Belajar Pajak: Mengenal Tax Multiplier 

Pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatan pendapatan dalam negeri, di mana pendapatan tersebut akan digunakan untuk keperluan pembangunan. Saat ini, perusahaan-perusahaan dikenakan pungutan pajak oleh pemerintah. Berbeda bagi wajib pajak atau pemilik usaha yang dikenakan pajak, adanya kewajiban membayar pajak tentu akan menambah beban perusahaan dimana hal ini bertentangan dengan prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa keuntungan sebesar-besarnya dapat dicapai dengan pengorbanan yang minimal. Hal ini yang menyebabkan pelaku ekonomi berusaha meminimalkan pembayaran beban pajaknya dengan memanfaatkan celah-celah peraturan perpajakan atau loopholes.
Apa itu Tax Loopholes?
Tax loopholes adalah suatu teknis atau keadaan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminimalkan dan menghindari kewajiban pajak serta menghindari sanksi perpajakan dengan memanfaatkan celah-celah ketentuan perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang secara tidak langsung tidak melanggar hukum. Tax loopholes memberikan celah bagi individu dan badan usaha untuk memindahkan pendapatan atau aset dari yang dikenakan pajak menjadi dikenakan pajak lebih rendah atau tidak sama sekali. Tax loopholes biasanya terjadi dalam transaksi bisnis yang kompleks dimana melibatkan masalah perpajakan, masalah politik, dan undang-undang hukum. Misalnya dalam rincian kontrak, peraturan bangunan, dan peraturan pajak.
Apa yang Menyebabkan Tax Loopholes?
Seseorang atau perusahaan yang memanfaatkan tax loopholes dianggap tidak melanggar hukum, namun menghindari dengan cara yang tidak dimaksudkan oleh regulator atau pembuat undang-undang yang memberlakukan undang-undang atau pembatasan tersebut termasuk dalam pelanggaran. Kemampuan untuk menghindari hukum disebabkan oleh adanya kecacatan dalam peraturan perundang-undangan, yang sering kali tidak terlihat jelas oleh pembuat undang-undang tersebut.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/5f7d8fb82712877582239173/Belajar-Pajak:-Perbedaan-antara-Tax-Holiday-&amp;-Tax-Allowance" target="_blank" rel="noopener">Belajar Pajak: Perbedaan antara Tax Holiday &amp; Tax Allowance</a></h3>
Kebanyakan celah akan tertutup pada waktunya, karena pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk melakukan hal tersebut menulis ulang peraturan untuk memotong peluang mendapatkan keuntungan dari celah tersebut. Fenomena tax loopholes masih umum terjadi, terutama di negara-negara seperti Amerika Serikat yang aturan perpajakannya rumit hingga mencapai puluhan ribu halaman, sehingga dapat membuka banyak peluang bagi mereka yang ingin memanfaatkannya.
Beberapa celah pajak lebih mudah diidentifikasi dibandingkan celah lainnya. Individu atau perusahaan menggunakan celah untuk memindahkan uang dan aset untuk menghindari pembayaran pajak. Sebuah perusahaan Amerika, misalnya, yang memindahkan kantor dan pabrik ke luar negeri mungkin melakukan hal tersebut untuk menghemat uang pajak AS.
Kredit Pajak untuk Wajib Pajak
Pemerintah juga telah merancang Undang-Undang yang bertujuan membantu pembayar pajak melakukan penghematan dan mengurangi beban pajaknya yakni melalui kredit pajak. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 28 mengatur bahwa kredit pajak adalah sejumlah pajak yang dibayar atau dihitung oleh wajib pajak pada awal masa pajak. Oleh karena itu, kredit pajak mengurangi jumlah pajak yang terutang dengan cara mengakumulasi pajak yang dipungut dari pihak lain.
Berikut ini merupakan jenis-jenis kredit pajak menurut UU PPh:
<ol>
<li style="text-align: justify;">Menurut Pasal 22 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pemungutan pajak atas penghasilan atau penghasilan dari kegiatan impor atau kegiatan usaha lainnya dianggap sebagai kredit pajak. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Pasal 22 terdiri atas pajak final dan tidak final. Terkait PPh Pasal 22, meski belum bersifat final, namun dapat dipotong dari jumlah pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun pada saat melengkapi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan).</li>
<li style="text-align: justify;">Menurut Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan, ada pengurangan pajak atas penghasilan dari jasa, pekerjaan, dan kegiatan.</li>
<li style="text-align: justify;">Menurut Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pengurangan pajak dapat diperoleh dari penghasilan seperti bunga, dividen, royalti, hadiah, sewa, hadiah dan imbalan atas jasa selain dari yang sudah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e.</li>
<li style="text-align: justify;">Tercantum dalam Pasal 26 ayat (5) UU Pajak Penghasilan, pemotongan pajak atas penghasilan. Secara umum, pemotongan pajak bagi Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) bersifat final, namun bagi penghasilan atau penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) atau Wajib Pajak Dalam Negeri atau Badan Usaha luar negeri yang statusnya berubah menjadi bentuk usaha tetap, pemotongan&nbsp; pajak tersebut tidak bersifat final. Oleh karena itu, kredit pajak dapat dipotong dalam surat pemberitahuan tahunan (SPT tahunan).</li>
<li style="text-align: justify;">Menurut Pasal 24 Undang-Undang Pajak Penghasilan, pajak yang dibayar atau terutang adalah: Dapat dikompensasi terhadap pendapatan dari luar negeri. Untuk menghindari pajak berganda akibat pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri, wajib pajak dapat mengimbangi jumlah pajak&nbsp; yang terutang atau terutang di luar negeri&nbsp; dengan penghasilan pajak bea dalam negeri. Ketentuan ini&nbsp; diatur dalam Pasal 24 Pajak Penghasilan tentang hak wajib pajak untuk menuntut kredit pajak terhadap wajib pajak&nbsp; luar negeri.</li>
<li style="text-align: justify;">Menurut Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dikurangkan. Pasal 25 Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa pajak dapat dibayar secara angsuran atau dimuka melalui angsuran bulanan. Besarnya angsuran PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25&nbsp; dihitung berdasarkan data pemberitahuan tahunan&nbsp; tahun sebelumnya, dikurangi PPh dan kredit pajak lainnya yang&nbsp; dipungut atau dipungut dari pihak lain lalu itu dibagi dengan total bulan dalam pajak masa setahun atau dibagi 12.</li>
</ol>

Tax loopholes adalah suatu teknis atau keadaan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminimalkan dan menghindari kewajiban pajak serta menghindari sanksi perpajakan dengan memanfaatkan celah-celah ketentuan perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang secara tidak langsung tidak melanggar hukum. 

Belajar Pajak: Mengenal Tax Loopholes

Begitu banyak perlakuan pajak yang diberikan pemerintah dalam rangka meringankan beban pajak bagi wajib pajak yang bersangkutan di kondisi tertentu. Perlakuan ini memberi keuntungan dari sisi wajib pajak dan merupakan salah satu bentuk keadilan pajak yang berlaku. Salah satu diantara banyaknya perlakuan pajak adalah tax exemption. Meskipun sempat menjadi perbincangan dan perdebatan yang hangat karena dirasa cukup menjadi faktor pengurang bagi penerimaan pajak negara, tax exemption ini tetap berlaku pada kondisi tertentu di setiap negara. Mari ketahui lebih lanjut mengenai apa itu tax exemption dan contohnya.
Apa itu Tax Exemption?
Tax Exemption atau sering kita dengar dengan pengecualian pajak merupakan salah satu insentif pajak untuk pembebasan pembayaran pajak bagi wajib pajak tertentu yang telah dijamin haknya di dalam undang-undang. Pembebasan kewajiban pajak ini termasuk membebaskan wajib pajak dari penyetoran pajak atas transaksi atau penghasilan bebas pajak.
Pemberian insentif pajak dalam hal pengecualian pajak ini memiliki tujuan yang beragam. Dalam hal pengecualian dividen dari objek pajak penghasilan, dalam Undang&ndash;Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak yang kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021, dividen diberikan fasilitas pembebasan pajak dengan syarat wajib pajak badan maupun orang pribadi menginvestasikan kembali dividennya di dalam negeri. Tujuan dari pembebasan pajak dividen ini adalah mendorong investasi dalam pasar keuangan maupun sektor riil, meningkatkan daya saing investasi di Indonesia dengan negara lain, serta menghindari pengenaan pajak berganda.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/c4a2e25f-d726-413f-a784-54a0cfe5b190/Ada-Pengecualian-PPh-Natura-di-Sektor-Pertambangan-Apa-Saja" target="_blank" rel="noopener">Ada Pengecualian PPh Natura di Sektor Pertambangan, Apa Saja?</a></h3>
Dalam pembelian barang tertentu yang dibebaskan pajak juga bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang nantinya diharapkan mampu mendorong konsumsi untuk pertumbuhan sektor&ndash;sektor tertentu. Pengecualian pajak ini juga bertujuan untuk mendorong kepatuhan pajak bagi wajib pajak terhadap peraturan pajak yang berlaku dan menghindari praktik penghindaran pajak yang dapat merugikan negara serta merupakan upaya perlakuan adil pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan serta perlindungan sosial bagi wajib pajak yang berada dalam kondisi ekonomi yang rentan.
Pengecualian Pajak (Tax Exemption) yang Umum Diterapkan di Indonesia
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pengecualian Pajak Penghasilan (PPh)</li>
</ol>
Dalam pengecualian pajak penghasilan ini, biasanya diberikan atas sebagian atau seluruh pendapatan wajib pajak orang pribadi maupun badan. Misalnya, dalam hal pengecualian pajak untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), di Undang&ndash;Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pelaku usaha UMKM diberikan keringanan tidak dikenakan pajak dengan omzet maksimal Rp500 juta dan dikenakan pajak tarif final 0,5% dengan omzet di atas Rp500 juta sesuai dengan persyaratan jangka waktu maksimal 7 tahun untuk wajib pajak orang pribadi, 4 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), dan firma, serta 3 tahun untuk wajib pajak badan berbentuk perseroan terbatas (PT).
Contoh lain, dalam Pajak Penghasilan 22 dan 23, juga terdapat pembebasan pajak pada saat Covid-19 untuk pihak tertentu seperti instansi pemerintahan, rumah sakit, dan segala pihak yang bersangkutan yang dianggap berhubungan dengan penangan pandemi tersebut. Ini bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat kesediaan fasilitas yang dibutuhkan pada saat itu yang nantinya semakin cepat pandemi reda, semakin cepat pula ekonomi bisa pulih kembali. Selain itu juga, banyak sekali insentif pajak yang diberikan guna mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti sektor investasi dan sektor-sektor yang mendukung penciptaan lapangan kerja (PPh 23) dan mendukung industri dalam negeri (PPh 22).
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Pengecualian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</li>
</ol>
Dalam PPN, pengecualian pajak terhadap beberapa jenis barang dan jasa tertentu. Dalam UU HPP yang dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022 bahwa barang kebutuhan pokok seperti beras, telur, gula, dan sebagainya merupakan barang yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Dalam peraturan tersebut juga diatur mengenai jasa&ndash;jasa yang diberikan fasilitas pembebasan PPN dari jasa keagamaan, jasa kesehatan medis, jasa perhotelan, jasa kesenian hiburan, jasa pendidikan, hingga jasa angkutan. Termasuk ekspor barang dan jasa yang juga mendapatkan pembebasan PPN dengan tujuan dapat mendorong persaingan produk Indonesia di pasar internasional.
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Pengecualian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</li>
</ol>
Untuk PBB sendiri ini mengikuti peraturan di daerah masing&ndash;masing. Beberapa daerah ada yang menerapkan pembebasan PBB terhadap rumah kegiatan keagamaan, tempat sosial yang dimanfaatkan orang banyak, panti asuhan, taman nasional, tempat kesehatan dan pendidikan, sampai pemilik pribadi yang memiliki ekonomi terbatas dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/ad2acd67-9fcd-452b-8419-a50aca6d0d3d/Kanwil-DJP-Infokan-Syarat-Mendapatkan-Pengurangan-PBB" target="_blank" rel="noopener">Kanwil DJP Infokan Syarat Mendapatkan Pengurangan PBB</a></h3>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Pengecualian Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (BPHTB)</li>
</ol>
Dalam pengecualian BPHTB, Karena merupakan pajak daerah juga jadi di beberapa daerah biasanya terdapat pembebasan BPHTB untuk perolehan hak pertama kali bagi rumah pertama yang dibeli oleh warga negara Indonesia, guna mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat.
Negara dapat menggunakan tax exemption atau pengecualian pajak sebagai alat yang kuat untuk mengubah kebijakan ekonomi dan sosialnya. Namun, penting untuk diingat bahwa peraturan pengecualian pajak yang tidak diatur dengan baik juga dapat memiliki efek yang merugikan bagi negara serta rakyatnya, seperti menciptakan kesenjangan pajak atau menyalahgunakan sistem untuk penipuan pajak. Oleh karena itu, pengawasan dan regulasi yang ketat perlu ditingkatkan dalam hal perlakuan tax exemption ini.

Meskipun sempat menjadi perbincangan dan perdebatan yang hangat karena dirasa cukup menjadi faktor pengurang bagi penerimaan pajak negara, tax exemption ini tetap berlaku pada kondisi tertentu di setiap negara. Mari ketahui lebih lanjut mengenai apa itu tax exemption dan contohnya.

Belajar Pajak: Mengenal Tax Exemption

Memahami perbedaan antara penggelapan pajak dan penghindaran pajak sangatlah penting. Penggelapan pajak adalah tindakan ilegal dan melibatkan penyajian yang salah atau penyembunyian informasi secara sengaja untuk mengurangi kewajiban pajak. Sebaliknya, penghindaran pajak adalah penggunaan hukum perpajakan secara sah untuk mengurangi beban pajak seseorang. Terdapat berbagai ketentuan yang dapat digunakan untuk mengurangi beban pajak seseorang atau suatu badan, baik sementara maupun permanen. Salah satu strategi untuk mengurangi kewajiban pajak adalah dengan tax planning, tax evasion dan tax avoidance. Terdapat strategi lain untuk mengurangi tagihan pajak yakni tax shelter yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau menghapus kewajiban perpajakannya.
Definisi Tax Shelter
Tax shelter atau tempat penampungan pajak merupakan sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk meminimalkan atau mengurangi penghasilan kena pajak mereka dan kewajiban pajak. Tax shelter bersifat legal, hal ini dapat mencakup investasi, rekening, atau pengaturan keuangan lainnya yang menunda, mengurangi, atau menghilangkan kewajiban pajak. Hal yang menjadi kegiatan utama pada strategi tax shelter atau tempat penampungan pajak terletak pada kemampuannya untuk memaksimalkan pendapatan setelah pajak, memastikan lebih banyak pendapatan wajib pajak yang ditahan atau diinvestasikan kembali.
Individu dan perusahaan dapat mengurangi kewajiban pajak final mereka dengan mengalokasikan sebagian dari pendapatan mereka ke tempat penampungan pajak karena tempat penampungan pajak lebih mudah diakses dan tersebar luas daripada yang mungkin disarankan oleh asosiasi biasa. Misalnya, program 401 (k) yang disponsori pemberi kerja dan rekening pensiun individu adalah cara yang tersebar luas dan dapat diakses individu dapat "menampung" sebagian pendapatan mereka dari perpajakan. Pada dasarnya tax shelter merupakan cara untuk menghindari pajak secara legal. Bebeda dengan tax evasion yang merupakan penggelapan pajak secara ilegal melalui penyajian yang keliru atau cara lain yang disengaja untuk mengurangi kewajiban pajaknya.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/64b64e50-6147-4656-9f8a-0c7cdcbe6ef5/Tax-Evasion-Skema-Penggelapan-Pajak-Yang-Wajib-Dihindari" target="_blank" rel="noopener">Tax Evasion, Skema Penggelapan Pajak Yang Wajib Dihindari</a></h3>
Jenis Tempat Perlindungan Pajak
Tax shelter atau empat penampungan pajak hadir dalam berbagai bentuk, baik yang umum maupun yang tidak umum. Jenis yang umum yakni rekening pensiun seperti IRA dan 401(k), yang menunda pajak hingga penarikan. Rekening Tabungan Kesehatan (HSA) dan obligasi daerah juga populer karena status bebas pajaknya. Terdapat juga tax shelter yang tidak biasa yakni jenis perwalian dan investasi real estat tertentu dengan keuntungan pajak tertentu. Setiap jenis tax shelter mekanismenya berbeda, tetapi pada dasarnya menawarkan manfaat seperti penangguhan pajak, pengurangan, atau pembebasan pajak. Manfaat utamanya adalah potensi peningkatan pertumbuhan keuangan jangka panjang karena berkurangnya kewajiban pajak.
Strategi Tax Shelter
Ada dua strategi utama terkait tax shelter. Pertama, wajib pajak berusaha meminimalkan kewajiban pajaknya. Hal ini paling sering dilakukan dengan meminimalkan penghasilan kena pajak dengan cara mengimbangi penghasilan kena pajak dengan kerugian kena pajak atau dengan sekadar mengurangi penghasilan kena pajak.
Strategi utama tax shelter lainnya adalah penangguhan pajak. Penggunaan rekening pensiun populer seperti IRA tradisional. Keuntungan untuk IRA tradisional yakni pajak akan dikenakan jika rekening pensiun ditarik. Maka, pajak tersebut ditangguhkan di masa depan. Oleh karena itu, wajib pajak dapat merencanakan masa depan dan tidak mengkhawatirkan implikasi perpajakan yang akan terjadi dalam waktu yang dekat. Oleh karena itu, tax shelter dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar secara permanen atau mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar sementara.
Perbedaan Tax Shelter dan Tax Haven
Tax haven atau surga pajak adalah wilayah baik itu negara bagian, negara, atau wilayah yang sering kali memiliki tarif pajak penghasilan perusahaan atau pribadi yang lebih rendah. Tax haven mungkin juga memiliki properti lain yang membuat penyimpanan aset atau pendapatan di sana diinginkan, seperti undang-undang kerahasiaan bank, atau kemudahan penggabungan (untuk membentuk perusahaan cangkang), atau kurangnya transparansi untuk operasi bisnis. Tax haven juga dapat menawarkan kepada pembayar pajak persyaratan pelaporan pajak minimal atau tidak sama sekali sesuai dengan undang-undang privasi keuangan. Tax haven&nbsp;adalah cara khusus untuk melindungi pajak. Jika tax shelter adalah strategi hukum atau sarana investasi yang dirancang untuk mengurangi atau menunda kewajiban pajak, maka tax haven adalah negara atau yurisdiksi yang menawarkan tarif pajak rendah.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63312039fa33631a29f2531d/Lindungi-Keamanan-Data-DJP-Sebut-Core-Tax-Gunakan-Sistem-Mutakhir" target="_blank" rel="noopener">Lindungi Keamanan Data, DJP Sebut Core Tax Gunakan Sistem Mutakhir</a></h3>
Tax haven sering digunakan oleh individu atau bisnis untuk menghindari atau mengurangi kewajiban pajak dengan menyembunyikan pendapatan atau aset mereka di rekening luar negeri. Pembayar pajak sering kali dengan sengaja berusaha mencari tax haven, terutama ketika mempertimbangkan lokasi geografis tempat tinggal mereka. Meskipun tax shelter bisa memberikan hasil yang sama seperti tax haven, tetapi tax haven sering kali disertai dengan kurangnya transparansi dan kerahasiaan.
Dampak Tax Shelter
Tempat penampungan pajak umumnya bermanfaat jika dipertimbangkan dari perspektif wajib pajak itu sendiri baik individu atau perusahaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan beberapa tax shelter atau tempat penampungan pajak memiliki sedikit atau tidak memiliki manfaat sosial atau bahkan berbahaya. Dampak dari adanya tax shelter yakni dapat menghasilkan investasi yang tidak efisien dengan mendorong individu dan bisnis untuk mendasarkan keputusan pada penghematan pajak daripada dampaknya terhadap efisiensi ekonomi.

Tax shelter atau tempat penampungan pajak merupakan sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk meminimalkan atau mengurangi penghasilan kena pajak mereka dan kewajiban pajak

Mengenal Tax Shelter: Definisi, Perbedaannya dengan Tax Haven

Tidak ada seseorang yang ingin membayar pajak dengan jumlah yang cukup besar. Hal ini membuat sebagian orang dibutakan dengan ketakutan pembayaran pajak yang akan mengurangi penghasilan yang mereka dapatkan. Biasanya orang seperti itu akan menghalalkan segala cara untuk membuat mereka membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya. Nah, cara-cara ilegal ini yang kerap kali terjadi di dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah Tax Fraud. Tax Fraud merupakan salah satu bentuk dari penyelewengan peraturan perpajakan.
Apa itu Tax Fraud?
Sejatinya, adalah wajar bagi seseorang yang ingin membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Namun, akan menjadi masalah apabila ingin mengurangi kewajiban dengan cara yang tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Tax Fraud adalah tindakan yang disengaja guna meminimalkan membayar pajak dari yang semestinya dengan mengabaikan peraturan perpajakan yang berlaku. Dalam hal pelaporan SPT, wajib pajak harus memberikan informasi dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Namun, dalam tax fraud biasanya dilakukan sebaliknya, yang mana untuk mengurangi beban pajak yang wajib pajak bayarkan, mereka menggunakan cara dengan memberikan informasi yang salah dalam proses pelaporan pajaknya. Tindakan seperti ini akan menjadi pelanggaran jika dilakukan dengan sengaja dan pastinya akan dikenakan denda, sanksi, atau gabungan dari keduanya, mulai dari sanksi administratif atau bahkan pidana, sesuai dengan aturan Pasal 39 ayat 1 UU KUP.
Tax fraud sering disinonimkan dengan tax evasion karena persamaannya dalam hal penggelapan pajak. Tax evasion sendiri didefinisikan sebagai pelanggaran perpajakan dalam skema penggelapan pajak yang dimana mengurangi jumlah pajak yang dibayar atau sampai tidak membayarkan pajak terutangnya dengan cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Dari dua definisi di atas, terlihat tax fraud dan tax evasion memang satu kesatuan yang bersinggungan. Namun, terdapat perbedaan antara tax fraud dan tax evasion yang perlu diketahui. Perbedaan dapat dilihat dari sisi hal yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran. Tax fraud terjadi ketika data-data dan informasi pajak wajib pajak dipalsukan yang dapat mengakibatkan tuduhan-tuduhan kejahatan pajak. Sedangkan, tax evasion terjadi ketika tidak patuhnya wajib pajak dalam urusan perpajakannya dengan digunakan cara-cara ilegal untuk menghindari pembayaran kewajiban perpajakannya.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/641d2349b577d80e80d81515/Strategi-Peran-Auditor-Internal-dalam-Memperkecil-Risiko-Fraud-Perusahaan-Asuransi" target="_blank" rel="noopener">Strategi Peran Auditor Internal dalam Memperkecil Risiko Fraud Perusahaan Asuransi</a></h3>
Tindakan yang tergolong Tax Fraud
Pada dasarnya, baik tax evasion maupun tax fraud merupakan jenis perbuatan yang sudah melanggar aturan perpajakan. Keduanya merupakan pelanggaran yang serius karena sama dalam hal tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara adalah satu hal yang tidak bisa diabaikan. Maka dari itu, perlu diketahui apa saja tindakan yang tergolong dapat merugikan negara agar dapat dihindari oleh wajib pajak.
Umumnya, tax fraud mencakup segala tindakan penipuan yang disengaja dalam penyetoran, pelaporan, atau restitusi pajak yang bertujuan untuk menghindari kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya. Berikut beberapa tindakan yang menyebabkan pelanggaran pajak mulai dari pelanggaran denda, sanksi administratif, hingga pidana:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Tidak melaporkan sebagian atau bahkan seluruh penghasilannya dalam Surat Pemberitahuan (SPT) bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan</li>
<li>Meminimalkan beban pajak dengan membebankan biaya yang seharusnya tidak dijadikan pengurang penghasilan</li>
<li>Membayar lebih sedikit atau bahkan sampai tidak membayar pajak yang sudah terutang</li>
<li>Secara sengaja menyembunyikan dan menyelundupkan harta kekayaan yang seharusnya menjadi objek pajak agar tidak terutang pajak</li>
<li>Menggunakan pengajuan dan pernyataan palsu kepada otoritas pajak untuk restitusi pajak</li>
<li>Laporan keuangan dibuat seakan mengalami kerugian agar dapat dimanfaatkan untuk mengurangi koreksi fiskal</li>
<li>Membuka dan menutup bisnis atau sampai menggunakan nama orang lain untuk menghindari beban pajak yang lebih banyak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan</li>
</ol>
Pencegahan Tax Fraud
Untuk melawan tax fraud ini, kedua pihak yang bersangkutan baik dari pemerintah maupun wajib pajak harus berbenah. Dalam hal ini, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan dan memperkuat penegakan hukum perpajakan. Tak kalah penting juga untuk meningkatkan kebijakan perpajakan yang lebih adil dan transparan.
Meningkatkan kerja sama antar otoritas perpajakan, mempersempit kesempatan untuk menghindari dan menggelapkan pajak seperti penghapusan celah hukum yang dapat dimanfaatkan wajib pajak dalam hal penghindaran pajak dan penetapan tarif pajak yang lebih wajar dan etis agar semua kalangan merasa adil atas kewajiban perpajakannya. Demikian juga semakin canggihnya teknologi di era digitalisasi ini, diharapkan bisa digunakan pemerintah untuk menciptakan mekanisme yang efektif untuk mendeteksi penghindaran atau bahkan penggelapan pajak.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/64b64e50-6147-4656-9f8a-0c7cdcbe6ef5/Tax-Evasion-Skema-Penggelapan-Pajak-Yang-Wajib-Dihindari" target="_blank" rel="noopener">Tax Evasion, Skema Penggelapan Pajak Yang Wajib Dihindari</a></h3>
Selain itu, diperlukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya mengelola, membayar, dan melapor pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan serta konsekuensi atas tindakan yang melanggar hukum perpajakan.
Dilihat dari semakin diperbaruinya peraturan perpajakan, merupakan langkah penting yang diberikan pemerintah. Diharapkan semakin diperbaruinya peraturan perpajakan dapat membantu wajib pajak dalam mengelola, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya dengan lebih efektif dan efisien tanpa melakukan penyelewengan pajak yang dapat membahayakan wajib pajak itu sendiri.

Tax Fraud adalah tindakan yang disengaja guna meminimalkan membayar pajak dari yang semestinya dengan mengabaikan peraturan perpajakan yang berlaku

Mengenal Tax Fraud

Dalam aktivitas sehari-hari, tentu kita tidak akan pernah terlepas dari sebuah iklan. Baik iklan di media elektronik maupun di media cetak, misalnya menonton televisi, mendengarkan radio, membaca artikel di portal berita, dan iklan di sosial media. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengusaha atau pebisnis yang menggunakan iklan untuk memperkenalkan, serta memasarkan barang dan/atau jasa mereka.
Tujuan beriklan tentu saja untuk menarik masyarakat agar mau membeli barang dan/atau jasa tersebut. Indvidu atau perusahaan yang ingin beriklan dapat langsung mempromosikan produknya. Namun, bisa juga melalui pihak ketiga yang dalam hal ini perusahaan periklanan atau yang biasa disebut production house (PH). Selain pemilihan iklan yang tepat, individu atau perusahaan juga harus mengetahui dan memahami mengenai pajak iklan agar dapat beriklan dengan baik.
Mengapa perlu memahami pajak iklan? Pengetahuan terhadap pajak iklan diperlukan berkaitan dengan besarnya anggaran yang akan dikeluarkan. Memasang iklan tentu membutuhkan anggaran yang besar karena media tempat memasang iklan pasti menetapkan harga yang cukup tinggi dan sebanding dengan paparan yang diberikan. Belum lagi untuk membuat iklan biasanya akan melibatkan perusahaan periklanan atau production house yang anggaranya besar.
Dalam hal efektivitas anggaran yang digunakan, maka pengusaha atau pebisnis juga harus memperhitungkan pajak yang ada dalam transaksi tersebut. Dengan begitu, tentu dapat merencanakan anggaran dan memiliki perhitungan yang jauh lebih baik serta menghasilkan pemilihan dan alokasi yang optimal.
Lantas, seperti apa sebenarnya pajak iklan itu? Yuk, simak artikel berikut ini.
<h2 style="text-align: justify;">Definisi Pajak Iklan</h2>
Seperti diketahui bahwa iklan merupakan media promosi yang banyak digunakan pebisnis atau pengusaha. Sementara pajak iklan merupakan tanggungan wajib pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha atas penyelenggaraan iklan. Akan tetapi, tidak semua orang mengetahi mengenai jenis-jenis pajak iklan dan bagimana tarif yang ditetapkan atas pajak iklan.
Pajak iklan dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan iklan. Apabila iklan diselenggarakan secara langsung oleh orang pribadi atau badan maka wajib pajak iklan adalah orang pribadi atau badan yang bersangkutan. Namun, jika iklan diselenggarakan melalui pihak ketiga, maka wajib pajak iklan adalah pihak ketiga yang menyelenggaran iklan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/62f9f901a9ea8709cb18bae0/Pajak-Reklame-Naik-Hingga-275-Persen-Sejumlah-Pengusaha-Menolak" target="_blank" rel="noopener">Pajak Reklame Naik Hingga 275 Persen, Sejumlah Pengusaha Menolak</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">Jenis-jenis Media untuk Iklan</h2>
Seperti kita ketahui bersama bahwa bentuk iklan sangatlah beragam. Mulai dari yang bentuknya hanya pada media cetak yang statis sampai dengan pada media elektronik yang tak jarang berupa iklan interaktif. Pada dasarnya, iklan dikategorikan berdasarkan media yang digunakan. Tentu saja pemilihan media beriklan sangat berpengaruh besar pada perhitungan anggaran yang dikeluarkan. Berikut ini macam-macam iklan berdasarkan media yang digunakan:
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Media Cetak</h3>
</li>
</ul>
Media cetak adalah media iklan yang paling tradisional dan sampai saat ini masih banyak digunakan oleh pebisnis atau pengusaha. Meskipun adanya berbagai media baru, media cetak tetap memiliki segmen pasar yang kuat. Iklan melalui media cetak juga dapat menjadi promosi yang tepat dilakukan. Baik dengan memuat iklan berukuran kecil maupun beruran besar, biasanya akan tetap mudah memancing pembaca untuk mengenal dan tertarik membeli produk tersebut. Contoh media cetak, yaitu surat kabar atau koran, majalah, buku, tabloid, dan lain sebagainya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Media Elektronik</h3>
</li>
</ul>
Media elektronik adalah media yang berbasis operasional elektronik. Media ini mempunyai paparan yang sangat besar di Indonesia, mengingat jumlah konsumen yang cukup tinggi. Biasanya iklan yang ditampilkan melalui media elektronik dapat berupa video ataupun audio. Contoh media elektronik, yaitu televisi, radio, internet, bioskop, dan lain sebagainya. Lewat media televisi, iklan bisnis tentu menjadi mudah diingat dan dilihat banyak penonton, terutama apabila nama produk yang ditawarkan masih sangat baru.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Media Luar Ruang atau Luar Gedung</h3>
</li>
</ul>
Media ini banyak terpasang di kota-kota besar yang memiliki jalanan padat. Bentuknya dapat berupa cetak atau gambar, bahkan bisa berupa video dengan menggunakan teknologi layar besar. Media iklan ini juga bagus karena mudah dijangkau oleh publik. Setiap hari ada banyak orang yang melewati jalanan dengan kendaraannya lalu melihat iklan yang berukuran besar. Contoh media luar gedung, yaitu poster, billboard, reklame, dan sejenisnya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3 style="text-align: left;">Media Sosial</h3>
</li>
</ul>
Media sosial sebenarnya dapat juga dimasukkan ke kategori media elektronik, karena menggunakan perangkat elektronik dalam operasionalnya. Contoh media sosial yang banyak dimiliki masyarakat Indonesia, yaitu Facebook, X, Instagram, Youtube, TikTok, dan lain sebagainya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>
<h3>Media Lainnya</h3>
</li>
</ul>
Media lain terdiri dari 2 (dua) jenis, yang pertama adalah media konvesional seperti brosur dan katalog kalender. Kedua adalah ambient media. Jenis kedua ini biasanya memiliki bentuk yang unik sehingga lebih menarik perhatian. Selain itu juga memiliki bentuk beragam, seperti boneka raksasa.
<h2 style="text-align: justify;">Jenis-jenis Pajak Iklan</h2>
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, apabila penyelenggara iklan dilakukan secara langsung oleh individu atau perusahaan maka yang menjadi wajib pajak dari iklan tersebut adalah invidu atau perusahaan tersebut
Sementara jika iklan diselenggarakan dengan menggunakan jasa perusahaan periklanan, agensi, atau production house, maka pajak akan menjadi tanggung jawab pihak ketiga tersebut, karena secara langsung berkenaan dengan operasional dan produksi iklan yang digunakan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/627e292aa9ea8709cb189fff/Tingkatkan-Jaringan-Telekomunikasi-Negara-Ini-Berikan-Insentif-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Tingkatkan Jaringan Telekomunikasi, Negara Ini Berikan Insentif Pajak</a></h3>
Pajak iklan pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penghasilan (PPh).
<ul style="text-align: justify;">
<li> 
<h3>Pajak Pertambahan Nilai (PPN)</h3>
</li>
</ul>
Sesuai aturan yang berlaku, ketentuan pajak iklan terbagi menjadi 2 (dua)
<ol>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li> Jasa penyiaran yang bersifat iklan (dikenai PPN atau sebagai objek PPN karena tujuannya komersial)</li>
</ul>
</li>
</ol>
Hal ini merujuk pada peraturan dalam Pasal 7 ayat (1) <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8371/UU/42%20TAHUN%202009" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 </a>(UU PPN) yang menyebutkan bahwa tarif PPN yang dikenakan sebesar 10%.
Namun, sejak 1 April 2022 pemerintah telah memberlakukan tarif PPN sebesar 11%. Ketentuan ini mengacu pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12368/UU/7%20TAHUN%202021" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021</a> tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Perhitungan PPN ini juga cukup sederhana, yaitu tarif dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak. Sebagai contoh, PT ABC termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang beriklan di TV XXX senilai Rp200.000.000. Maka, besarnya PPN yang dikenakan adalah 11% &times; Rp200.000.000 = Rp22.000.000
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li> Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, seperti kegiatan penayangan pesan layanan masyarakat (tidak dipungut PPN)</li>
</ul>
</li>
</ul>
Hal ini merujuk pada Pasal 4A ayat (3) huruf i UU PPN dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.03/2012. Dalam UU PPN disebutkan bahwa jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor dengan tujuan komersial.
Dikupas lebih dalam melalui PMK 155/2012 yang secara garis besar menyatakan penyiaran bersifat tidak iklan adalah penayangan pesan layanan masyarakat dalam bentuk suara, gambar, atau gambar berbentuk grafis. Baik bersifat interaktif maupun tidak interaktif yang diserahkan oleh lembaga penyiaran kepada pemasang iklan atau melalui perusahaan periklanan.
Dalam PMK 155/2012 ini ada 3 (tiga) pihak penting dalam jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pemasang iklan, yaitu pemilik dana baik pemerintah atau badan usaha yang membiayai dan bertanggung jawab atas iklan layanan masyarakat.</li>
<li>Lembaga penyiaran, yaitu penyelenggara penyiaran baik milik pemerintah, swasta, atau komunitas yang menjalankan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li>
<li>Perusahaan periklanan, yaitu pihak yang memproduksi konten atau pesan iklan. Namun, kegiatan produksi iklan oleh production house tetap dikenakan PPN.</li>
</ul>
</li>
<li>
<h3> </h3>
<h3>Pajak Penghasilan (PPh)</h3>
</li>
</ul>
Dalam aturan terkait PPh di bidang iklan, terdapat beberapa ketentuan yang digunakan. Pertama, jasa pembuatan sarana promosi film, iklan poster, klise, slide, banner, folder, baliho, dan pamflet akan masuk pada perhitungan jenis jasa yang tercantum dalam PPh Pasal 23. Kedua, tarif PPh Pasal atas kegiatan periklanan tersebut akan dikenakan sebesar 2% dari jumlah bruto (tidak termasuk PPN).
Ketiga, jika perusahaan tidak memiliki NPWP, maka tarif untuk PPh Pasal 23 atas iklan akan lebih tinggi 100%. Keempat, pengenaan tarif 2% tersebut berlaku untuk produksi konten iklan oleh perusahaan periklanan atau production house (PH), transaksi pemasang iklan ke PH, dan transaksi PH ke media yang menjadi tempat pemasangan iklan.
Sebagai contoh, PT ABC merupakan perusahaan periklanan yang memiliki NPWP dan menerima kontrak materi iklan dari PT XYZ sebesar Rp200.000.000 (tidak termasuk PPN). Pembayaran tersebut sudah dilunasi PT XYZ pada 23 Agustus 2022. Maka perhitungan PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut adalah PPh Pasal 23 = 2% &times; Rp200.000.000 = Rp4.000.000
<h2 style="text-align: justify;">Jenis Pajak Iklan Lainnya</h2>
Khusus untuk penyelangaraan iklan pada media reklame, juga akan dikenakan pajak reklame dan masuk dalam pajak daerah seperti yang tertuang dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8333/UU/28%20TAHUN%202009" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009</a> tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besaran tarif yang digunakan adalah sebesar 25%.

Dalam hal efektivitas anggaran yang digunakan, maka pengusaha atau pebisnis juga harus memperhitungkan pajak yang ada dalam transaksi tersebut. Lantas, seperti apa sebenarnya pajak iklan itu? Yuk, simak artikel berikut ini.

