik dibayarkan ke pemerintah Indonesia.&nbsp;Raksasa teknologi dari Amerika Serikat itu akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk layanan Google Ads. Penerapan tarif PPN 10 persen tersebut akan berlaku mulai 1 Oktober 2019.Dalam surat elektronik kepada sejumlah penggunanya disebutkan bahwa pengenaan PPN ini merupakan implikasi dari keputusan Google Asia Pacific Pte.Ltd yang memindahkan hak atas kontrak pengguna ke PT Google Indonesia.Sebagai konsekuensinya, mulai tanggal tersebut, PT Google Indonesia akan terikat dengan persyaratan kontrak dan akan menagih invoice atas layanan yang diberikan."Segera setelah tanggal pemindahan hak, Anda akan menerima invoice, termasuk faktur pajak dari PT GI," tulis pemberitahuan yang dikutip Bisnis, Jumat, 30 Agustus 2019.Merujuk pengumuman tersebut, Google juga menegaskan bahwa PT Google Indonesia secara hukum memiliki kewajiban untuk mengenakan biaya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10 persen atas layanannya.&nbsp;Dengan begitu, pihak Google meminta pengguna layanan untuk memastikan NPWP, nama, dan alamat yang tersimpan di akun Google cocok dengan detail pendaftaran pajak."Kami tidak dapat melakukan perubahan pada invoice secara retroaktif. Harap hubungi konsultan pajak jika ada pertanyaan terkait konsekuensi pajak atas perubahan ini," imbuh pengumuman tersebut.Head of Corporate Communications Google Indonesia Jason Tedjasukmana menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan konsekuensi dari langkah perusahaan yang berpusat di Amerika Serikat itu untuk memperluas dan berupaya memberikan layanan bagi pengguna di Indonesia.Google juga terus memodifikasi tagihan dengan menggunakan mata uang lokal untuk memudahkan pelanggan produk iklan Google yang mendaftar dengan alamat penagihan di Indonesia. “Perubahan ini merupakan langkah menuju model bisnis baru yang mendukung pertumbuhan bisnis kami di Indonesia,” katanya.Di lain pihak, otoritas pajak menyambut baik langkah Google Indonesia yang sudah berniat menjadi pengusaha kena pajak (PKP) dan memungut PPN atas penyerahan jasa yang dilakukan di Indonesia.Selain hal yang terkait perpajakan, dalam surel tersebut Google menegaskan adanya perubahan persyaratan Google Ads. Pada 1 Oktober 2019 akan ada perubahan beberapa pasal dalam pada persyaratan Google Ads.Google juga memastikan bahwa Persyaratan Google Ads tidak akan menyebabkan gangguan pada layanan yang selama ini berlangsung.Selain itu, perubahan tersebut menyebabkan pembayaran melaui American Express dan PayPal tidak dapat dilakukan. Google menyebutkan bahwa penghentian dukungan ini akan berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2019.

PT Google Indonesia akan terikat dengan persyaratan kontrak dan akan menagih invoice atas layanan yang diberikan. Besarnya PPN yang diterapkan Google adalah 10 persen.