Mengenal Lebih Dalam Pajak Iklan

Pajak merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dapat dikatakan, pajak melekat pada seluruh objek yang dikenakan atas penerimaan dan/atau konsumsi yang dilakukan. Aturan perpajakan yang sifatnya dinamis menuntut masyarakat untuk mengetahui perkembangannya dalam menjalankan kewajiban perpajakan. 
Aturan perpajakan terbaru terdapat pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12368/UU/7%20TAHUN%202021" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang No. 7 Tahun 2021</a> tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau kerap disingkat UU HPP. UU ini disahkan sebagai pedoman dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Di mana menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam upaya peningkatan keadilan, kesejahteraan dan pembangunan sosial. 
Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung pemulihan ekonomi dengan tetap berpedoman terdapat aturan sebelumnya. Dalam UU HPP terdapat beberapa aturan yang dirubah, diperluas atau dihapus salah satunya pada kluster Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Pertambahan Nilai</h2>
PPN dikenakan terhadap konsumsi barang dan/atau jasa. Pemungutan PPN didasarkan pada objek pajaknya tanpa memperhatikan kondisi diri atau perekonomian wajib pajak. Berbeda halnya dengan Pajak Penghasilan (PPh), beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain atau dengan kata lain yang menanggung besaran PPN yakni konsumen akhir (multi stage tax). 
Pemungutan PPN tidak dapat dilakukan oleh semua orang, hanya orang-orang yang ditunjuk oleh Sekretaris Perbendaharaanlah yang dapat memungut, menyetorkan, dan melaporkan PPN terutang. Hal ini telah diatur dalam Pasal 16A UU PPN.
Dalam hal transaksi penyerahan atau pemanfaatan BKP dan/atau JKP oleh sesama pemungut PPN, maka pihak yang wajib memungut PPN yakni pengusaha yang melakukan penyerahan tetapi hal ini dikecualikan apabila penyerahan atau pemanfaatan BKP dan/atau JKP kepada pemungut yang ditunjuk seperti bendaharawan pemerintah atau BUMN. Ketentuan ini telah diatur juga dalam PMK No. 8/PMK.03/2021.
Sebagai bukti pemungutan PPN, pengusaha atau pemungut PPN yang ditunjuk wajib membuat faktur pajak sesuai dengan standarisasi perpajakan. Faktur pajak digunakan sebagai dasar perhitungan PPN terutang atas transaksi yang terjadi. Dalam hal pengusaha melakukan penyerahan secara eceran maka diperkenankan menggunakan faktur pajak digunggung. Format faktur pajak ini berbeda dengan format pada umumnya. 
Hal ini dilakukan sebagai upaya efisiensi transaksi penyerahan yang sifatnya eceran. Perhitungan pajaknya pun sama&nbsp; antara faktur pajak biasa dengan faktur pajak digunggung. Sebelum membuat faktur pajak adapun beberapa hal penting yang wajib diketahui diantaranya, identitas lawan transaksi, kode faktur pajak, objek pajak, non objek dan nilai transaksi. Untuk lebih spesifik dalam artikel ini akan dibahas mengenai objek PPN.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63184f057ba9355d9e56cbbd/NPPN:-Syarat-Besaran-Hingga-Cara-Hitung" target="_blank" rel="noopener">NPPN: Syarat, Besaran, Hingga Cara Hitung</a></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">BKP dan/atau JKP Menjadi Objek PPN</h2>
Diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/8371/UU/42%20TAHUN%202009" target="_blank" rel="noopener">UU No 42/2009</a> yang telah digubah dalam UU HPP pasal 4A. Untuk memudahkan memahami objek PPN, perlu diingat bahwa sifat pemungutan PPN yakni negative list. Negative list yang dimaksud dalam hal ini semua penyerahan atau pemanfaatan BKP dan/atau JKP menjadi objek pemungutan PPN, kecuali yang dikecualikan dalam ketentuan perpajakan PPN.
Adapun, beberapa objek BKP dan/atau JKP yang dikecualikan dari pemungutan PPN, antara lain:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Makanan dan minuman yang disajikan di tempat makan baik dikonsumsi langsung ataupun tidak yang merupakan objek PB 1 atau pajak daerah dan retribusi daerah</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Uang atau emas batangan yang diperuntukan untuk kepentingan devisa negara</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Jasa kesenian dan hiburan yang merupakan objek PB 1</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Jasa keagamaan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Jasa perhotelan yang merupakan objek PB 1</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Jasa yang disediakan oleh pemerintah guna kepentingan umum</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Jasa pengelolaan tempat parkir yang merupakan objek PB 1</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Jasa boga atau catering yang merupakan objek PB 1.</li>
</ol>
Terdapat beberapa pembaharuan ketentuan terkait objek PPN dan non objek PPN serta pemberian kemudahaan dalam pelaksanaan dalam pelaksaan kewajiban perpajakan. Pemberian kemudahaan ini terkait penyerahaan BKP dan/atau JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Kebijakan ini telah diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12724/PP/49%20TAHUN%202022" target="_blank" rel="noopener">PP 49 tahun 2022</a> yang telah berlaku sejak 12 Desember 2022
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">PPN Dibebaskan Dalam PP 49/2022</h2>
Dipaparkan pada Bab II tentang impor dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu yang dibebaskan, antara lain:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Vaksin dalam rangka program imunisasi nasional dan penanggulangan Covid-19</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Buku-buku meliputi buku pelajaran umum (buku pendidikan), kitab suci agama, buku pelajaran agama</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">BKP yang diterima oleh kementerian atau badan yang menangani penanganan bencana alam atau non alam nasional</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Jasa kontruksi proyek pembangunan tempat suci keperluan ibadah</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Jasa kontruksi proyek pembangunan yang diperuntukan bagi korban bencana nasional</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">JKP lainnya yang diterima oleh kementerian atau badan dalam penanganan bencana nasional.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/637b322eb577d80e80ee0bae/Apa-Itu-Nomor-Seri-Faktur-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Apa Itu Nomor Seri Faktur Pajak?</a></h3>
Pembebasan pemungutan PPN ini tidak perlu menggunakan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN. Terdapat pula BKP dan/atau JKP yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN, di antaranya:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mesin dan peralatan pabrik tidak termasuk suku cadang</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Barang yang dihasilkan di bidang kelautan dan perikanan meliputi udang, ikan hias, teripang rumput laut, cumi, dan lain sebagainya</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Jangat dan kulit mentah yang tidak disamak meliputi jangat dari sapi, jangat dari kuda, jangat dari kambing ataupun jangat dari kelinci</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Berbagai macam ternak yang diatur oleh PMK seperti sapi, lembu, kerbau, domba, babi, kelinci dan unggas lainnya</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bibit atau benih pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, atau perikanan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pakan ternak tidak termasuk pakan ternak kesayangan meliputi pakan konsentrat, rumput dan kacang-kacangan ternak</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pakan ikan buatan atau pakan ikan alami</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bahan untuk pembuatan pakan ternak dan pakan ikan (Lampiran I PMK-142/2017 dan Lampiran II PMK 142/2017)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Satuan rumah susun milik (PP-81/2015 s.t.d.d. PP-48/2020) dengan ketentuan harga jual maksimal Rp 250 juta dan penghasilan maksimal Rp 7 juta per bulan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Rumah umum, asrama pelajar, dan rumah pekerja (PMK 81/PMK.010/2019)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bahan baju kerajinan perak</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penyerahan listrik kecuali untuk rumah dengan daya diatas 6.600 VA</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Air bersih meliputi air bersih rumah tangga, air bersih pada mobil PDAM dikecualikan untuk air minum dalam kemasan dan air minum isi ulang</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Senjata, atau peralatan lainnya yang digunakan di bidang pertahanan dan keamanan negara</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kendaraan dinas kepresidenan (PMK-191/PMK.04/2016 s.t.d.t.d. PMK-91/PMK.04/2021)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Barang kebutuhan pokok meliputi beras, jagung, sagu, kedelai, garam (Lampiran huruf B PP-49/2022)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Gula konsumsi yang berbahan baku tebu</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Barang hasil pertambangan yang diambil langsung dari sumbernya</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penyerahan liquified natural gas (LNG) &amp; compressed natural gas (CNG)</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Obat-obatan yang diimpor untuk kepentingan umum</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">BKP dan/atau JKP lainnya yang diatur dalam PP 49/2022.</li>
</ol>
Untuk BKP dan/atau JKP yang mendapatkan fasilitas pembebasan dari pemungutan PPN tetap membuat faktur pajak dengan kode 08. Hal tersebut bertujuan agar fiskus mengetahui peredaran dan penyebaran besaran BKP dan/atau JKP yang dibebaskan.

PPN dikenakan terhadap konsumsi barang dan/atau jasa. Pemungutan PPN didasarkan pada objek pajaknya tanpa memperhatikan kondisi diri atau perekonomian wajib pajak. Seperti apa pembaharuan objek PPN dalam PP 49/2022? simak informasinya di sini.

Pembaharuan Objek PPN Dalam PP 49/2022

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 8 UU Penagihan Pajak, yang dimaksud dengan utang pajak yaitu pajak yang masih harus dibayar, termasuk di dalamnya sanksi adminstrasi yang berupa bunga, denda, maupun kenaikan yang tertera dalam suatu surat ketetapan pajak (SKP) ataupun surat sejenisnya yang mana disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Timbulnya Utang Pajak</h2>
Timbulnya utang pajak memegang peranan yang sangat penting dalam perpajakan, sebab hal tersebut berkaitan dengan pembayaran pajak, menentukan saat dimulai dan saat berakhirnya suatu jangka waktu daluwarsa, memasukkan surat keberatan, sebagai penentu jumlah denda hingga sanksi adminstrasi lainnya, serta berguna untuk menerbitkan SKP Kurang Bayar, SKP Kurang Bayar Tambahan, dan lainnya.
Saat pengakuan terjadinya utang pajak, terdapat 2 ajaran yang mengatur terkait timbulnya utang pajak, yaitu Ajaran Formil dan Ajaran Materil. Ajaran formil dan materil tersebut berisi terkait bagaimana suatu cara timbulnya utang pajak, apakah utang pajak disebabkan oleh Undang-Undang perpajakan atau disebabkan oleh tindakan pejabat pajak.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Ajaran Formil</li>
</ul>
Ajaran Formil yaitu utang pajak yang timbul akibat pengeluaran SKP (surat ketetapan pajak) oleh pemerintah atau fiskus. Dalam surat ketetapan tersebut dapat diketahui bermacam informasi, seperti menentukan seseorang dikenakan pajak atau tidak dalam bentuk jumlah jumlah pajak yang wajib dibayar, serta berisi informasi terkait dengan jangka waktu pembayarannya. Ajaran ini sejalan dengan sistem pemungutan pajak official assesment system.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Ajaran Materil</li>
</ul>
Sementara itu, yang dimaksud dengan Ajaran Materil yaitu utang pajak yang timbul disebabkan oleh pemberlakuan peraturan Undang-Undang perpajakan. Dalam teori ini, Wajib Pajak akan secara aktif dalam hal menentukan dirinya dikenakan pajak atau tidak dikenakan pajak sesuai dengan peraturan Undang-Undang perpajakan. Ajaran ini sejalan dengan sistem pemungutan pajak self assesment system.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Timbulnya Utang Pajak Menurut Para Ahli</h2>
Dalam kalangan para ahli, terdapat sejumlah persepsi atau pendapat yang berbeda terkait dengan timbulnya utang pajak, yang mana ini disebabkan oleh sudut pandang yang dijadikan acuan atau pokok bahasan yang berebda-beda pula antarahli. Perbedaan persepsi maupun pendapat terkait dengan timbulnya utang pajak dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber hukum pajak dalam doktrin di kalangan ahli hukum pajak, dimana sepanjang perbedaan tersebut dapat diterima sebagai suatu faktor perkembangan positif dalam bidang perpajakan.
Santoso Brotodihardjo (1995; 113) mengatakan bahwa utang pajak yang timbul tidak selalu tertera dengan jelas dalam suatu peraturan Undang-Undang, termasuk pada saat kapan atau saat dimana terjadinya suatu utang pajak, melainkan yang dipaparkan hanyalah seluruh perhatian terkait dengan timbulnya keharusan untuk membayar utang pajak tersebut.
Kemudian berdasarkan perkataan Rochmat Soemitro (1988; 1-2), disebutkan bahwa utang pajak merupakan utang yang timbulnya secara khusus, karena negara atau diibaratkan sebagai kreditor, terikat dan tidak dapat memilih secara bebas siapa yang akan dijadikannya sebagai debiturnya, dalam hal ini yaitu Wajib Pajak. Hal ini sebab utang pajak timbul, karena berdasarkan pada peraturan Undang-Undang. 
Kajian dalam hukum pajak menjadi penentu dari kapan timbulnya utang pajak, dalam hal ini terdapat 2 teori yang terkait yaitu teori materil dan teori formil. Kedua teori tersebut memperoleh perhatian pada kalangan para ahli hukum pajak dalam hal dilakukannya pengkajian berdasarkan hukum pajak, sehingga dapat sebagai penunjang pengembangan hukum pajak saat ini maupun di masa mendatang.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63ae80a0b577d80e80e9d50e/Cara-Memperoleh-Kembali-SPPT-PBB-Yang-Hilang" target="_blank" rel="noopener">Cara Memperoleh Kembali SPPT PBB Yang Hilang</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Penyebab Hapusnya Utang Pajak</h2>
Utang pajak dapat terhapus dikarenakan sejumlah hal. Adapun, berikut merupakan sejumlah penyebab dari hapusnya utang pajak, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pembayaran</li>
</ul>
Jika utang pajak telah dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan, maka utang pajaknya pun akan otomatis dihapuskan. Dalam hal pembayaran utang pajak, penyetorannya harus dilakukan dalam bentuk penyetoran uang di tempat-tempat yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan pembayaran tidak boleh dalam bentuk barang (selain uang). 
Pembayaran secara lunas tersebut dalam jumlah uang sesuai pajak terutang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak, penanggung pajak, maupun kuasa hukumnya yang mana dapat menjadi salah satu faktor berakhirnya suatu utang pajak.&nbsp;
Wajib Pajak menjadi pihak yang berkewajiban melakukan pembayaran pajak sebagai subjek pajak yang merupakan kewajibannya. Akan tetapi, pembayaran suatu utang pajak ini dapat juga dilaksanakan oleh pihak ketiga yang tidak berkepentingan. 
Pihak ketiga ini pun harus sesuai dengan ketentuan undang-undang bahwa pihak ketiga tersebut bertindak sebagai atas nama Wajib Pajak, yang mana umumunya memerlukan persetujuan Wajib Pajak dengan menggunakan surat kuasa khusus dari Wajib Pajak, sebab menguntungkan atau tidak merugikan Wajib Pajak, hal ini dengan maksud membebaskan Wajib Pajak dari perikatan pajak, khususnya utang pajak.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kompensasi atau Restitusi</li>
</ul>
Apabila wajib pajak memiliki kelebihan pembayaran pajak pada periode atau masa sebelumnya, maka kompensasi atas kelebihan tersebut dapat terjadi. Jumlah dari kelebihan pembayaran pajak yang diterima oleh wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan ke pajak-pajak lainnya yang masih terutang.
Dalam UU PPh, kredit pajak terjadi karena adanya kelebihan pembayaran pajak penghasilan oleh Wajib Pajak. adapun kredit pajak yang terjadi pada suatu pajak penghasilan periode lalu yang dapat dikompensasikan ke utang pajak yang timbul dari PPh antara lain pemotongan pajak yang dilakukan atas penghasilan dari pekerjaan, pemungutan pajak yang dilakukan atas penghasilan dari suatu usaha pemotongan pajak yang dilakukan atas penghasilan wajib pajak yang berupa bunga, dividen, sewa, royalti, serta imbalan lainnya, kemudian pajak yang dibayar ataupun pajak yang terutang di luar negeri, dan pemotongan pajak atas penghasilan wajib pajak.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/630c2ad6767ce5265ee936f1/Apa-Itu-Laporan-Pasca-Amnesti-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Apa Itu Laporan Pasca Amnesti Pajak?</a></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Daluwarsa</li>
</ul>
Lewat waktu atau daluwarsa merupakan salah satu bentuk dari berakhirnya suatu utang pajak serta hapusnya perikatan (hak untuk menagih atau kewajiban untuk membayar utang pajak) akibat dari lampaunya watu tertentu yang mana lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku. 
Hak dalam melakukan tindakan penagihan pajak akan daluwarsa setelah melampaui waktu sepuluh hari yang dihitung semenjak terutangnya pajak maupun sejak berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini guna memberikan kepastian hukum atas kapan utang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi. Akan tetapi, daluwarsa pajak&nbsp; penagihan pajak dapat tertangguh apabila diterbitkan Surat Teguran maupun Surat Paksa.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pembebasan dan Penghapusan</li>
</ul>
Bagi Wajib Pajak yang menunggak pajak, kemudian setelah dilakukannya penelitian telah meninggal ataupun pailit serta tidak mempunyai ahli waris dapat diusulkan agar utang pajaknya dihapuskan, maupun jika yang bersangkutan mengajukan keberatan pajak ke Mahkamah Pengadilan Pajak terkait dengan besarnya pajak terutang yang harus dibayar (tax avoidance).
Pembebasan ini hanya diperuntukkan bagi Wajib Pajak yang secara riil telah dikenakan pajak, akan tetapi ia tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pertauran Undang-Undang pajak untuk dapat diberikan pembebasan. Meskipun demikian, wajib pajak tetap berkewajiban untuk menaati Undang-Undang pajak yang memberikan pembebasan sehingga tidak terjadi suatu pelanggaran hukum yang mana dapat berakibat akan dikenakan sanksi sesuai hukum pajak.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penundaan Penagihan</li>
</ul>
Dalam hal jika telah diterbitkan suatu surat keputusan penundaan penagihan, maka setelah itu menandakan bahwa telah berakhirnya utang pajak, meskipun hal ini hanya berlaku sementara waktu.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengecualian</li>
</ul>
Pengecualian dalam hal ini dapat terjadi, karena peraturan Undang-Undang (UU) yang sejak awal sudah mengecualikan, baik untuk utang pajak yang berkaitan dengan subjek pajak maupun objek pajak.

Berdasarkan pada Pasal 1 angka 8 UU Penagihan Pajak, yang dimaksud dengan utang pajak yaitu pajak yang masih harus dibayar, termasuk di dalamnya sanksi adminstrasi yang berupa bunga, denda, maupun kenaikan yang tertera dalam suatu surat ketetapan pajak (SKP) ataupun surat sejenisnya yang mana disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Mengenal Penyebab Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Globalisasi ekonomi mendorong perekonomian suatu negara menjadi semakin terintegrasi, khususnya pada sektor keuangan. Arus modal (capital flow) kian mudah untuk keluar-masuk ke dalam suatu negara seiring dengan perkembangan era globalisasi. Peningkatan pergerakan capital flow tersebut salah satunya bersumber dari keinginan investor yang ingin memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. 
Setiap investor tentunya ingin menginvestasikan modalnya ke negara-negara yang memiliki kebijakan sektor finansial yang paling menguntungkan. Investasi ini umumnya dilakukan dalam bentuk instrumen keuangan, khususnya instrumen portofolio jangka pendek yang memiliki sifat spekulatif.
Hal ini tentunya dapat membuat pasar keuangan bergerak dinamis serta berakibat pada nilai tukar mata uang yang akan mengalami volatilitas, atau naik turunnya nilai tukar mata uang di pasar uang. Volatilitas atas mata uang dalam negeri terhadap mata uang negeri ini perlu untuk dikendalikan agar tidak berdampak buruk terhadap perekonomian negara yang bersangkutan.
Krisis ekonomi yang pernah terjadi, baik yang terjadi secara regional ataupun global, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari arus modal terhadap krisis ekonomi pada suatu negara. Seperti halnya krisis ekonomi yang melanda negara-negara di Asia pada tahun 1997-1998 pun tak luput dari pergerakan aliran modal keluar dalam jumlah besar-besaran. 
Pengalaman dari krisis-krisis ekonomi tersebut menunjukkan bahwa volatilitas capital flow kerap menimbulkan permasalahan bagi negara-negara berkembang, khususnya jika terjadi keadaan dimana pembalikan capital flow yang terjadi secara tiba-tiba (sudden reversals) apalagi dalam jumlah yang besar-besaran (Gunawan, 2012).
Hal ini tentunya membuat negara perlu merumuskan kebijakan guna menjaga sistem ekonomi negara serta stabilitas ekonomi agar tetap stabil. Salah satu tindakan yang dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengantisipasi terjadinya fenomena sudden reversals sekaligus upaya untuk meredam volatilitas nilai tukar yaitu dengan menerapkan kebijakan pajak sebagai solusi atas permasalahan tersebut yang disebut dengan tobin tax.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Definisi Tobin Tax</h2>
Tobin tax merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap transaksi mata uang (currency transaction tax) yang mana dikenakan kepada transaksi valuta asing atau foreign exchange transaction dan juga turunannya. IBFD International Tax Glossary mendefinisikan tobin tax sebagai salah satu jenis pajak transfer yang dikenakan kepada transaksi pasar valuta asing jangka pendek yang spekulatif.
Adapun, yang dimaksud dengan valuta asing, berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yaitu mata uang asing yang digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. Kemudian, yang dimaksud dengan transaksi valuta asing disini yaitu transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 negara yang berbeda, ini merupakan definisi sesuai yang tertera dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 24/7/PBI/2022. 
Selain itu, transaksi valuta asing juga dapat diartikan sebagai kegiatan jual beli atau perdagangan suatu mata uang dengan menggunakan mata uang lainnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tobin tax adalah pajak yang dikenakan terhadap transaksi pertukaran mata uang asing.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63b640fbb577d80e8008f615/Memahami-Aspek-Perpajakan-atas-Jasa-Freight-Forwarding-" target="_blank" rel="noopener">Memahami Aspek Perpajakan atas Jasa Freight Forwarding</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Sejarah Tobin Tax</h2>
Gagasan pajak berupa tobin tax ini pertama kali dicetuskan oleh James Tobin pada tahun 1972. James Tobin merupakan seorang ekonom asal Amerika yang pernah menerima penghargaan Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1981. 
Kebijakan tobin tax lahir akibat dari volatilitas nilai tukar mata uang yang tidak terkendali yang dapat mempengaruhi stabilisasi perekonomian suatu negara. yang mana hal tersebut di antaranya dapat disebabkan oleh pergerakan transaksi uang antar negara (inter-currency transaction) yang begitu tinggi, khususnya yang terjadi pada sektor privat dan yang bersifat spekulatif.
Maka dari hal tersebutlah, kemudian James Tobin merancang kebijakan perpajakan berupa tobin tax yang dirancang guna melindungi fluktuasi nilai tukar mata yang. Di samping itu, potensi dari tobin tax dalam hal menambah penerimaan negara hanyalah menjadi efek samping dan bukan merupakan tujuan utama diterapkannya tobin tax.
Lebih jelasnya, tobin tax dikenakan atas transaksi mata uang asing dengan dua tujuan utama. Kedua tujuan tersebut yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mengurangi tindakan spekulatif penanam modal jangka pendek yang mana hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya volatilitas nilai tukar mata uang.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Mempertahankan sekaligus meningkatkan otonomi makroekonomi nasional, dan meningkatkan kebijakan moneter dalam suatu negara.</li>
</ul>
Pada mulanya, tobin tax hanya dikenakan terbatas hanya pada spot foreign exchange transaction, sedangkan untuk transaksi derivatif lainnya tidak dikenakan pajak. Akan tetapi, seiring dengan perkembangannya, James Tobin kembali mengusulkan agar tobin tax turut dikenakan juga atas derivatif (swap dan forward) dan atas aset non tunai.
Pengenaan tobin tax pada saat itu terbilang sangat sederhana, yaitu hanya dikenakan pajak secara advalorem sebesar 0,1% - 0,5% atas volume transaksi valas (valuta asing). Cara pengenaan ini diyakini dapat meredam tindakan spekulasi transaksi valuta asing yang umumnya berlangsung hanya dalam jangka pendek.&nbsp;
Secara teori, kebijakan tobin tax ini dapat mencegah spekulasi dengan cara membuat perdagangan mata uang menjadi lebih mahal sebab adanya suatu pungutan (berupa tobin tax). Dengan demikian, volume capital flow jangka pendek yang bersifat spekulatif dan tidak stabil pun akan menjadi menurun, serta sekaligus dapat meningkatkan stabilitas nilai tukar.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pro-Kontra Penerapan Tobin Tax</h2>
Meskipun secara teori tobin tax dinilai baik guna menjaga volatilitas, akan tetapi penerapannya di lapangan menuai sejumlah pro dan kontra. Di sisi yang pro, misalnya Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri, beliau melihat dari segi implementasi tobin tax yang mampu menghambat arus modal keluar dengan tarif sebesar 0,1% - 0,5% untuk transaksi obligasi, saham, dan aset finansial asing lainnya saat keluar dari negara yang bersangkutan. 
Di samping itu, Menkeu Sri Mulyani menilai bahwa tobin tax cocok untuk diterapkan dengan kondisi perekonomian saat ini, sebab kebijakan moneter global kini menciptakan tren keluarnya foreign capital flows dari emerging market, termasuk juga di Indonesia. Aksi ini dapat menimbulkan terjadinya ketidakpastian terhadap perekonomian negara.
Maka dari itu, perlu dirancang konsep dari penerapan kebijakan tobin tax dengan tujuan untuk mengendalikan arus modal asing jangka pendek yang masuk melalui instrumen portofolio di pasar modal, pasar utang, maupun pasar uang.
Namun pada sisi kontra, kebijakan tobin tax perlu didesain secara adil, sehingga penanaman modal Indonesia turut tidak akan terganggu. Dengan demikian, pemerintah disamping itu juga dapat memperoleh penerimaan negara tanpa turut mengganggu iklim investasi yang dibutuhkan saat ini (Ambarwati, 2019). Selain itu, regulasi tobin tax ini belum diterapkan di seluruh negara atau belum diterapkan secara global. 
Jika menginginkan agar tobin tax berlaku secara efektif, maka jenis pajak ini perluk untuk diterapkan secara universal (OECD, 2002). Jika tidak, investor akan cenderung memilih untuk menginvestasikan modalnya ke negara-negara yang tidak menerapkan kebijakan tobin tax agar investor tersebut memperoleh keuntungan yang maksimal yang lebih besar.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/3a78f6c6-08af-41f8-9dd3-c2720b2db140/Apa-Itu-Pinjaman-Tanpa-Bunga-Syariah" target="_blank" rel="noopener">Apa Itu Pinjaman Tanpa Bunga Syariah?</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Pajak atas Transaksi Keuangan di Indonesia</h2>
Berdasarkan pada bentuknya, terdapat 2 jenis instrumen keuangan, antara lain:
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Instrumen kas, yaitu instrumen keuangan yang nilainya ditentukan langsung oleh pasar. Instrumen ini menjadi instrumen pokok seperti saham, surat berharga komersial (commercial paper), obligasi, deposito, pinjaman, dan transaksi spot valas (spot foreign exchange).</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Instrumen derivatif, yaitu kontrak ﬁnansial yang nilainya tergantung pada nilai aset pokok keuangan lain (misalnya seperti obligasi, saham, valas), ataupun aset yang mendasarinya (underlying assets), yang mana substansinya berupa perjanjian untuk melakukan pertukaran aset-aset masa depan yang nilainya saat ini setara.</li>
</ul>
</li>
</ul>
Atas transaksi-transaksi instrumen keuangan tersebut, hingga saat ini belum seluruhnya dikenakan pajak. Adapun ketentuan perpajakan atas instrumen keuangan yang berlaku saat ini adalah antara lain:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Saham</li>
</ul>
Kebijakan perpajakan atas transaksi penjualan saham di bursa hingga saat ini, dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Final sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU PPh dengan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 14 Tahun 1997. Terdapat perbedaan dalam transaksi penjualan saham di luar bursa, jika dilakukan oleh orang atau badan hukum Indonesia akan dikenai PPh atas capital gain nya sesuai tarif Pasal 17 UU PPh
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Obligasi</li>
</ul>
Pengenaan pajak dikenakan atas obligasi baru terhadap bunga yang diterima investor, hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 ayat 2 UU PPh dengan aturan pelaksanaannya yaitu PP No. 100 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 85/PMK.03/2011, sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan PMK No. 07/PMK.011/2012.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Insentif Tobin Tax</h2>
Penerapan kebijakan tobin tax dikhawatirkan akan berakibat pada penurunan arus modal yang masuk ke Indonesia. Apalagi saat ini Indonesia tengah berada dalam tahap pembangunan perekonomian, khususnya dalam sektor infrastruktur, sehingga membutuhkan dana yang besar baik dari modal asing maupun domestik.
Namun, hingga kini kondisi pasar keuangan domestik pun masih didominasi oleh investor asing, sehingga usulan penerapan insentif tobin tax atau reverse tobin tax menjadi alternatif kebijakan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengendalikan arus modal dan juga stabilitas nilai tukar mata uang di Indonesia.
Insentif tobin tax merupakan insentif yang diberikan dalam pengenaan pajak terhadap transaksi mata uang asing, terutama dalam transaksi jangka pendek yang rentan terhadap spekulasi. Tujuan dari penerapan insentif tobin tax tak lain untuk menjaga agar modal asing tetap mengendap lebih lama di dalam negeri sehingga perekonomian Indonesia pun menjadi lebih stabil.
Paradigma yang dapat diterapkan dalam penetapan insentif tobin tax yaitu dengan memberikan insentif terhadap investor yang menanamkan modalnya dalam jangka panjang, bukan penetapan penalti terhadap investasi jangka pendek yang dibebankan kepada para investor. 
Penerapan tobin tax mungkin akan memunculkan ketakutan bagi investor jika mereka tidak bisa memindahkan dananya secara bebas, maka dari itu penerapan insentif tobin tax perlu juga diiringi dengan sejumlah kebijakan lainnya agar dapat membangun kepercayaan publik khususnya investor agar tetap menanamkan modalnya di dalam negeri. 
Dengan demikian, diperlukannya kajian lebih lanjut tentang bentuk arus modal yang seharusnya agar dapat menciptakan kebijakan-kebijakan ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Tobin tax merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap transaksi mata uang (currency transaction tax) yang mana dikenakan kepada transaksi valuta asing atau foreign exchange transaction dan turunannya. Seperti apa informasi selengkapnya? simak di sini!

Apa Itu Tobin Tax?

Tahun ini kinerja penerimaan pajak diperkirakan akan menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait dengan penurunan harga komoditas yang tetap menjadi fokus utama pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan pajak.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau pergerakan harga komoditas yang berdampak pada penerimaan pajak, terutama Pajak Penghasilan (PPh) Badan.&nbsp;
Dalam konferensi pers di Jakarta yang diselenggarakan pada Senin (25/3), Suryo mengatakan pihaknya memiliki fokus sektor utama dalam pemantauan fluktuasi harga, yakni sektor-sektor yang sangat sensitif terhadap harga komoditas, seperti sektor pertambangan dan industri pengolahan. Sementara itu, DJP juga akan terus melakukan pengawasan terhadap sektor-sektor yang tidak secara langsung dipengaruhi oleh harga komoditas.&nbsp;
Suryo turut mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa selain industri pengolahan dan sektor pertambangan, sektor-sektor lain yang terkait dengan PPh Badan tetap memerlukan kinerja yang baik pada tahun 2023 dan tahun 2024.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6c0410c3-90fe-4bce-abba-8e10871019f2/PPh-Nonmigas-Dominasi-Penerimaan-Pajak-Februari-2024-Apa-Saja-Faktornya-" target="_blank" rel="noopener">PPh Nonmigas Dominasi Penerimaan Pajak Februari 2024, Apa Saja Faktornya?</a></h3>
Perlu diketahui bahwa realisasi PPh Badan hingga 15 Maret 2024 mencapai Rp55,91 triliun. Namun, penerimaan ini mengalami penurunan sebesar 10,6% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan signifikan harga komoditas pada tahun 2023, yang berdampak pada peningkatan restitusi pada tahun 2024.&nbsp;
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan meskipun PPh Badan mengalami penurunan karena restitusi yang dilakukan terkait masalah komoditas, secara keseluruhan, pertumbuhan bruto PPh Badan masih mencapai 7,5%.
Meskipun demikian, di luar restitusi, pertumbuhan bruto PPh Badan tetap mencapai 7,5%. Oleh karena itu, pihak terkait akan terus waspada terhadap fluktuasi harga komoditas yang berpotensi mempengaruhi penerimaan pajak.&nbsp;Maka dengan kondisi tersebut Menteri Keuangan Sri Mulyani menghimbau agar para pihak terkait harus waspada terhadap komposisi penerimaan negara dan tekanan yang timbul akibat koreksi harga komoditas.
Sebelumnya, Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menyatakan bahwa pelemahan di sektor perkebunan dan pertambangan diakibatkan karena penurunan harga komoditas mendorong Wajib Pajak untuk memperoleh aliran kas guna memastikan likuiditas perusahaan.&nbsp;
Potensi Tantangan Lain dalam Penerimaan Pajak&nbsp;&nbsp;
Tantangan penerimaan pajak pada tahun ini tidak hanya terkait dengan fluktuasi harga komoditas, tetapi juga dengan sejumlah faktor lain yang memengaruhi pendapatan negara. Salah satu faktor utama adalah dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa dalam perekonomian global maupun domestik. Penurunan aktivitas ekonomi dan ketidakpastian bisnis telah berdampak signifikan pada penerimaan pajak dari sektor-sektor tertentu.
Selain itu, tantangan struktural seperti rendahnya kepatuhan pajak dan praktik penghindaran pajak juga merupakan masalah yang perlu diatasi. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan pajak, termasuk dengan menerapkan sistem pelaporan digital yang lebih ketat, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan lebih lanjut dalam hal ini.&nbsp;
Selanjutnya, adopsi teknologi dan perkembangan ekonomi digital juga menjadi tantangan tersendiri dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Sementara bisnis dan transaksi semakin beralih ke ranah digital, tantangan dalam mengidentifikasi, melacak, dan menghitung pajak atas transaksi-transaksi ini semakin kompleks.&nbsp;
Di samping itu, masalah struktural dalam administrasi perpajakan dan birokrasi yang kompleks juga dapat menghambat efisiensi dalam pengumpulan pajak. Proses perizinan dan penegakan hukum yang lambat atau tidak efektif dapat menjadi penghambat bagi upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6af44911-dc61-4b31-b699-d5b849079890/Kinerja-Penerimaan-Pajak-Negara-Capai-Rp14925-Trilun-di-Januari-2024" target="_blank" rel="noopener">Kinerja Penerimaan Pajak Negara Capai Rp149,25 Trilun di Januari 2024</a></h3>
Secara keseluruhan, penerimaan pajak pada tahun ini akan dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu untuk mengatasi tantangan ini, termasuk strategi yang tepat dalam mengelola fluktuasi harga komoditas dan memperkuat administrasi perpajakan secara keseluruhan.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo, menyatakan bahwa pihaknya akan terus memantau pergerakan harga komoditas yang berdampak pada penerimaan pajak, terutama Pajak Penghasilan (PPh) Badan

DJP Awasi Fluktuasi Harga Komoditas Demi Optimalisasi Penerimaan PPh Badan

Penerimaan pajak di tahun ini mengalami berbagai tantangan, terutama dengan adanya tren penurunan harga komoditas yang menjadi salah satu aspek krusial dalam perolehan pendapatan pajak.
Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suryo Utomo, menegaskan bahwa pemantauan terhadap pergerakan harga komoditas akan menjadi fokus utama untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, khususnya Pajak Penghasilan (PPh) Badan, terutama pada sektor-sektor yang sensitif dan fluktuatif seperti industri pertambangan dan pengolahan. Hal senada juga telah dihimbau Menkeu Sri Mulyani kepada jajarannya.&nbsp;
Dalam upaya meningkatkan penerimaan, DJP Kemenkeu juga akan terus memantau sektor-sektor yang tidak langsung terpengaruh oleh perubahan harga komoditas. Meskipun demikian, realisasi PPh Badan hingga 15 Maret 2024 menunjukkan penurunan sebesar 10,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, mencapai angka Rp55,91 triliun. Penurunan ini sebagian besar dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas pada tahun 2023, yang berdampak pada peningkatan restitusi pada tahun berikutnya.&nbsp;
Namun, jika dilihat secara bruto, PPh Badan masih mengalami pertumbuhan sebesar 7,5%. Hal ini menunjukkan adanya ketahanan dalam penerimaan pajak meskipun terdapat penurunan harga komoditas. Langkah-langkah antisipatif terus dilakukan untuk menghadapi potensi penurunan harga komoditas yang dapat memengaruhi penerimaan pajak di masa mendatang.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/72a9b7a5-884c-4ea5-8989-be2dbf5aa333/DJP-Gelontorkan-Rp3434-Miliar-untuk-Fase-Pengujian-PSIAP" target="_blank" rel="noopener">DJP Gelontorkan Rp34,34 Miliar untuk Fase Pengujian PSIAP</a></h3>
Sebelumnya, Fajry Akbar, seorang Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), telah mengingatkan bahwa pelemahan sektoral di bidang perkebunan dan pertambangan, akibat penurunan harga komoditas, mengharuskan wajib pajak untuk menjaga cashflow agar likuiditas perusahaan tetap terjaga.&nbsp;
Penurunan Harga Mayoritas Produk Pertambangan
Melansir situs resmi Kementerian Perdagangan, tercatat pada awal bulan Maret lalu mayoritas komoditas produk pertambangan yang dikenakan bea keluar (BK) mengalami penurunan harga. Penurunan harga ini disebabkan oleh turunnya permintaan atas produk pertambangan tersebut di pasar global.&nbsp;
Kondisi ini turut mengoreksi penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE), khususnya pada produk pertambangan yang dikenakan BK per-Maret 2024. Penetapan ini diatur melalui Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 201 Tahun 2024, tanggal 27 Februari 2024, yang membahas Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Yang Dikenakan BK.&nbsp;
Menurut Budi, produk pertambangan yang mengalami penurunan harga rata-rata pada bulan Maret 2024 adalah konsentrat tembaga (Cu &ge; 15%) dengan harga rata-rata US$3.304,43 per WE, mengalami penurunan sebesar 0,75%.&nbsp;&nbsp;
Kemudian konsentrat besi laterit (gutit, hematit, magnetit) (Fe &ge; 50% dan Al2O2 + SiO2 &ge; 10%) dengan harga rata-rata US$58,81 per WE, mengalami penurunan sebesar 3,81%. Sedangkan konsentrat seng (Zn &ge; 51%) dengan harga rata-rata US$634,17 per WE, mengalami penurunan sebesar 4%.&nbsp;Di sisi lain, ada juga produk pertambangan yang mengalami kenaikan harga rata-rata pada bulan yang sama, yaitu konsentrat timbal (Pb &ge; 56%) dengan harga rata-rata US$868,81 per WE, naik sebesar 3,19%.&nbsp;
Penetapan HPE produk tambang periode Maret 2024 dilakukan setelah meminta usulan tertulis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai instansi teknis terkait. Kementerian ESDM akan memberikan usulan setelah melakukan perhitungan data berdasarkan harga yang terkini dari Asian Metal, London Bullion Market Association (LBMA), dan London Metal Exchange (LME).&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6371bebeb577d80e80b8e765/Mengenal-Pajak-Mineral-Bukan-Logam-dan-Batuan-" target="_blank" rel="noopener">Mengenal Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</a></h3>
Selanjutnya, penetapan HPE akan dilakukan setelah dilakukan rapat koordinasi antar instansi terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Keuangan, serta Kementerian Perindustrian.
Kementerian Keuangan juga telah memprediksi adanya perlambatan ekonomi global tahun 2024 ini yang tentunya berdampak pada kinerja investasi. Ekspor barang-barang manufaktur yang melemah dapat menahan ekspansi usaha industri berorientasi ekspor. Sebaliknya, industri manufaktur yang berorientasi pasar domestik diperkirakan tetap akan ekspansif.&nbsp;&nbsp;
Strategi Optimalisasi DJP&nbsp;
Selain memantau pergerakan harga komoditas, DJP Kemenkeu juga telah merancang program penyuluhan dan pemberdayaan kepada Wajib Pajak agar lebih memahami kewajiban perpajakan mereka dan mengoptimalkan pemenuhan pajak. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perpajakan di kalangan pelaku usaha, sehingga kontribusi pajak dari sektor-sektor yang potensial dapat lebih optimal.&nbsp;
Selain itu, DJP Kemenkeu juga bekerja sama dengan institusi keuangan untuk memfasilitasi pemenuhan kewajiban perpajakan secara lebih efisien, dengan memanfaatkan teknologi dan sistem pembayaran pajak yang lebih mudah diakses dan dipahami oleh Wajib Pajak.&nbsp;
Upaya diversifikasi sumber-sumber penerimaan pajak juga menjadi salah satu strategi yang diusung DJP Kemenkeu, dengan memperluas basis pajak dan meningkatkan kepatuhan perpajakan di berbagai sektor ekonomi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas, sehingga penerimaan pajak dapat lebih stabil dan terjamin dalam jangka panjang.&nbsp;
Dalam hal pemberian insentif pajak, DJP Kemenkeu juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan insentif yang telah diberlakukan, dengan memastikan bahwa insentif-insentif tersebut tidak mengorbankan penerimaan pajak secara keseluruhan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa insentif-insentif pajak yang diberikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tanpa merugikan penerimaan pajak negara.&nbsp;
Melalui berbagai upaya ini, DJP Kemenkeu berupaya keras untuk mengoptimalkan penerimaan PPh Badan serta meningkatkan efisiensi dan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan, sehingga dapat mencapai target penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan eksternal seperti fluktuasi harga komoditas.

Dalam upaya meningkatkan penerimaan, DJP Kemenkeu juga akan terus memantau sektor-sektor yang tidak langsung terpengaruh oleh perubahan harga komoditas.

Strategi DJP Optimalkan Setoran PPh Badan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan terus melakukan pengawasan online travel agent (OTA) asing yang belum membayar pajak. Penunjukkan pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut wajib untuk menarik pajak atas produk digital luar negeri yang dikomersialisasikan di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 60 tahun 2022. Rangkaian bukti pemungutan berupa order receipt, commercial invoice, billing, atau dokumen lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dibayar.&nbsp;&nbsp;
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika pada Jumat (8/3) lalu sempat memberikan peringatan kepada para OTA asing yang menjalankan operasional bisnisnya di Indonesia tanpa mengikuti aturan pendaftaran layanan sebagai PMSE (Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Tata cara pendaftaran OTA sebagai PMSE sudah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 tahun 2021 tentang Perubahan atas PM Kominfo 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Dalam hal ini, Kemenkominfo mewajibkan enam OTA segera mendaftar, yakni Expedia.co.id, Trivago.com, Klook.com, Airbnb.com, Agoda.com, dan Booking.com. &nbsp;
Akan tetapi, per 15 Maret 2024, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijadi Pangerapan menyebutkan masih ada dua OTA yang belum mendaftarkan diri sebagai PMSE, diantaranya Klook.com dan Trivago.co.id. 
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/d58de43d-2446-4b0a-bc6d-8039b15b3084/Hingga-Februari-2024-Sri-Mulyani-Kantongi-Pajak-Digital-Rp2218-Triliun" target="_blank" rel="noopener">Hingga Februari 2024, Sri Mulyani Kantongi Pajak Digital Rp22,18 Triliun</a>&nbsp;</h3>
Pasar OTA saat ini diprediksi akan terus mengalami peningkatan hingga capai 45% di Indonesia dengan nilai pasar pariwisata sebesar Rp12 miliar pada tahun 2025. Jarak antara peningkatan valuasi OTA dengan pemasukan hotel dalam negeri dinilai Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) dapat menghambat target tersebut. Sebab kondisi di lapangan, pihak hotel dalam negeri kerap menalangi pajak dari OTA asing. &nbsp;
Kriteria OTA Asing yang Bisa Jadi Pemungut&nbsp;
OTA Asing merupakan jembatan penghubung antara pengusaha hotel dalam negeri dan wisatawan mancanegara. Terkait dengan hal ini, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti menyebutkan pihaknya sudah menunjuk beberapa OTA asing yang telah memenuhi kriteria pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).&nbsp;
Dalam PM Kominfo 5/2020, OTA asing ditunjuk sebagai objek pemungutan PPN PMSE karena memenuhi beberapa kriteria berikut.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Memberikan layanan dan melakukan usaha di Indonesia, serta sistem elektroniknya dipergunakan atau ditawarkan di wilayah Indonesia. &nbsp;</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Memiliki portal, situs, atau aplikasi dalam jaringan melalui internet yang digunakan untuk memperdagangkan penawaran dan jasa serta mengoperasikan layanan transaksi keuangan&nbsp;</li>
<li data-leveltext="-" data-font="Calibri" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Calibri&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;-&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Memproses data pribadi pengguna untuk kegiatan operasional dan terkait aktivitas transaksi elektronik.&nbsp;&nbsp;</li>
</ul>
Pemungutan pajak OTA asing mengacu Pasal 4 Ayat (1) Huruf (e) Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kemudian Spemanfaatan Jasa Kena Pajak (JKP) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dikenakan PPN. PPN jasa luar negeri berlaku untuk wajib pajak orang pribadi atau badan tanpa melihat status wajib pajak dinyatakan sudah atau belum menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP). &nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/748f31e2-0ff8-4bb5-bdab-44845a09fff2/Sah!-Tarif-PPN-Naik-Jadi-12-Persen-di-tahun-2025" target="_blank" rel="noopener">Sah! Tarif PPN Naik Jadi 12% di tahun 2025</a></h3>
Sedangkan wajib pajak pengusaha hotel dalam negeri yang memanfaatkan jasa OTA asing tetap terutang PPN jasa luar negeri yang wajib dibayarkan oleh hotel dengan tarif 11% dari jumlah bruto yang dibayarkan. Khusus wajib pajak yang berstatus PKP dalam memungut PPN wajib membuat faktur pajak atas penyerahan jasa tersebut.
Adapun terkait pemungutan pajak penghasilan (PPh), DJP masih menunggu perkembangan penerapan pilar dari The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), berisi usulan Solusi dari OECD atau G20 untuk menjamin hak pemajakan dan basis pajak lebih adil dalam konteks ekonomi digital. Sebagai negara yang berkomitmen terhadap pilar tersebut, Indonesia wajib bersedia menunda penerapan PPh atas penyediaan barang digital dan jasa digital. &nbsp;

Pemerintah melalui Kemenkominfo, pada Jumat (8/3) lalu  sempat memberikan peringatan kepada para OTA asing yang menjalankan operasional bisnisnya di Indonesia tanpa mengikuti aturan pendaftaran layanan sebagai PSME.

DJP Perketat Pengawasan Pungutan Pajak OTA Asing

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memanggil wajib pajak yang telah menjalani pemeriksaan bukti permulaan (bukper) untuk melakukan klarifikasi atas hasil pemeriksaan. Klarifikasi ini dilakukan sebelum DJP menerbitkan pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;
Tujuan adanya klarifikasi adalah untuk membahas potensi kerugian pada pendapatan negara yang ditemukan dalam pemeriksaan bukper. Wajib pajak yang dipanggil diharuskan hadir untuk memberikan keterangan dan penjelasan terkait temuan tersebut.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;
Tata Cara Panggilan Klarifikasi atas Hasil Pemeriksaan Bukti Permulaan<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;
Mengacu pada Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-1/PJ/2024, tata cara panggilan klarifikasi dimulai dengan DJP yang akan mengirim surat panggilan klarifikasi paling lambat 2 bulan sebelum pemeriksaan bukper selesai. Klarifikasi dapat dilakukan di kantor DJP, rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, atau rumah, tergantung pada kondisi wajib pajak.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;
Wajib pajak yang menerima surat panggilan klarifikasi wajib hadir untuk memberikan keterangan. Klarifikasi merupakan bagian penting dalam proses pemeriksaan bukper, sehingga wajib pajak perlu memberikan informasi yang lengkap dan akurat.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;
Hasil klarifikasi akan dituangkan dalam berita acara dan risalah klarifikasi. DJP kemudian akan menggunakan informasi ini untuk membuat dan menyampaikan pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper kepada wajib pajak.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;
Pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper memuat informasi tentang bukper atas dugaan tindak pidana pajak, penghitungan kerugian pada pendapatan negara, pengungkapan ketidakbenaran oleh wajib pajak, dan kesesuaian pengungkapan ketidakbenaran dengan keadaan sebenarnya. Pemberitahuan ini umumnya diterbitkan maksimal 1 bulan setelah surat panggilan klarifikasi diterbitkan.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/a9a58708-24cb-4abd-a87a-a000d35fd82f/Rasio-Cakupan-Pemeriksaan-Meningkat-Puluhan-Ribu-WP-Diperiksa-DJP" target="_blank" rel="noopener">Rasio Cakupan Pemeriksaan Meningkat, Puluhan Ribu WP Diperiksa DJP</a></h3>
Berdasarkan Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), apabila hasil pemeriksaan atau keterangan lain didapati bahwa pajak yang dihitung dan dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan tidak benar, misalnya pembebanan biaya ternyata melebihi yang sebenarnya, maka DJP akan menetapkan besarnya pajak yang terutang disesuaikan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Akan tetapi, bila tidak ditemukan bukti yang dimaksud, berarti tidak ada alasan yuridis bagi fiskus untuk mengoreksi pajak yang terutang di dalam SPT dan segera menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;
Nilai kerugian pada pendapatan negara dalam pemberitahuan hasil pemeriksaan bukper pada dasarnya sama dengan nilai dalam surat panggilan klarifikasi, kecuali jika ada bukti baru yang ditemukan setelah klarifikasi.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;
Produk Hukum Hasil Pemeriksaan Bukper<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;
Adapun produk hukum dari pemeriksaan bukper ditindaklanjuti dengan penyidikan oleh pejabat yang berwenang membuat laporan kejadian. Hal ini diatur secara tegas dalam Pasal 29 Undang-undang KUP dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2013. Jika kemudian pemeriksaan ternyata tidak berlanjut ke ranah pidana, atau tidak ditingkatkan menjadi pemeriksaan bukper, lalu ke penyidikan, maka dapat dikatakan produk hukum pemeriksaan hanya bertujuan&nbsp; menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Pada ranah administrasi akan terbit beberapa surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Surat ketetapan pajak berupa Surat Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/06c33085-dfd0-4a6d-aff8-56fa993288c9/Pemeriksaan-Uji-Kepatuhan-Pajak-Bisa-Diperpanjang" target="_blank" rel="noopener">Pemeriksaan Uji Kepatuhan Pajak Bisa Diperpanjang</a></h3>
Namun, produk hukum ini turut menimbulkan pro dan kontra, seperti yang dikutip dari Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN) tahun 2018, beberapa pihak berpendapat bahwa pemeriksaan seharusnya lebih diutamakan dibandingkan dengan pemeriksaan bukti permulaan, mengingat sanksi yang berlaku di hukum pajak bersifat ultimum remedium. Sedangkan pihak lain berpendapat sebaliknya. Maka dalam hal ini DJP dapat memberi solusi dari perbedaan pendapat tersebut, sebab berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan akhirnya berdampak pada tingkat kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak. <span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;
DJP berharap dengan adanya klarifikasi ini, potensi kerugian pada pendapatan negara dapat diminimalisir dan kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan.<span data-ccp-props="{&quot;134233117&quot;:true,&quot;134233118&quot;:true,&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335557856&quot;:16777215,&quot;335559740&quot;:240}">&nbsp;
&nbsp;

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memanggil wajib pajak yang telah menjalani pemeriksaan bukti permulaan (bukper) untuk melakukan klarifikasi atas hasil pemeriksaan.

DJP Akan Panggil Wajib Pajak untuk Klarifikasi Hasil Pemeriksaan Bukper

Setelah gonjang ganjing terkait peluncuran aplikasi e-Bupot, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi telah meluncurkan fitur user perekam pada aplikasi e-Bupot 21/26. Fitur ini juga menjadi respons kekhawatiran wajib pajak akan kerahasiaan data pemotongan pajak penghasilan (PPh).
Seperti yang sudah dipaparkan DJP dalam dokumen berjudul &lsquo;Petunjuk Aplikasi e-Bupot 21/26&rsquo;, user perekam adalah user yang mempunyai kewenangan untuk mengakses e-Bupot 21/26 secara terbatas. Proses pendaftaran user perekam oleh wajib pajak badan dapat dilakukan dengan mencantumkan NPWP, nama lengkap, email, dan password dari pihak yang didaftarkan sebagai user perekam. Setelah itu, user perekam akan didaftarkan melalui menu &lsquo;Pengaturan&rsquo; yang terdapat di aplikasi e-Bupot 21/26.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/d50e6a53-8ade-45c9-8889-1ab26cab69e1/e-Bupot-21-26:-Aplikasi-Baru-DJP-untuk-Bukti-Potong-dan-SPT-Masa-PPh-21" target="_blank" rel="noopener">e-Bupot 21/26: Aplikasi Baru DJP untuk Bukti Potong dan SPT Masa PPh 21</a></h3>
User perekam yang sudah didaftarkan akan divalidasi oleh sistem dan akan mendapatkan bukti pendaftaran lewat email yang sudah didaftarkan sebelumnya. Selanjutnya, username dan password yang diterima user perekam melalui email dapat digunakan untuk mengakses laman khusus perekam yakni <a href="https://perekamebupot2126.pajak.go.id/login">perekamebupot2126.pajak.go.id</a>.
Dalam laman tersebut, user perekam harus mencantumkan NPWP pemotong, NPWP perekam, dan password untuk melakukan login ke akun user perekamnya. User utama memiliki akses untuk melihat daftar user perekam yang telah didaftrakan dalam kolom &lsquo;Daftar Perekam&rsquo;. User utama nanti dapat menghapus user perekam dalam daftar tersebut.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/399fbf5a-37d2-49b3-a19e-9b8a4e11a016/Perubahan-Tarif-Pemotongan-PPh-21-Terbaru-Tahun-2024:-Tarif-Efektif-Hingga-Contoh-Perhitungan-" target="_blank" rel="noopener">Perubahan Tarif Pemotongan PPh 21 Terbaru Tahun 2024: Tarif Efektif Hingga Contoh Perhitungan</a></h3>
Selain itu, DJP juga akan segera mengembangkan fitur pembuatan form bukti potong PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima pensiun berkala (formulir 1721-A1). Menurut Fungsional Penyuluh Pajak Ahli Pertama Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Angga Sukma Dhaniswara, untuk fitur 1721-A1 ini pemotong pajak memiliki waktu paling lambat pada akhir bulan berikutnya untuk membuat bukti potong.
Sebagai contoh, jika ada pegawai tetap yang resign pada Januari 2024, pemotong PPh Pasal 21 masih memiliki waktu sampai akhir Februari 2024 untuk membuat dan menyerahkan bukti potong form 1721-A1 kepada wajib pajak orang pribadi penerima penghasilan. Angga menambahkan, fitur pembuatan bukti potong form 1721-A1 akan tersedia di aplikasi e-Bupot 21/26 sebelum batas akhir pembuatan bukti potong tersebut.
&nbsp;

Setelah gonjang ganjing terkait peluncuran aplikasi e-Bupot, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi telah meluncurkan fitur user perekam pada aplikasi e-Bupot 21/26.

Ditjen Pajak Resmi Luncurkan Fitur User Perekam e-Bupot 21/26

Perlu diketahui, aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21/26 masih dapat diakses, meskipun saat ini telah tersedia aplikasi e-bupot 21/26. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Dwi Astuti menyebutkan aplikasi e-SPT masih dapat diakses untuk pembuatan, penyampaian, dan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 hingga masa pajak Desember 2023.
Ia mengatakan, oleh karena itu e-SPT masih dapat diakses bagi pelaporan SPT masa pajak sebelum Januari 2024. Dwi pun menyebutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7f3c7558-ad6e-42f1-9880-be6268155bcd/PER_DIRJEN_PJK/PER%20-%202/PJ/2024" target="_blank" rel="noopener">PER-2/PJ/2024</a> bahwa pembuatan, penyampaian, atau pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21/26 hingga masa Desember 2023 dilakukan sesuai ketentuan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/10080/PER_DIRJEN_PJK/PER-14/PJ/2013" target="_blank" rel="noopener">PER-14/PJ/2013.</a>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/d50e6a53-8ade-45c9-8889-1ab26cab69e1/e-Bupot-21-26:-Aplikasi-Baru-DJP-untuk-Bukti-Potong-dan-SPT-Masa-PPh-21" target="_blank" rel="noopener">e-Bupot 21/26: Aplikasi Baru DJP untuk Bukti Potong dan SPT Masa PPh 21</a></h3>
Kemudian, sesuai dengan Pasal 3 ayat 1 PER-14/PJ/2013, SPT Masa PPh Pasal 21/26 dapat berbentuk formulir kertas (hard copy) atau e-SPT. Adapun, yang dimaksud dengan e-SPT ialah data SPT pemotong dalam bentuk elektronik yang dibuat menggunakan aplikasi e-SPT. Pemotong pun telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk e-SPT yang tidak diperbolehkan menggunakan format formulir kertas (hard copy) untuk di masa pajak berikutnya.
Sebagai informasi tambahan, PER-2/PJ/2024 telah berlaku sejak masa pajak Januari 2024. Pemberlakuan PER-2/PJ/2024 ini mencabut PER-14/PJ/2013. Oleh karena itu, saat ini pembuatan bukti potong PPh Pasal 21/26 dan pelaporan SPT Masa PPh 21/26 telah menggunakan aplikasi e-bupot 21/26.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/0d09dce6-257a-450f-a89d-31e1fddaa95a/Kalkulator-Pajak-DJP-Resmi-Dirilis-Begini-Cara-Pakainya!" target="_blank" rel="noopener">Kalkulator Pajak DJP Resmi Dirilis, Begini Cara Pakainya!</a></h3>
Adapun, terdapat 4 kelompok pemotong pajak yang wajib membuat bukti potong PPh 21/26 dan SPT Masa PPh 21/26 dalam bentuk elektronik. Pertama, pemotong pajak membuat bukti potong PPh Pasal 21 tidak bersifat final atau PPh Pasal 26 dengan jumlah lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak.
Kedua, pemotong pajak membuat bukti potong PPh Pasal 21 final dengan jumlah lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak. Ketiga, pemotong pajak melakukan penyetoran dengan SSP atau bukti Pbk dengan jumlah lebih dari 20 dokumen pada satu masa pajak.
Keempat, pemotong pajak membuat bukti potong PPh Pasal 21 bulanan atau bukti potong PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap atau pensiunan yang menerima pensiun berkala dengan jumlah lebih dari 20 dokumen pada satu masa pajak.

Perlu diketahui, aplikasi e-SPT Masa PPh Pasal 21/26 masih dapat diakses meskipun saat ini telah tersedia aplikasi e-bupot 21/26.

DJP Sebut e-SPT Dapat Diakses, Meski Ada e-Bupot 21/26

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan telah sukses mencatat pencapaian yang membanggakan, yakni tercapainya target penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir, melibatkan periode 2022, 2023, dan 2024. Informasi ini disampaikan secara resmi oleh pemimpin DJP, yaitu Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, melalui sebuah konferensi pers yang digelar di Jakarta pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2024.
Dalam kesempatan tersebut, Suryo Utomo menyampaikan ungkapan syukur, "Alhamdulillah, target penerimaan pajak 3 tahun terakhir berhasil tercapai." Menyelusuri pencapaian ini lebih lanjut, pada tahun 2022, DJP berhasil menghimpun dana penerimaan pajak sebesar Rp1.717,8 triliun, mencapai 115,6% dari target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp1.490 triliun.
Di tahun 2023, pencapaian tetap luar biasa, dengan penerimaan pajak mencapai Rp1.718 triliun atau secara penuh memenuhi target yang ditetapkan sebesar Rp1.718 triliun. Tak kalah impresif, pada tahun 2024, penerimaan pajak mencapai Rp1.734,2 triliun, melebihi target sebesar 101,3% dari nilai yang ditetapkan, yakni Rp1.699 triliun.
Melalui data ini, dapat diobservasi dengan jelas bahwa DJP berhasil melampaui target penerimaan pajak yang telah ditentukan, mencerminkan dedikasi dan efisiensi dalam pengelolaan kebijakan fiskal. Keberhasilan ini tak hanya menjadi prestasi semata, namun juga menciptakan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, mengingat penerimaan pajak menjadi salah satu pilar utama pendanaan negara untuk pembangunan dan program-program kesejahteraan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/ad2acd67-9fcd-452b-8419-a50aca6d0d3d/Kanwil-DJP-Infokan-Syarat-Mendapatkan-Pengurangan-PBB" target="_blank" rel="noopener">Kanwil DJP Infokan Syarat Mendapatkan Pengurangan PBB</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Strategi dan Upaya DJP Mencapai Target Penerimaan Pajak</h2>
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan telah menunjukkan komitmen dan dedikasinya dalam mencapai target penerimaan pajak dengan mengimplementasikan beragam strategi dan langkah-langkah konstruktif. Beberapa di antaranya adalah:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Peningkatan Kepatuhan Pajak: DJP telah melaksanakan serangkaian tindakan strategis untuk meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Tidak hanya itu, namun upaya terus-menerus dilakukan, seperti penyederhanaan administrasi pajak, penguatan pengawasan, dan program edukasi kepada wajib pajak. Pendekatan holistik ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban mereka secara lebih baik.</li>
<li>Pengembangan Sistem Informasi Perpajakan: DJP secara progresif mengembangkan sistem informasi perpajakan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak. Langkah-langkah teknologis ini mencakup peningkatan fungsionalitas, keamanan, dan keterhubungan sistem, agar proses perpajakan dapat berjalan lebih lancar, cepat, dan akurat. Pengembangan ini juga diarahkan untuk memberikan kemudahan akses informasi kepada wajib pajak dan mempercepat penanganan administratif.</li>
<li>Pengembangan Sumber Daya Manusia: DJP menunjukkan perhatian serius terhadap pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan terus meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pegawai pajak. Program pelatihan dan pengembangan dirancang untuk memastikan bahwa pegawai pajak memiliki pengetahuan yang terkini, keterampilan yang relevan, dan etos kerja yang tinggi. Dengan cara ini, DJP berupaya memastikan bahwa SDM-nya mampu menghadapi dinamika perpajakan yang terus berkembang dan memenuhi tuntutan kompleksitas tugas mereka.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Dampak Positif Pencapaian Target Penerimaan Pajak terhadap Ekonomi Nasional</h2>
Pencapaian target penerimaan pajak memiliki dampak positif terhadap ekonomi nasional, antara lain:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Meningkatkan daya beli masyarakat. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan belanja sosial lainnya. Hal ini akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.</li>
<li>Meningkatkan investasi. Penerimaan pajak yang cukup akan mendorong pemerintah untuk meningkatkan belanja infrastruktur dan belanja sosial. Hal ini akan menciptakan iklim investasi yang kondusif.</li>
<li>Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai program-program kesejahteraan masyarakat, seperti program kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Hal ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/01ea0982-4f1a-4dd7-8b6a-12d06c249b85/DJP-Ingatkan-Perusahaan-Segera-Berikan-Bukti-Potong-Pajak-ke-Karyawan" target="_blank" rel="noopener">DJP Ingatkan Perusahaan Segera Berikan Bukti Potong Pajak ke Karyawan</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Faktor Pendukung Pencapaian Target dan Peran Stakeholder</h2>
Ada beberapa faktor yang mendukung pencapaian target penerimaan pajak, antara lain:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pertumbuhan ekonomi yang positif. Pertumbuhan ekonomi yang positif mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan konsumsi, yang pada akhirnya meningkatkan basis pajak.</li>
<li>Peningkatan kesadaran pajak. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak juga semakin meningkat. Masyarakat semakin menyadari bahwa pajak merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama.</li>
</ul>
Peran stakeholder juga penting dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Stakeholder yang dimaksud antara lain:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib pajak. Wajib pajak memiliki peran penting dalam mencapai target penerimaan pajak dengan membayar pajak tepat waktu dan sesuai ketentuan.</li>
<li>Pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan kepada DJP dalam meningkatkan kepatuhan pajak.</li>
<li>Pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, seperti asosiasi pengusaha dan lembaga swadaya masyarakat, perlu memberikan dukungan kepada DJP dalam meningkatkan kesadaran pajak.</li>
</ul>
Pencapaian target penerimaan pajak 3 tahun terakhir merupakan kinerja yang positif dari DJP. Hal ini menunjukkan bahwa DJP telah berhasil meningkatkan kepatuhan pajak dari wajib pajak. Selain itu, pencapaian ini juga akan berdampak positif terhadap perekonomian nasional.
DJP akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dalam mengelola penerimaan pajak. Dengan demikian, target penerimaan pajak dapat terus tercapai dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan telah sukses mencatat pencapaian yang membanggakan, yakni tercapainya target penerimaan pajak selama tiga tahun terakhir, melibatkan periode 2022, 2023, dan 2024.

Target Penerimaan Pajak 3 Tahun Terakhir Tercapai, Ini Kata DJP

Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/82fbae27-3b00-4cf4-b7bc-dbc3d6e322f7/PER_MENKEU/129%20TAHUN%202023" target="_blank" rel="noopener">PMK No.129/2023</a> yang berkaitan dengan ketentuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kemenkeu menjelaskan, peraturan sebelumnya <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11426/PER_MENKEU/82/PMK.03/2017" target="_blank" rel="noopener">PMK 82/2017</a> perlu digantikan karena belum cukup menampung penyesuaian pengaturan yang dibutuhkan.
Pada bagian pertimbangan di PMK 129/2023 disebutkan penerbitan aturan ini untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan tata kelola administrasi, sehingga diperlukan penyempurnaan ketentuan mengenai objek pajak yang dapat diberikan pengurangan PBB, tata cara pengajuan dan penyelesaian permohonan pengurangan PBB serta pemberian pengurangan PBB secara jabatan.
Terdapat poin terbaru dalam PMK 129/2023 yaitu pemberian pengurangan PBB secara jabatan. Jika merujuk pada Pasal 16 ayat 1 PMK 129/2023 disebutkan pengurangan PBB secara jabatan diberikan kepada wajib pajak dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/441466b7-23bc-48d8-a60e-a01910d26650/Pemerintah-Tetapkan-Biaya-Operasional-Pemungutan-PBB-di-PMK-142-2023" target="_blank" rel="noopener">Pemerintah Tetapkan Biaya Operasional Pemungutan PBB di PMK 142/2023</a></h3>
Bencana alam yang disebutkan ialah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam sesuai pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bencana.
Adapun, pada pasal 16 ayat 2 PMK 129/2023 dijelaskan bencana alam sesuai pada ayat (1) harus mendapatkan penetapan status bencana alam oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pengurangan PBB ini diberikan pada wajib pajak atas PBB yang masih harus dibayar dalam SPPT tahun pajak terjadinya bencana alam, dalam STP PBB, atau dalam SKP PBB tahun pajak terjadinya bencana alam.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/20bc4cba-f70c-4483-bcb1-f0009a5a3173/Perusahaan-Korban-Bencana-atau-Rugi-Diberikan-Diskon-PBB-Hingga-100-Persen" target="_blank" rel="noopener">Perusahaan Korban Bencana atau Rugi Diberikan Diskon PBB Hingga 100%</a></h3>
Pengurangan PBB dabat diberikan maksimal sebesar 100% dari jumlah PBB yang belum dilunasi wajib pajak. Kemudian, kewenangan memberikan pengurangan PBB ini dilimpahkan oleh Dirjen Pajak kepada kepala Kanwil DJP.
Lalu, kanwil DJP akan melakukan penelitian dan berwenang menerbitkan keputusan pengurangan PBB secara jabatan dalam bentuk surat keputusan. Jika surat keputusan pemberian pengurangan PBB secara jabatan diterbitkan, maka wajib pajak tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atas SKP PBB, SPPT PBB, ataupun STP PBB yang diberikan keputusan pengurangan PBB.
PMK 129/2023 ini diundangkan pada 30 November 2023 dan berlaku setelah 30 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Pada saat PMK 129/2023 berlaku, maka PMK 82/2017 pun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan PMK No.129/2023 yang berkaitan dengan ketentuan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PMK 82/2017 ini perlu digantikan, karena belum cukup menampung penyesuaian pengaturan yang dibutuhkan.

Kanwil DJP Infokan Syarat Mendapatkan Pengurangan PBB

Menjelang batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau para pemberi kerja untuk segara menyerahkan bukti potong pajak kepada karyawannya. Dirjen Pajak Suryo Utomo menyatakan pihaknya akan mengirimkan pengingat kepada pemberi kerja untuk segera menyerahkan bukti potong kepada karyawan melalui email blast.
Suryo mengatakan pihaknya telah mewajibkan pemberi kerja untuk memberikan bukti potong pajak kepada karyawannya. Hal ini sesuai dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11235/PER_DIRJEN_PJK/PER-16/PJ/2016" target="_blank" rel="noopener">PER-16/PJ/2016</a> yang menyebutkan pemberi kerja sebagai pemotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima pekerja paling lama 1 bulan setelah tahun kalender berakhir.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/637c9f91b577d80e80f6ab15/Apa-Itu-Bukti-Potong-Prepopulated" target="_blank" rel="noopener">Apa Itu Bukti Potong Prepopulated?</a></h3>
Dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pepajakan (KUP), diatur batas akhir penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret 2024. Sementara itu, untuk SPT Tahunan wajib pajak badan paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 30 April 2024.
Jika wajb pajak orang pribadi sudah menerima bukti potong pajak dari pemberi kerja, wajib pajak orang pribadi tersebut dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan baik secara manual maupun online yaitu melalui e-filing atau e-form. Untuk wajib pajak orang pribadi yang baru terdaftar dan ingin melaporkan SPT Tahunan secara online, wajib memliki electronic filing identification number (EFIN) terlebih dahulu.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/6380490cb577d80e8009dcde/Apakah-Faktur-Pajak-dan-Bukti-Potong-Butuh-Tanda-Tangan" target="_blank" rel="noopener">Apakah Faktur Pajak dan Bukti Potong Butuh Tanda Tangan?</a></h3>
EFIN sendiri merupakan nomor identitas elektronik yang terdiri dari 10 digit angka yag diterbitkan oleh DJP dengan tujuan agar wajib pajak dapat melakukan transaksi elektronik perpajakan. Untuk mendapatkan nomor EFIN, wajib pajak dapat mengajukan pembuatan EFIN ke alamat email kantor pajak terdekat dengan tempat tinggal.
Jika penyampaian SPT Tahunan telambat, maka akan dikenai sanksi administrasi berupa denda. Untuk wajib pajak orang pribadi, jika terlambat menyampaikan SPT Tahunan akan dikenakan denda senilai Rp100.000, sementara untuk wajib pajak badan dikenakan denda senilai Rp1 juta.

Menjelang batas akhir pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau para pemberi kerja untuk segara menyerahkan bukti potong pajak kepada karyawannya. 

DJP Ingatkan Perusahaan Segera Berikan Bukti Potong Pajak ke Karyawan

<h2>Cara Menyimpan NPWP Perekam</h2>
<ul>
<li>Klik sub menu Daftar SPT pada menu e-Bupot 21/26</li>
<li>Klik tombol NPWP Perekam</li>
<li>Masukan NPWP pengguna sebagai nama perekam bukti potong</li>
<li>Jika menggunakan NPWP organisasi, klik Switch Button</li>
<li>Klik Ok</li>
<li>NPWP Perekam telah berhasil disimpan</li>
</ul>
&nbsp;
Notes: User perekam wajib didaftarkan terlebih dahulu pada laman DJP Online sebelum disimpan pada e-PPT

e-Bupot 21/26: NPWP Perekam

<h2 style="text-align: left;">Cara Membuat SPT PPh Pasal 21/26</h2>
<ul>
<li>Klik sub menu Daftar SPT pada menu Ebupot 21/26</li>
<li>Klik tombol Buat&nbsp;</li>
<li>Pilih Organization yang sudah didaftarkan</li>
<li>Masukan Masa Bulan dan Tahun, lalu klik tombol Buat</li>
<li>SPT PPh 21/26 telah berhasil dibuat</li>
</ul>
<h2> Cara Posting SPT PPh Pasal 21/26</h2>
<ul>
<li>Klik sub menu Daftar SPT pada menu Ebupot 21/26</li>
<li>Pilih SPT PPh 21/26 masa pajak yang akan diposting</li>
<li>Klik tombol Posting, lalu pilih YA</li>
<li>Klik tombol Refresh untuk update data SPT</li>
<li>Status SPT akan berubah menjadi Posting jika berhasil</li>
</ul>
<h2> Cara Melengkapi, Submit SPT PPh Pasal 21/26, dan Cetak BPE</h2>
<ul>
<li>Klik sub menu Daftar SPT pada menu Ebupot 21/26</li>
<li>Klik tombol Aksi pilih Buka SPT pada SPT PPh 21/26 yang akan dilengkapi</li>
<li>Masukan kolom yang belum dilengkapi pada Objek Pajak PPh 21 Tidak Final dan PPh 26</li>
<li>Centang kotak jenis formulir dan berapa lembar yang terlampir pada Lampiran</li>
<li>Pilih Peran Penandatangan</li>
<li>Pilih Identitas Penandatangan yang sudah didaftarkan sebelumnya</li>
<li>Klik tombol Save</li>
<li>SPT Induk PPh 21/26 telah berhasil dilengkapi</li>
<li>Klik tombol Silang untuk menuju ke dashboard Daftar SPT</li>
<li>Pilih SPT PPh 21/26 yang akan disubmit</li>
<li>Klik Submit dan klik Ya jika SPT dan lampiran yang akan submit telah benar, lengkap, dan jelas</li>
<li>Klik tombol Refresh untuk update data SPT</li>
<li>Status SPT akan berubah menjadi Submit jika telah dilaporkan&nbsp;</li>
<li>Jika dinyatakan berhasil oleh DJP, maka status akan berubah menjadi Finish</li>
<li>Klik sub menu Daftar BPE pada menu Ebupot 21/26</li>
<li>Pilih BPE yang akan dicetak</li>
<li>Klik Cetak</li>
<li>BPE telah berhasil dicetak</li>
</ul>
 
<h2>Cara Pembetulan SPT PPh 21/26</h2>
<ul>
<li>Klik sub menu Daftar SPT pada menu Ebupot 21/26</li>
<li>Pilih data SPT PPh 21/26 yang akan dibetulkan</li>
<li>Klik tombol Pembetulan</li>
<li>Klik tombol Aksi pada data SPT Pembetulan</li>
<li>Klik tombol Buka SPT</li>
<li>Perbaiki SPT PPh 21/26 yang akan dibetulkan</li>
<li>Klik Save</li>
<li>SPT pembetulan telah berhasil dibuat&nbsp;</li>
</ul>
 
<h2>Cara Mencetak SPT PPh 21/26 Yang Berhasil Dilaporkan</h2>
<ul>
<li>Buka sub menu Daftar SPT pada menu Ebupot 21/26</li>
<li>Klik tombol Aksi pada SPT yang dipilih</li>
<li>Klik tombol Buka SPT</li>
<li>Klik tombol Cetak</li>
<li>Klik tombol Ya pada konfirmasi</li>
<li>SPT Berhasil Dicetak</li>
</ul>

e-Bupot 21/26: Surat Pemberitahuan (SPT)

<h2>Cara Menambahkan Organisasi</h2>
<ul>
<li>Masuk sebagai Admin Company dan klik tombol Import</li>
<li>Klik tombol Choose File, pilih dokumen template yang sudah terisi data yang dibutuhkan dan klik Import</li>
<li>Jika status file telah muncul menjadi Success, klik Close</li>
<li>File yang berhasil diimpor akan muncul dan berstatus Finish</li>
<li>Organisasi yang telah ditambahkan dapat dilihat pada sub menu Organisasi di menu e-Bupot 21/26</li>
</ul>

e-Bupot 21/26: Impor Organisasi

Bagaimana Ketentuan Perpajakan Penghasilan yang Diterima Dari Luar Negeri
Pada dasarnya, seluruh penghasilan yang diterima oleh wajib pajak akan terutang pajak. Namun, untuk menghindari pajak yang berganda pemerintah mengatur masalah perpajakan penghasilan yang diterima dari luar negeri. Peraturan tersebut adalah <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7654/UU/36%20TAHUN%202008" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008</a> Pasal 24 atau yang biasa disebut PPh pasal 24.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 24 ayat 1, penghasilan yang diterima dari luar negeri dan sudah dibayarkan atau sudah dipotong pajak dapat menjadi kredit pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama. Pengkreditan ini dilakukan per jenis penghasilan dan per jenis negara.
Kemudian pada ayat 3, dalam melakukan penghitungan batas jumlah pajak yang boleh dikreditkan, sumber penghasilan ditentukan dengan berikut ini:
<ol>
<li>Penghasilan yang didapat dari saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya adalah negara tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan.</li>
<li>Penghasilan yang didapat dari bunga, royalti, dan sewa sehubungan dengan penggunaan harta gerak adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada.</li>
<li>Penghasilan yang didapat dari penyewaan harta tak gerak adalah negara tempat harta tersebut terletak.</li>
<li>Penghasilan berbentuk imbalan yang didapat sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan adalah negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada.</li>
<li>Penghasilan dari bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan.</li>
<li>Penghasilan yang didapat dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan adalah negara tempat lokasi penambangan berada.</li>
<li>Keuntungan yang didapat karena pengalihan harta tetap adalah negara tempat harta tetap berada.</li>
<li>Keuntungan yang didapat karena pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha tetap adalah negara tempat bentuk usaha tetap berada.</li>
</ol>
Sedangkan berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11881/PER_MENKEU/192/PMK.03/2018" target="_blank" rel="noopener">PMK Nomor 192 Tahun 2008</a>, penghasilan berupa dividen tidak dapat dikreditkan.
<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63e5b97db577d80e801ce8e1/Subjek-dan-Objek-Pajak:-Apakah-Warisan-Kena-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Subjek dan Objek Pajak: Apakah Warisan Kena Pajak?</a></h3>
Berapa besar Penghasilan yang Diterima Dari Luar Negeri yang Dapat Dikreditkan
Besaran penghasilan yang dapat menjadi kredit pajak adalah sebesar penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri namun tidak boleh melebihi besaran pajak yang terutang berdasarkan UU PPh pasal 24.
Penghitungan Penghasilan Kena Pajak di Dalam Negeri 
Dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak, Wajib Pajak harus menggabungkan penghasilan yang diterima di luar negeri dengan penghasilan yang diterima di Indonesia. Berdasarkan PMK 192 tahun 2018 untuk menentukan besarnya PPh Luar Negeri yang dapat dikreditkan, dapat melihat jumlah yang paling sedikit di antara penghitungan:
<ol>
<li>PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan</li>
<li>jumlah PPh yang dibayar atau terutang di luar negeri</li>
<li>Hasil dari pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dipotong, atau dibayar di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan yang ada di dalam P3B, dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku secara efektif</li>
</ol>
Untuk menghitung PPh maksimum yang boleh dikreditkan dapat dilakukan dengan cara:
(Penghasilan yang diterima diluar negeri : Total Penghasilan) X PPh Terutang
<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6406c0c3b577d80e801b826f/Glosarium-Pajak:-Non-Deductible-Expenses" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Non-Deductible Expenses</a></h3>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 24 ayat 1, penghasilan yang diterima dari luar negeri dan sudah dibayarkan atau sudah dipotong pajak dapat menjadi kredit pajak yang terutang dalam tahun pajak yang sama.

Apakah Penghasilan yang Diterima Dari Luar Negeri Dikenakan Pajak?