Kapan Facebook dan Twitter Menyusul Google jadi Pengusaha Kena Pajak

Google Indonesia akan memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk layanan Google Ads. Pengenaan PPN 10 persen tersebut akan berlaku mulai 1 Oktober 2019.Melalui laman resminya <a href="https://support.google.com/google-ads/answer/2375370?hl=en" target="_blank">Google</a> menyebutkan pengenaan PPN atas layanan Google Ads ini adalah konsekuensi dalam memenuhi ketentuan perpajakan di Indonesia. Nanti, Google Indonesia juga akan memberikan faktur pajak kepada para pengguna Google Ads. Keterangan resmi itu menyebutkan pelanggan dengan status pemungut PPN diharuskan memberikan bukti surat setoran pajak asli dan ditandatangani kepada Google.Perubahan ini memengaruhi akun Iklan Google dengan alamat penagihan di Indonesia. "Jika Anda ingin memotong pajak pemotongan 2 persen pada pembayaran Anda, Anda harus mengirim Google slip pajak pemotongan fisik asli (Bukti Potong) untuk menghindari saldo terutang di akun Anda," tulis pengumuman tersebut seperti dikutip, Senin, 2 September 2019.Untuk pelanggan dengan status pengoleksi PPN, Anda diharuskan memberi Google Bukti Pembayaran PPN (Surat Setoran Pajak/SSP) dengan mengirimkan dokumen fisik yang asli dan ditandatangani. "Anda dapat mempelajari lebih lanjut Tentang status pengoleksi PPN di laman resmi Google Indonesia."Laman <a href="https://inet.detik.com/law-and-policy/d-4690226/google-kenakan-ppn-10-untuk-pengguna-google-ads-di-indonesia" target="_blank">detik.com</a> mensinyalir peraturan yang dimaksud Google adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.03/2019 tentang Penentuan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Dalam peraturan ini disebutkan pemerintah akan menghitung kewajiban pajak berdasarkan volume kegiatan bisnisnya di Indonesia, bukan berdasarkan bentukan perusahaan tetap.Pemerintah, melalui Ditjen Pajak, akan menghitung seberapa besar Google Cs mendulang pendapatan di Indonesia, yang disebut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai economic present. Perhitungan itu yang akan dijadikan bahan tagihan pajak.

Pajak pertambahan nilai 10 persen untuk diberlakukan pada pengguna Google Ads. Bagaimana skema hitungan PPN 10% Google Ads? Apa saja syarat untuk mendapatkan potongan PPN Google Ads. Pengenaan PPN 10% Google Ads berlaku 1 Oktober 2019. 

Google Kenakan PPN 10% untuk Pemasang Google Ads di Indonesia

Pengenaan pajak final dan biaya transaksi untuk reksa dana yang bisa ditransaksikan di bursa akan segera dihapus. Insentif tersebut akan berlaku mulai 1 September 2019.Hal tersebut ditegaskan oleh Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia Hasan Fawzi. Dia mengatakan insentif untuk instrumen derivatif Exchange Traded Fund (ETF) telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).&nbsp;Dia menyebut telah mengantongi konfirmasi persetujuan dari OJK untuk bursa bersama dengan KPEI (Kliring Penjaminan Efek Indonesia), KSEI (Kustodian Sentral Efek Indonesia)."Diizinkan memberikan insentif pelaku pasar utama diler partisipan di pasar sekunder dalam bentuk peniadaan levy fee, berlaku 1 September," kata Hasan seperti dikutip <a href="https://www.cnbcindonesia.com/market/20190828180419-17-95462/awal-september-biaya-transaksi-pajak-final-etf-dihapus" target="_blank">cnbcindonesia</a>.&nbsp;ETF merupakan kontrak investasi kolektif, dimana unit penyertaannya dicatat dan diperdagangkan di bursa efek layaknya saham.<h2>Dorong likuiditas</h2>Pemberlakuan insentif ini menjadi salah satu cara untuk merangsang pasar ETF. Tujuannya, agar likuiditas produk tersebut di pasar modal karena hingga saat ini produk ETF kurang diminati investor. Padahal, ETF sudah banyak ditransaksikan di luar negeri.BEI mencatat aktivitas transaksi ETF masih di bawah Rp 100 juta per tahun. Imbasnya, pendapatan dari levy fee belum signifikan. Hal ini turut memperkuat alasan BEI untuk meniadakan biaya transaksi.&nbsp;<h2>Tarif lama</h2>Sebelum aturan ini berlaku, diler partisipan dikenakan biaya yang sama dengan anggota bursa yang lain untuk membeli pasokan saham yang dijadikan aset dasar produk ETF.Beberapa anggota bursa yang sudah menjadi diler partisipan, antara lain Indo Premier Sekuritas, Sinarmas Sekuritas, Philip Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan Bahana Sekuritas.Sedangkan dari sisi pajak, mulanya Kemenkeu memberlakkan tarif final untuk transaksi bursa sebesar 0,01%.&nbsp;"Ketentuan yang ada memang transaksi pasar sekunder ETF masuk dalam kategori yang dikecualikan untuk pengenaan pajak final," tutup Hasan. Foto: <a href="https://www.medcom.id/ekonomi/bursa/ObzqLD0N-bei-siap-bantu-persija-melantai-di-bursa" target="_blank">Medcom.id</a>

Instrumen derivatif Exchange Traded Fund (ETF) atau reksa dana yang diperdagangkan di bursa tidak akan dikenakan biaya transaksi dan pajak final. Insentif ini telah mendapat persetujuan OJK dan Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak Final ETF Segera Dihapus

Target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 ditetapkan sebesar Rp1.643,1 triliun. Sementara, penerimaan pajak sepanjang Januari-Juli tahun ini baru sebanyak Rp810,7 triliun. Bila dipersentase, penerimaan tersebut baru sekira 45,4% dari target penerimaan pajak 2019.&nbsp;Sebenarnya, secara nominal realisasi penerimaan pajak periode Januari-Juli 2019 lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sayangnya, secara umum pertumbuhan periode tersebut malah lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu.Diretur Jenderal Pajak Robert Pakpahan mengatakan penerimaan pajak Januari-Juli 2019 terkendala oleh melemahnya sektor pajak berbasis komoditas, seperti batubara dan minyak. “Sementara sektor konstruksi masih cenderung merestitusi pajak,” kata Robert, seperti dikutip <a href="https://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-januari-juli-2019-baru-mencapai-454-dari-target-apbn-2019" target="_blank">Kontan</a>, Senin (26/8).Penerimaan pajak masih tumbuh terbatas pada level 2,68%. Robert menyampaikan tantangan utama penerimaan pajak periode Januari-Juli berasal dari tingginya restitusi yang tumbuh 29,78%.Kemudian, moderasi harga komoditas di pasar global sehingga menyebabkan pertumbuhan PPh Migas -1,84% dan voluntary payment/effort sektor tambang sawit -10,11%. Normalisasi aktifitas impor yang berdampak pada pertumbuhan negatif Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Penambahan Nilai (PPN Impor sebesar -3,58%. Perlambatan, sektor manufaktur yakni) dicerminkan pada PMI Juli di level 49,6.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan ke depan, pemerintah perlu meningkatkan pos-pos penerimaan pajak lain yang sifatnya lebih stabil ketimbang komoditas. Misalnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 21 dan Pajak Penghasilan (PPh) bagi orang pribadi.

Penerimaan pajak Januari-Juli 2019 baru sekira 45,4% dari target penerimaan pajak 2019 yang ditetapkan sebesar Rp1.643,1 Triliun. 

Penerimaan Pajak Tengah Tahun 2019 Baru Mencapai Rp810,7 triliun

Pemilik kendaraan bermotor baru di Jakarta siap-siap keluar duit lebih banyak dari biasanya. Ini terjadi karena tarif pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) mengalami kenaikan.Aturan mengenai kenaikan itu telah ditetapkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2019.Dalam raperda yang disahkan DPRD itu, menyebutkan bahwa tarif BBN-KB DKI naik jadi 12,5%.&nbsp;"Tarif BBN-KB penyerahan pertama kendaraan bermotor yang sebelumnya 10% diubah menjadi 12,5%," tutur anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Sereida Tambunan.Tarif baru pajak ini, kata Sereida, merupakan kesepakatan Bapeda se-Jawa-Bali. "Agar terjadi keseimbangan tarif antarwilayah," katanya. Jadi, bukan semata untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).&nbsp;Selain itu, DPRD juga berharap agar kenaikan tarif membawa efek positif. Yaitu, untuk mengurangi kemacetan dengan menekan pertumbuhan kendaraan bermotor.DPRD juga meminta agar Pemprov DKI segera menyosialisasikan kenaikan tarif tersebut.&nbsp;

DPRD DKI Jakarta sudah setuju tarif baru BBN-KB. Tarif bea balik nama yang baru diharapkan bisa tekan pertumbuhan kendaraan bermotor.