<h2 style="text-align: justify;">Apakah Wajib Pajak Non Pekerja Perlu Bayar Pajak?&nbsp;</h2>
Kegiatan membayar dan melapor pajak merupakan hal yang menjadi perhatian utama Wajib Pajak. Namun, apabila sumber penghasilan atau kegiatan usaha yang menjadi sumber penghasilan yang menjadikan seseorang menjadi Wajib Pajak sudah tidak ada lagi, maka Wajib Pajak tidak perlu membayar pajak jika memang tidak memiliki penghasilan pada tahun pajak bersangkutan. Begitu pula bagi Wajib Pajak non pekerja yang tidak berpenghasilan.<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Apa yang Harus Wajib Pajak Lakukan Saat Tidak Berpenghasilan?<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</h2>
Wajib Pajak dalam kondisi dapat merubah status pajaknya menjadi Wajib Pajak Non Efektif (NE). Pengajuan perubahan status ini menjadikan Wajib Pajak tidak perlu menyetor dan melapor pajak untuk sementara waktu sampai Wajib Pajak tersebut kembali memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
Wajib Pajak Non Efektif adalah status ketika Wajib Pajak dikecualikan dari pengawasan administrasi rutin dan kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Jika sudah berstatus NE, Wajib Pajak yang biasanya dikenakan pajak penghasilan tidak lagi diwajibkan untuk melapor SPT tahunan karena kewajiban melapor pajaknya telah gugur. <span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
Akan tetapi, pengajuan status NE tidak semudah itu, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebagai bahan pertimbangan apakah Wajib Pajak tersebut memang pantas untuk menjadi Wajib Pajak NE atau tidak. Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif dapat dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dengan mengajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Beberapa kondisi yang bisa membuat Wajib Pajak berstatus NE telah diatur dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/10117/PER_DIRJEN_PJK/PER-20/PJ/2013" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013.</a><a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/10117/PER_DIRJEN_PJK/PER-20/PJ/2013" target="_blank" rel="noopener"><span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</a>
<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Bagaimana Jika Wajib Pajak Berstatus NE Mempunyai Penghasilan Lagi?<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;</h2>
Jika sewaktu-waktu Wajib Pajak Non Efektif tersebut telah menjadi pekerja kembali maupun usahanya telah berjalan kembali atau sudah berpengahasilan, maka status NE (Non Efektif) ini harus dikembalikan agar NPWP berstatus aktif, sehingga Wajib Pajak tersebut harus melapor pajak dan penghasilan serta harus membayar pajak jika penghasilannya telah melebih batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi. <span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
Pengajuan untuk mengaktifkan kembali status NE dilakukan dengan cara Wajib Pajak langsung mengajukan permohonan. Pihak yang menetapkan status aktif ini pun juga KPP. Status Wajib Pajak dapat diaktifkan kembali apabila terdapat data yang menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak non efektif. Maka hal ini akan dibuktikan kembali oleh KPP dengan melakukan penelitian administrasi perpajakan.<span data-ccp-props="{&quot;201341983&quot;:0,&quot;335551550&quot;:6,&quot;335551620&quot;:6,&quot;335559739&quot;:0,&quot;335559740&quot;:360,&quot;469777462&quot;:[3901],&quot;469777927&quot;:[0],&quot;469777928&quot;:[1]}">&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/61b18c9c1c72eb1eee0cb45b/Bagaimana-Cara-Registrasi-Akun-OSS-Pajakku" target="_blank" rel="noopener">Registrasi Aplikasi Pajakku</a></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/633fd860b577d80e80c198ec/Apa-Itu-NPWP-Non-Efektif-dan-NPWP-Kepala-Keluarga" target="_blank" rel="noopener">NPWP: Apa Itu NPWP Non-Efektif dan NPWP Kepala Keluarga?</a></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/633fe283b577d80e80c1df38/Apa-Itu-NPWP-bagi-Pasangan-Suami-Istri-dan-Bagaimana-Ketentuannya" target="_blank" rel="noopener">NPWP: NPWP Bagi Pasangan Suami Istri</a></h3>
</div>

Apakah Wajib Pajak Non Pekerja perlu bayar pajak? 

Subjek dan Objek Pajak: Apakah Wajib Pajak Non Pekerja Perlu Bayar Pajak? 

<h2 style="text-align: justify;">Apa Itu Freelancer?</h2>
Freelancer merupakan pekerja bebas. Artinya, pekerja ini tidak memiliki perjanjian atau tidak terikat dengan pemberi kerja dalam hal ini termasuk perusahaan. Bahkan seorang freelancer dapat mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dari sejumlah perusahaan dalam satu waktu.
Dalam dunia perpajakan, freelancer tetap dianggap memiliki pekerjaan meskipun tidak terikat pada suatu perusahaan tertentu, sebab pada dasarnya freelancer tetap menghasilkan uang dari pekerjaan yang dilakukannya.
Dengan alasan tersebut, pemerintah tetap mengenakan pajak penghasilan (PPh) kepada freelancer dan wajib melaporkan penghasilannya setiap tahun. Di samping itu, gaji pekerjaan freelancer tidak sebesar pekerja penuh waktu dan penghasilan freelancer terbilang tidak menentu. Oleh sebab itu, cara menghitung PPh freelancer pun berbeda.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Apa Saja Jenis Freelancer?</h2>
Terdapat beberapa jenis freelancer yang dikenakan PPh, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Peniliti, pengarang, dan penerjemah</li>
<li>Pengawas</li>
<li>Agen asuransi</li>
<li>Olahragawan</li>
<li>Agen iklan</li>
<li>Perantara</li>
<li>Tenaga ahli, seperti notaris, aktuaris, pengacara, konsultan, dokter, akuntan, dan penilai</li>
<li>Pengajar, penuluh, penceramah, dan penasihat</li>
<li>Penari, pemain drama, bintang iklan/film, musisi, komedian, bintang sinetron, sutradara, kru film, penyanyi, peragwan/peragawati, dan pembawa acara</li>
<li>Multilevel marketing, direct selling, dan sejenisnya</li>
<li>Petugas penjaga barang dagangan.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Bagaimana Ketentuan Pajak Bagi Freelancer? </h2>
Dalam proses pengenaan pajaknya, freelancer dapat menghitung pajaknya dengan menggunakan norma perhitungan yang besarannya ditentukan pemerintah. Norma perhitungan pajak penghasilan ini ditentukan sesuai dengan jenis pekerjaan atau usahanya. Persentase norma perhitungan pajak penghasilan tersebut dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>10 Ibu Kota Provinsi (Jakarta, Bandung, Medan, Palembang, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak)</li>
<li>Ibu Kota Provinsi Lainnya</li>
<li>Daerah Lainnya.</li>
</ul>
Rumus cara menghitung pajak penghasilan bagi freelancer, yaitu tarif progresif PPh orang pribadi dikali penghasilan kenap pajak. Untuk besaran tarif progresif PPh orang pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (telah diubah dalam UU HPP), yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>5% untuk PKP hingga Rp 60 juta per tahun</li>
<li>15% untuk PKP Rp 60 juta hingga Rp 250 juta per tahun</li>
<li>25% untuk PKP Rp 250 juta hingga Rp 500 juta per tahun</li>
<li>30% untuk PKP Rp 500 juta hingga Rp 5 miliar per tahun</li>
<li>35% untuk PKP Rp 5 miliar ke atas per tahun.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Bagaimana Contoh Menghitung Pajak Freelancer?</h2>
Andi seorang freelancer yang belum menikah bekerja sebagai pengacara di Jakarta. Penghasilan pekerjaan freelancernnya tersebut sebesar Rp 10.000.000 dalam sebulan. Untuk menghitung pajak freelancer, Andi bisa menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Neto (NPPN) dengan rumus sebagai berikut:
Penghasilan Neto = Penghasilan Bruto setahun &times; 50% (DKI Jakarta)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = Rp 120.000.000 &times; 50%
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; = Rp 60.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Penghasilan Neto &ndash; PTKP
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; = Rp 60.000.000 &ndash; Rp 54.000.000 (TK/0)
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; = Rp 6.000.000
PPh 21 yang harus dibayar dalam setahun: 5% &times; Rp 6.000.000 = Rp 300.000
&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">&nbsp;</h3>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/633ba7a4b577d80e80abf20f/Bagaimana-Cara-Bayar-Pajak-Secara-Online" target="_blank" rel="noopener">Cara Bayar Pajak Secara Online</a></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">
<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/634d28abb577d80e80f95535/Berapa-Tarif-Pajak-yang-Berlaku-di-Indonesia" target="_blank" rel="noopener">Pembayaran dan Pelaporan Pajak: Mengenal Tarif Pajak di Indonesia</a></h3>
<h3 class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63eeec9eb577d80e805f377a/Apakah-ASN-PNS-Bayar-Pajak-?category=Subjek%20dan%20Objek%20Pajak" target="_blank" rel="noopener">Subjek dan Objek Pajak: Apakah ASN/PNS Bayar Pajak?</a></h3>
</div>

Bagaimana Ketentuan Pajak Bagi Freelancer?

Subjek dan Objek Pajak: Bagaimana Ketentuan Pajak Bagi Freelancer?

Bank Indonesia (BI) resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin ke ke level 6,25%. Keputusan ini merupakan hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang berlangsung pada 23 hingga 24 April 2024 silam. Selain suku bunga acuan, BI juga menaikkan suku bunga deposit facility sebesar 25 basis poin ke level 5,50% dan lending facility sebesar 25 basis poin ke level 7%.
Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo pascarapat menyatakan, kenaikan suku bung aini bertujuan untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dari kemungkinan memburuknya risiko global serta langkah pre-emptive dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap dalam sasaran. Sebagai informasi, sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah adalah 2,5 plus minus 1% pada tahun 2024 dan 2025 sejalan dengan stance kebijakan moneter yang pro-stability.
Di sisi lain, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran akan tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara menurut Perry, kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh dengan harapan mendorong kredit atau pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga.
Kebijakan sistem pembayaran diarahkan Bank Indonesia untuk memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran serta memperluas penerimaan digitalisasi sistem pembayaran.
Bank Indonesia terus memperkuat semua kebijakan baik kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk tetap menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, Bank Indonesia juga menjaga stabilisasi nilai tukar Rupiah lewat intervensi di pasar valas pada transaksi spot, Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), dan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/0e1ddbfb-b966-4277-b134-447020b317ce/Pemerintah-Targetkan-Investasi-Capai-Rp1900-Triliun-di-Tahun-2025" target="_blank" rel="noopener">Pemerintah Targetkan Investasi Capai Rp1.900 Triliun di Tahun 2025</a></h3>
Untuk strategi operasi moneter yang pro-market, Bank Indonesia juga memperkuat berbagai strategi seperti optimalisasi Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI), dan Sukuk Valas Bank Indonesia (SUVBI).
Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia ini merupakan Keputusan yang tepat untuk menyelamatkan nilai tukar rupiah yang saat ini masih tertekan oleh dolar Amerika Serikat.
Menurut Airlangga, kenaikkan suku bunga akan mempertebal pasokan dolar di Indonesia setelah neraca perdagangan Indonesia pada Maret 2024 surplus cukup tinggi. Adapun neraca perdagangan Indonesia per Maret 2024 menunjukkan peningkatan sebesar US$4,47 miliar dari bulan Februari 2024 yang hanya US$830 juta.
Airlangga menambahkan, mekanisme pertahanan yang dilakukan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui kebijakan moneter hawkish merupakan langkah yang tepat untuk saat ini. Terlebih, bank sentral Amerika Serikat (The Fed) juga masih berupaya mengendalikan tekanan inflasi di negaranya dengan penerapan kebijakan suku bunga yang cukup tinggi.
Dari sisi perbankan juga menyatakan hal yang sama. Presiden Direktur Bank BCA Jahja Setiaadmadja menyatakan kebijakan untuk menaikkan suku bunga merupakan kebijakan yang tepat karena dapat meniingkatkan kepercayaan investor. Meskipun demikian, Jahja mengaku belum akan langsung menaikkan bunga di internal BCA dan akan memantau kebutuhan internal perusahaan terlebih dahulu.
Senada dengan Jahja, Direktur Bank Oke Indonesia Efdinal Alamsyah menyebutkan kenaikan suku bunga acuan BI ini cukup efektif untuk meredam pergolakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Meskipun kenaikan suku bung aini biasanya akan diikuti oleh kenaikan bunga deposito, suku bunga kredit tidak serta merta mengalami kenaikan. Hal ini karena penyesuaian suku bunga kredit juga bergantung dari banyak faktor lain.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/c1c76fec-aef0-477b-b6e9-a3759e294341/BI-dan-The-Fed-Kompak-Pertahankan-Suku-Bunga-Acuan-" target="_blank" rel="noopener">BI dan The Fed Kompak Pertahankan Suku Bunga Acuan</a></h3>
Sebagai informasi, pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia sebelumnya pada Maret 2024, BI menahan suku bunga acuan di level 6%, suku bunga deposit facility juga ditahan di level 5,25% dan suku bunga lending facility tetap di 6,75%.
&nbsp;

Bank Indonesia (BI) resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin ke ke level 6,25%

Bank Indonesia Naikkan Suku Bunga Acuan ke Level 6,25%

Pemerintah secara resmi terlah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai (BKC) dan Barang Lain yag Dirampas Untuk Negara, yang Dikuasai Negara, dan yang Menjadi Milik Negara. PMK baru ini diterbitkan untuk menggantikan aturan sebelumnya yaitu PMK Nomor 39 Tahun 2014.
PMK baru ini akan berlaku pada 30 April 2024 mendatang. Tujuan diterbitkannya aturan baru ini adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan untuk memberikan kepastian hukum.
Dalam pasal 2 PMK 17/2024 menyatakan barang kena cukai yang tersangkut tindak pidana cukai akan dirampas untuk negara. Lalu untuk barang lain yang tersangkut tindak pidana di bidang cukai juga dapat dirampas oleh negara. Untuk pelaksanaan perampasan barang kena cukai dan barang lain akan dilakukan setelah mendapat putusan pengadilan yang memiliki keuatan hukum tetap dan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang pengelolaan barang rampasan negara.
Adapun barang yang dikuasai negara terdiri atas:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Barang kena cukai (BKC) dan barang lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal</li>
<li>Barang kena cukai (BKC) yang belum diselesaikan kewajiban cukainya, atau yang pemiliknya tidak diketahui</li>
</ol>
<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/ec2cfc1b-4196-46fc-9dd5-373c893c9fae/Aturan-Barang-Bawaan-Luar-Negeri-Resmi-Dicabut-Pemerintah" target="_blank" rel="noopener">Aturan Barang Bawaan Luar Negeri Resmi Dicabut Pemerintah</a></h3>
Nantinya barang yang dikasai oleh negara ini akan disimpan di tempat penimbunan pabean atau tempat penimbunan lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Direktur atau kepala kantor bea cukai akan menetapkan barang yang dikuasai negara dengan cara menerbitkan keputusan penetapan sebagai barang yang dikuasai negara setelah sebelumnya didahului dengan kegiatan penelitian.
Direktur atau kepala kantor bea cukai juga akan mengumumkan keputusan atas barang yang dikuasai negara dan memberi kesempatan bagi pemilik barang kena cukai menyelesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 30 hari sejak dtetapkan sebagai barang yang dikuasai negara.
Barang yang menjadi milik negara terdiri dari:
<ol style="text-align: justify;">
<li>BKC dan barang lain yang berasal dari pelanggar tidak dikenal dan pelanggarnya tetap tidak diketahui dalam jangka waktu 14 hari sejak ditetapkan sebagai barang yang dikuasia negara</li>
<li>BKC yang berasal dari pemilik tidak diketahui yang tidak diselesaikan kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan sebagai barang yang dikuasai negara</li>
<li>BKC yang terkait dengan Keputusan penyelesaian tindak pidana cukai yang tidak dilakukan penyidikan</li>
<li>Barang lain yang terkait dengan Keputusan penyelesaian tindak pidana cukai yang tidak dilakukan penyidikan dengan ketentuan dapat dibuktikan bahwa barang lain tersebut milik pelanggar, serta telah dilakukan penegahan oleh pejabat bea dan cukai</li>
<li>BKC yang terkait dengan tindak pidana cukai yang telah dilakukan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara</li>
<li>Barang lain yang terkait dengan tindak pidana cukai yang telah dilakukan penghentian penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara dengan ketentuan dapat dibuktikan bahwa barang lain tersebut merupakan milik tersangka, serta telah dilakukan penyitaan oleh penyidik</li>
</ol>
Direktur atau kepala kantor bea cukai akan menyampaikan keputusan mengenai penetapan barang yang menjadi milik negara kepada pemilik barang atau pihak barang yang ditegah berdasarkan perkiraan nilai barang yang menjadi milik negara berdasarkan dokumen cukai, harga pasar, atau sumber informasi harga lainnya.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/924133ef-7b5c-4d70-a965-d6b19dbcea60/Berefek-Positif-Pengusaha-Tekstil-Minta-Pemerintah-Tak-Revisi-Aturan-Lartas-Impor" target="_blank" rel="noopener">Berefek Positif, Pengusaha Tekstil Minta Pemerintah Tak Revisi Aturan Lartas Impor</a></h3>
Pembuatan perkiraan nilai barang tersebut dapat melibatkan penilai dari pemerintah atau penilai publik berdasarkan permohonan atau penunjukkan oleh direktur atau kepala kantor bea cukai.
Direktur atau kepala kantor bea cukai akan mengajukan usulan peruntukan atas barang yang menjadi milik negara kepada dirjen kekayaan negara atau pejabar terkait yang ditunjuk. Pengajuan usulan ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan barang milik negara yang berasal dari aset eks kepabeanan dan cukai. Peruntukan barang yang menjadi miliki negara akan ditetapkan oleh dirjen kekayaan negara atau pejabat yang ditunjuk.
Direktur atau kepala kantor bea cukai akan menyelesaikan barang milik negara sesuai surat persetujuan peruntukan barang yang menjadi miliki negara yang diterbitkan oleh dirjen kekayaan negara atau pejabat yang ditunjuk.
&nbsp;

Pemerintah secara resmi terlah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17 Tahun 2024

Pemerintah Revisi Aturan Penyelesaian Barang Cukai yang Dirampas Negara

Investasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau entitas untuk meningkatkan nilai kekayaan atau memperoleh income di masa depan. Salah satu bentuk investasi yang populer dengan instrumen high risk high return di kalangan masyarakat adalah investasi saham.
Individu atau entitas membeli saham suatu perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan nilai saham, selisih harga jual dan harga beli (capital gain), maupun passive income dari pembagian dividen.
Pembagian dividen ini menjadi salah satu aspek penting dalam investasi saham, khususnya bagi para investor dan dividend hunter karena memberikan penghasilan tambahan bagi pemegang saham sebagai imbal hasil atas kepemilikan saham yang dimiliki.
Dividen adalah salah satu bentuk pembagian keuntungan yang diberikan oleh suatu emiten atau perusahaan terbuka (Tbk) kepada pemegang saham. Biasanya, dividen dibagikan secara berkala kepada para pemegang saham sebagai bagian dari laba yang dihasilkan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Syarat Dividen Saham Tidak Dikenakan Pajak</h2>
Melalui <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12203/PER_MENKEU/18/PMK.03/2021" target="_blank" rel="noopener">PMK No. 18/PMK.03/2021</a>, dividen saham dapat dikecualikan dari objek PPh sehingga dividen yang diterima tidak terkena pajak. Ada beberapa syarat agar dividen saham bebas pajak untuk orang pribadi, yakni:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Dividen dibagikan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau dividen interim sesuai dengan peraturan yang berlaku</li>
<li>Dividen harus diinvestasikan kembali (reinvestasi) di wilayah Indonesia paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun pajak berikutnya dengan jangka waktu investasi minimal 3 tahun sejak dividen diterima</li>
<li>Laporan realisasi investasi harus dilaporkan di e-Reporting Investasi maksimal tanggal 31 Maret pada tahun pajak berikutnya atau bersamaan dengan pelaporan SPT Tahunan orang pribadi</li>
<li>Pelaporan realisasi investasi harus terus dilakukan selama 3 tahun sejak tahun pajak diterimanya dividen</li>
<li>Dalam SPT Tahunan, dividen dilaporkan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.</li>
</ul>
Bagi Wajib Pajak yang memang ingin menggunakan dividen saham dan tidak menginvestasikan kembali dividen yang diterimanya, maka atas dividen tersebut akan dikenakan tarif PPh Final sebesar 10% sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
Tarif PPh Final 10% juga berlaku bagi Wajib Pajak yang tidak melaporkan dividen saham tersebut dalam laporan realisasi investasi sesuai dengan ketentuan pada syarat di atas. PPh terutang atas dividen tersebut harus disetor sendiri oleh Wajib Pajak maksimal pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah dividen saham diterima.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/640ea7e0b577d80e805f5667/Mengenal-Pajak-atas-Transaksi-Saham-" target="_blank" rel="noopener">Mengenal Pajak atas Transaksi Saham</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Cara Aktivasi Fitur e-Reporting Investasi</h2>
Wajib Pajak harus menyampaikan laporan realisasi investasi dividen saham ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui aplikasi e-Reporting Investasi yang tersedia di DJP Online. Wajib Pajak harus mengaktifkan fitur ini terlebih dahulu sebelum dapat mengaksesnya. Berikut ini adalah cara untuk mengaktivasi fitur e-Reporting Investasi pada DJP Online:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Buka laman DJP Online di&nbsp;<a href="https://djponline.pajak.go.id/account/login">djponline.pajak.go.id</a></li>
<li>Input&nbsp;NPWP/NIK,&nbsp;Kata Sandi (password), dan&nbsp;Kode Keamanan, lalu klik&nbsp;Login</li>
<li>Pilih menu&nbsp;Profil</li>
<li>Klik&nbsp;Aktivasi Fitur</li>
<li>Centang akses&nbsp;eReporting Investasi</li>
<li>Klik&nbsp;Ubah Fitur Layanan&nbsp;dan klik&nbsp;Ya</li>
<li>Lakukan&nbsp;Login&nbsp;kembali seperti pada poin 2</li>
<li>Pilih menu&nbsp;Layanan&nbsp;dan klik&nbsp;eReporting Investasi</li>
<li>Fitur e-Reporting Investasi sudah dapat diakses di laman DJP Online</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Cara Lapor Dividen Saham Bebas Pajak di e-Reporting Investasi</h2>
Setelah aktivasi fitur, Wajib Pajak sudah dapat mengakses e-Reporting Investasi untuk melaporkan realisasi investasinya. Berikut adalah cara lapor realisasi investasi dari dividen saham agar bebas pajak di e-Reporting Investasi DJP Online:&nbsp;
<ol style="text-align: justify;">
<li>Buka laman DJP Online di&nbsp;<a href="https://djponline.pajak.go.id/account/login" target="_blank" rel="noopener">djponline.pajak.go.id</a></li>
<li>Input&nbsp;NPWP/NIK,&nbsp;Kata Sandi (password), dan&nbsp;Kode Keamanan, lalu klik&nbsp;Login</li>
<li>Pilih menu&nbsp;Layanan&nbsp;dan klik&nbsp;eReporting Investasi</li>
<li>Pada menu Dashboard, klik tombol + Lapor</li>
<li>Untuk mengisi Laporan Dividen atau Penghasilan Lain, klik + Tambah</li>
<li>Pada Pelaporan Ke, tahun pelaporan disesuaikan dengan tahun saat dividen saham diterima</li>
<li>Pada Jenis Penghasilan, pilih Deviden Dari Dalam Negeri</li>
<li>Pada Pemberi Penghasilan, isikan keterangan yang memudahkan Wajib Pajak sebagai bukti pelaporan. Misalkan mengisi kode saham atau nama perusahaan pemberi dividen</li>
<li>Pada Tanggal Diterima, pilih tanggal sesuai dengan tanggal saat dividen saham diterima</li>
<li>Pada Jumlah Dividen Dibagikan, isikan jumlah dividen saham yang diterima</li>
<li>Pada Jumlah Dividen Diinvestasikan, isikan jumlah dividen saham yang diinvestasikan kembali. Pastikan jumlah dividen diinvestasikan sama dengan jumlah dividen dibagikan agar tidak terkena pajak</li>
<li>Setelah mengisi data tersebut, tekan tombol + Tambah</li>
<li>Ulang poin 5 hingga 12 untuk setiap dividen saham yang diterima</li>
<li>Setelah mengisi seluruh dividen saham yang diterima, klik + Tambah pada bagian Laporan Investasi</li>
<li>Isi data Pelaporan Ke yang disamakan dengan tahun saat dividen saham diterima</li>
<li>Masukkan Tanggal Investasi dengan tanggal dividen saham yang diinvestasikan kembali</li>
<li>Pada Bentuk Investasi, pilih instrumen tempat dividen saham diinvestasikan kembali. Jika memilih diinvestasikan kembali ke saham, maka pilih bentuk investasi lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan &ndash; saham</li>
<li>Pada Nilai Investasi, masukkan nilai investasi yang sudah diinvestasikan kembali</li>
<li>Setelah mengisi, klik tombol + Tambah untuk menyimpan data</li>
<li>Ulangi poin 14 hingga 19 untuk setiap dividen saham yang telah diinvestasikan kembali</li>
<li>Setelah selesai mengisi semua laporan, klik Submit dan klik Ya</li>
<li>Jika laporan realisasi sudah terekam, maka pada menu Dashboard akan muncul data pada daftar pelaporan</li>
<li>Klik Unduh BPS pada kolom aksi untuk menyimpan bukti penerimaan surat laporan realisasi investasi</li>
<li>Laporan realisasi investasi telah berhasil disampaikan.</li>
</ol>
<h3 class="decorative-text mpk-font-weight-B">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/61f0a4781c72eb1eee0cbf64/Begini-Pajak-Investasi-Deposito-Forex-Saham-dan-Obligasi" target="_blank" rel="noopener">Begini Pajak Investasi Deposito, Forex, Saham, dan Obligasi</a></h3>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Contoh Ilustrasi</h2>
Bapak Budi seorang investor saham memiliki 100 lot saham di PT Selalu Terdepan Tbk (Kode Saham: STPN). PT Selalu Terdepan Tbk mengumumkan akan membagikan dividen sebesar Rp50/lembar saham dengan Payment Date (Tanggal Pembayaran) pada 15 Juli 2024. Pada tanggal tersebut, Bapak Budi menerima dividen sebesar Rp500 ribu ke rekening dana nasabah (RDN). Bapak Budi menginvestasikan kembali (reinvestasi) dividen tersebut ke saham PT Mundur Maju Asik (MMAS) sebesar Rp500 ribu.
Atas pembagian dividen saham tersebut, yang harus dilakukan oleh Bapak Budi adalah sebagai berikut:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Bapak Budi harus melakukan investasi di wilayah Indonesia maksimal tanggal 31 Maret 2025 jika ingin menginvestasikan kembali dividen saham yang diterima</li>
<li style="text-align: justify;">Jangka waktu investasi Bapak Budi minimal selama 3 tahun pajak, dimulai sejak tanggal 15 Juli 2024 hingga 31 Agustus 2027</li>
<li style="text-align: justify;">Bapak Budi wajib menyampaikan laporan realisasi investasi di e-Reporting Investasi dengan memasukkan data dividen saham yang diterima, seperti:
<ol>
<li>Pelaporan dilakukan selama 3 tahun berturut-turut dengan pelaporan ke-1 maksimal 31 Maret 2025, pelaporan ke-2 maksimal 31 Maret 2026, dan pelaporan ke-3 maksimal 31 Maret 2027</li>
<li>Pada kolom jenis penghasilan, dipilih Deviden dari Dalam Negeri</li>
<li>Pada kolom pemberi penghasilan, dapat diisikan dengan PT Selalu Terdepan Tbk (STPN) atau hanya dengan kode saham STPN atau dengan keterangan lain yang memudahkan.</li>
<li>Pada kolom tanggal diterima, diisi dengan tanggal pembayaran (payment date) dari dividen saham, yakni tanggal 15 Juli 2024</li>
<li>Pada kolom jumlah dividen dibagikan, diisi jumlah dividen saham yang diterima, yakni sebesar Rp500.000</li>
<li>Pada kolom jumlah dividen diinvestasikan, diisi jumlah dividen saham yang diinvestasikan kembali, yakni sebesar Rp500.000</li>
<li>Setelah mengisi data tersebut, Bapak Budi harus mengisi data laporan realisasi dengan memilih bentuk investasi lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan &ndash; saham karena Bapak Budi menginvestasikan kembali di saham berupa saham MMAS.</li>
</ol>
</li>
<li style="text-align: justify;">Setelah mengisi laporan realisasi investasi, Bapak Budi juga harus memasukkan data dividen saham yang diterima dari saham STPN sebesar Rp500 ribu pada kolom penghasilan yang tidak termasuk objek pajak di SPT Tahunan.</li>
</ul>

Bagaimana Cara Agar Dividen Saham Bebas Pajak?

Pemerintah menyatakan akan memberikan satu unit apartemen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas.
Akan tetapi, syarat untuk mendapatkan unit apartemen di IKN yakni hanya untuk mereka yang sudah berkeluarga. Di tahap awal, ASN yang dipindahkan ke IKN adalah ASN dengan usia muda dan belum berkeluarga, sehingga untuk ASN golongan ini akan menggunakan sistem sharing. Namun, jika nantinya ASN muda ini menikah, pemerintah akan menyiapkan skenario kepemilikan hunian baru yang belum dijelaskan secara detail.
Hingga saat ini, sudah ada 9 tower rumah susun untuk ASN dan TNI/Polri di IKN sudah rampung dikerjakan. Ditargetkan sebanyak 12 tower rusun akan selesai pada Juli 2024 mendatang. Sementara target total hunian yang disiapkan untuk ASN di IKN adalah sebanyak 47 tower yang ditargetkan selesai pada Desember 2024.
Dalam satu tower terdapat 60 unit dengan luar per unit kurang lebih 98 m2. Dari keseluruhan unit apartemen tersebut 1.740 untuk ASN dan 1.080 untuk TNI/Polri.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/f9dcbecc-8c17-4de0-97f4-c252ff34cf9e/Pemerintah-Dorong-Daerah-Sekitar-IKN-Jadi-Desa-Wisata-Kreatif" target="_blank" rel="noopener">Pemerintah Dorong Daerah Sekitar IKN Jadi Desa Wisata Kreatif</a></h3>
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas juga mengungkapkan pihaknya akan menyiapkan tunjangan khusus yaitu tunjangan pionir. Tunjangan pionir ini hanya diberikan kepada ASN yang pindah ke IKN pertama kali. Akan tetapi, rincian tunjangan ini baru akan dibahas Anas dalam rapat terbatas dengan kementerian/lembaga terkait karena akan berkaitan dengan tunjangan kinerja masing-masing ASN. Semua skema tunjangan ini akan dilaporkan Menpan-RB kepada Presiden.
Selain tunjangan pionir, tunjangan lain yang juga disiapkan pemerintah adalah tunjangan kepindahan, mulai dari biaya pengepakan barang-barang, biaya tunggu, sampai biaya transportasi. Adapun komponen yang mendapat tanggungan proses kepindahan jika sudah berkeluarga berlaku untuk ASN yang bersangkutan, pasangan, dua orang anak, dan satu orang asisten rumah tangga.
Anas juga mengatakan akan ada 20.000 formasi ASN yang disiapkan untuk bekerja di IKN. Menurut Anas, skenario tersebut berdasarkan pengalaman negara lain yang juga memindahkan ibu kota negaranya contohnya Brazil.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/bfda2024-77b0-4edb-8e22-a6d51f368c03/Rincian-Alokasi-Anggaran-Proyek-IKN-Mencapai-Rp3545-Triliun-" target="_blank" rel="noopener">Rincian Alokasi Anggaran Proyek IKN Mencapai Rp35,45 Triliun</a></h3>
Rencana kepindahan ASN ke IKN sendiri diproyeksikan pada bulan September 2024 setelah pelaksanaan upacara HUT RI ke-79. Hal ini disebabkan karena hunian untuk ASN akan digunakan terlebih dahulu untuk petugas dan stakeholder pendukung upacara peringatan kemerdekaan. Anas menambahkan, prioritas kepindahan ASN pertama sebanyak 11.916, prioritas kedua sebanyak 6.000, dan prioritas ketiga sebanyak 14.000. Akan tetapi, kepindahan ASN ke IKN akan menyesuaikan kesiapan hunian. &nbsp;
&nbsp;

Pemerintah menyatakan akan memberikan satu unit apartemen bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN)

Satu Unit Apartemen Disiapkan Pemerintah Untuk ASN yang Pindah ke IKN

Tim Cook selaku Chief Executive Officer (CEO) Apple resmi berkunjung ke Indonesia pada tanggal 17 April 2024. Tim Cook bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kurun waktu 30 menit untuk membahas berbagai hal, terutama terkait investasi dan pengembangan kota pintar (smart city) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie mengungkapkan bahwa kunjungan CEO Apple ini ke Indonesia adalah terkait realisasi lanjutan investasi di Indonesia. Sebelumnya, Apple telah berinvestasi di Indonesia melalui Apple Developer Academy yang merupakan akademi pengembangan talenta digital untuk para developer iOS.
Apple Developer Academy ini telah berdiri di 3 kota besar di Indonesia, yakni di Batam, Surabaya, dan Tangerang. Selain itu, Apple akan segera membuka akademi di kota ke-4 yang berada di Bali dengan nilai total investasi untuk pusat pengembangan ini pada keempat kota tersebut mencapai Rp1,6 triliun.
Perlu diketahui, investasi Apple dalam bentuk Apple Developer Academy didasarkan pada kesepakatan antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dengan Apple dalam hal memenuhi regulasi nilai TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) sebesar 35% karena hingga saat ini, Apple masih belum membuka pabrik di Indonesia.
<h3 style="text-align: justify;">Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/f9dcbecc-8c17-4de0-97f4-c252ff34cf9e/Pemerintah-Dorong-Daerah-Sekitar-IKN-Jadi-Desa-Wisata-Kreatif" target="_blank" rel="noopener">Pemerintah Dorong Daerah Sekitar IKN Jadi Desa Wisata Kreatif</a></h3>
&nbsp;
Penunjukan Koordinator Investasi Apple di Indonesia 
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia mendorong perusahaan teknologi raksasa Apple untuk membangun Apple Developer Academy dan juga turut mengembangkan smart city di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Presiden Jokowi sendiri telah menugaskan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, dengan tanggung jawab baru sebagai koordinator investasi untuk Apple dalam pengembangan di IKN.
Penunjukan ini diumumkan oleh Menteri Perindustrian RI, Agus Gumiwang setelah pertemuan antara Tim Cook dan Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Menurutnya, hal ini terkait dengan permintaan Presiden Jokowi kepada CEO Apple, Tim Cook, untuk berinvestasi dalam pengembangan smart city di IKN. Permintaan investasi smart city IKN dianggap menarik dan direspon positif oleh CEO Apple karena Indonesia merupakan pasar yang sangat signifikan bagi perusahaan tersebut.
Selain pengembangan smart city di IKN, pemerintah juga meminta Apple untuk dapat mempertimbangkan pembangunan pabrik manufaktur dan menggunakan komponen-komponen lokal Indonesia dalam produksi perangkatnya. Pemerintah mendorong Apple untuk melakukan business matching terhadap komponen lokal yang sudah siap digunakan, mulai dari baterai, kabel, hingga komponen lokal lain sehingga Indonesia dapat menjadi bagian dari global supply chain.
<h3 style="text-align: justify;">Baca Juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/bfda2024-77b0-4edb-8e22-a6d51f368c03/Rincian-Alokasi-Anggaran-Proyek-IKN-Mencapai-Rp3545-Triliun-" target="_blank" rel="noopener">Rincian Alokasi Anggaran Proyek IKN Mencapai Rp35,45 Triliun</a></h3>

CEO Apple Datang Ke Indonesia, Salah Satunya Bahas Pengembangan Smart City di IKN

Desa wisata adalah konsep pengembangan pariwisata yang menekankan pada potensi dan keunikan desa sebagai destinasi wisata yang menarik. Desa wisata berfokus pada upaya untuk mengembangkan dan mempromosikan potensi wisata yang dimiliki oleh suatu desa dengan tetap mempertahankan kearifan lokal, budaya, dan lingkungan alamnya. Konsep ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi penduduk desa serta mengajak wisatawan untuk mengalami kehidupan dan budaya lokal secara autentik.
Salah satu karakteristik utama dari desa wisata adalah keberlanjutan, yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Desa wisata didesain untuk mengintegrasikan kegiatan wisata dengan kehidupan sehari-hari penduduk setempat tanpa mengganggu keberlangsungan lingkungan dan budaya mereka. Dalam konteks ekonomi, desa wisata memberikan peluang pendapatan tambahan bagi penduduk desa melalui berbagai jenis usaha seperti homestay, restoran, kerajinan tangan, pertanian organik, dan layanan wisata lainnya.
Pemerintah melalui Kemenerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong beberapa desar di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi desa wisata dan kreatif. Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno yang berkunjung ke kantor Kemenkominfo.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/46675871-bb56-47a6-8787-71aa27281723/Groundbreaking-Ke-6-IKN-Fokus-di-Sektor-Pendidikan" target="_blank" rel="noopener">Groundbreaking Ke-6 IKN Fokus di Sektor Pendidikan</a></h3>
Menteri yang lebih akrab disapa Sandi tersebut menilai desa-desa di sekitar kawasan IKN dapat dikembangkan menjadi kawasan ekowisata. Menurut Sandi, pembangunan IKN yang sudah sejalan dengan konsep sustainable tourism and seamless traveling sangat cocok dengan tren ekowisata, karena ada konsep quality dan sustainability.
Sandi yakin sektor pariwisata di IKN memiliki prospek yang cerah untuk terus berkembang karena ikut ditopang oleh daerah-daerah lain di sekitar yang telah mapan seperti Balikpapan, Samarinda, dan beberapa wilayah lainnya di Kalimantan Timur. Sektor pariwisata sendiri menurut catatan Sandi di 2023 menyumbang Rp9,14 triliun dari total Rp524,16 triliun produk domestik regional bruto (PDRB) Kalimantan Timur. Sementara sektor ekonomi kreatif berkontribusi sebesar Rp29,43 triliun.
Sandi mengatakan pihaknya telah melakukan berbagai upaya serius untuk menjadikan kawasan sekitar IKN menjadi kawasan ekowisata. Salah satunya menggerakkan program gerakan sadar wisata yang meliputi pelatihan hospitality. Sandi mengakui pihaknya akan membuat kegiatan bertajuk &lsquo;Netas&rsquo; atau Nemuin Komunitas yang akan menjadi ajang diskusi sekaligus ajakan bagi para komunitas pariwisata kreatif untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata di IKN.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/14644021-7930-4659-91e4-70817210b580/Amerika-Serikat-Hibahkan-Rp312-Miliar-Untuk-Pembangunan-IKN-" target="_blank" rel="noopener">Amerika Serikat Hibahkan Rp31,2 Miliar Untuk Pembangunan IKN</a></h3>
Lima destinasi wisata prioritas yang akan dijadikan kawasan ekowisata yaitu Desa Wisata Mentawir, Desa Budaya Pampang, Kebun Raya Balikpapan, Bukit Bangkirai, dan Pantai Tanah Merah. Sandi terus berupaya untukmeningkatkan indeks pembangunan kepariwisataan nasional setelah tahun 2022 provinsi Kalimantan Timur di posisi 10 dari seluruh provinsi di Indonesia.
Menurut Sandi, pemerintah saat ini juga menargetkan untuk menarik wisatwan asing ke Indonesia melalui berbagai event internasional. Salah satunya adalah World Working Day yang menjadi kegiatan tahunan The Association for International Sports for All (TAFISA) yang rencananya akan digelar pada 6 Oktober 2024 dan diikuti lebih dari 10 ribu orang di IKN. Upaya ini menurut Sandi menjadi salah satu cara untuk menjadikan IKN top five economy in the world.
&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Pemerintah melalui Kemenerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mendorong beberapa desar di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi desa wisata dan kreatif. 

Pemerintah Dorong Daerah Sekitar IKN Jadi Desa Wisata Kreatif

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui menterinya, Basuki Hadimuljono merencanakan pengalokasian dana sebesar Rp34,45 triliun untuk mendukung pengembangan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2024.
Dalam sektor sumber daya air (SDA), proyek-proyek yang akan dilakukan mencakup pengendalian Daerah Aliran Sungai (DAS) Sanggai 1A Lanjutan (Kawasan Inti Pusat Pemerintaha atau KIPP) untuk mengatasi banjir di Kecamatan Sepaku, serta peningkatan infrastruktur di Kawasan Bendungan Sepaku Semoi dan pembangunan Embung KIPP serta DAS Pemaluan. Di bidang bina marga, pekerjaan akan dilakukan untuk pembangunan jalan akses ke masjid dan dermaga logistik, jalan feeder di sekitar IKN, serta pengembangan jalan tol dan bandara VVIP.&nbsp;
Selanjutnya, dalam sektor cipta karya, proyek-proyek termasuk pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan infrastruktur pendukung sistem penyediaan air minum (SPAM) di Sepaku, serta pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan tempat pembuangan akhir sampah terpadu (TPST) di KIPP IKN. Pekerjaan lainnya mencakup penataan sumbu kebangsaan, pembangunan sistem proteksi kebakaran, dan pembangunan gedung-gedung penting di kawasan IKN seperti gedung Istana Kepresidenan, Kantor Kemenko, Kantor Otorita IKN (OIKN), serta fasilitas pemerintahan lainnya.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/e7f2eff2-8415-4eef-bf3e-7302956a088f/Tiga-Investor-Malaysia-Siap-Garap-Sektor-Hunian-hingga-Pendidikan-di-IKN-" target="_blank" rel="noopener">Tiga Investor Malaysia Siap Garap Sektor Hunian hingga Pendidikan di IKN</a></h3>
Di sektor perumahan, akan dilakukan lanjutan pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM) serta rumah susun untuk aparatur sipil negara (ASN) dan anggota Hankam.&nbsp;
Manfaat Jangka Panjang Pembangunan Infrastruktur IKN&nbsp;
Pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) memiliki manfaat ekonomi jangka panjang yang signifikan. Berikut adalah beberapa manfaat ekonomi jangka panjang yang dapat diperoleh dari pembangunan infrastruktur IKN.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Penarikan Investasi&nbsp;</li>
</ul>
Infrastruktur yang berkualitas merupakan faktor kunci dalam menarik investasi. Dengan adanya jaringan jalan yang baik, bandara yang modern, dan fasilitas logistik yang memadai, IKN akan menjadi lebih menarik bagi investor lokal maupun internasional. Investasi yang masuk akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Pengembangan Sektor Pariwisata&nbsp;</li>
</ul>
Pembangunan infrastruktur yang memadai akan membuka aksesibilitas ke destinasi pariwisata potensial di sekitar IKN. Hal ini akan menggairahkan sektor pariwisata dan menciptakan peluang bisnis baru bagi pengusaha lokal, seperti hotel, restoran, dan jasa wisata lainnya. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat menjadi katalisator bagi pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Peningkatan Konektivitas dan Perdagangan&nbsp;</li>
</ul>
Infrastruktur yang baik akan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan memperlancar arus barang dan jasa. Hal ini akan membuka peluang baru bagi pelaku usaha untuk memperluas pasar dan meningkatkan perdagangan baik di tingkat regional maupun nasional. Peningkatan perdagangan akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan meningkatkan daya saing wilayah IKN dalam perekonomian global.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/46675871-bb56-47a6-8787-71aa27281723/Groundbreaking-Ke-6-IKN-Fokus-di-Sektor-Pendidikan" target="_blank" rel="noopener">Groundbreaking Ke-6 IKN Fokus di Sektor Pendidikan</a></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas&nbsp;</li>
</ul>
Infrastruktur yang canggih dan efisien akan meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayah IKN. Akses yang lebih baik ke transportasi, energi, dan telekomunikasi akan memungkinkan perusahaan untuk mengoperasikan bisnis mereka dengan lebih efisien. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dapat membantu meningkatkan daya saing dan produktivitas sektor-sektor ekonomi utama di wilayah tersebut.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="1" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="5" data-aria-level="1">Pengembangan Kawasan Ekonomi Baru&nbsp;</li>
</ul>
Pembangunan infrastruktur IKN dapat menjadi pendorong pengembangan kawasan ekonomi baru di sekitarnya. Dengan adanya fasilitas dan layanan yang memadai, kawasan ini akan menjadi tujuan investasi yang menarik bagi perusahaan-perusahaan yang mencari lokasi baru untuk ekspansi bisnis mereka. Hal ini akan menciptakan kesempatan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar IKN.&nbsp;
Dengan memperhatikan manfaat-manfaat ekonomi jangka panjang ini, pembangunan infrastruktur IKN tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi wilayah tersebut, tetapi juga bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, investasi dalam pembangunan infrastruktur harus dilihat sebagai investasi jangka panjang yang akan memberikan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat posisi ekonomi Indonesia di tingkat global.&nbsp;
&nbsp;

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merencanakan pengalokasian dana sebesar Rp 34,45 triliun untuk mendukung pengembangan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN)

Rincian Alokasi Anggaran Proyek IKN Mencapai Rp35,45 Triliun 

Masyarakat pemilik tanah di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) ataupun di Area Pengguna Lain (APL) kini dapat menjual langsung tanah ke investor, pengusaha, hingga pribadi. Hal ini disampaikan oleh pihak Otorita IKN (OIKN) Achmad Jaka Santos Adiwijaya saat ditemui awak media di Kantor Ombudsman, Jakarta. Keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat kabinet di Istana Negara awal Maret 2024
Namun, Achmad menambahkan, sebelum melakukan penjualan ke investor ataupun pengusaha, sepatutnya terlebih dahulu tanah ditawarkan kepada pihak otorita untuk memastikan apakah tanah tersebut sedang diperlukan atau tidak oleh pihak otorita untuk pembangunan. Selain itu, Otorita IKN juga menganjurkan para investor untuk melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada pihaknya sebelum melakukan transaksi pembelian tanah. 
Dengan berubahnya kebijakan sistem pengadaan lahan untuk proyek IKN, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun kembali membuka ruang transaksi jual-beli tanah di IKN, setelah sebelumnya pada tahun 2022 Kementerian ATR/BPN sempat membekukan aktivitas transaksi pertanahan di kawasn IKN, tujuannya untuk mencegah&nbsp; munculnya para spekulan yang memainkan harga lahan saat negara berniat melakukan pembebasan lahan.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/14644021-7930-4659-91e4-70817210b580/Amerika-Serikat-Hibahkan-Rp312-Miliar-Untuk-Pembangunan-IKN-" target="_blank" rel="noopener">Amerika Serikat Hibahkan Rp31,2 Miliar Untuk Pembangunan IKN</a></h3>
Sekjen Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana sempat menjelaskan, bahwa pada era Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, target pembebasan lahan untuk pembangunan IKN sebesar 252.000 hektare. Namun tampaknya target itu akan diturunkan mengingat pembatasan alokasi anggaran.&nbsp;
Progress Pembangunan Ibu Kota Nusantara&nbsp;
Saat ini, OIKN sudah memiliki sebanyak 34.000 hektare Hak Pengelolaan (HPL) di Kawasan IKN yang sudah disetujui Presiden Joko Widodo untuk dapat ditransaksikan oleh IKN ke investor. Secara terpusat, pengelolaan di bawah kuasa OIKN berada di wilayah yang disebut Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) dan beberapa wilayah sekitar. &nbsp;
Tahap awal proses jual beli lahan baru oleh OIKN baru berupa HGB (Hak Guna Bangunan) dan HGU (Hak Guna Usaha). Adapun HGB merupakan pemberian hak kepada seseorang atau badan hukum untuk memiliki bangunan di atas lahan yang belum menjadi milik pribadi, sedangkan HGU adalah izin yang diberikan kepada pihak tertentu untuk berikutnya tanah bisa dimanfaatkan, tetapi dalam hal ini tanah masih dimiliki negara atau hak ulayat. Namun tidak menutup kemungkinan OIKN juga menjual Sertifikat Hak Milik (SHM) kepada investor.&nbsp;&nbsp;
Adapun progress pembangunan IKN saat ini masih dalam tahap menuju Groundbreaking ke-6 yang direncanakan dimulai pada bulan Mei 2024 mendatang. Berdasarkan keterangan Deputri Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono, Groundbreaking tahap ini difokuskan pada pembangunan sarana di sektor pendidikan. &nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/46675871-bb56-47a6-8787-71aa27281723/Groundbreaking-Ke-6-IKN-Fokus-di-Sektor-Pendidikan" target="_blank" rel="noopener">Groundbreaking Ke-6 IKN Fokus di Sektor Pendidikan</a></h3>
Kisaran Harga Tanah di Ibu Kota Nusantara&nbsp;
Dalam kesempatan acara yang bertajuk Kompak 100 CEO Forum di IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur pada awal November 2023 lalu, Presiden Jokowi sempat mempromosikan harga tanah di IKN kepada para pengusaha, chief executive officer (CEO), dan investor. Presiden Jokowi mengklaim harga lahan di IKN jauh lebih murah dari daerah lain. &nbsp;
Presiden Jokowi membandingkan harga tanah IKN dengan SCBD (Sudirman Central Business District/Kawasan Niaga Terpadu Sudirman Jakarta) dan kota Balikpapan. Disebutkan bahwa harga tanah di SCBD sudah mencapai Rp200 juta per meter, di Balikpapan seharga Rp10-15 juta, sedangkan di IKN masih berada dibawah Rp1 juta per meter. Namun, Presiden juga menyadari adanya kemungkinan kenaikan signifikan dalam kurun waktu tertentu, terlebih jika permintaan meningkat. &nbsp;

Masyarakat pemilik tanah di sekitar kawasan Ibu Kota Negara (IKN) ataupun di Area Pengguna Lain (APL) kini dapat menjual langsung tanah ke investor, pengusaha, hingga pribadi.

Punya Tanah di Sekitar IKN? Ini Cara Menjualnya Langsung ke Investor 

Sebuah laporan terbaru dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengindikasikan bahwa setidaknya tiga investor dari Malaysia telah menegaskan komitmen mereka untuk terlibat dalam pengembangan sektor-sektor kunci di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, khususnya dalam bidang hunian dan pendidikan.&nbsp;
Berdasarkan keterangan dari Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, kepastian ini semakin diperkuat setelah kunjungan beliau bersama Duta Besar Malaysia, Dato' Syed Md Hasrin Tengku Hussin, ke IKN pada pertengahan Maret lalu. Agung menyatakan bahwa Malaysia telah menunjukkan minat yang signifikan dalam proyek Ibu Kota Nusantara, dengan Duta Besar Malaysia menjadi salah satu yang pertama mengunjungi lokasi diplomatic compound, menurut pernyataan resmi yang dikutip pada Minggu (24/3/2024).&nbsp;
Pada kunjungan tersebut, Duta Besar Malaysia dan delegasi investor yang terdiri dari IJM Corporation Berhad, Maxim Global Berhad, dan Limkokwing University of Creative Technology, melakukan survei lapangan di berbagai lokasi yang dipandang berpotensi untuk proyek investasi Malaysia di IKN.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/46675871-bb56-47a6-8787-71aa27281723/Groundbreaking-Ke-6-IKN-Fokus-di-Sektor-Pendidikan" target="_blank" rel="noopener">Groundbreaking Ke-6 IKN Fokus di Sektor Pendidikan</a></h3>
Agung menjelaskan bahwa dua perusahaan Malaysia, yaitu IJM dan Maxim, saat ini sedang dalam proses sebagai calon pemrakarsa dalam skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) di sektor hunian. Kedua perusahaan tersebut telah mencapai tahap akhir studi kelayakan, menempatkan mereka di garis terdepan dalam skema KPBU bagi investor asing.&nbsp;
Sementara itu, Limkokwing University berencana untuk menginvestasikan sumber daya mereka di sektor pendidikan tinggi, dengan tujuan mendukung ekosistem pendidikan di IKN. Agung menuturkan bahwa dalam skema KPBU, IJM dan Maxim Global adalah pemrakarsa asing terdepan di sektor hunian. Pihaknya berharap Limkokwing University segera bergabung dan memulai langkah awalnya di Ibu Kota Nusantara.&nbsp;&nbsp;
Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato' Syed Md Hasrin Tengku Hussin, menyatakan apresiasi terhadap progres pesat pembangunan IKN yang sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Dia juga mengundang perusahaan Malaysia lainnya, khususnya yang berasal dari Sabah dan Sarawak, untuk mengeksplorasi peluang investasi di IKN. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara, mengingat kedekatan geografis dan historis yang dimiliki oleh Indonesia dan Malaysia.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/14644021-7930-4659-91e4-70817210b580/Amerika-Serikat-Hibahkan-Rp312-Miliar-Untuk-Pembangunan-IKN-" target="_blank" rel="noopener">Amerika Serikat Hibahkan Rp31,2 Miliar Untuk Pembangunan IKN</a></h3>
Selain survei lokasi potensial untuk investasi, delegasi Duta Besar Malaysia juga mengunjungi kawasan yang akan dijadikan diplomatic compound di IKN, yang diharapkan akan menjadi lokasi Kedutaan Besar bagi berbagai negara di masa mendatang.&nbsp;
&nbsp;

setidaknya tiga investor dari Malaysia telah menegaskan komitmen mereka untuk terlibat dalam pengembangan sektor-sektor kunci di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Tiga Investor Malaysia Siap Garap Sektor Hunian hingga Pendidikan di IKN 

Groundbreaking ke-6 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rencananya akan dimulai pada bulan Mei 2024 mendatang. Menurut Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono, groundbreaking tahap keenam ini akan difokuskan untuk pembangunan sarana di sektor pendidikan.
Menurut Agung, momentum groundbreaking fasilitas di sektor pendidikan ini nantinya akan bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada 20 Mei 2024. Agung ingin membangun IKN menjadi kota yang layak as a place to work, to live, to play and to learn. Dengan adanya konsep tersebut, IKN diharapkan menjai kawasan yang lengkap untuk bekerja, hunian, tempat rekreasi, dan mendapatkan ilmu pengetahuan.
Agung memastikan akan ada proyek investasi sekolah dari swasta pada groundbreaking keenam di IKN. Akan tetapi, pihaknya belum bisa membocorkan hal tersebut kepada publik.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/7341c282-ee1a-46f5-80fc-cc48a8a3844f/Wacana-Pemindahan-ASN-ke-IKN-Mundur-Intip-Progres-Lengkapnya-" target="_blank" rel="noopener">Wacana Pemindahan ASN ke IKN Mundur, Intip Progres Lengkapnya</a></h3>
Berdasarkan lampiran II tentang rencana induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa prinsip dasar pendidikan di kawasan IKN secara keseluruhan akan diarahkan pada konsep pendidikan abad 21 yang selaras dengan visi pendiidkan di IKN, yaitu membangun ekosistem pendidikan terbaik untuk memenuhi kebutuhan talenta masa depan di klaster ekonomi serta menjadi teladan penyelenggara pendidikan tinggi dan meningkatkan taraf hidup.
Groundbreaking IKN kelima sebelumnya telah berjalan pada 29 Februari hingga 1 Maret 2024. Pada groundbreaking kelima tersebut dibangun pusat layanan perbankan KIPP IKN dengan hadirnya empat bank yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, dan Bank Kaltimtara selaku tuan rumah kawasan Ibu Kota Nusantara.
Selain di bidang perbankan, Otorita IKN juga melihat adanya potensi menjadi smart city. Terkait hal tersebut, IKN juga telah didukung oleh BUMN infrastruktur komunikasi Telkom.
Sebelumnya, sebanyak 23 investor dalam negeri telah melakukan groundbreaking di kawasan IKN dengan nilai investasi sekitar Rp41,4 triliun. Pada groundbreaking tahap 1, beberapa investor dari bidang hotel, mall, dan perkantoran sudah menanamkan modalnya yang dipimpin oleh investor yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara.
Lalu pada groundbreaking tahap 2 pada awal November 2023 dengan nilai Rp13,1 triliun telah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, Mayapada Hospital, JIS, Pakuwon Group, Hermina, BPJS Ketenagakerjaan, PLN, dan Bank Indonesia. Di tahap 2 ini juga diresmikan revitalisasi SDN 02 Sepaku yang tanahnya didedikasikan oleh warga setempat.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/d113baab-a391-4b95-a688-29f4ab87b314/IKN-Memasuki-Groundbreaking-Tahap-Ketiga" target="_blank" rel="noopener">IKN Memasuki Groundbreaking Tahap Ketiga</a></h3>
Pada groundbreaking tahap 3 yang dilakukan 20 dan 21 Desember 2023 ditandai dengan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) IKN dan pembangunan Nusantara Superblock senilai Rp3 triliun. Groundbreaking tahap 4 yang dilaksanakan pada 17 Januari 2024 ditandai dengan pembangunan balaikota dan kantor Otorita IKN, Lembaga Penjamin Simpanan, Memorial Park, Kantor LPP RRI, kawasan pergudangan dan masjid negara.

Groundbreaking ke-6 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rencananya akan dimulai pada bulan Mei 2024 mendatang.

Groundbreaking Ke-6 IKN Fokus di Sektor Pendidikan

Amerika Serikat (AS) menghibahkan dana sebesar US$2 juta atau setara dengan Rp31,2 miliar secara simbolis kepada IKN (Ibu Kota Negara) melalui Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono. Kabar baik ini disampaikan oleh Direktur United States Trade and Development Agency (USTDA) atau Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat, Enoh T. Ebong di Forum Bisnis USTDA Nusantara (07/03). Forum tersebut mempertemukan 200 pejabat pemerintah dan pemimpin bisnis Indonesia dan AS dalam rangka penjajakan kolaborasi dalam proyek Nusantara.&nbsp;&nbsp;
Dana tersebut nantinya akan digunakan sebagai bantuan teknis guna mengembangkan unsur pembangunan utama, seperti desain rinci, spesifikasi teknis, dokumentasi pengadaan, dan strategi peningkatan kapasitas dalam mendukung pengembangkan infrastruktur prioritas kota pintar IKN.&nbsp;&nbsp;
Kerjasama antara Indonesia dengan USTDA bukanlah yang pertama. Sebelumnya, USTDA pernah membantu Indonesia dalam pengembangan energi dengan pemberian hibah kepada PLN (Perusahaan Listrik Negara) pada pembangkit listrik tenaga nuklir di Kalimantan Barat dan studi kelayakan jaringan listrik minim energi terbarukan di lima titik lokasi terpencil bagian timur Indonesia. Sedangkan di bidang lain, USTDA juga pernah bekerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar dalam melakukan pengembangan Sistem Transportasi Cerdas atau Intelligent Transportation System (ITS) di kota Makassar. &nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/03a4888c-0370-4aae-999e-55fde37ffd42/Otorita-IKN-Bidik-Investasi-Hingga-Rp100-Triliun-di-Tahun-2024" target="_blank" rel="noopener">Otorita IKN Bidik Investasi Hingga Rp100 Triliun di Tahun 2024</a></h3>
Sebagai Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono menyambut baik dana hibah dengan pemanfaatan menjadikan IKN sebagai kota hijau, cerdas, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan. Untuk mencapai hal itu, IKN membutuhkan tidak hanya dukungan investasi dana, tetapi juga pengetahuan dan jaringan. Kebutuhan tersebut dapat diperoleh melalui dukungan USTDA. Bambang mencontohkan, rencana pembangunan teknologi didahulukan pada bagian pusat komando dan kendali kota nusantara, dengan tugas pengendalian dari segi iklim, sirkulasi transportasi, dan lainnya. &nbsp;
Pada April mendatang, delegasi pejabat senior dan para pejabat pengambil keputusan yang memimpin perencanaan, pembiayaan, serta implementasi IKN akan berkunjung ke Amerika Serikat melalui USTDA dengan membawa misi perdagangan Indonesia. Disana, para delegasi IKN akan mempelajarai tentang teknologi dan aplikasi kota pintar, sekaligus mengembangkan hubungan bisnis dan membahas sumber daya serta peluang pembiayaan investasi.&nbsp;
Saat ini, pembangunan IKN hanya didanai 20% oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan sisanya 80% ditopang oleh pendanaan pihak swasta. Total investasi yang diprediksi Otorita IKN akan mencapai Rp100 triliun hingga akhir tahun 2024. Bahkan pihaknya sempat mengklaim bahwa nantinya sekitar 10 tahun kedepan, pembangunan IKN tidak lagi memerlukan dana dari APBN.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/9ea2ac54-d83e-4f64-b137-8007838c36a7/IKN-Luncurkan-Cetak-Biru-Apa-Isinya" target="_blank" rel="noopener">IKN Luncurkan Cetak Biru, Apa Isinya?</a></h3>
Pejabat terkait, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menambahkan, per 4 Maret 2024, realisasi investasi ke IKN Nusantara capai Rp50 triliun hanya dalam kurun waktu 6 bulan terakhir dengan cut off bulan September 2023 hingga Februari 2024.&nbsp;
Selain AS, negara lain disebut juga sudah berencana menanamkan modal di IKN tahun 2024 seperti Tiongkok dan Malaysia. Kedua negara tersebut tertarik untuk berinvestasi spesifik di sektor properti. Jika dikalkulasikan, realisasi investasi dari kedua negara tersebut bisa mencapai Rp40 triliun. Sedangkan dalam negeri, Ciputra Group ikut berencana merealisasikan investasi di tahun yang sama, dengan focus pengembangan kota mandiri lengkap dengan fitur lengkap seperti lapangan golf, janapada, perumahan, dan properti komersil. Namun, nilai investasi belum diketahui secara jelas dan lengkap. Seluruh rencana investasi tersebut masih dalam proses evaluasi studi kelayakan dan mulai ditargetkan melakukan tender sekitar April 2024. &nbsp;
&nbsp;

Amerika Serikat (AS) menghibahkan dana sebesar US$2 juta atau setara dengan Rp31,2 miliar secara simbolis kepada IKN (Ibu Kota Negara) melalui Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono. 

Amerika Serikat Hibahkan Rp31,2 Miliar Untuk Pembangunan IKN 

Satu lagi lembaga akan segera pindah ke Ibu Kota Negara (IKN). Pada Kamis (29/02), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui rencana Pembangunan gedung perkantoran di area IKN. Hal ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian dihadapan Kepala Otorita IKN, Bambang Susanto, disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Kalimantan Timur.
Perjanjian antar lembaga tersebut berangkat dari Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Republik Indonesia Nomor 179/KM.6/KNL.0704/2023 pada tanggal 10 Oktober 2023, tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Otorita Ibu Kota Nusantara yang Dioperasikan oleh Pihak Lain dalam Rangka Penyelenggara Urusan Pemerintah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu OJK juga mengamalkan amanat Undang-Undang (UU) OJK No.21 tahun 2011 pasal 3 yang mengharuskan OJK berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan RI.&nbsp;&nbsp;
OJK mendapat kewenangan menggunakan barang milik negara (BMN) berupa tanah pembangunan gedung kantor yang berlokasi di Sub Wilayah Perencanaan (SWP) I.A., Wilayah Perencanaan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN seluas 13.800 m2., beserta fasilitas penunjang lainnya untuk operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.&nbsp;&nbsp;
Menyusul lembaga independen dan instansi pemerintahan lain, kehadiran OJK merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menghadirkan unsur-unsur penting dalam perekonomian nasional.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/fa99f0d1-abaf-4f8d-a965-47bfc05597ea/Transaksi-Kripto-Menurun-Ini-Kata-OJK" target="_blank" rel="noopener">Transaksi Kripto Menurun, Ini Kata OJK</a></h3>
Adapun pembangunan kantor OJK di IKN yang didukung oleh dana Rp47 miliar tersebut tentunya memiliki beragam implikasi. Selain sebagai simbolisasi komitmen pemerintah dalam mengembangkan IKN sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan baru, siklus perekonomian di IKN yang belum dapat dipastikan juga akan menimbulkan adanya perubahan atau penyesuaian aturan dan kebijakan yang diterbitkan OJK serta Kementerian terkait. Hadirnya OJK di IKN tergolong sama pentingnya dengan lembaga independent dan lembaga negara lain karena OJK perlu melakukan pengawasan ketat terhadap berbagai produk dan layanan keuangan yang nantinya beroperasi di Kawasan IKN. Selain itu, pendahuluan sektor perbankan untuk masuk ke pusat keuangan IKN dapat mendorong pelaku sektor bisnis dan keuangan lainnya untuk melakukan hal yang serupa.
Proses perpindahan OJK ke IKN turut dilengkapi dengan rencana alokasi pegawai yang terkait dengan kegiatan operasional. Namun, kegiatan ekonomi saat ini masih berpusat di Jakarta, sehingga OJK memerlukan anggaran tambahan untuk mempekerjakan tenaga ahli tambahan yang secara talenta dan kompetensi tidak berbeda, antara pegawai yang ditempatkan di IKN dan pegawai di Jakarta.&nbsp;&nbsp;
Di tahun sebelumnya, OJK juga sudah berkontribusi dalam persiapan pendirian Financial Center (Pusat Keuangan) di IKN, bersama dengan para pemangku kepentingan industri jasa keuangan lainnya. Rencananya, Financial Center di IKN diproyeksikan sebagai niche financial center yang mengambil peran menghimpun dan menyalurkan pendanaan dari atau ke pasar local serta offshore. Financial Center IKN juga digadang-gadang menghasilkan produk dan layanan berupa universal bank, produk aset kripto, produk bullion (produk emas dan perak dalam bentuk batangan), structured product, sustainable finance, trustee, Islamic finance, dan wealth management, yang diselenggarakan Unit Usaha Khusus (UUK).&nbsp;&nbsp;
Sebagai Upaya menarik para pelaku sektor jasa keuangan berkegiatan di wilayah sekitar Financial Center, pemerintah pada Desember 2023 lalu menerbitkan wacana pemberian insentif perpajakan berupa tax holiday dan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) badan hingga 25 tahun&nbsp; dengan persentase pembebasan 100% untuk perbankan, asuransi baik konvensional mauoun syariah.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/62d4d3b5a9ea8709cb18b0db/Apa-Itu-Tax-Holiday" target="_blank" rel="noopener">Apa Itu Tax Holiday?</a></h3>
Wacana pembebasan pajak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 20203 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN. Aturan dijelaskan pada pasal 32, bahwa Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan di Financial Center IKN diberikan fasilitas pengurangan PPh Badan dengan persentase sekian dan dalam periode tertentu.&nbsp;&nbsp;
Pengurangan lainnya diberikan pada jenis kegiatan serupa lain, seperti bullion, perdagangan/bursa komoditas internasional, penjaminan, inovasii teknologi sektor ekuangan, modal ventura, pembiayaan, dana pensiun, keuangan derivatif atau bursa karbon, dan pasar modal yang diberikan insentif pengurangan PPh badan sebesar 85%&nbsp;
Keberadaan Financial Center yang dikelola OJK tersebut diharapkan oleh banyak pihak dapat mengakselerasi pertumbuhan dan Kesehatan sistem keuangan di Indonesia, khususnya dalam memberi respon terhadap berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan secara global. Tentunya dalam mewujudkan harapan itu, pemerintah dan pihak terkait perlu menyiapkan secara matang reputasi, infrastruktur, pengembangan sektor keuangan, sumber daya manusia, serta lingkungan bisnis yang sehat.&nbsp;&nbsp;
&nbsp;

Pada Kamis (29/02), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyetujui rencana Pembangunan gedung perkantoran di area IKN.

Implikasi Strategis Perpindahan OJK di IKN 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merencanakan target investasi yang ambisius untuk periode pemerintahan baru pada tahun 2025 dengan total Rp1.900 triliun. Amalia Adininggar, Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, menyatakan bahwa target investasi swasta ini akan berasal dari dua sumber utama, yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
Hal ini didasarkan pada kebutuhan pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 6,5% hingga 7,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun yang akan datang. Adininggar menekankan pentingnya investasi ini dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang akan menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang.
Untuk mencapai target investasi yang ambisius ini, Bappenas menyoroti pentingnya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini melibatkan koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar lembaga dan kementerian terkait. Selain itu, penyelesaian hambatan-hambatan hukum dan perizinan menjadi prioritas, bersama dengan peningkatan efektivitas insentif bagi investor. Adapun pada tahun pertama periode pemerintahan baru, Bappenas telah berhasil mengidentifikasi 74 proyek prioritas swasta yang melibatkan 60 badan usaha swasta. Proyek-proyek ini tersebar di berbagai wilayah dengan sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Sumatera. Akan tetapi, nilai investasi tertinggi tercatat di Maluku, menunjukkan potensi yang signifikan untuk pembangunan di wilayah tersebut.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/bfda2024-77b0-4edb-8e22-a6d51f368c03/Rincian-Alokasi-Anggaran-Proyek-IKN-Mencapai-Rp3545-Triliun-" target="_blank" rel="noopener">Rincian Alokasi Anggaran Proyek IKN Mencapai Rp35,45 Triliun</a></h3>
Meskipun demikian, masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti minimnya proyek prioritas di beberapa wilayah seperti Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Pemerintah terus membuka diri untuk menerima usulan dan informasi mengenai proyek prioritas investasi swasta di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah juga terus meningkatkan target investasi secara bertahap, dengan target tahun ini naik menjadi Rp1.650 triliun dari Rp1.400 triliun pada tahun sebelumnya. Hal ini menandakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.
Selain mencapai target investasi yang ambisius sebesar Rp1.900 triliun pada tahun 2025, pemerintah Indonesia juga telah mengidentifikasi sektor-sektor prioritas yang akan menjadi fokus utama investasi. Sektor-sektor ini termasuk infrastruktur, energi, industri manufaktur, pariwisata, dan teknologi informasi. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan iklim investasi, seperti penyederhanaan regulasi, percepatan proses perizinan, dan peningkatan kepastian hukum bagi investor. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang investasi, baik melalui kemitraan dengan lembaga keuangan internasional maupun negara-negara lain yang memiliki potensi untuk mendukung pembangunan ekonomi Indonesia. Pencapaian target investasi sebelumnya juga menjadi landasan bagi pemerintah dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai target yang lebih tinggi ini. Dengan mengadopsi kebijakan insentif yang tepat dan menjaga momentum reformasi struktural, pemerintah optimis dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/40186149-4d53-4588-8538-40ef02a53cbf/OECD-Prediksi-Ekonomi-Indonesia-Tumbuh-51-Persen-Tahun-2024" target="_blank" rel="noopener">OECD Prediksi Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,1% Tahun 2024</a></h3>

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Indonesia merencanakan target investasi yang ambisius untuk periode pemerintahan baru pada tahun 2025, dengan total mencapai Rp1.900 triliun. 

Pemerintah Targetkan Investasi Capai Rp1.900 Triliun di Tahun 2025

Pajak kripto telah menjadi sorotan utama di kalangan exchanger, terlebih dengan banyaknya keluhan mengenai besaran pajak kripto di Indonesia yang dianggap terlalu tinggi. Menanggapi hal ini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan akan melakukan peninjauan kembali terkait pajak tersebut. Sekretaris Bappebti, Olvy Andrianita, menggarisbawahi bahwa meskipun ada keluhan, potensi aset kripto dalam memberikan kontribusi pada penerimaan negara melalui pajak tidak boleh diabaikan.
Melansir dari Kontan, sebuah data menunjukkan bahwa sejak tahun 2022 hingga Februari 2024, penerimaan pajak dari perdagangan/investasi aset kripto telah mencapai angka yang signifikan, mencapai Rp539,72 miliar. Rincian data menunjukkan bahwa penerimaan pajak pada tahun 2022 sebesar Rp246,45 miliar, tahun 2023 mencapai Rp220,83 miliar, dan pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp72,44 miliar. Meskipun demikian, Bappebti sadar akan dinamika yang terjadi di pasar dan tengah mengusulkan peninjauan kembali terkait besaran dan mekanisme pemungutan pajak aset kripto.
Di samping itu, terdapat optimisme terhadap perkembangan pasar aset kripto, dengan semakin banyaknya jumlah pelanggan yang terdaftar di Bappebti dan Bursa hingga Februari 2024, mencapai angka 19,18 juta pelanggan. Kenaikan jumlah pelanggan rata-rata sebesar 427,2 ribu pelanggan per bulan menunjukkan minat yang terus meningkat dalam industri ini sejak data Aset Kripto dilaporkan kepada Bappebti pada Februari 2021.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/a1928a9b-397d-4822-9990-3fabe735957d/Pemerintah-Raup-Rp7172-Miliar-dari-Pajak-Fintech-dan-Kripto-di-Januari-2024-" target="_blank" rel="noopener">Pemerintah Raup Rp71,72 Miliar dari Pajak Fintech dan Kripto di Januari 2024</a></h3>
Perkembangan positif juga tercermin dari nilai transaksi perdagangan fisik aset kripto yang meningkat pesat, mencapai Rp33,69 triliun pada Februari 2024, naik 56,22% dari bulan sebelumnya pada tahun yang sama. Olvy menyoroti bahwa kepercayaan masyarakat yang semakin besar terhadap industri/investasi aset kripto ini didorong oleh dampak positif dari pembentukan ekosistem aset kripto di Indonesia, yang mencakup Bursa Aset Kripto, Lembaga Kliring, dan Depository.
Pembentukan ekosistem ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat/pelanggan, tetapi juga memberikan kepastian berusaha bagi pelaku usaha/pedagang aset kripto di Indonesia. Namun, sebelumnya, pelaku industri aset kripto telah mengeluhkan besaran pajak yang dianggap terlalu tinggi, mencapai 0,21%, tertinggi di Asia Tenggara, dan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pajak saham yang hanya sebesar 0,1%.
Menghadapi permasalahan ini, Bappebti berkomitmen untuk mempertimbangkan ulang besaran dan mekanisme pajak kripto, dengan tetap memperhatikan dinamika pasar dan kepentingan pihak-pihak terkait. Dalam konteks ini, pendekatan yang seimbang antara memaksimalkan potensi penerimaan negara dan mendorong pertumbuhan industri aset kripto yang berkelanjutan menjadi sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem perpajakan dan keuangan di Indonesia.

Pajak kripto telah menjadi sorotan utama di kalangan exchanger, terlebih dengan banyaknya keluhan mengenai besaran pajak kripto di Indonesia yang dianggap terlalu tinggi. Menanggapi hal ini, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyatakan akan melakukan peninjauan kembali terkait pajak tersebut.

Bappebti Tanggapi Keluhan Besarnya Pajak Kripto

Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) meminta pemerintah untuk tidak mengkaji ulang kebijakan merevisi peraturan pembatasan impor yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 jo. Nomor 3 Tahun 2024. Menurut APSyFI, aturan mengenai larangan dan pembatasan impor tersebut memiliki dampak positif terhadap kinerja utilitas produksi industri tekstil dan produk tekstil (TPT), yang saat ini masih berada di kisaran 50-60%.
Redma G. Wirawasta, Ketua Umum APSyFI, menyatakan bahwa Permendag Nomor 3 Tahun 2024 memberikan harapan baru bagi pelaku industri TPT. Redma berpendapat bahwa jika aturan tersebut mengalami revisi, maka efektivitas larangan dan pembatasan (lartas) tidak akan maksimal dan industri akan kembali menghadapi ancaman.
Menurut Redma, revisi aturan tersebut akan berdampak tidak sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo pada 6 Oktober 2023 yang lalu. Saat itu, Presiden Jokowi meminta pemerintah untuk melakukan pengetatan terhadap sejumlah barang impor yang merugikan pasar produk dalam negeri, termasuk banjir impor tekstil. Oleh karena itu, Redma mengungkapkan keheranannya terhadap aturan tersebut mengingat banyaknya barang impor ilegal yang membanjiri Indonesia. Menurutnya, aturan lartas impor bertujuan untuk memperketat masuknya barang impor sehingga produk lokal dapat bersaing lebih baik.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/ec2cfc1b-4196-46fc-9dd5-373c893c9fae/Aturan-Barang-Bawaan-Luar-Negeri-Resmi-Dicabut-Pemerintah" target="_blank" rel="noopener">Aturan Barang Bawaan Luar Negeri Resmi Dicabut Pemerintah</a></h3>
Nandi Herdiaman, Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), juga menyatakan dukungannya terhadap Permendag Nomor 36 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 5 Tahun 2024. Menurutnya, peraturan ini sangat tepat dalam mendorong kegiatan produksi terutama di industri kecil menengah (IKM). Sejak diberlakukan, IKM konveksi telah menerima pesanan dalam jumlah besar dari brand lokal, retailer, dan platform online. Dampaknya, kapasitas produksi IKM konveksi telah mencapai penuh untuk dua bulan ke depan, bahkan setelah Lebaran pun mereka harus memanggil kembali para penjahit yang sebelumnya pulang kampung karena dirumahkan.
Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga mengumumkan bahwa revisi terhadap pembatasan impor dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023 akan dilakukan dalam waktu dekat. Jerry menjelaskan bahwa pemerintah masih melakukan evaluasi terhadap pembatasan impor yang diatur dalam kebijakan tersebut. Menurutnya, pemerintah masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Pengusaha tekstil, terutama APSyFI dan IPKB, berpendapat bahwa revisi aturan tersebut tidaklah diperlukan karena telah terbukti memberikan manfaat bagi industri dalam negeri. Mereka menekankan pentingnya keberlangsungan aturan lartas impor guna melindungi industri TPT lokal dari persaingan tidak sehat dengan produk impor. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan mempertimbangkan dengan seksama sebelum mengambil keputusan mengenai revisi aturan tersebut. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan industri tekstil dalam negeri, serta mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi nasional.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/19e02b09-a67e-4db7-951a-570bcc623d4a/Mendag-Respon-Banyaknya-Protes-Soal-Aturan-Barang-Bawaan-Penumpang-" target="_blank" rel="noopener">Mendag Respon Banyaknya Protes Soal Aturan Barang Bawaan Penumpang</a></h3>

APSyFI menyerukan kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan merevisi peraturan pembatasan impor yang telah ditetapkan melalui Permendag No. 36/2023 jo. 3/2024. Menurut mereka, aturan mengenai larangan dan pembatasan impor tersebut memiliki dampak positif terhadap kinerja utilitas produksi industri tekstil dan produk tekstil (TPT), yang saat ini masih berada di kisaran 50-60%.