Tarif Baru Pajak Bea Balik Nama Kendaraan di Jakarta

Rencana pemblokiran ponsel ilegal alias black market (BM) melalui International Mobile Equipment Indenty (IMEI) oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bikin Menteri Keuangan Sri Mulyani bingung.&nbsp;Penyebabnya,&nbsp;Kominfo mengaitkan rencana pemblokiran itu dengan perpajakan. Sri Mulyani mengaku belum tahu maksud keterkaitan antara kebijakan IMEI dengan Pajak.Isu ini sempat menjadi bahasan Menkeu dengan Direktorat Jenderal Pajak. Namun, belum menemukan titik temu mengenai hal-hal terkait dengan smartphone yang dimaksud oleh Kominfo.&nbsp;"Saya terus terang tadi cek dengan Dirjen Pajak, terus terang kami juga ingin cek dengan Pak Rudiantara pajak apa (yang dimaksud)," kata dia dikutip Kompas.Karena, Sri Mulyani melanjutkan,&nbsp;selama ini yang menindak barang ilegal adalah bea dan cukai.&nbsp;"Kalau sekarang ini ada concern dari Pak Rudiantara yang berhubungan dengan pajak, kami akan duduk bersama termasuk dengan pihak eselon 1-nya Pak Rudiantara," ujarnya.Pertemuan itu akan membahas sspek apa saja yang sebetulnya dibutuhkan Kominfo dari kami Kementerian Keuangan. "Kami siap saja membahasnya," sambung dia.Namun, Sri Mulyani memastikan pihaknya punya concern yang sama terhadap barang-barang ilegal, termasuk smartphone BM.<h2>Batal 17 Agustus</h2>Rencana awalnya, peraturan Menteri ponsel BM dijadwalkan akan ditandatangani pada 17 Agustus 2019. Mengambil momentum HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia.Namun, hingga pekan ini, aturan itu tak juga ditandatangani. Dirjen SDPPI Kemenkominfo, Ismail MT, menyatakan, belum bisa memastikan kapan aturan itu akan disahkan.Peraturan ini rencananya akan berlaku enam bulan ditandatangani. Karena ada beberapa hal yang harus disiapkan sebelum aturan dimplementasikan.&nbsp;Persiapan itu terdiri dari: <ol><li>persiapan mesin SIRINA,</li><li>penyiapan database IMEI,&nbsp;</li><li>pelaksanaan tes,&nbsp;</li><li>sinkronisasi data operator seluler,&nbsp;</li><li>sosialisasi, penyiapan SDM,&nbsp;</li><li>SOP tiga kementerian, dan&nbsp;</li><li>penyiapan pusat layanan konsumen</li></ol>

Isu ini sempat menjadi bahasan Menkeu dengan Direktorat Jenderal Pajak. Aspek-aspek ini masuk dalam pertimbangan pajak smartphone BM.

Apa sih Maksud Pajak Smartphone BM?