Berefek Positif, Pengusaha Tekstil Minta Pemerintah Tak Revisi Aturan Lartas Impor

Setelah sempat naik ke angka Rp16.000 pada akhir 2023 silam, pemerintah kembali menaikkan harga gula di tingkat konsumen atau ritel menjadi Rp17.500 per kilogram (Kg). Kenaikan harga gula ini tertuang dalam surat Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
Penyesuaian harga gula tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia kecuali Maluku, Papua dan wilayah tertinggal, terluar, terpencil dan perbatasan (3TP) yang ditetapkan sebesar Rp18.500 per Kg.
Menurut kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, penyesuaian harga ini mulai berlaku sejak 5 April hingga 31 Mei 2024 mendatang. Arief menambahkan, penyesuaian harga tersebut merupakan upaya pemerintah untuk menjawab keluhan ritel terkait harga gula pasir yang terus melambung.
Kenaikan harga gula pasir ini turut dipengaruhi oleh harga gula di pasar internasional yang tinggi serta anjloknya nilai kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Menurut Bapanas, kesempatan ini harus dimanfaatkan untuk menggenjot produksi dalam negeri mengingat sebentar lagi akan masuk musim penggilingan tebu. Oleh karena itu, Bapanas menilai penyesuaian harga gula ini untuk menjamin pasokan gula di tingkat ritel aman sebelum musim giling.
Pada November 2023 silam, Bapanas juga telah menaikkah harga gula pasir di tingkat ritel menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per Kg. Kenaikan ini akan terus dievaluasi secara berkala mengingat kebutuhan gula yang cukup tinggi di masyarakat.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/ba5efbe9-94bb-4f6f-8788-d05b480779a5/CEO-Apple-Datang-Ke-Indonesia-Salah-Satunya-Bahas-Pengembangan-Smart-City-di-IKN" target="_blank" rel="noopener">CEO Apple Datang Ke Indonesia, Salah Satunya Bahas Pengembangan Smart City di IKN</a></h3>
Mengutip dari Panel Harga Pangan Bapanas, rata-rata harga gula pasir secara nasional di pertangahan April 2024 ini mencapai Rp.18.040 per Kg. Posisi tersebut sudah naik 25,27% (year on year) dibandingkan dengan harga pada April 2023 yang sebesar Rp14.400 per Kg.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan pengusaha ritel saat ini sulit untuk mendapatkan pasokan gula pasir dengan harga normal. Hal ini akibat dari produsen gula yang menjual gula dengan harga jauh di atas harga acuan pemerintah. &nbsp;
Roy menambahkan harga gula di tingkat produsen saat ini sudah berada pada level Rp15.000 hingga Rp16.000 per Kg. Sementara, ritel diharuskan menjual gula dengan harga yang ditetapkan pemerintah yaitu di sekitar Rp16.000 per Kg. Tingginy aharga gula tersebut, menurut Roy akan &nbsp;menghambat pasokan ke ritel modern bahkan risiko terburuknya adalah kelangkaan gula di ritel modern.
Roy menilai pemerintah harus turun tangan mengatasi lonjakan harga pangan khususnya gula pasir saat ini, termasuk menegur para pemain besar produsen gula pasir. Dalam jangka pendek, Roy berharap pemerintah kembali memberlakukan kebijakan relaksasi harga acuan gula di ritel modern untuk menjamin ketersediaan gula di pasar.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6bacdade-e4dd-45d8-8576-07e22e3f3316/DJP-Awasi-Fluktuasi-Harga-Komoditas-Demi-Optimalisasi-Penerimaan-PPh-Badan" target="_blank" rel="noopener">DJP Awasi Fluktuasi Harga Komoditas Demi Optimalisasi Penerimaan PPh Badan</a></h3>
Berdasarkan informasi dari pedagang pasar, mereka membeli gula dari distributor dengan harga sekitar Rp16.300 hingga Rp16.500 per Kg (kemasan curah 50 kg) sehingga pedagang menjual di kisasan Rp17.000 hinga Rp18.000 per Kg.

pemerintah kembali menaikkan harga gula di tingkat konsumen atau ritel menjadi Rp17.500 per kilogram (Kg)

Harga Gula Resmi Naik ke Rp17.500 per Kilogram

Data yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa industri teknologi finansial peer-to-peer (fintech P2P) lending, atau yang lebih dikenal sebagai pinjaman online (pinjol), telah memberikan sumbangan pajak sebesar Rp1,95 triliun.
Berdasarkan informasi yang diumumkan DJP, penerimaan dari sektor ekonomi digital telah mencapai Rp23,04 triliun hingga Maret 2024. Di antara sektor-sektor ekonomi digital yang menyumbang pajak adalah pinjol dengan sumbangan sebesar Rp1,95 triliun.
Penerimaan pajak dari pinjol tersebut terdiri dari berbagai komponen, termasuk pajak penghasilan (PPh) 23 atas bunga pinjaman yang diterima oleh wajib pajak domestik dan bentuk usaha tetap, sejumlah Rp677,78 miliar. Ada juga PPh 26 atas bunga pinjaman yang diterima oleh wajib pajak asing senilai Rp231,43 miliar, serta pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri atas setoran masa sebesar Rp1,04 triliun.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Dwi Astuti, mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus menggali potensi penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital lainnya, seperti pajak atas bunga pinjaman yang dibayarkan oleh penerima pinjaman di industri fintech.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/e6c3856c-6a01-46ed-9e9c-7e1a37af406d/Pajak-Pinjol-Sentuh-Rp182-T-Hingga-Februari-2024-" target="_blank" rel="noopener">Pajak Pinjol Sentuh Rp1,82 T Hingga Februari 2024</a></h3>
Kerugian Industri Pinjol di Tahun 2024
Meskipun memberikan sumbangan pajak yang signifikan, industri pinjol menghadapi tantangan dalam kinerja keuangan, terutama pada awal tahun 2024. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai Statistik P2P Lending Periode Januari 2024, industri pinjol mencatat rugi bersih sebesar Rp135,61 miliar pada bulan tersebut, setelah mengalami laba bersih sepanjang tahun sebelumnya.
Tingkat profitabilitas industri pinjol juga mengalami penurunan, dengan tingkat pengembalian aset (ROA) sebesar -1,93% dan tingkat pengembalian ekuitas (ROE) sebesar -3,76%. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) juga meningkat menjadi 95,87% pada Januari 2024, menunjukkan bahwa industri pinjol semakin tidak efisien dalam menjalankan operasional bisnisnya. Kondisi ini diperparah dengan kualitas aset yang kian memburuk. Tercatat, tingkat keberhasilan bayar 90 hari (TKB90) pinjol mencapai 97,05%. Artinya, rasio kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) ada di angka 2,95%, naik tipis dibandingkan kondisi bulan sebelumnya 2,93%.
Namun, terdapat tren kenaikan yang patut diperhatikan, dimana pada bulan Januari 2024, tercatat penyaluran pinjaman industri pinjol mencapai Rp22,07 triliun, atau naik 17,79% secara tahunan (year on year/yoy), dengan jumlah penerima pinjaman mencapai 9,94 juta akun. Lalu, terdapat 101 penyelenggara pinjol dengan total aset mencapai Rp7,03 triliun dengan total liabilitas Rp3,43 triliun dan ekuitas Rp3,6 triliun per Januari 2024.
Tren dan Proyeksi Pertumbuhan Industri Pinjol
Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memproyeksikan bahwa jumlah peminjam aktif di industri fintech P2P lending di luar Pulau Jawa akan terus meningkat. Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, menyatakan bahwa perubahan dalam pola peminjaman dapat terjadi sebagai hasil dari komitmen yang kuat dari industri ini dalam memenuhi kebutuhan inklusi keuangan yang telah dipercayakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
AFPI memproyeksikan bahwa penyaluran pinjaman pada tahun ini akan tumbuh antara 5-7%, meski dihadapkan pada berbagai dinamika yang terkait dengan peraturan, ekonomi, dan kondisi pasar. AFPI berkomitmen untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat melalui platform pinjaman daring.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/784b621d-e512-43e5-9021-a88dae9c831c/Pemerintah-Targetkan-Inklusi-Keuangan-Naik-ke-90-Persen-Tahun-Ini" target="_blank" rel="noopener">Pemerintah Targetkan Inklusi Keuangan Naik ke 90% Tahun Ini</a></h3>
Dalam proyeksi tersebut, AFPI memperhitungkan pertumbuhan industri fintech P2P lending dan potensi pasar yang masih besar di Indonesia. Melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi, AFPI berharap dapat meningkatkan efisiensi proses penyaluran pinjaman serta memperluas jangkauan pelayanan kepada segmen masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan keuangan formal.
Entjik menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan industri dengan perlindungan konsumen dan keberlanjutan ekonomi. Proyeksi AFPI terhadap penyaluran pinjaman pada tahun ini bertujuan untuk terus meningkatkan kontribusi industri fintech pendanaan dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia, sambil memperhatikan aspek keberlanjutan dan perlindungan konsumen.
&nbsp;

Sumbangan pajak dari platform P2P lending atau pinjol tercatat Rp1,95 triliun dari 2022 hingga Maret 2024. Namun, per Januari 2024 industri ini membukukan rugi

Setoran Pajak Pinjol Capai Rp1,95 Triliun Hingga Maret 2024

Pemerintah secara resmi telah mencabut ketentuan tentang pembatasan barang bawaan dari luar negeri yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 tentang pengaturan impor yang diubah menjadi Permendag Nomor 3 Tahun 2024.
Keputusan ini adalah hasil dari rapat koordinasi lintas lembaga yaitu Kementerian Perdagangan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dan Kementerian Perindustrian.
Dengan dicabutnya aturan tersebut, tidak ada lagi pembatasan barang bawaan yang berasal dari luar negeri ke Indonesia. Khusus untuk Pekerja Migran Indonesia (PMI), pembatasannya hanya dikembalikan sesuai dengan relaksasi pengenaan bea masuk dan PPN senilai US$1.500 atau setara dengan Rp24,3 juta. Dengan kata lain, PMI juga tidak dibatasi untuk membawa barang berapa banyak dan jenis.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merevisi Permendag Nomor 36 Tahun 2023 menjadi Permendag Nomor 3 Tahun 2024 yang berlaku sejak 10 Maret 2024 silam. Aturan ini sempat menuai polemik di masyarakat. Pasalnya, aturan ini melarang dengan spesifik membawa pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi sebanyak 5 buah dalam kondisi baru dan 15 buah dalam kondisi tidak baru; laptop dan tablet sebanyak 2 unit; barang tekstil jadi lainnya sebanyak 5 buah; alas kaki sebanyak 2 pasang; kosmetik dan perbekalan kesehatan rumah tangga sebanyak 5 buah; dan mainan anak sebanyak 4 buah. Selain itu, banyak barang bawaan PMI yang ditahan saat mereka pulang ke Indonesia.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/19e02b09-a67e-4db7-951a-570bcc623d4a/Mendag-Respon-Banyaknya-Protes-Soal-Aturan-Barang-Bawaan-Penumpang-" target="_blank" rel="noopener">Mendag Respon Banyaknya Protes Soal Aturan Barang Bawaan Penumpang</a></h3>
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyatakan dengan adanya pencabutan aturan ini akan memberikan kemudahan kepada pekerja migran maupun petugas Bea Cukai di lapangan. Benny meyakini sebagian besar barang PMI yang tertahan merupakan hasil jerih payah mereka membelikan oleh-oleh untuk keluarga di kampung halaman.
Ketentuan Barang Bawaan PMI yang Bebas Bea Masuk
Pertama, terkait barang kiriman PMI akan merujuk kembali ke peraturan lama yaitu Peraturan Menteri keuangan (PMK) Nomor 141 Tahun 2023. Untuk pembatasan jenis dan jumlah barang kiriman PMI tidak berlaku lagi.
Kedua, pembatasan nilai barang yang bebas bea masuk tetap diberlakukan dengan nilai sebanyak US$500 per setiap pengiriman dan paling banyak tiga kali pengiriman dalam satu tahun. Dengan kata lain, barang kiriman PMI yang bebas bea masuk memiliki total nilai US$1.500 per tahun atau setara Rp24,3 juta dengan kurs saat ini.
Ketiga, jika nilai barang melebihi batas yang sudah ditentukan, maka barang bawaan PMI tersebut akan dikenakan bea masuk 7,5% seperti pemberlakuan pada barang impor secara umum. Akan tetapi, larangan pembatasan (lartas) tetap diberlakukan kepada barang-barang yang sudah masuk kategori dilarang impor.
Ketentuan Barang Bawaan Penumpang Pesawat Dihapus
Selain aturan mengenai barang kiriman PMI, pemeritah juga menetapkan aturan mengenai barang bawaan pribadi penumpang dari luar negeri. Aturan tersebut juga dikeluarkan dari beleid sebelumnya dan sepenuhnya akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan. Dengan kata lain, pembatasan jastip (jasa titip) akan dihapus dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6a11f912-ef46-4473-b2eb-29e854c695f8/Pemerintah-Berikan-Insentif-Bea-Masuk-Impor-0-Persen-Kendaraan-Listrik-" target="_blank" rel="noopener">Pemerintah Berikan Insentif Bea Masuk Impor 0% Kendaraan Listrik</a></h3>
Sebelumnya, pemerintah merilis aturan khusus mengenai 19 barang bawaan penumpang perjalanan dari luar negeri dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2023. Menurut pemerintah, rilisnya aturan lama tersebut untuk membatasi masuknya barang-barang impor yang berpotensi mengancam produk dalam negeri. Akan tetapi, saat ini pemerintah menyatakan akan menerapkan masa transisi selama revisi Permendag tersebut. Masa transisi ini dimaksudkan agar tidak terjadi kendala dan permasalahan dalam implementasi kebijakan di lapangan. &nbsp;
&nbsp;

Pemerintah secara resmi telah mencabut ketentuan tentang pembatasan barang bawaan dari luar negeri 

Aturan Barang Bawaan Luar Negeri Resmi Dicabut Pemerintah

Pada tingkat tertentu, kasus pidana terkait pajak memang bukan hal yang langka di Indonesia. Beberapa kasus telah mencuat dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap aturan pajak bisa mengakibatkan tindakan hukum pidana. Penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak menjadi semakin ketat seiring dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan pajak.
Namun, penting untuk dicatat bahwa prevalensi kasus pidana terkait pajak tidak bisa disimpulkan hanya dari beberapa kasus yang terkenal. Jumlah kasus pidana pajak mungkin kecil dibandingkan dengan total jumlah pelanggaran pajak, dan beberapa kasus yang terjadi mungkin tidak pernah dipublikasikan. Selain itu, upaya pemerintah dalam memperketat penegakan hukum pajak dan meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak dapat mempengaruhi jumlah kasus yang terungkap.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak di Indonesia baru saja mengungkapkan kasus perpajakan yang vonis perkara tindak pidananya dijatuhkan secara in absentia alias tanpa kehadiran terdakwa. Kasus jenis ini diketahui baru terjadi pertama kalinya dalam sejarah Indonesia.
Kasus ini diungkap DJP melalui laman Instagram resmi @ditjenpajakri. Disebutkan bahwa tindak pidana perpajakan tersebut menyeret terdakwa berinisial SLM dari PT RPM di Bojonegoro dan PT BBM di Sidoarjo. Sementara penyidikan dilakukan oleh penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur II.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63fd5ca0b577d80e80c9115c/-Buat-Faktur-Pajak-Fiktif-Dirut-Perusahaan-Ditindak-Pidana" target="_blank" rel="noopener">Buat Faktur Pajak Fiktif, Dirut Perusahaan Ditindak Pidana</a></h3>
Lebih lanjut, DJP memberi keterangan, hingga persidangan terhadap terdakwa SLM dilakukan tanpa kehadiran yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan Pasal 44D Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 61 <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12725/PP/50%20TAHUN%202022">Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022</a>.
Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bojonegoro memutuskan terdakwa SLM melalui PT RPM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana sebagai wakil dari wajib pajak (WP). Di mana wajib pajak menggunakan faktur yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dan dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang sudah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagai suatu perbuatan berlanjut. Keputusan ini disampaikan pada tanggal 31 Januari 2024 lalu.
Hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro kepada terdakwa adalah pidana penjara selama 2 tahun 5 bulan dan denda sebesar Rp754,9 juta.
Berikutnya pada 4 Maret 2023, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo juga memutuskan terdakwa SLM melalui PT BBM telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana pajak dan akhirnya divonis hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp4,7 miliar.
Atas tindakan hukum ini, DJP mengklaim hal tersebut merupakan wujud dari keseriusan DJP dalam mengoptimalkan kewenangannya demi menegakkan hukum pidana di bidang perpajakan.
Tindak Pidana Pajak Lainnya
Tindak pidana terkait pajak dapat menyeret siapa saja dan kapan saja. Oleh sebab itu penting untuk senantiasa menaati setiap kewajiban perpajakan. Untuk menambah informasi, berikut Pajakku merangkum beberapa contoh tindak pidana pajak yang dapat menyeret seseorang ke pengadilan di Indonesia.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penghindaran Pajak</li>
</ul>
Tindakan penghindaran pajak yang dilakukan dengan sengaja untuk mengurangi atau menghindari kewajiban pajak secara tidak sah dapat dianggap sebagai tindak pidana. Contohnya termasuk penggunaan skema perpajakan yang tidak benar atau penyalahgunaan celah-celah hukum untuk menghindari pembayaran pajak yang seharusnya.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penggelapan Pajak</li>
</ul>
Ketika seseorang atau sebuah entitas sengaja tidak melaporkan pendapatan atau kekayaan yang seharusnya dikenai pajak, hal ini dapat dianggap sebagai penggelapan pajak. Penggelapan pajak melibatkan tindakan menyembunyikan atau mengurangi kewajiban pajak dengan sengaja.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pemalsuan Dokumen</li>
</ul>
Tindakan memalsukan dokumen-dokumen terkait pajak, seperti laporan keuangan atau dokumen transaksi, untuk menghindari pembayaran pajak atau untuk tujuan penipuan pajak, dapat dikenai tindakan pidana.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/62fb0d2ca9ea8709cb18bb11/Kenali-Putusan-Pengadilan-Pajak" target="_blank" rel="noopener">Kenali Putusan Pengadilan Pajak</a></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penyalahgunaan Fasilitas Pajak</li>
</ul>
Memanfaatkan fasilitas perpajakan dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum atau tujuan semula, seperti pemalsuan faktur pajak atau penyalahgunaan izin-izin tertentu, juga dapat dianggap sebagai tindak pidana.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penyampaian Informasi Palsu</li>
</ul>
Memberikan informasi palsu atau menyesatkan kepada otoritas pajak dalam proses pelaporan atau pemeriksaan pajak juga bisa dikenai tindakan pidana.
<ul style="text-align: justify;">
<li>Penggelapan Pajak dari Pihak Ketiga</li>
</ul>
Ketika seseorang atau sebuah entitas mengumpulkan pajak dari pihak lain, misalnya pajak penjualan atau pajak penghasilan yang dipotong, tetapi tidak meneruskan pembayaran kepada otoritas pajak, hal ini dapat dianggap sebagai tindak pidana penggelapan pajak dari pihak ketiga.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku otoritas pajak di Indonesia baru saja mengungkapkan kasus perpajakan yang vonis perkara tindak pidananya dijatuhkan secara in absentia alias tanpa kehadiran terdakwa. Kasus jenis ini diketahui baru terjadi pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. 

Sejarah Baru! Wajib Pajak Tak Setor Pajak Divonis Tanpa Hadir di Persidangan

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengingatkan seluruh Wajib Pajak Badan, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bahwa batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah pada 30 April 2024. Data dari DJP menunjukkan bahwa dari total 2.060.222 Wajib Pajak Badan yang harus menyampaikan SPT pada tahun ini, hanya 17% atau sekitar 351.427 badan usaha yang telah melaporkan pajaknya hingga 31 Maret 2024. Hal ini berarti masih terdapat sekitar 1.708.798 badan usaha yang belum menyampaikan SPT mereka.&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;
Bagi UMKM, terdapat keringanan pajak dengan tarif khusus hingga masa pajak 2024. Tarif pajak penghasilan (PPh) untuk UMKM adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar setahun. Namun, untuk tahun pajak 2025 dan seterusnya, UMKM dapat menggunakan norma penghitungan jika memenuhi syarat dan omzetnya belum melebihi Rp4,8 miliar, atau menggunakan tarif normal dan menyelenggarakan pembukuan jika omzetnya di atas Rp4,8 miliar. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 23/2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/97911691-2eb7-4f8e-a426-36cda2ebdacc/Insentif-Pajak-UMKM-05-Persen-Masih-Berlaku-di-2024" target="_blank" rel="noopener">Insentif Pajak UMKM 0,5% Masih Berlaku di 2024</a></h3>
Untuk mempermudah proses pelaporan, berikut Pajakku telah merangkum langkah-langkah penyampaian SPT 1771 untuk UMKM dari tahap persiapan hingga pengiriman.
<ol style="text-align: justify;">
<li>Persiapan</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Wajib Pajak Badan UMKM yang tidak menggunakan tarif pasal 17 atau tarif normal dapat menggunakan SPT 1771 melalui e-form.</li>
<li>Siapkan laporan keuangan, laba rugi, neraca, daftar penyusutan, peredaran bruto, dan pembayaran PPh Final UMKM.</li>
<li>Persiapkan laptop atau komputer yang terhubung dengan internet dan pastikan telah terinstal aplikasi Adobe Acrobat Reader.</li>
<li>Sajikan semua laporan keuangan dan dokumen dalam satu file berbentuk PDF untuk diunggah pada tahap pengiriman.</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Unduh Formulir</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Buka situs resmi Direktorat Jenderal Pajak di https://www.pajak.go.id.</li>
<li>Masuk menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password, dan kode keamanan.</li>
<li>Klik tab "Lapor", lalu klik ikon e-form.</li>
<li>Pastikan perangkat Anda telah terinstal Adobe Acrobat Reader. Jika belum, ikuti langkah-langkah pengunduhan dan penginstalan yang tersedia.</li>
<li>Klik opsi "Buat SPT" dan isi data formulir sesuai dengan kebutuhan Anda, termasuk tahun pajak dan status SPT.</li>
</ul>
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Pengisian</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Buka dokumen e-form yang telah dibuat, dan lengkapi data utama di halaman induk.</li>
<li>Mulai pengisian dari Lampiran Khusus 1A, dan isi data penyusutan sesuai dengan laporan keuangan.</li>
<li>Lanjutkan ke Lampiran VI, yang diisi jika WP Badan memiliki penyertaan modal pada badan usaha lain.</li>
<li>Isi Lampiran V dengan data pemegang saham dan susunan pengurus atau komisaris.</li>
<li>Pada Lampiran IV, isikan jenis penghasilan yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</li>
<li>Lampiran III hanya diisi jika terdapat pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain.</li>
<li>Lampiran II diisi dengan laporan keuangan laba rugi badan usaha.</li>
<li>Lampiran I berisi data peredaran usaha, terutama pada kolom laba rugi peredaran usaha.</li>
</ul>
<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/e8dabb31-c89c-4758-bff8-5abfba257dcb/Kemenkeu-Terbitkan-PMK-164-2023-Ketahui-Tata-Cara-Pengenaan-PPh-Final-UMKM" target="_blank" rel="noopener">Kemenkeu Terbitkan PMK 164/2023, Ketahui Tata Cara Pengenaan PPh Final UMKM</a></h3>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Pengiriman</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pilih Formulir Induk Lanjutan dan isi dengan benar kolom pernyataan nama, NPWP, tempat pengisian SPT 1771, dan tanggal.</li>
<li>Pilih lampiran 8A sesuai dengan jenis badan usaha, dan isikan data elemen dari neraca dan laporan laba rugi.</li>
<li>Setelah selesai mengisi, kembali ke formulir induk, dan klik tombol submit untuk mengirimkan SPT.</li>
<li>Unggah lampiran yang telah disiapkan, lalu buka kotak masuk email untuk memasukkan kode verifikasi yang diberikan.</li>
<li>Setelah memasukkan kode verifikasi, klik submit untuk menyelesaikan proses pengiriman.</li>
<li>Tunggu hingga proses unggahan selesai. WP akan menerima bukti telah menyampaikan pajak melalui email.</li>
</ul>
&nbsp;

DJP dan Kemenkeu mengingatkan seluruh Wajib Pajak Badan, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), bahwa batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan adalah pada 30 April 2024. Untuk mempermudah proses pelaporan, berikut Pajakku telah merangkum langkah-langkah penyampaian SPT 1771 untuk UMKM dari tahap persiapan hingga pengiriman.

Cara Mengisi SPT Tahunan untuk UMKM, Batas Akhir Pengumpulan 30 April

Sejumlah perusahaan pergadaian mengantisipasi peningkatan bisnis gadai menjelang Lebaran, dengan proyeksi transaksi yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. PT Budi Gadai Indonesia dari Sumatera Utara memperkirakan nilai transaksi gadai bisa mencapai Rp15,9 miliar, naik dari Rp12,5 miliar tahun lalu. Penyebabnya adalah kebutuhan dana tambahan masyarakat untuk persiapan Lebaran, dengan barang jaminan elektronik seperti handphone dan perhiasan emas menjadi yang paling banyak digadaikan.&nbsp;
Budi Gadai Indonesia berencana untuk terus meningkatkan transaksi baik di bidang elektronik maupun emas, dengan proyeksi penyaluran hingga akhir tahun mencapai Rp170 miliar. Mereka juga akan melakukan transformasi digital untuk meningkatkan layanan kepada nasabah.&nbsp;
Perusahaan lainnya, Dotri Gadai Jaya juga memperkirakan peningkatan bisnis gadai menjelang Lebaran, terlihat dari kinerja perusahaan yang meningkat pada Maret 2024. Direktur Dotri Gadai Jaya, Rikardo, mencatat kenaikan omzet sebesar 27,9% dibandingkan dengan Maret 2023, dengan barang elektronik seperti handphone menjadi yang paling banyak digadaikan.&nbsp;
Rikardo memproyeksikan peningkatan bisnis gadai tahun ini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan jumlah nasabah dan pinjaman yang semakin meningkat setiap bulannya. Mereka akan menerapkan strategi promosi melalui media sosial dan meningkatkan jumlah outlet serta luas wilayah usaha.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/098ea053-6316-4183-9060-3be767918dea/Harga-Pangan-Melonjak-Jelang-Lebaran-Ini-Biang-Keroknya!-" target="_blank" rel="noopener">Harga Pangan Melonjak Jelang Lebaran, Ini Biang Keroknya!</a></h3>
PT Indonesia Gadai Oke juga memperkirakan peningkatan bisnis gadai menjelang Lebaran, dengan nilai transaksi yang meningkat dari bulan sebelumnya. Direktur PT Indonesia Gadai Oke, Danioko Sastra Sembiring, mencatat kinerja bisnis gadai dalam kuartal pertama 2024 sebesar Rp10,89 miliar, yang lebih baik dari tahun sebelumnya.&nbsp;
Jenis barang elektronik seperti handphone, laptop, dan televisi menjadi yang paling banyak digadaikan menjelang Lebaran. Danioko menyebut bahwa perusahaan akan menambah kantor cabang baru, meningkatkan layanan kepada nasabah, dan membuka kantor cabang di Medan serta daerah lainnya untuk memaksimalkan pertumbuhan bisnis.&nbsp;
Faktor Peningkatan Transaksi Gadai Jelang Lebaran&nbsp;
Atas fenomena peningkatan transaksi gadai jelang lebaran ini, Pajakku merangkum faktor-faktor yang melatarbelakangi naiknya penggunaan gadai di masyarakat Indonesia.&nbsp;&nbsp;
1. Kebutuhan Dana Tambahan&nbsp;
Menjelang Lebaran, banyak masyarakat membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhan seperti belanja keperluan Lebaran, persiapan mudik, atau merayakan hari raya dengan lebih layak. Karena itu, gadai menjadi salah satu opsi untuk mendapatkan dana tambahan dengan cepat.&nbsp;
2. Peningkatan Konsumsi dan Perayaan&nbsp;
Tradisi Lebaran di Indonesia seringkali diiringi dengan peningkatan konsumsi barang-barang baru atau perayaan yang lebih meriah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, masyarakat kerap menggadaikan barang-barang yang mereka miliki untuk mendapatkan dana tambahan.&nbsp;
3. Biaya Hidup yang Meningkat&nbsp;
Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kenaikan taraf hidup, banyak masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap barang-barang elektronik dan perhiasan emas. Kondisi ini membuat banyak barang berharga yang bisa dijadikan jaminan untuk proses gadai.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6c90fb90-7801-48e9-b2c2-fc88f3781844/Prediksi-Peredaran-Uang-Selama-Libur-Lebaran-2024-" target="_blank" rel="noopener">Prediksi Peredaran Uang Selama Libur Lebaran 2024</a></h3>
4. Kemudahan dan Keterjangkauan Gadai&nbsp;
Perusahaan-perusahaan gadai menyediakan layanan yang mudah diakses dan proses yang cepat. Hal ini membuat masyarakat merasa lebih nyaman untuk menggunakan jasa gadai dalam mendapatkan dana tambahan.&nbsp;
5. Peningkatan Kesadaran Finansial&nbsp;
Masyarakat semakin menyadari manfaat dari menggunakan layanan keuangan alternatif seperti gadai, terutama dalam situasi darurat atau kebutuhan mendesak seperti menjelang Lebaran.&nbsp;
6. Promosi dan Penyebaran Informasi&nbsp;
Perusahaan-perusahaan gadai aktif dalam melakukan promosi produk dan menyebarkan informasi mengenai layanan mereka. Melalui berbagai media, seperti iklan di media massa atau promosi melalui media sosial, masyarakat menjadi lebih aware terhadap layanan gadai dan kemungkinan untuk menggunakannya.&nbsp;
Kombinasi dari faktor-faktor tersebut membuat penggunaan gadai semakin populer dan meningkat di masyarakat Indonesia, khususnya menjelang momen-momen penting seperti Lebaran.&nbsp;
&nbsp;
&nbsp;

Sejumlah perusahaan pergadaian mengantisipasi peningkatan bisnis gadai menjelang Lebaran

Transaksi Gadai Meningkat Jelang Lebaran 

Kementerian Keuangan RI telah menerbitkan peraturan baru mengenai pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang/jasa yang akan digunakan dalam mendukung kekuatan pertahanan dan/atau keamanan negara Indonesia. Pembebasan PPN ini terbit pada <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12bb260c-29cb-4643-9448-3a6e179f9f45/PER_MENKEU/157%20TAHUN%202023" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 157 Tahun 2023</a> yang telah berlaku sejak 1 Januari 2024 lalu.
Peraturan ini berisi tentang Tata Cara Pembebasan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Tertentu di Dalam Daerah Pabean dan/atau Pemanfaatan dari Luar Daerah Pabean yang Bersifat Strategis Untuk Pertahanan atau Keamanan Negara Indonesia.
Terbitnya PMK baru ini merupakan salah satu upaya DJP dalam menghilangkan dispute di lapangan mengenai kriteria barang dan jasa kena pajak strategis yang dapat dibebaskan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
<h2 style="text-align: justify;">Perkembangan Peraturan</h2>
Penerbitan PMK Nomor 157 Tahun 2023 secara resmi telah menggantikan peraturan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/5192/KEP_MENKEU/370/KMK.03/2003" target="_blank" rel="noopener">Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 370 Tahun 2003</a> tentang Pelaksanaan Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang telah Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/8c0fcf52-62e1-4d01-a6f6-b6285f88fe72/Pemerintah-Bebaskan-Pajak-Impor-Senjata-Amunisi-Hingga-Panser" target="_blank" rel="noopener">Pemerintah Bebaskan Pajak Impor Senjata, Amunisi, Hingga Panser</a></h3>
Dalam perkembangannya, DJP menerbitkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang selanjutnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 dalam menyesuaikan pengaturan pemberian kemudahan PPN. Oleh Karena itu, pembebasan yang sudah ditetapkan dalam KMK Nomor 370 Tahun 2003 akan tetap berlaku sampai dengan dimanfaatkan.
Oleh karena itu, PMK Nomor 157 Tahun 2023 mengatur mengenai kriteria Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu yang bersifat strategis berupa senjata, amunisi, jaket/rompi antipeluru, helm antipeluru, kendaraan darat khusus, radar, dan peralatan data terbatas.
<h3 style="text-align: justify;">Aspek Pajak Penyerahan BKP dan/atau JKP Untuk Pertahanan dan Keamanan</h3>
<ul>
<li>Pembebasan Impor Barang Kena Pajak</li>
</ul>
Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis untuk keperluan pertahanan dan/atau keamanan negara memperoleh pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diimpor oleh Kementerian Pertahanan, Lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Kapolri, Tentara Nasional Indonesia, dan Pihak lain yang ditunjuk oleh TNI atau Kementerian Pertahanan.
<ul>
<li style="text-align: justify;">Pembebasan Penyerahan Barang Kena Pajak</li>
</ul>
Barang-barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis untuk pertahanan dan keamanan negara dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saat diserahkan kepada Kementerian Pertahanan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pertahanan nasional, dan Tentara Nasional Indonesia.
<ul>
<li>Pembebasan Jasa Kena Pajak Tertentu</li>
</ul>
Jasa kena pajak tertentu yang bersifat strategis untuk pertahanan nasional, yang diterima oleh Kementerian Pertahanan atau Tentara Nasional Indonesia sebagai penyediaan data geografis, dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) saat diserahkan di dalam atau dimanfaatkan dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang sesuai dengan klausul pembebasan PPN.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6385b6b2b577d80e80237af2/Glosarium-Pajak:-Barang-Kena-Pajak-(BKP)-dan-Jasa-Kena-Pajak-(JKP)" target="_blank" rel="noopener">Glosarium Pajak: Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)</a></h3>
<h3 style="text-align: justify;">Jenis-Jenis Barang Kena Pajak Strategis</h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Senjata</li>
</ul>
10 jenis senjata yang dibebaskan dari PPN, yaitu senjata perorangan, senjata kelompok, senjata dan sistem senjata artileri, senjata dan sistem senjata kavaleri, senjata dan sistem senjata roket dan peluru kendali, sistem senjata pesawat, sistem senjata pertahanan udara, flash bang, kelengkapan utama senjata, dan suku cadang senjata-senjata tersebut.&nbsp;
<ul>
<li style="text-align: justify;">Amunisi</li>
</ul>
Jenis amunisi senjata yang dibebaskan PPN, yaitu Munisi Kaliber Kecil (MKK), Munisi Kaliber Besar (MKB), Munisi Khusus (Musus), ranjau, bom, roket, peluru kendali, torpedo, amunisi sistem pertahanan udara dan senjata khusus, granat, gas air mata, dan suku cadang amunisi-amunisi tersebut.
<ul>
<li>Kendaraan Darat Khusus</li>
</ul>
Jenis kendaraan darat khusus yang dibebaskan PPN, yaitu kendaraan patrol dan pengawalan, tank, panser, kendaraan khusus angkut dan/atau penarik alat utama sistem senjata, kendaraan khusus yang dilekati alat utama sistem senjata, kendaraan khusus angkut personel pasukan, kendaraan taktis baik antipeluru maupun tidak antipeluru, kendaraan khusus tahanan, kendaraan khusus olah TKP, kendaraan darat khusus laboratorium forensik, kendaraan darat khusus mobile tactical communication, kendaraan darat khusus berperalatan khusus intelijen, kendaraan darat khusus
Disaster Victim Identification (DVI) dan/atau Explosive Ordnance Disposal (EOD), kendaraan penjinak bom dan/atau penjinak ranjau, dan suku cadang kendaraan darat khusus tersebut.
<ul>
<li>Radar</li>
</ul>
3 jenis radar yang dibebaskan dari PPN, yaitu radar dan sistem radar (darat, laut, udara), suku cadang radar dan sistem rada, dan alat pendeteksi keberadaan objek.
<ul>
<li>Peralatan Data Batas</li>
</ul>
5 jenis peralatan data terbatas yang dibebaskan PPN, yaitu peralatan data batas, peralatan hidrografi dan topografi, peralatan survei dan pemotretan udara, peralatan kartografi dan peralatan garfika, dan suku cadang peralatan data batas tersebut.
<h3 style="text-align: justify;">Tata Cara dan Tujuan Pembebasan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai</h3>
Pembebasan PPN ini dapat dipenuhi melalui mekanisme Surat Keterangan Bebas (SKB). Wajib pajak dapat memperoleh SKB dengan syarat kepatuhan serta kelengkapan dokumen dan informasi. Selain itu, fasilitas pembebasan PPN untuk pertahanan dan keamanan negara saat ini sudah dapat diakses dengan saluran elektronik sehingga dapat memperkuat prinsip trust and verify bagi industri pertahanan lokal dengan pemerintah.
Pembebasan PPN untuk pertahanan dan keamanan negara sangat diperlukan terhadap kompleksitas keamanan global. Indonesia mendukung kekuatan pertahanan nasional dengan pemuktahiran peralatan dan teknologi militer. Namun, pengadaan tersebut seringkali terhalang biaya tambahan, termasuk aspek perpajakan.
Sehingga, pemerintah menerbitkan PMK 157/2023 yang menghapuskan PPN untuk barang-barang pertahanan dan keamanan dengan tujuan mendorong industri pertahanan indonesia agar kepentingan strategis negara terpenuhi. Insentif pembebasan PPN ini diharapkan dapat mendukung penguatan pertahanan nasional dan industri pertahanan Indonesia sehingga memiliki daya saing internasional.

Kementerian Keuangan RI telah menerbitkan peraturan baru mengenai pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang/jasa yang akan digunakan dalam mendukung kekuatan pertahanan dan/atau keamanan negara Indonesia. Pembebasan PPN ini terbit pada Peraturan Menteri Keuangan No 157 Tahun 2023 yang telah berlaku sejak 1 Januari 2024 lalu.