Fasilitas fiskal kerap kali menjadi bumbu pemanis untuk menarik para investor agar menanamkan duitnya ke Indonesia.Tujuannya, tentu saja untuk mendongkrak ekonomi nasional. Kunci peningkatan ekonomi, kata Presiden Jokowi, salah satunya bisa dicapai dengan investasi dan ekspor.&nbsp;Oleh karena itu, Jokowi memiliki diskon pajak sebagai instrumen insentif fiskal untuk menarik investor dari dalam maupun luar negeri.Berikut ini daftar diskon pajak yang digelontorkan oleh Jokowi, seperti disarikan dari <a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4669440/sederet-diskon-pajak-untuk-investor-dari-jokowi/5" target="_blank">Detik.com</a><h2>Tax Holiday</h2>Paket libur bayar pajak penghasilan (PPh) Badan dalam waktu tertentu. Kebijakan ini tertuang melalui Perturan Menteri Keuangan (PMK) No 150 Tahun 2018 untuk menggantikan PMK 35 Tahun 2018 tentang Tax Holiday.Dalam aturan baru itu, bidang usaha yang mendapat fasilitas libur pajak diperluas. Misalnya usaha agrikultur dan digital.Dalam pasal 2 PMK Nomor 150 Tahun 2018 disebutkan Wajib Pajak Badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir dapat memperoleh pengurangan Pajak Penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan usaha utama yang dilakukan.Kemudian memperoleh fasilitas tax holiday tersebut masih sama seperti sebelumnya, yaitu harus mendaftarkan terlebih dulu ke Online Single Submission (OSS). Setelah itu akan muncul dengan sendirinya berapa lamanya tax holiday yang akan diberikan, ini disesuaikan dengan jumlah investasinya.Berdasarkan jumlahnya, nilai investasi Rp 500 miliar sampai dengan kurang dari Rp 1 triliun mendapatkan tax holiday selama lima tahun; investasi Rp 1 triliun sampai dengan kurang dari Rp 5 triliun selama tujuh tahun; investasi Rp 5 triliun sampai dengan kurang dari Rp 15 triliun selama sepuluh tahun; investasi Rp 15 triliun sampai dengan kurang dari Rp 30 triliun selama 15 tahun; dan Rp 30 triliun ke atas mendapatkan tax holiday selama 20 tahun.Lalu setelah jangka waktu pemberian tax holiday tersebut berakhir, wajib pajak akan diberikan pengurangan PPh Badan sebesar 50 persen dati PPh Badan terutang selama dua tahun pajak berikutanya untuk nilai penanaman modal baru. Selain itu, wajib pajak akan diberikan pengurangan PPh Badan sebesar 25 persen dari PPh Badan terutang selama dua tahun pajak berikutnya untuk penanaman modal baru.<h2>Tax Allowence</h2>Berdasarkan PP Nomor 9/2016 tentang perubahan atas PP Nomor 18/2015 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan di daerah-daerah tertentu, pemerintah hanya memberikan kepada 145 industri.Dengan rincian, bidang usaha tertentu dan daerah tertentu sejumlah 74 industri antara lain industri kakao, kopi, pengolahan minyak, susu, dan lainya. Serta, bidang usaha tertentu 71 antara lain industri properti wisata, pertambangan batu bara dan lignit, industri makanan, industri tekstil, dan lainnya.Sebanyak 300 industri akan dapat diskon atau pengurangan pajak. Hal itu berdasarkan hasil revisian kebijakan tax allowance.Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan kebijakan tersebut akan memperluas sektor menjadi 300 industri dari sebelumnya ditetapkan sebanyak 145 industri.Perluasan sektor tersebut menurutnya dilakukan untuk mendorong padat karya dan ekspor"Kita memperluas jadi banyak yang dapat itu inti revisinya ada 200-an sektor hampir 300 sektor itu saja yang utama tapi yang mendorong padat karya dan ekspor itu yang utama itu saja," katanya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (21/6/2018).<h2>Super Deduction Tax</h2>Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.Dalam aturan ini, pemerintah memberikan insentif bagi pelaku usaha yang terlibat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM).Wacana mengenai penerbitan aturan insentif pengurangan pajak super atau super deduction tax ini memang sudah didengungkan cukup lama.&nbsp;Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya pernah mengungkapkan, insentif fiskal diberikan kepada industri yang berinvestasi dalam program vokasi serta penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan inovasi. Industri yang terlibat bisa mendapat potongan pajak hingga 200%.Mengutip PP tersebut, pada aturan ini disisipkan 3 pasal di antara Pasal 29 dan 30 yakni Pasal 29A, Pasal 29 B, dan Pasal 29C.Pasal 29A PP ini menyebutkan, kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu yang (a) merupakan industri padat karya, dan (b) tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A Undang-Undang Pajak Penghasilan atau fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 60 % dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.Kemudian, Pasal 29B ayat 1 disebutkan kepada Wajib Pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu dapat diberikan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/ atau pembelajaran."Kompetensi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kompetensi untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran yang strategis untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan/atau dunia industri," bunyi Pasal 29B ayat 2.DISCLAIMER:Informasi ini semata-mata hanya dipergunakan untuk keperluan diskusi di laman Pajakku.com dan BUKAN merupakan saran atau konsultasi perpajakan. Segala aturan yang terkutip dalam artikel ini sangat mungkin ada pembaharuan dari otoritas terkait. Pajakku tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat adanya keterlambatan atau kesalahan dalam memperbarui informasi dalam artikel ini.

Jokowi memiliki diskon pajak sebagai instrumen insentif fiskal untuk menarik investor dari dalam maupun luar negeri. Dari mulai Tax Holiday hingga Super Deduction Tax. Berikut ini daftar diskon pajaknya.

Langganan Info Terbaru