Manfaat Pembebasan PPN Impor Barang Pertahanan dan Keamanan Indonesia

Di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh terhadap perubahan iklim menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia. Namun, upaya ini tidak dapat direalisasikan tanpa sumber pembiayaan yang memadai dan kebijakan yang mendukung dari pemerintah. Dalam konteks ini, peran Kementerian Keuangan menjadi sangat krusial.&nbsp;&nbsp;
Analisis terbaru menunjukkan bahwa potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim dapat mencapai angka yang mengkhawatirkan. Untuk menghadapi tantangan ini, pemerintah telah menyusun strategi kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Strategi ini, yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, difokuskan pada mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta perlindungan lingkungan demi pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.&nbsp;
Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh terhadap perubahan iklim di Indonesia bergantung pada kapasitas dan variasi sumber pembiayaan untuk perubahan iklim itu sendiri, dan Kementerian Keuangan memiliki peran utama dalam hal ini. Menurut Noor Syaifudin, seorang Analis Kebijakan Ahli Madya dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, hasil analisis menunjukkan bahwa potensi kerugian ekonomi bisa mencapai sekitar 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2030 akibat perubahan iklim.&nbsp;
Oleh karena itu, pemerintah telah merancang berbagai strategi kebijakan yang mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Strategi tersebut mencakup kebijakan-kebijakan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah, yang terfokus pada mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, lingkungan, dan pertumbuhan jangka panjang yang telah diintegrasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/98df9d48-56de-4b08-bfa5-372a207bb33d/Pemerintah-Siapkan-Insentif-Penerapan-Teknologi-Penangkapan-Karbon" target="_blank" rel="noopener">Pemerintah Siapkan Insentif Penerapan Teknologi Penangkapan Karbon</a></h3>
Instrumen Kebijakan Fiskal yang Mendukung Program Ekonomi Hijau
Beberapa instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung program-program hijau pemerintah adalah melalui belanja pemerintah, insentif fiskal, serta keterlibatan sektor keuangan dan pihak-pihak terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Noor menyatakan Indonesia memiliki potensi untuk tumbuh. Pemerintah menyelaraskan dengan visi jangka panjang, di mana pada tahun 2060 Indonesia diharapkan menjadi negara dengan emisi netral.&nbsp;
Kementerian Keuangan juga telah mengembangkan kebijakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan hijau guna meningkatkan kontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk mencapai target nasional. Dari sisi kebijakan pendapatan, pemerintah telah memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di sektor infrastruktur hijau, seperti dengan memberikan libur pajak dan keringanan pajak untuk pengembangan energi terbarukan. Pemungutan beban pajak yang lebih ringan diharapkan dapat menarik perhatian badan usaha untuk berinvestasi pada pembangunan infrastruktur hijau.&nbsp;
Dari segi belanja, pemerintah juga telah menerapkan skema penandaan belanja pemerintah pusat dan daerah yang diarahkan untuk penanganan perubahan iklim. Selain itu, pemerintah telah menerbitkan instrumen pembiayaan inovatif, seperti Green Bond baik dalam bentuk konvensional maupun syariah serta dalam mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) dan mata uang asing lainnya. Indonesia juga berpotensi sebagai salah satu negara dengan kredit karbon terbesar di dunia.&nbsp;
Noor menekankan bahwa pengentasan masalah iklim memerlukan pendanaan yang tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga dari dukungan pendanaan iklim internasional dan swasta. Keterlibatan swasta sangat diperlukan agar masyarakat dapat lebih berperan dalam upaya bersama untuk mencapai pembangunan hijau yang berkelanjutan. Dalam hal ini, selain pembiayaan dari pemerintah pusat, belanja negara melalui pemerintah daerah juga memiliki peran penting. Oleh karena itu, konvergensi kebijakan penanganan perubahan iklim akan menjadi kunci untuk masa depan yang lebih baik.&nbsp;
Ekonomi Hijau dan Implementasinya&nbsp;
Ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil memperhatikan perlindungan lingkungan dan penggunaan sumber daya alam yang bijaksana. Implementasi ekonomi hijau melibatkan berbagai kegiatan dan kebijakan yang mendukung pengembangan dan penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, pengurangan emisi gas rumah kaca, pemanfaatan energi terbarukan, efisiensi sumber daya, pengelolaan limbah yang baik, dan promosi prinsip-prinsip kesetaraan sosial dan ekonomi.&nbsp;
Di Indonesia, implementasi ekonomi hijau telah menjadi fokus penting dalam upaya mengatasi tantangan lingkungan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Beberapa langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia dalam mendorong ekonomi hijau meliputi beberapa aspek berikut.&nbsp;&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="1" data-aria-level="1">Kebijakan dan Strategi&nbsp;</li>
</ul>
Pemerintah Indonesia telah merumuskan berbagai kebijakan dan strategi untuk mendukung pembangunan ekonomi hijau, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Tujuannya adalah untuk mempromosikan investasi dalam infrastruktur hijau, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi deforestasi, dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/8f8ee057-3ddf-450b-8198-5b83c57b6584/Membangun-Kebijakan-Pajak-Berkelanjutan-yang-Mendukung-Lingkungan" target="_blank" rel="noopener">Membangun Kebijakan Pajak Berkelanjutan yang Mendukung Lingkungan</a></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="2" data-aria-level="1">Inisiatif dan Program&nbsp;</li>
</ul>
Inisiatif Pemerintah dalam meluncurkan program untuk mendukung ekonomi hijau sejatinya sudah berlangsung sejak lama, beberapa diantaranya program pengembangan energi terbarukan seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin. Selain itu, program pengelolaan limbah dan penghijauan juga menjadi bagian dari upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="3" data-aria-level="1">Investasi dan Dukungan Keuangan&nbsp;</li>
</ul>
Pemberian insentif dan dukungan keuangan bagi pelaku usaha yang berinvestasi dalam proyek juga termasuk aspek penting dalam memberi kelancaran implementasi program-program ekonomi hijau. Adapun insentif yang telah diberikan diantaranya pada cakupan fiskal seperti tax holiday dan tax allowance untuk pengembangan energi terbarukan, serta melalui penerbitan Green Bonds untuk mendukung proyek-proyek lingkungan.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li data-leveltext="" data-font="Symbol" data-listid="2" data-list-defn-props="{&quot;335552541&quot;:1,&quot;335559685&quot;:720,&quot;335559991&quot;:360,&quot;469769226&quot;:&quot;Symbol&quot;,&quot;469769242&quot;:[8226],&quot;469777803&quot;:&quot;left&quot;,&quot;469777804&quot;:&quot;&quot;,&quot;469777815&quot;:&quot;hybridMultilevel&quot;}" aria-setsize="-1" data-aria-posinset="4" data-aria-level="1">Kerjasama Internasional&nbsp;</li>
</ul>
Indonesia turut aktif berpartisipasi dalam kerjasama internasional untuk mendukung ekonomi hijau, termasuk dalam kerangka kerja Perjanjian Paris tentang Perubahan Iklim. Melalui kerjasama ini, Indonesia mendapatkan akses terhadap sumber daya dan teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau.&nbsp;
Di negara tetangga, implementasi ekonomi hijau juga menjadi perhatian utama dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan melindungi lingkungan. Negara-negara seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand juga telah mengadopsi berbagai kebijakan dan program untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau, termasuk dalam pengembangan energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan konservasi lingkungan. Kerjasama regional juga menjadi penting dalam mempromosikan ekonomi hijau di Asia Tenggara.&nbsp;

Di tengah tantangan perubahan iklim yang semakin nyata, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh terhadap perubahan iklim menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia

Kemenkeu Siapkan Instrumen Fiskal Untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi Hijau 

Komoditas hasil pertambangan merupakan bahan-bahan yang diekstraksi dari bumi melalui proses pertambangan. Komoditas ini umumnya digunakan sebagai bahan baku dalam industri atau sebagai sumber energi. Contoh komoditas hasil pertambangan meliputi logam (seperti emas, perak, dan tembaga), minyak dan gas, batubara, mineral (seperti belerang dan fosfat), serta batu permata dan mineral berharga
Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi telah menerbitkan aturan yang mengklasifikasikan komoditas hasil pertambangan atau mineral yang tergolong sebagai mineral strategis. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 69.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Penetapan Jenis Komoditas Yang Tergolong Dalam Klasifikasi Mineral Strategis.
Setidaknya ada 22 jenis komoditas mineral yang masuk dalam klasifikasi mineral strategis. 22 mineral tersebut antara lain:
<table>
<tbody>
<tr>
<td width="42">
No
</td>
<td width="276">
Jenis Mineral Strategis
</td>
<td width="306">
Jenis Komoditas Tambang
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
1
</td>
<td width="276">
Alumunium
</td>
<td width="306">
Bauksit
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
2
</td>
<td width="276">
Antimoni
</td>
<td width="306">
Antimoni
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
3
</td>
<td width="276">
Besi
</td>
<td width="306">
Bijih Besi, Pasir Besi
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
4
</td>
<td width="276">
Emas
</td>
<td width="306">
Emas
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
5
</td>
<td width="276">
Fosfor
</td>
<td width="306">
Fosfat
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
6
</td>
<td width="276">
Galena
</td>
<td width="306">
Galena
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
7
</td>
<td width="276">
Kobalt
</td>
<td width="306">
Kobalt
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
8
</td>
<td width="276">
Kromium
</td>
<td width="306">
Kromit
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
9
</td>
<td width="276">
Logam Tanah Jarang
</td>
<td width="306">
Logam Tanah Jarang
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
10
</td>
<td width="276">
Magnesium
</td>
<td width="306">
Magnesium
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
11
</td>
<td width="276">
Mangan
</td>
<td width="306">
Mangan
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
12
</td>
<td width="276">
Molibdenum
</td>
<td width="306">
Molibdenum
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
13
</td>
<td width="276">
Nikel
</td>
<td width="306">
Nikel
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
14
</td>
<td width="276">
Perak
</td>
<td width="306">
Perak
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
15
</td>
<td width="276">
Platinum
</td>
<td width="306">
Platina
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
16
</td>
<td width="276">
Seng
</td>
<td width="306">
Seng
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
17
</td>
<td width="276">
Silika
</td>
<td width="306">
Pasir Kuarsa, Kuarsit, Kristal Kuarsa
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
18
</td>
<td width="276">
Tembaga
</td>
<td width="306">
Tembaga
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
19
</td>
<td width="276">
Timah
</td>
<td width="306">
Timah
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
20
</td>
<td width="276">
Titanium
</td>
<td width="306">
Titanium
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
21
</td>
<td width="276">
Vanadium
</td>
<td width="306">
Vanadium
</td>
</tr>
<tr>
<td width="42">
22
</td>
<td width="276">
Zirkonium
</td>
<td width="306">
Zirkon
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;
Aturan terbaru tersebut ditetapkan pada 1 April 2024 yang memiliki tujuan untuk optimalisasi hilirisasi mineral dalam negeri untuk pengembangan industri strategis serta mendukung pemanfaatan mineral yang berimplikasi pada peningkatan daya saing Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6371bebeb577d80e80b8e765/Mengenal-Pajak-Mineral-Bukan-Logam-dan-Batuan-" target="_blank" rel="noopener">Mengenal Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan</a></h3>
Mineral strategis yang dimaksud dalam beleid tersebut merupakan mineral yang memiliki nilai strategis sebagai bahan baku dalam mengoptimalkan hilirisasi mineral di dalam negeri untuk pengembangan industri strategis yang mendukung peningkatan daya saing perdagangan tingkal global, pendapatan negara, serta perekonomian nasional.
Ada beberapa kriteria yang menentukan mineral masuk ke dalam daftar mineral strategis, antara lain:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Mineral yang menjadi bahan baku industri saat ini</li>
<li>Mineral yang memiliki potensi mengendalikan pasar global melalui dominasi sumber daya dan Cadangan</li>
<li>Mineral yang memiliki kontribusi penerimaan negara yang besar di sektor pertambangan mineral</li>
<li>Mineral yang memiliki kontribusi dominan terhadap cadangan devisa negara</li>
<li>Mineral yang dipergunakan secara masif untuk industri strategis</li>
</ol>
Terbitnya aturan ini juga menjadi acuan bagi Kementerian/lembaga serta pemerintah daerah sesuai kewenangannya untuk memberikan pengaturan dan kebijakan terkait tata Kelola dan tata niaga pertambangan mineral dan industri berbasis mineral dan mineral ikutannya, yang meliputi sisa hasil pengolahan dan pemurnian. Selain itu, aturan ini juga bisa menjadi acuan untuk penetapan formula harga mineral acuan dan pertimbangan dalam kebijakan pengutamaan mineral untuk kebutuhan dalam negeri
&nbsp;

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara resmi telah menerbitkan aturan yang mengklasifikasikan komoditas hasil pertambangan atau mineral yang tergolong sebagai mineral strategis.

Sah! 22 Komoditas Hasil Pertambangan Ini Masuk Daftar Mineral Strategis Indonesia

Konflik antara Iran dan Israel telah menjadi pusat perhatian internasional yang cukup sensitif, terutama dalam hal dampaknya terhadap pasar minyak dan keuangan negara-negara yang terlibat. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan proyeksi terkait dampak potensial dari konflik tersebut terhadap subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kg di Indonesia.
Dalam simulasi yang disusun oleh Kementerian ESDM dan PT Pertamina (Persero), diperkirakan bahwa jika harga minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai US$100 per barel dengan kurs sebesar Rp15.900 per dolar, maka anggaran subsidi dan kompensasi BBM serta LPG 3 Kg bisa melebar hingga mencapai Rp356,14 triliun. Ini merupakan peningkatan signifikan dari anggaran yang telah disiapkan dalam APBN tahun ini.
Detailnya, subsidi BBM dan kompensasi BBM diperkirakan akan naik menjadi Rp249,86 triliun dari asumsi APBN 2024 yang sebesar Rp160,91 triliun. Sementara itu, subsidi untuk LPG 3 kg diperkirakan akan meningkat menjadi Rp106,28 triliun dari asumsi APBN 2024 sebesar Rp83,27 triliun.
Akan tetapi, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, menegaskan bahwa sampai saat ini belum ada opsi penyesuaian harga BBM dan LPG di tengah kemungkinan kenaikan harga minyak mentah dunia akibat eskalasi konflik Iran dan Israel. Tutuka berpendapat bahwa kebijakan harus diambil secara hati-hati dan tidak terburu-buru dengan tetap mempersiapkan kemungkinan terburuk.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/2c022287-7caa-454a-92c4-84052883c2b7/Dampak-Serangan-Iran-ke-Israel-Terhadap-Perekonomian-Indonesia" target="_blank" rel="noopener">Dampak Serangan Iran ke Israel Terhadap Perekonomian Indonesia</a></h3>
Sensitivitas terhadap kenaikan harga minyak mentah dan kurs dolar AS memang menjadi perhatian penting dalam perencanaan anggaran negara. Setiap kenaikan ICP sebesar US$1 per barel akan berdampak pada kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,8 triliun, kenaikan subsidi energi sebesar Rp1,7 triliun, dan kompensasi energi sebesar Rp5,3 triliun. Sementara itu, setiap kenaikan kurs rupiah sebesar Rp100 per dolar AS akan berdampak pada PNBP sebesar Rp1,8 triliun, kenaikan subsidi energi sebesar Rp1,19 triliun, dan kompensasi energi sebesar Rp3,89 triliun.
Meskipun begitu, Tutuka berpendapat bahwa ketegangan antara Iran dan Israel tidak akan berlangsung lama. Menurutnya, kedua negara dan sekutunya cenderung menurunkan tensi konflik tersebut. Meskipun terjadi kenaikan harga minyak dunia sebagai akibat dari konflik tersebut, Tutuka menekankan bahwa hal ini masih dalam ranah simulasi dengan skenario risiko premium.
Dalam beberapa hari terakhir, harga minyak mentah global mengalami kenaikan tipis setelah terjadinya serangan dari Iran terhadap Israel. Namun, kenaikan tersebut kemudian terhenti karena spekulasi bahwa konflik antara kedua negara tersebut akan tetap terkendali. Para analis pun telah membahas kemungkinan bahwa harga minyak mentah bisa kembali mencapai US$100 per barel.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/ec2cfc1b-4196-46fc-9dd5-373c893c9fae/Aturan-Barang-Bawaan-Luar-Negeri-Resmi-Dicabut-Pemerintah" target="_blank" rel="noopener">Aturan Barang Bawaan Luar Negeri Resmi Dicabut Pemerintah</a></h3>
Dengan begitu, kondisi pasar minyak dunia tetap menjadi hal yang perlu dipantau dengan cermat. OPEC telah menyatakan bahwa pasar minyak perlu diawasi secara ketat untuk memastikan keseimbangan yang sehat dan berkelanjutan. Meskipun terjadi ketegangan geopolitik, namun penting bagi negara-negara untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengantisipasi potensi dampak negatif dari peristiwa tersebut.

Konflik antara Iran-Israel  menjadi pusat perhatian internasional yang cukup sensitif, terutama dalam hal dampaknya terhadap pasar minyak dan keuangan negara yang terlibat. Kementerian ESDM melakukan proyeksi terkait dampak potensial dari konflik tersebut terhadap subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kg di Indonesia

Subsidi BBM dan LPG Diprediksi Meroket Akibat Konflik Iran dan Israel

Pernahkah Anda menjalani proses pemeriksaan pajak? Pemeriksaan pajak merupakan sebuah proses yang harus dijalani oleh wajib pajak baik itu wajib pajak badan maupun orang pribadi jika ditemukan adanya indikasi tertentu. Pemeriksa pajak akan menjalankan tugasnya secara objektif dan professional serta dengan standar yang telah ditetapkan.
Penyebab Pemeriksaan Pajak
Pemeriksaan pajak terbagi menjadi 2 (dua) kategori yakni pemeriksaan khusus dan pemeriksaan rutin. Pemeriksaan rutin lebih sering ditemui karena beberapa alasan berikut ini:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Wajib pajak menyampaikan SPT Masa PPN lebih bayar kompensasi</li>
<li>Wajib pajak melakukan proses peleburan, penggabungan, likuidasi/pembubaran usaha, pemekaran atau wajib pajak orang pribadi yang meninggalkan Indonesia selamanya</li>
<li>Wajib pajak yang menyatakan SPT Tahunan PPh rugi</li>
<li>Wajib pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN lebih bayar restitusi</li>
</ol>
<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/89cc8cc4-0d3e-4152-8ff0-1154fd7c6922/Perbedaan-Pemeriksaan-Pajak-Langsung-dan-Tidak-Langsung" target="_blank" rel="noopener">Perbedaan Pemeriksaan Pajak Langsung dan Tidak Langsung</a></h3>
Alur Pemeriksaan Pajak
Dalam pemeriksaan pajak, ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh wajib pajak, antara lain:
<ol style="text-align: justify;">
<li>Penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (SPPL) atau Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan Kantor</li>
</ol>
Surat ini akan disampaikan oleh pemeriksa pajak berdasarkan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan dan disampaikan via pos atau jasa pengiriman. Kemudian pemeriksa pajak akan melakukan konfirmasi apakah wajib pajak sudah menerima surat tersebut atau belum. Jika SPPL atau Surat Panggilan sudah diterima, SPT yang sudah dilaporkan tidak bisa lagi dilakukan pembetulan.
<ol style="text-align: justify;" start="2">
<li>Pertemuan Wajib Pajak</li>
</ol>
Untuk wajib pajak orang pribadi pertemuan dihadiri sendiri, sementara untuk wajib pajak badan dapat dihadiri perwakilan wajib pajak atau dapat didampingi konsultan pajak atau pegawai yang paham dengan kegiatan usaha/pekerjaan wajib pajak. Pertemuan wajib pajak ini akan dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
<ol style="text-align: justify;" start="3">
<li>Pemeriksaan di Kantor Pajak atau Tempat Wajib Pajak</li>
</ol>
Pemeriksaan pajak ini disesuaikan dengan usaha atau pekerjaan wajib pajak. Beberapa hal yang perlu disiapkan oleh wajib pajak antara lain buku, catatan, dokumen, dan hal lain yang dibutuhkan. Wajib pajak diharapkan bersikap kooperatif dalam proses ini karena pemeriksaan bisa dilakukan lebih dari satu kali.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/069e3fd4-8812-4f8b-8a08-bf95e4f634e8/Cara-Mengisi-SPT-Tahunan-untuk-UMKM-Batas-Akhir-Pengumpulan-30-April" target="_blank" rel="noopener">Cara Mengisi SPT Tahunan untuk UMKM, Batas Akhir Pengumpulan 30 April</a></h3>
<ol style="text-align: justify;" start="4">
<li>Peminjaman Buku, Catatan, dan Dokumen</li>
</ol>
Wajib pajak harus berkenan untuk meminjamkan catatan, buku, serta semua dokumen yang diperlukan untuk proses pemeriksaan pajak. Peminjaman ini harus dilaksanakan dengan penyampaian Surat Permintaan Peminjaman kepada wajib pajak.
<ol style="text-align: justify;" start="5">
<li>Pemeriksaan dan Pengujian</li>
</ol>
Pemeriksa pajak akan melakukan pengujian dan perhintungan pajak terutang yang didapatkan dari buku, catatan, maupun dokumen yang dipinjam sebelumnya.
<ol style="text-align: justify;" start="6">
<li>Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan</li>
</ol>
Jika pemeriksaan dan pengujian sudah selesai, maka Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) akan diterbitkan dan disampaikan kepada wajib pajak baik secara langsung atau tidak langsung. SPHP menunjukkan hasil pemeriksaan pajak dan daftar temuan dalam proses pemeriksaan.

Pemeriksaan pajak merupakan sebuah proses yang harus dijalani oleh wajib pajak baik itu wajib pajak badan maupun orang pribadi jika ditemukan adanya indikasi tertentu.

Bagaimana Prosedur Pemeriksaan Pajak yang Tepat?

Momentum Ramadan dan Lebaran dianggap sebagai peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi selama periode tersebut. Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), mengungkapkan bahwa dua jenis pajak yang diprediksi akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak selama Lebaran adalah Pajak Pertambahan Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Esther menjelaskan bahwa penerimaan pajak terbesar umumnya berasal dari PPN dan PPh. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan ini hanya bersifat sementara selama periode Lebaran. Dalam rangka mempertahankan peningkatan penerimaan pajak hingga akhir tahun ini, Indonesia dirasa perlu menjaga performa sektor bisnis dan daya beli masyarakat. Ini penting karena pertumbuhan ekonomi yang baik dapat berdampak positif pada penerimaan pajak.
Namun demikian, Esther juga menyadari potensi penurunan penerimaan pajak setelah periode Lebaran. Hal ini disebabkan oleh faktor eksternal seperti konflik geopolitik antara Iran dan Israel yang dapat memengaruhi harga minyak dan nilai tukar. Selain itu, biaya produksi yang meningkat dan potensi penurunan daya beli konsumen juga menjadi faktor yang berpotensi memengaruhi penerimaan pajak negara.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/3ea8ee7b-6b25-4305-83a4-271f2b076240/Transaksi-Gadai-Meningkat-Jelang-Lebaran-" target="_blank" rel="noopener">Transaksi Gadai Meningkat Jelang Lebaran</a></h3>
Prianto Budi Saptono, Direktur Eksekutif Pratama Kreston Tax Research Institute, menjelaskan secara rinci bahwa penerimaan pajak pusat selama Maret dan April 2024 diperkirakan akan didominasi oleh empat jenis pajak utama. Ini termasuk PPh orang pribadi, PPh Pasal 21, PPh Badan, dan PPN. Di sisi lain, penerimaan pajak daerah diproyeksikan akan didominasi oleh Pajak atas Barang &amp; Jasa Tertentu (PBJT), khususnya pajak hotel dan pajak restoran.
Realisasi Penerimaan Pajak Hingga Maret 2024
Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp342,88 triliun selama 1 Januari hingga 15 Maret 2024. Meskipun jumlah ini setara dengan 17,24% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024, realisasi penerimaan pajak pada pertengahan bulan tersebut mengalami penurunan sebesar 3,7% secara tahunan.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjelaskan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri merupakan kontributor terbesar pertama terhadap penerimaan pajak. Namun, pertumbuhannya mengalami penurunan yang signifikan. PPh 21, yang merupakan pajak yang dibayarkan oleh pekerja, menunjukkan pertumbuhan yang impresif. Sedangkan PPh Badan mengalami koreksi yang cukup tajam akibat restitusi dan tekanan harga komoditas.
Selain itu, terdapat juga beberapa jenis pajak lainnya yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak, seperti PPN Impor, PPh Final, PPh 22 Impor, PPh 26, dan PPh Orang Pribadi. Meskipun kontribusinya mungkin tidak sebesar PPN dan PPh, namun setiap jenis pajak tersebut tetap memiliki peran penting dalam mengisi kas negara.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/d5767de6-5fba-4f3e-9093-83ce6a3d3061/Pemerintah-Siapkan-Pasokan-BBM-dan-Gas-Bumi-Selama-Ramadan-dan-Idulfitri" target="_blank" rel="noopener">Pemerintah Siapkan Pasokan BBM dan Gas Bumi Selama Ramadan dan Idulfitri</a></h3>
Dengan demikian, meskipun momen Lebaran dan pasca Lebaran memberikan kesempatan untuk meningkatkan penerimaan pajak, perlu adanya perencanaan dan strategi yang baik untuk menjaga kinerja ekonomi dan memitigasi risiko penurunan penerimaan pajak setelah periode tersebut. Hal ini akan membantu mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dan mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Momentum Ramadan dan Lebaran dianggap sebagai peluang untuk meningkatkan penerimaan pajak, terutama karena adanya peningkatan aktivitas ekonomi selama periode tersebut. Esther Sri Astuti INDEF mengungkapkan bahwa dua jenis pajak yang diprediksi akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan pajak selama Lebaran yakni PPN dan PPh.

PPN dan PPh Dominasi Penerimaan Pajak Saat Lebaran 2024

Serangan Iran ke Israel pada Sabtu pekan lalu telah menciptakan gelombang kekhawatiran yang meluas terutama di kawasan Timur Tengah. Dampak yang paling ditakutkan adalah potensi kenaikan harga minyak dunia, yang dapat mempengaruhi ekonomi global, termasuk Indonesia. Namun, analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana serangan ini dapat berdampak pada perekonomian Indonesia secara spesifik.
Pendapat Pengamat Ekonomi Tentang Serangan Iran ke Israel
Menurut Fithra Faisal Hastiadi, seorang dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, situasi ini kemungkinan tidak akan menghasilkan dampak yang signifikan bagi perekonomian Indonesia karena diprediksi bahwa ketegangan akan mereda seiring waktu. Argumen ini juga didukung oleh Poppy Sulistyaning Winanti, seorang Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada, yang memperkirakan bahwa dampak ekonomi baru akan menjadi jelas jika Israel memilih untuk melakukan serangan balasan terhadap Iran.
Meskipun demikian, Fithra dan Poppy mengakui bahwa situasi dapat berubah secara drastis jika Israel memilih untuk melancarkan serangan balasan terhadap Iran. Dalam skenario ini, perekonomian Indonesia akan lebih terkena dampaknya. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan strategi yang dapat diambil oleh Indonesia dalam menghadapi ketegangan di Timur Tengah.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/630d8f63767ce5265ee937d8/Perwujudan-Perdamaian-Dunia-Melalui-Pajak-Internasional-" target="_blank" rel="noopener">Perwujudan Perdamaian Dunia Melalui Pajak Internasional</a></h3>
Beberapa pengamat telah memprediksi bahwa ketegangan tidak akan mencapai puncaknya karena Iran telah memberi tahu Israel dan Amerika Serikat tentang niatnya untuk melakukan serangan. Sebagai hasilnya, Israel lebih siap menghadapi serangan tersebut dengan dukungan dari sekutunya. Beberapa pengamat bahkan menganggap bahwa serangan Iran mungkin hanya bertujuan untuk menunjukkan kekuatan mereka tanpa memicu konflik yang lebih besar.
Prediksi Jika Konflik Terbuka
Meskipun demikian, jika situasi berubah menjadi konflik terbuka, dampaknya bisa lebih serius. Fithra menggambarkan situasi sebagai "Mexican standoff", di mana pihak yang terlibat menyadari kekuatan masing-masing dan saling mengancam. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada pihak yang dapat menang tanpa memicu konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, diperlukan upaya diplomasi dan mediasi yang kuat untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih lanjut.
Ketidakpastian politik dan ekonomi yang muncul dari situasi ini dapat mempengaruhi ekonomi Indonesia melalui fluktuasi harga minyak dunia. Jika ketegangan meningkat menjadi konflik terbuka, harga minyak dunia dapat melonjak, bukan karena pasokan berkurang tetapi karena gangguan dalam perdagangan. Sebagai negara importir minyak, Indonesia akan merasakan dampaknya melalui kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/dc604314-f7e9-409e-bc9c-dcc5d5f61a27/BRITACOM-Mekanisme-Kerja-Sama-Perpajakan-Internasional-dari-China" target="_blank" rel="noopener">BRITACOM, Mekanisme Kerja Sama Perpajakan Internasional dari China</a></h3>
Kenaikan harga komoditas energi juga dapat berdampak pada biaya produksi, yang akhirnya akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan inflasi. Tingkat suku bunga yang lebih tinggi juga dapat membuat pembayaran kredit menjadi lebih sulit bagi masyarakat. Ini semua dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Rekomendasi Langkah Antisipatif Pemerintah Indonesia
Untuk mengatasi dampak potensial dari kenaikan harga minyak dunia, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah seperti mengurangi inflasi di sektor lain dan membantu produsen yang terdampak dengan memberikan subsidi. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi dampak negatif pada ekonomi domestik. Selain itu, Indonesia juga perlu menjaga hubungan baik dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah dan mengambil peran aktif dalam upaya mediasi untuk mencegah eskalasi konflik yang lebih lanjut.
Dalam konteks ini, peran diplomatik dan kerjasama internasional sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan regional. Indonesia dapat memanfaatkan hubungan baiknya dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk memediasi konflik dan mempromosikan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Hal ini akan memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan stabilitas global, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain penting dalam diplomasi internasional.
Dengan demikian, meskipun serangan Iran ke Israel telah menimbulkan kekhawatiran akan ketegangan di kawasan Timur Tengah, Indonesia memiliki potensi untuk menghadapi dampaknya melalui langkah-langkah yang tepat dan upaya diplomasi yang kuat. Dengan menjaga stabilitas dan keamanan regional, Indonesia dapat melindungi kepentingan ekonomi dan keamanannya serta memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dan stabilitas global.

Serangan Iran ke Israel pada Sabtu (13/04) lalu telah menciptakan gelombang kekhawatiran yang meluas terutama di kawasan Timur Tengah. Dampak yang paling ditakutkan adalah potensi kenaikan harga minyak dunia, yang dapat mempengaruhi ekonomi global, termasuk Indonesia. Namun, analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami bagaimana serangan ini dapat berdampak pada perekonomian Indonesia secara spesifik.

Dampak Serangan Iran ke Israel Terhadap Perekonomian Indonesia

Pajak adalah komponen penting dalam sistem keuangan suatu negara. Pajak atas penghasilan adalah sumber pendapatan utama bagi pemerintah dan digunakan untuk mendukung berbagai program dan proyek publik. 
Dalam artikel ini, kita akan mengeksplorasi pajak atas penghasilan konsultan hukum. Konsultan hukum memiliki artian tentang sikap profesional yang memberikan nasihat hukum kepada klien mereka. Artikel ini akan membahas bagaimana pajak atas penghasilan diterapkan pada konsultan hukum, beserta berbagai aspek yang relevan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Atas Penghasilan</h2>
Pajak atas penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pendapatan yang diperoleh oleh individu dan entitas bisnis. Pendapatan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk gaji, dividen, bunga, capital gains, dan penghasilan bisnis. Konsultan hukum adalah satu kelompok orang-orang profesional yang mendapatkan pendapatan dari pemberian nasihat hukum kepada klien yang mereka tangani.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Konsultan Hukum: Profesi dan Tanggung Jawab</h2>
Sebelum kita memahami bagaimana pajak atas penghasilan diterapkan pada konsultan hukum, mari kita bahas lebih dalam tentang profesi ini dan tanggung jawab yang mereka emban.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengertian Konsultan Hukum: Konsultan hukum adalah individu yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum dan memberikan nasihat hukum kepada klien mereka. Mereka bisa bekerja secara mandiri, dalam firma hukum, atau di departemen hukum perusahaan.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tanggung Jawab Konsultan Hukum: Tanggung jawab utama konsultan hukum meliputi memberikan nasihat hukum kepada klien mereka, mewakili klien dalam proses hukum, menyiapkan dokumen hukum, dan mengurus berbagai masalah hukum seperti perjanjian, kontrak, dan sengketa.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Atas Penghasilan Konsultan Hukum</h2>
Pajak atas penghasilan yang dikenakan pada konsultan hukum dapat sangat beragam tergantung pada beberapa faktor, termasuk wilayah hukum tempat mereka beroperasi. Di bawah ini, kita akan membahas beberapa aspek utama terkait pajak atas penghasilan konsultan hukum:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Struktur Bisnis: Sebagian besar konsultan hukum beroperasi sebagai individu yang memiliki praktik hukum mandiri atau sebagai anggota dari firma hukum. Struktur bisnis ini akan memengaruhi cara mereka dikenakan pajak.</li>
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Konsultan Hukum Mandiri: Jika seorang konsultan hukum bekerja sebagai individu mandiri, mereka sering kali dikenakan pajak atas pendapatan pribadi mereka.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Firma Hukum: Jika seorang konsultan hukum menjadi anggota dari sebuah firma hukum, pendapatan mereka mungkin dikenakan pajak sebagai bagian dari struktur firma. Hal ini dapat mencakup berbagai jenis pajak, seperti pajak korporasi atau pajak penghasilan firma.</li>
</ul>
</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pajak Penghasilan Pribadi: Bagi konsultan hukum yang beroperasi secara mandiri, pajak penghasilan pribadi akan menjadi faktor utama dalam perhitungan pajak mereka. Pajak penghasilan pribadi dapat bervariasi tergantung pada tingkat penghasilan mereka dan peraturan pajak setempat. Biasanya, pajak atas penghasilan pribadi akan diterapkan pada pendapatan mereka setelah berbagai potongan dan pengurangan yang diizinkan.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Potongan Pajak: Pajak atas penghasilan konsultan hukum dapat mencakup berbagai potongan yang dapat membantu mengurangi beban pajak mereka. Potongan tersebut dapat mencakup pengurangan biaya operasional, biaya kantor, biaya perjalanan, serta pengurangan untuk kontribusi pensiun atau asuransi kesehatan.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pajak Firma Hukum: Bagi konsultan hukum yang bekerja di firma hukum, firma tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan struktur bisnis mereka. Pajak korporasi akan berlaku terhadap pendapatan firma, dan konsultan hukum yang menjadi pemegang saham dalam firma tersebut akan mungkin dikenakan pajak atas dividen yang mereka terima.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pajak Tambahan: Beberapa wilayah hukum mungkin memberlakukan pajak tambahan atau pajak kekayaan pada konsultan hukum berdasarkan tingkat penghasilan mereka atau aset mereka.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/0d43c1ba-9744-47b4-97e1-7c460d33a1d7/Pajak-Profesi:-Pajak-Atas-Penghasilan-Ground-Staff-Bandara" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Ground Staff Bandara</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Strategi Pengelolaan Pajak</h2>
Konsultan hukum, sama seperti profesi lain, sering mencari cara untuk mengelola pajak mereka dengan efektif dan efisien. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat membantu konsultan hukum dalam pengelolaan pajak mereka:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengelolaan Biaya: Mengelola biaya operasional dan administratif dengan efisien dapat membantu mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak. Ini termasuk pengurangan biaya kantor, biaya perjalanan, dan biaya lainnya yang terkait dengan praktik hukum.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pensiun dan Asuransi: Berinvestasi dalam rencana pensiun atau asuransi kesehatan yang sesuai dapat memberikan manfaat pajak dalam jangka panjang. Kontribusi ke rencana pensiun dapat mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak saat ini dan memberikan manfaat keuangan di masa pensiun.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Struktur Bisnis yang Tepat: Memilih struktur bisnis yang sesuai, apakah sebagai individu mandiri atau sebagai anggota firma hukum, dapat memengaruhi bagaimana konsultan hukum dikenakan pajak. Konsultan hukum harus mempertimbangkan manfaat dan kerugian dari masing-masing pilihan.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Konsultasi dengan Profesional Pajak: Konsultan hukum sering kali berkolaborasi dengan profesional pajak yang dapat memberikan nasihat khusus tentang bagaimana mengelola pajak mereka dengan efisien. Profesional pajak dapat membantu dalam perencanaan pajak jangka panjang dan memastikan kepatuhan dengan semua peraturan pajak yang berlaku.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengelolaan Pendapatan Pasif: Selain pendapatan aktif dari praktik hukum, konsultan hukum dapat mempertimbangkan investasi yang menghasilkan pendapatan pasif, seperti investasi di pasar saham atau properti. Pendapatan pasif&nbsp; mempunyai tarif pajak yang berbeda, serta bisa memberikan diversifikasi pendapatan.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Atas Penghasilan: Perubahan dan Tantangan</h2>
Pajak atas penghasilan selalu berada dalam pengembangan dan beradaptasi dengan perubahan dalam ekonomi dan masyarakat. Beberapa perubahan dan tantangan terkait pajak atas penghasilan yang relevan untuk konsultan hukum meliputi:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perubahan Hukum Pajak: Perubahan dalam peraturan pajak bisa memengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan oleh konsultan hukum. Konsultan hukum harus selalu memantau perubahan ini dan mengadaptasi strategi pajak mereka.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pajak Antar Negara: Konsultan hukum yang beroperasi di lebih dari satu yurisdiksi mungkin memiliki kewajiban pajak di lebih dari satu negara. Koordinasi pajak antar negara satu dengan negara lainnya serta perjanjian pajak internasional (P3B) dapat menjadi kompleks.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengawasan Pajak: Pemerintah sering melakukan pengawasan lebih ketat terhadap praktik perpajakan, termasuk konsultan hukum. Kepatuhan dengan hukum pajak adalah kunci untuk menghindari sanksi dan masalah hukum.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Perubahan Tarif Pajak: Perubahan dalam tarif pajak penghasilan, baik peningkatan atau penurunan, dapat memengaruhi beban pajak konsultan hukum. Tarif sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu:
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tarif 5% 🡪 bagi penghasilan 0 &ndash; Rp60.000.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tarif 15% 🡪 bagi penghasilan Rp60.000.000 &ndash; Rp250.000.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tarif 25% 🡪 bagi penghasilan Rp250.000.000 &ndash; Rp500.000.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tarif 30% 🡪 bagi penghasilan Rp500.000.000 &ndash; Rp5.000.000.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tarif 35% 🡪 bagi penghasilan &gt; Rp5.000.000.</li>
</ul>
</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/0d060b06-808d-4069-8174-fa7b5244b67d/Pajak-Profesi:-Pajak-Atas-Penghasilan-Creative-Director" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Creative Director</a></h3>
Sesuai <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/9ace73f1-ac87-4d3e-91ca-e9216e6c436e/PP/58%20TAHUN%202023" target="_blank" rel="noopener">PP No.58 Tahun 2023</a>, dijelaskan aturan tarif pemotongan PPh 21 yaitu tarif efektif atau TER. Perhitungannya pun mengikuti jumlah penghasilan dan tanggungan setiap wajib pajak.&nbsp;
Adapun, Konsultan Hukum juga memiliki kewajiban sesuai aturan tersebut. Berikut contoh perhitungan pajaknya.
Ariana ialah seorang Konsultan Hukum di sebuah Firma Hukum. Setiap bulannya ia memiliki penghasilan Rp15 juta. Ariana belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berapakah tarif efektif PPh 21 Ariana?
Jawab:
Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Januari - November):
Dengan status PTKP TK/0 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp15 juta per bulan, pemotongan PPh 21 atas penghasilan Ariana untuk masa pajak Januari 2024 hingga November 2024 menggunakan tarif efektif kategori A dengan tarif sebesar 6%.
PPh 21 per Bulan = Penghasilan Bruto per Bulan x Tarif Efektif Bulanan = Rp15.000.000 x 6% = Rp900.000.
Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Desember):
Penghasilan Bruto per Tahun = Rp 15.000.000 x 12 = Rp180.000.000
PTKP setahun = Rp54.000.000
PKP setahun = Rp180.000.000 - Rp54.000.000 = Rp126.000.000
PPh 21 setahun = Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x PKP setahun =
5% x Rp.60.000.000 = Rp3.000.000
15% x Rp66.000.000 = Rp9.900.000
Total = Rp12.900.000.
Pajak atas penghasilan konsultan hukum adalah aspek penting dalam praktek hukum mereka. Dengan berbagai faktor yang memengaruhi besaran pajak yang harus dibayarkan, konsultan hukum harus merencanakan dengan cermat dan mempertimbangkan berbagai strategi pengelolaan pajak. 
Penting bagi mereka untuk menjaga kepatuhan dengan peraturan pajak dan mengikuti perubahan perundang-undangan yang terus berlangsung. Profesional pajak yang kompeten dapat menjadi aset berharga dalam membantu konsultan hukum mengelola pajak mereka dengan efisien.

Pajak atas penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pendapatan yang diperoleh oleh individu dan entitas bisnis. Pendapatan ini dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk gaji, dividen, bunga, capital gains, dan penghasilan bisnis. 

Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Konsultan Hukum

Baker merupakan salah satu profesi yang tidak asing bagi tiap masyarakat yang menjadi salah satu karir yang menarik bagi seseorang yang memiliki minat dalam membuat kue, roti atau baking.&nbsp;Baker professional merupakan seseorang yang memiliki keahlian yang tinggi serta pengalaman yang luas di bidang baker yaitu dalam pembuatan roti. 
Bagi seseorang yang memiliki profesi menjadi baker professional serta memiliki penghasilan diatas PKP maka tentu harus memperhatikan kewajibannya di bidang perpajakan. Dalam artikel ini akan dibahas secara lengkap terkait dengan pajak profesi atas baker.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Apa Itu Profesi Baker?</h2>
Baker atau pembuat roti merupakan salah satu profesi yang mana harus memiliki kemahiran dalam pembuatan roti. Profesi baker ini memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan serta membuat dari berbagai macam dari makanan yang buat melalui proses dipanggang seperti misalnya adalah roti, pastries atau kue kering, cake, cookies, dan lainnya.
Bagi seseorang yang memiliki profesi sebagai baker tentunya memiliki keahlian dalam menghasilkan suatu produk yang lezat dan menarik secara visual, sehingga akan menjadi suatu ketertarikan bagi para konsumen.&nbsp;
Seorang baker memiliki tugas umumnya yaitu dengan menggabungkan dari berbagai bahan, dengan mengikuti resep-resep dari makanan yang ingin dibuat dengan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki terkait dengan teknik memanggang.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tanggung Jawab Baker</h2>
Dari definisi yang dijelaskan pada artikel ini tentu dapat dilihat baker memiliki tanggung jawab yang sejenis. Profesi baker memiliki tanggung jawab yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bertanggung jawab dalam merancang serta mengembangkan dari resep makanan yang dispesialisasi oleh profesi baker tersebut</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pengukuran dan menggabungkan dari tiap-tiap bahan baku yang disediakan untuk menghasilkan output dari makanan yang sesuai diminati dan resep yang telah dirancang</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Melakukan pengoperasian terhadap alat-alat baker seperti mixer, blender, oven, serta peralatan baker lainnya yang digunakan untuk membuat kue, roti, cookies, dan makanan sejenis lainnya</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemanggangan dan melakukan proses memasak roti</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Melakukan hias dan penyempurnaan hasil dari roti atau produk yang dihasilkan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Melakukan pengujian terkait dengan bahan baku serta produk dalam memastikan suatu keamanan pangan serta kualitas yang dijaga</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Melayani tiap-tiap konsumen atau pelanggan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Menjawab tiap pertanyaan dari konsumen atau pelanggan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Memberikan rekomendasi terkait dengan makanan kepada konsumen atau pelanggan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Menerima pada saat ada pesanan serta pembayaran yang dilakukan</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Manajemen terkait dengan inventaris</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Memastikan dari pengiriman suatu produk secara tepat waktu</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tetap menjaga kebersihan serta sanitasi dari tempat kerja.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/0d43c1ba-9744-47b4-97e1-7c460d33a1d7/Pajak-Profesi:-Pajak-Atas-Penghasilan-Ground-Staff-Bandara" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Ground Staff Bandara</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Jenis-Jenis Baker</h2>
Profesi baker tidak hanya satu jenis saja, namun profesi baker memiliki 6 jenis yang terdiri dari:
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Bread Baker</li>
</ul>
Bread Baker menjadi salah satu jenis baker yang memiliki satu tujuan yaitu berfokus pada seni dalam membuat roti. Untuk jenis profesi baker ini dengan memiliki pengetahuan akan berbagai jenis dari roti artisan seperti misalnya sourdough, baguettes, country louf dan lainnya.&nbsp;
Bagi seorang dengan profesi pembuat roti ini perlu untuk menguasai terkait dengan teknik dari fermentasi, ragi, serta membuat dan membentuk adonan dan teknik yang tepat dalam proses pembuatan roti yang tepat dan sempurna.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Pastry Chef</li>
</ul>
Koki pastry merupakan jenis baker dengan professional terampil yang memiliki keunggulan dan spesialisasi dalam membuat kue manis serta dessert. Teknik yang perlu dikuasai oleh seorang baker dengan jenis pastry chef &nbsp;misalnya yaitu membuat puff pastry, dengan membuat kue, tarts, cookies yang diminati serta makanan penutup yang lebih rumit. Jenis profesi baker ini dapat ditemukan pada beberapa tempat kuliner yaitu di restoran, hotel, atau dengan membuka toko sendiri.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Gluten-free Baker</li>
</ul>
Jenis baker ketiga ini yaitu memiliki kemampuan spesialisasi dalam membuat roti yang bebas dari gluten. Gluten merupakan jenis protein alami yang dapat ditemukan gandum, barley, atau jelai, serta gandum hitam atau rye tersebut.&nbsp;
Bagi tiap orang yang menjadi gluten-free baker mengetahui terkait bahan alternatif yang cocok dalam pembuatan roti yang bebas dari gluten sehingga disebut aman untuk dapat dikonsumsi bagi tiap individu yang sensitif terhadap gluten.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Vegan Baker</li>
</ul>
Jenis baker selanjutnya adalah vegan baker yang merupakan profesi dengan keahlian dalam memanggang roti namun tidak dengan menggunakan produk hewani sebagai bahan bakunya, sehingga pengetahuan serta eksplorasi terkait bahan alternatif nabati yang penting untuk dikuasai oleh profesi dari vegan baker ini.&nbsp;
Seperti contohnya, yaitu dalam pembuatan roti dengan mengganti bahan tradisional yaitu seperti telur, mentega, dan juga susu dengan bahan seperti seperti misalnya flaxseed, saus apel, minyak kelapa serta susu kacang.&nbsp;Jenis dari vegan baker ini yaitu dengan memastikan produk yang telah dihasilkan bebas dari bahan turunan hewani dengan rasa serta kualitas yang tetap dapat memuaskan.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Speciality Baker</li>
</ul>
Jenis baker ini yaitu spesialis dalam pelayanan pembuatan roti yang dikatakan cukup unik serta spesifik.&nbsp;Dari kategori ini, yaitu dalam pembuatan makanan manis yang khas dari negara tertentu misalnya adalah French atau middle eastern.&nbsp;Tidak hanya hal tersebut, terdapat hal yang difokuskan bagi jenis baker ini yaitu dengan fokus akan preferensi diet tertentu, seperti misalnya makanan panggang organic atau yang bebas dari allergen.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Artisan Baker</li>
</ul>
Jenis baker ini memiliki perbedaan dengan jenis baker lainnya yaitu dalam teknik yang digunakan. Bagi seorang artisan bakery ini yaitu dengan menggunakan metode tradisional dengan dibuat secara handmade. Bahan yang digunakan ketika membuat kue yaitu dengan kualitas yang tinggi serta dengan melewati proses fermentasi yang lama untuk mengembangkan rasa. Bagi artisan baker yaitu dapat bekerja di sebuah toko roti atau dengan membuat toko roti nya sendiri.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengetahuan yang Dibutuhkan Baker</h2>
Bagi seorang baker, pengetahuan yang harus dimiliki antara lain:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Layanan Pelanggan dan Personal</li>
</ul>
Dalam hal ini, seorang baker tentu diharapkan memiliki pengetahuan terkait dengan prinsip serta proses dalam menyediakan layanan bagi para pelanggan dan personal. Hal ini juga di dalamnya termasuk bagian penilaian dari kebutuhan seorang pelanggan, memenuhi standar kualitas terhadap layanan serta melakukan evaluasi kepuasan terhadap pelanggan.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Bahasa Inggris</li>
</ul>
Pengetahuan selanjutnya yang dimiliki seorang baker adalah dalam bahasa inggris dengan mengetahui struktur dan isi dari bahasa inggris itu sendiri termasuk dengan arti dan ejaan dari setiap katanya, aturan komposisi serta tata bahasa.
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Produksi Makanan</li>
</ul>
Selanjutnya, yaitu mengenai produksi makanan yang menjadi poin utama bahwa seorang baker tentunya harus mengetahui teknik dan peralatan yang dibutuhkan dalam proses menanam, menumbuhkan serta memanen produk dari makanan baik dari tumbuhan dan hewan yang baik untuk dikonsumsi termasuk juga teknik untuk penyimpanannya.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/d1685e83-50d9-481f-a749-fb9c874ee753/Pajak-Profesi:-Pajak-Atas-Penghasilan-Desainer-Interior" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Desainer Interior</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Kewajiban Perpajakan Baker</h2>
Sesuai <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/9ace73f1-ac87-4d3e-91ca-e9216e6c436e/PP/58%20TAHUN%202023" target="_blank" rel="noopener">PP No.58 Tahun 2023</a>, dijelaskan aturan tarif pemotongan PPh 21 yaitu tarif efektif atau TER. Perhitungannya pun mengikuti jumlah penghasilan dan tanggungan setiap wajib pajak.&nbsp;
Adapun, Baker juga memiliki kewajiban sesuai aturan tersebut. Berikut contoh perhitungan pajaknya.
Dina ialah seorang baker di sebuah Toko Roti. Setiap bulannya ia memiliki penghasilan Rp6 juta. Dina belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berapakah tarif efektif PPh 21 Dina?
Jawab:
Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Januari - November):
Dengan status PTKP TK/0 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp6 juta per bulan, pemotongan PPh 21 atas penghasilan Dina untuk masa pajak Januari 2024 hingga November 2024 menggunakan tarif efektif kategori A dengan tarif sebesar 0,75%.
PPh 21 per Bulan = Penghasilan Bruto per Bulan x Tarif Efektif Bulanan = Rp6.000.000 x 0,75% = Rp45.000.
Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Desember):
Penghasilan Bruto per Tahun = Rp 6.000.000 x 12 = Rp72.000.000
PTKP setahun = Rp54.000.000
PKP setahun = Rp72.000.000 - Rp54.000.000 = Rp18.000.000
PPh 21 setahun = Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x PKP setahun =
5% x Rp18.000.000 = Rp900.000
PPh 21 Bulan Desember = PPh 21 setahun &ndash; (PPh 21 Januari hingga November) = Rp900.000 - (Rp45.000 x 11) = Rp405.000
Total PPh 21 setahun yang dibayarkan Dina dengan tarif efektif PPh 21 terbaru adalah sebesar Rp405.000.

Baker merupakan salah satu profesi yang tidak asing bagi tiap masyarakat yang menjadi salah satu karir yang menarik bagi seseorang yang memiliki minat dalam membuat kue, roti atau baking. 

Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Baker

Dalam era digital ini, pekerjaan di sektor teknologi informasi menjadi salah satu yang paling diminati dan berkembang dengan cepat. Salah satu peran kunci dalam dunia teknologi adalah Front End Developer, yang bertanggung jawab untuk menciptakan antarmuka pengguna yang menarik dan responsif di berbagai platform. Pajak Profesi dan Pajak Penghasilan atas Front End Developer menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks perkembangan industri teknologi.&nbsp; 
Artikel ini akan menjelaskan secara rinci bagaimana Front End Developer dapat memahami dan memenuhi kewajiban pajaknya, sekaligus memberikan wawasan tentang bagaimana regulasi pajak berlaku dalam lingkup profesi ini. Dengan memahami peraturan pajak yang berlaku, para Front End Developer dapat mengelola keuangan mereka dengan lebih baik dan memastikan kepatuhan pajak yang optimal.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Definisi Front End Developer</h2>
Front End Developer adalah seorang profesional di bidang teknologi informasi yang memiliki keahlian khusus dalam merancang dan mengembangkan tampilan antarmuka pengguna (user interface/UI) pada aplikasi dan situs web. Poin utama yang menjadi fokus Front End Developer adalah menciptakan pengalaman pengguna yang terbaik, dengan memastikan bahwa elemen grafis, tata letak halaman, dan navigasi dapat diakses dan dioperasikan dengan mudah oleh pengguna.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tanggung Jawab Utama Front End Developer</h2>
Mereka bekerja dengan bahasa pemrograman seperti HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun elemen-elemen interaktif dan dinamis pada halaman web. Selain itu, Front End Developer juga harus memastikan bahwa antarmuka pengguna yang mereka kembangkan dapat berfungsi dengan baik di berbagai perangkat dan browser.
Suksesnya seorang Front End Developer bukan hanya berasal dari keahlian teknisnya, melainkan juga dari kemampuannya untuk bekerja sama dengan tim pengembangan dan responsif terhadap kebutuhan pengguna. Dengan terus mengikuti perkembangan teknologi dan tren desain, Front End Developer berperan penting dalam meningkatkan kualitas dan daya tarik visual dari produk atau situs web yang mereka bangun.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/d1685e83-50d9-481f-a749-fb9c874ee753/Pajak-Profesi:-Pajak-Atas-Penghasilan-Desainer-Interior" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Desainer Interior</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Kualifikasi untuk Menjadi Front End Developer</h2>
Menjadi seorang Front End Developer memerlukan kombinasi keterampilan teknis dan pemahaman desain. Berikut adalah beberapa kualifikasi dan keterampilan yang umumnya dibutuhkan untuk menjadi seorang Front End Developer:
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penguasaan HTML, CSS, dan JavaScript: Kemampuan yang kuat dalam bahasa pemrograman dasar web seperti HTML untuk struktur halaman, CSS untuk desain dan tata letak, serta JavaScript untuk membuat elemen antarmuka pengguna yang interaktif.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemahaman Desain Responsif: Kemampuan untuk merancang antarmuka pengguna yang responsif, artinya dapat menyesuaikan tampilan dan fungsionalitasnya sesuai dengan berbagai perangkat, seperti desktop, tablet, dan ponsel.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Keterampilan Penggunaan Framework Front End: Pengalaman dengan kerangka kerja Front End seperti React, Angular, atau Vue.js dapat meningkatkan efisiensi pengembangan dan memberikan fungsionalitas yang lebih canggih.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemahaman Dasar Desain UI/UX: Pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar desain antarmuka pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) dapat membantu dalam menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Keahlian dalam Menggunakan Alat Pengembangan (Developer Tools): Kemampuan untuk menggunakan alat pengembangan browser seperti Chrome Developer Tools untuk debugging dan mengoptimalkan performa aplikasi web.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kemampuan Kolaborasi dan Komunikasi: Keterampilan bekerja dalam tim, berkolaborasi dengan pengembang backend, desainer, dan pemangku kepentingan lainnya. Kemampuan komunikasi yang baik juga diperlukan untuk memahami kebutuhan pengguna dan menjelaskan konsep teknis kepada orang non-teknis.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pemahaman Dasar tentang Backend Development: Memahami konsep dasar pengembangan backend dapat membantu Front End Developer berkomunikasi lebih efektif dengan tim pengembang backend.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kemampuan Pembelajaran Mandiri: Kemampuan untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan teknologi. Dunia Front End Development terus berubah, dan keterbukaan untuk memperbarui keterampilan secara teratur sangat penting.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Portofolio yang Kuat: Memiliki portofolio proyek-proyek Front End yang telah diselesaikan dapat memberikan bukti keterampilan dan pengalaman seorang developer kepada calon pengusaha.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pendidikan Formal atau Pelatihan: Meskipun tidak selalu diperlukan, memiliki latar belakang pendidikan formal dalam ilmu komputer atau bidang terkait dapat menjadi nilai tambah.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Gaji sebagai Front End Developer</h2>
Pendapatan seorang Front-End Developer dapat fluktuatif, tergantung pada beberapa faktor seperti letak geografis, tingkat pengalaman, besarnya perusahaan, dan sektor industri di mana mereka bekerja. Secara keseluruhan, rentang gaji Front-End Developer di Indonesia mencapai kisaran antara Rp 5 juta hingga Rp 40 juta setiap bulannya.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kewajiban Perpajakan Front End Developer</h2>
Front End Developer tetap, harus membayar pajak penghasilan individu, yaitu PPh 21 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPDN) dan PPh 26 untuk Wajib Pajak Lembaga (WPLN). Tarif pajak ini berdasarkan pada Pasal 17 ayat (1) huruf a dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yang menetapkan bahwa tarif pajak penghasilan pasal 21 adalah tarif pajak progresif yang diaplikasikan pada Penghasilan Kena Pajak (PKP). ketentuan tarif PPh Pasal 21 <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12368/UU/7%20TAHUN%202021" target="_blank" rel="noopener">UU No.7 Tahun 2021</a> tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penghasilan Kena Pajak (PKP) antara Rp0 hingga Rp60.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 5%..</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tarif sebesar 15% dikenakan pada PKP dalam kisaran Rp60.000.000 hingga Rp250.000.000.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">PKP yang berada pada rentang Rp250.000.000 hingga Rp500.000.000, tarif pajak sebesar 25% berlaku.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tarif sebesar 30% dikenakan pada PKP yang berkisar dari Rp500.000.000 hingga Rp5.000.000.000.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Sementara PKP yang melebihi Rp5.000.000.000 dikenakan tarif pajak sebesar 35%.</li>
</ol>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/0d43c1ba-9744-47b4-97e1-7c460d33a1d7/Pajak-Profesi:-Pajak-Atas-Penghasilan-Ground-Staff-Bandara" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Ground Staff Bandara</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Ilustrasi Perhitungan PPh 21 atas Penghasilan&nbsp;</h2>
Sesuai <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/9ace73f1-ac87-4d3e-91ca-e9216e6c436e/PP/58%20TAHUN%202023" target="_blank" rel="noopener">PP No.58 Tahun 2023</a>, dijelaskan aturan tarif pemotongan PPh 21 yaitu tarif efektif atau TER. Perhitungannya pun mengikuti jumlah penghasilan dan tanggungan setiap wajib pajak.&nbsp;Adapun, Front End Developer juga memiliki kewajiban sesuai aturan tersebut. Berikut contoh perhitungan pajaknya.
Wahyu ialah seorang pekerja Front End Developer. Setiap bulannya ia memiliki penghasilan Rp20 juta. Wahyu belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berapakah tarif efektif PPh 21 Wahyu?
Jawab:
Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Januari - November):
Dengan status PTKP TK/0 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp20 juta per bulan, pemotongan PPh 21 atas penghasilan Wahyu untuk masa pajak Januari 2024 hingga November 2024 menggunakan tarif efektif kategori A dengan tarif sebesar 9%.
PPh 21 per Bulan = Penghasilan Bruto per Bulan x Tarif Efektif Bulanan = Rp20.000.000 x 9% = Rp1.800.000
Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Desember):
Penghasilan Bruto per Tahun = Rp 20.000.000 x 12 = Rp240.000.000
PTKP setahun = Rp54.000.000
PKP setahun = Rp240.000.000 - Rp54.000.000 = Rp186.000.000
PPh 21 setahun = Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x PKP setahun =
5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000
15% x Rp126.000.000 = Rp18.900.000
Total = Rp21.900.000
PPh 21 Bulan Desember = PPh 21 setahun &ndash; (PPh 21 Januari hingga November) = Rp21.900.000 - (Rp1.800.000 x 11) = Rp2.100.000

Pajak Profesi dan Pajak Penghasilan atas Front End Developer menjadi topik yang semakin relevan dalam konteks perkembangan industri teknologi. Artikel ini akan menjelaskan secara rinci bagaimana Front End Developer dapat memahami dan memenuhi kewajiban pajaknya.

Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Front End Developer

Pengembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah menciptakan peluang baru dalam dunia kerja, salah satunya adalah profesi sebagai AI Specialist. Peran ini semakin penting seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi AI di berbagai sektor ekonomi. 
Namun, seperti profesi lainnya, AI Specialist juga memiliki kewajiban pajak atas penghasilannya. Dalam artikel ini, kita akan membahas pentingnya pajak atas penghasilan AI Specialist dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Mengungkap Jejak Sejarah Profesi AI Specialist</h2>
Seiring dengan kemajuan teknologi yang pesat, profesi di berbagai bidang pun mengalami transformasi. Salah satu profesi yang muncul sebagai hasil dari perkembangan teknologi adalah AI (Artificial Intelligence) Specialist. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi sejarah perkembangan profesi AI Specialist, bagaimana peran mereka menjadi semakin penting, serta dampaknya terhadap berbagai industri.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Latar Belakang Perkembangan AI Specialist</h2>
Perkembangan AI tidak bisa dipisahkan dari sejarah ilmu komputer. Konsep kecerdasan buatan pertama kali muncul pada tahun 1950-an, ketika ilmuwan seperti Alan Turing memulai eksplorasi tentang kemungkinan mesin dapat berpikir seperti manusia. Namun, pada awalnya, perkembangan ini hanya sebatas konsep tanpa adanya implementasi praktis. 
Pada dekade-dekade berikutnya, perkembangan AI mengalami kemajuan yang terbatas karena keterbatasan komputasi dan kurangnya data yang cukup. Meskipun, ada proyek-proyek seperti Logic Theorist dan General Problem Solver, tetapi teknologi belum memungkinkan untuk mencapai kemajuan yang signifikan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Munculnya Peran AI Specialist</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Pertumbuhan Komputasi dan Big Data</li>
</ul>
Seiring dengan peningkatan daya komputasi dan ketersediaan besar data, pada akhir abad ke-20, AI mulai menemukan aplikasi praktis. Para ilmuwan komputer mulai mengembangkan algoritma-algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data dan membuat keputusan secara otomatis.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Pentingnya Spesialisasi</li>
</ul>
Semakin kompleksnya teknologi AI membuat munculnya kebutuhan untuk spesialisasi dalam bidang ini. AI Specialist muncul sebagai para ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang berbagai aspek kecerdasan buatan, termasuk pengembangan model machine learning, pengolahan bahasa alami, dan pengenalan pola.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Era Modern AI Specialist</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Boom Big Data dan Machine Learning</li>
</ul>
Awal abad ke-21 menyaksikan ledakan dalam jumlah data yang dihasilkan oleh berbagai industri. Hal ini membuka pintu bagi pengembangan teknik machine learning yang semakin canggih. AI Specialist menjadi sangat dicari untuk mengolah dan menganalisis data ini guna menghasilkan wawasan bisnis yang berharga.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Peran Kunci dalam Industri</li>
</ul>
AI Specialist tidak hanya terbatas pada dunia akademis. Mereka menjadi kunci dalam industri karena perannya yang vital dalam mengembangkan solusi AI yang dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengoptimalkan proses bisnis, dan menciptakan produk atau layanan inovatif.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/0d43c1ba-9744-47b4-97e1-7c460d33a1d7/Pajak-Profesi:-Pajak-Atas-Penghasilan-Ground-Staff-Bandara" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Ground Staff Bandara</a></h3>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;Dampak AI Specialist pada Berbagai Industri</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Keuangan:&nbsp; Di sektor keuangan, AI Specialist membantu dalam analisis risiko, deteksi penipuan, dan pengelolaan portofolio investasi. Algoritma machine learning membantu perusahaan keuangan membuat keputusan berdasarkan data historis dan tren pasar.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Kesehatan: Dalam industri kesehatan, AI Specialist berperan penting dalam pengembangan sistem diagnosis otomatis, analisis citra medis, dan pengelolaan data pasien. Hal ini memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan perawatan yang lebih akurat dan efisien.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Teknologi: Di sektor teknologi, AI Specialist berkontribusi pada pengembangan asisten virtual, sistem pengenalan suara, dan pengembangan perangkat lunak pintar. Mereka membantu menciptakan pengalaman pengguna yang lebih personal dan efisien.</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;Tantangan dan Masa Depan Profesi AI Specialist</h2>
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Eksplorasi Etika dan Kemanusiaan: Seiring dengan pertumbuhan peran AI Specialist, muncul pula pertanyaan etika terkait penggunaan kecerdasan buatan. Mereka dihadapkan pada tanggung jawab untuk memastikan bahwa teknologi yang mereka kembangkan tidak hanya canggih tetapi juga etis dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pendidikan dan Pengembangan Profesional: Perkembangan cepat dalam teknologi AI menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan profesional terus-menerus bagi AI Specialist. Mereka perlu terus memperbarui pengetahuan mereka untuk tetap relevan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat.</li>
</ol>
Dengan melihat sejarah perkembangan profesi AI Specialist, dapat disimpulkan bahwa peran mereka semakin vital seiring dengan kemajuan teknologi. Dalam era di mana AI menjadi pendorong utama inovasi, AI Specialist menjadi garda terdepan dalam menghadirkan solusi cerdas dan memberikan dampak positif pada berbagai aspek kehidupan manusia. 
Bagi mereka yang tertarik mengejar karir di bidang ini, tantangan dan peluang yang menanti membuat profesi AI Specialist menjadi salah satu yang paling menarik dan dinamis di abad ini. Lalu, bagaimanakah dengan pertumbuhan profesi AI Specialist?
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pertumbuhan Profesi AI Specialist</h2>
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, permintaan terhadap tenaga ahli di bidang kecerdasan buatan semakin meningkat. AI Specialist bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan memelihara solusi AI. Mereka bekerja pada proyek-proyek inovatif yang melibatkan analisis data kompleks, pembelajaran mesin, dan pengembangan algoritma, karena keahlian yang langka ini, banyak perusahaan bersaing untuk merekrut AI Specialist yang berkualitas.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Sebagai Kontribusi Kepada Negara</h2>
Pajak atas penghasilan AI Specialist memiliki peran kunci dalam membangun ekonomi dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Pendapatan yang diterima oleh para ahli kecerdasan buatan seharusnya tidak terkecuali dari kewajiban pajak, sebagaimana halnya profesi lainnya. Pajak ini menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah, yang kemudian dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pemerataan Pendapatan dan Keadilan Sosial</h2>
Pajak atas penghasilan AI Specialist juga dapat berperan dalam pemerataan pendapatan dan menciptakan keadilan sosial. Dengan menarik pajak yang sesuai, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk mendukung program-program yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkelanjutan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Inovasi dan Pengembangan Teknologi</h2>
Pendapatan pajak dari AI Specialist dapat digunakan untuk mendukung inovasi dan pengembangan teknologi lebih lanjut. Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk penelitian dan pengembangan dalam bidang kecerdasan buatan, memastikan bahwa negara tetap bersaing dalam pasar global yang terus berubah. Dengan memotivasi para ahli untuk terus meningkatkan keahlian mereka, pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi teknologi.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Keterbukaan dan Transparansi</h2>
Pajak atas penghasilan AI Specialist juga menciptakan keterbukaan dan transparansi dalam sistem pajak. Melalui kewajiban pajak, para ahli kecerdasan buatan ikut serta dalam kontribusi mereka terhadap masyarakat. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa semua pihak, termasuk para profesional AI, memenuhi kewajiban mereka secara adil.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/73f5b6b0-523f-4b10-9ada-579e78de874b/Pajak-Profesi:-Pajak-Atas-Penghasilan-Operator-Alat-Berat" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Operator Alat Berat</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Tanggung Jawab Sosial Korporasi</h2>
Banyak AI Specialist bekerja untuk perusahaan teknologi besar yang memiliki dampak global. Dengan menetapkan pajak yang adil, pemerintah dapat mengajak perusahaan-perusahaan ini untuk lebih bertanggung jawab secara sosial. Pajak yang tepat dapat membantu mencegah praktik-praktik penghindaran pajak yang merugikan dan memastikan bahwa perusahaan memberikan kontribusi yang adil kepada masyarakat di mana mereka beroperasi.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kewajiban Perpajakan Profesi AI Specialist</h2>
Sebagai seorang AI Specialist atau spesialis kecerdasan buatan, kewajiban perpajakan Anda dapat bervariasi tergantung pada status pekerjaan Anda, tempat tinggal, dan undang-undang pajak yang berlaku. Berikut adalah beberapa kewajiban perpajakan umum yang mungkin berlaku untuk seorang AI Specialist:
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Penghasilan Pribadi</li>
</ul>
Pajak Penghasilan (PPh) Sebagai pekerja mandiri atau karyawan, Anda mungkin dikenakan PPh atas penghasilan Anda. Pastikan untuk memahami tarif pajak yang berlaku, tarif sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu:
<ul>
<li style="list-style-type: none;">
<ul style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tarif 5% 🡪 penghasilan 0 &ndash; Rp60.000.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tarif 15% 🡪 penghasilan Rp60.000.000 &ndash; Rp250.000.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tarif 25% 🡪 penghasilan Rp250.000.000 &ndash; Rp500.000.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tarif 30% 🡪 penghasilan Rp500.000.000 &ndash; Rp5.000.000.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tarif 35% 🡪 penghasilan &gt; Rp5.000.000.</li>
</ul>
</li>
</ul>
Selain aturan tersebut, terdapat aturan pembaruan terkait PPh 21 sesuai <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/9ace73f1-ac87-4d3e-91ca-e9216e6c436e/PP/58%20TAHUN%202023" target="_blank" rel="noopener">PP No.58 Tahun 2023,</a> yang menjelaskan tarif pemotongan PPh 21 menggunakan tarif efektif atau TER. Perhitungannya pun mengikuti jumlah penghasilan dan tanggungan setiap wajib pajak.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Pajak Badan</li>
</ul>
Jika Anda adalah pemilik bisnis atau memiliki perusahaan AI sendiri, Anda mungkin memiliki kewajiban untuk membayar pajak badan tergantung pada struktur hukum perusahaan Anda.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Pajak Penjualan dan Layanan</li>
</ul>
Jika bisnis Anda menyediakan layanan AI dan terlibat dalam penjualan produk atau layanan, Anda perlu memastikan kepatuhan terhadap pajak penjualan dan layanan yang berlaku di wilayah Anda.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Pajak Internasional</li>
</ul>
Jika Anda bekerja secara internasional, perlu memahami peraturan perpajakan internasional dan mungkin mengurus kewajiban perpajakan di negara-negara di mana Anda melakukan pekerjaan.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Kepatuhan dan Pelaporan</li>
</ul>
Menjaga kepenuhan dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku dan memastikan pelaporan yang benar sangat penting untuk menghindari sanksi dan masalah hukum.
Pajak atas penghasilan AI Specialist bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga merupakan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan memotivasi para ahli kecerdasan buatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial, pajak dapat menjadi alat yang efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa sistem pajak dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan memberikan insentif yang tepat untuk mendorong tanggung jawab sosial dan inovasi dalam profesi AI Specialist.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Contoh Perhitungan PPh 21 AI Specialist</h2>
Enzy ialah seorang pekerja AI Specialist. Setiap bulannya ia memiliki penghasilan Rp11 juta. Enzy belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berapakah tarif efektif PPh 21 Enzy?
Jawab:
Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Januari - November):
Dengan status PTKP TK/0 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp11 juta per bulan, pemotongan PPh 21 atas penghasilan Enzy untuk masa pajak Januari 2024 hingga November 2024 menggunakan tarif efektif kategori A dengan tarif sebesar 3%.
PPh 21 per Bulan = Penghasilan Bruto per Bulan x Tarif Efektif Bulanan = Rp11.000.000 x 3% = Rp330.000
 Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Desember):
Penghasilan Bruto per Tahun = Rp 11.000.000 x 12 = Rp132.000.000
PTKP setahun = Rp54.000.000
PKP setahun = Rp132.000.000 - Rp54.000.000 = Rp78.000.000
PPh 21 setahun = Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x PKP setahun =
5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000
15% x Rp18.000.000 = Rp2.700.000
Total = Rp5.700.000
PPh 21 Bulan Desember = PPh 21 setahun &ndash; (PPh 21 Januari hingga November) = Rp5.700.000 - (Rp132.000 x 11) = Rp4.248.000.
Total PPh 21 setahun yang dibayarkan Rini dengan tarif efektif PPh 21 terbaru adalah sebesar Rp4.248.000.

Seperti profesi lainnya, AI Specialist juga memiliki kewajiban pajak atas penghasilannya. Dalam artikel ini, kita akan membahas pentingnya pajak atas penghasilan AI Specialist dan dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan.

Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan AI Specialist

Kegiatan interaksi antar pelanggan dengan bisnis sering terjadi melalui komunikasi dengan telepon. Oleh sebab itu, banyak bisnis yang memanfaatkan keberadaan dari telesales. Telesales merupakan suatu upaya bisnis yang dilakukan dalam rangka menawarkan produk atau jasa melalui panggilan telepon.
 Tujuan dilakukannya upaya ini adalah untuk membangun hubungan antar pelanggan dan pebisnis yang sangat baik, sehingga dapat mendorong dalam melakukan pembelian secara berulang. Profesi agen telesales dibutuhkan di banyak bidang bisnis yang ada, menjadikan profesi ini sudah dikenal oleh banyak orang. Dalam artikel ini akan dibahas secara lengkap mengenai profesi agen telesales.&nbsp;
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Apa Itu Profesi Agen Telesales?</h2>
Agen telesales merupakan seseorang yang menggeluti bidang profesi dengan melakukan penjualan melalui panggilan telepon. Perwakilan dari bagian penjualan yang akan melakukan panggilan telepon dengan menghubungi pelanggan bertujuan untuk mempromosikan dari produk atau membuat janji temu dalam rangka mendukung sales canvassing.
Telesales memiliki dua jenis, yaitu inbound dan outbound. Agen inbound berperan dalam menerima panggilan baik dari para calon pelanggan dan juga pelanggan yang sudah ada, sementara agen outbound berperan dalam melakukan penggilan telepon kepada leads bertujuan untuk membujuk mereka agar membeli produk yang kita tawarkan.&nbsp;Dapat disimpulkan, bahwa agen telesales adalah seseorang yang memanfaatkan media telepon sebagai upaya bisnis untuk menawarkan produk bagi para calon pelanggan dan pelanggan yang sudah ada.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/0d43c1ba-9744-47b4-97e1-7c460d33a1d7/Pajak-Profesi:-Pajak-Atas-Penghasilan-Ground-Staff-Bandara" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Ground Staff Bandara</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Tugas Agen Telesales</h2>
Agen telesales memiliki tugas yaitu mencakup dalam menghasilkan prospek hingga dengan menjalankan penjualan secara langsung serta menjaga hubungan dengan pelanggan. Oleh sebab itu, seorang agen telesales harus memiliki kompeten guna upaya yang dilakukan berhasil mengonversi prospek.&nbsp;
Terdapat beberapa tanggung jawab yang harus dipahami oleh seorang agen telesales seperti berikut:
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Lead Generator</li>
</ul>
Perwakilan dari telesales yaitu dengan memiliki peran penting dalam mendatangkan suatu prospek untuk tim penjualan. Memiliki tanggung jawab dalam menghubungi para pelanggan potensial serta pelanggan tetap melalui sambungan telepon dalam rangka memperkenalkan produk, layanan, serta penawaran dari perusahaan bisnis yang dijalankan.
Seorang agen telesales juga memiliki tanggung jawab dalam menghubungi prospek yang merespon atas kampanye pemasaran serta iklan langsung. Sebelum memulai untuk menghubungi prospek, maka seorang agen telesales mengikuti panduan yang ada dalam menentukan apakah seorang prospek telah siap untuk membeli atau memerlukan lebih banyak dorongan persuasif.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Menawarkan Produk Langsung</li>
</ul>
Seorang agen telesales bertanggung jawab dalam melakukan penjualan secara langsung dengan bekerja sama dengan bagian telemarketing dan tim sales canvasing dalam rangka menargetkan pelanggan yang memiliki potensi dalam melakukan pembelian berulang.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Menerima dan Mengelola Pesanan</li>
</ul>
Saat interaksi berlangsung dengan prospek, seorang agen telesales menerima pesanan. Selanjutnya, akan dikelola untuk mencapai target penjualan. Ketika pelanggan melakukan pemesanan baru, maka agen menggunakan panduan untuk menawarkan produk atau jasa tambahan sesuai dengan riwayat pembelian sebelumnya dari pelanggan. Hal ini dilakukan untuk mendorong peningkatan penjualan serta membantu tim sales lapangan agar bisa fokus pada penjualan secara langsung.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Melayani Pelanggan</li>
</ul>
Melayani para pelanggan menjadi tanggung jawab dari agen telesales. Dengan memberikan informasi yang akurat mengenai perusahaan, produk atau layanan, promosi serta rincian lainnya. Oleh sebab itu, penting juga bagi agen untuk memiliki pengetahuan mendalam terkait dengan organisasi serta penawarannya.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Penyelesaian Masalah</li>
</ul>
Selain tanggung jawab di atas, seorang agen telesales juga diharapkan dapat memiliki keterampilan yang baik dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu, seorang agen telesales akan sering berinteraksi dengan para pelanggan serta membantu untuk menangani keluhan dengan cepat. Hal ini akan memungkinkan para pelanggan untuk mendapatkan kepuasan yang maksimal.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Pelaporan Performa</li>
</ul>
Membuat dan memperbarui terkait dengan laporan kinerja merupakan tanggung jawab seorang agen telesales. Laporan kinerja tersebut terdiri atas jumlah panggilan, prospek, penjualan, pelanggan, serta statistik penting lainnya yang berhubungan dan dapat membantu dalam proses peningkatan pendapatan.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Pencapaian Target Penjualan</li>
</ul>
Seorang agen telesales juga dituntut dalam hal target penjualan bulanan dan triwulan yang dapat dipenuhi berdasarkan target pendapatan dari perusahaan, sehingga mereka harus mencapai jumlah panggilan minimum serta mencapai tingkat penjualan yang telah ditetapkan yang mendekati kuota yang telah ditargetkan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kualifikasi dan Skill yang Dibutuhkan</h2>
Seorang agen telesales dituntut untuk memiliki keterampilan yang kurang lebih sama dengan perwakilan penjualan, sebab mereka harus melakukan semua tugas terkait dengan persuasi dan penjualan yang dilakukan melalui telepon tanpa adanya pertemuan secara fisik.&nbsp;Berikut ini merupakan keterampilan yang penting yang harus dimiliki oleh seorang agen telesales:
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Kemampuan Komunikasi</li>
</ul>
Seorang agen telesales wajib untuk memiliki kemampuan dalam komunikasi yang sangat baik, karena akan berkomunikasi dengan individu yang tak dikenal. Agen juga dituntut dalam membaca nada serta intonasi dari lawan bicaranya dengan cepat, sehingga nantinya dapat disesuaikan dan dijelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang mudah untuk dimengerti.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Kemampuan Pembelajaran Cepat</li>
</ul>
Agen telesales harus memiliki pemahaman terkait dengan pendalaman terhadap produk serta layanan agar dapat menjelaskan manfaat dari produk kepada para pelanggan dan memberikan keyakinan untuk membeli dari perusahaan terkait. Oleh karena itu, wajib untuk dapat belajar dengan cepat terkait dengan pemahaman produk atau layanan.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Berpengalaman dalam Penjualan</li>
</ul>
Pengalaman memiliki peran penting bagi agen telesales dalam hal ini yaitu terkait dengan pengalaman penjualan. Perusahaan tentu mencari kandidat yang memang sebelumnya telah terbukti berhasil dalam memenuhi target penjualan baik melalui telepon, dengan membuat janji serta melakukan tindak lanjut terkait dengan prospek. Paham terhadap SOP dalam memfilter prospek yang berkualitas dengan meyakinkan pelanggan yang sudah ada untuk dapat melakukan pembelian tambahan.&nbsp;
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Manajemen Waktu</li>
</ul>
Dengan memiliki volume waktu panggilan yang tinggi serta tenggat waktu yang ketat, dengan manajemen waktu yang efektif dengan memastikan agen telesales dalam memaksimalkan produktivitas mereka serta memprioritaskan prospek yang berpotensi tinggi.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Empati</li>
</ul>
Paham terhadap perspektif pelanggan serta menunjukkan empati yang sangat penting untuk dapat terhubung dengan prospek yang lebih dalam dan juga membangun hubungan yang berkelanjutan.
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Percaya Diri</li>
</ul>
Seorang agen telesales yang memiliki rasa percaya diri terhadap penawaran yang dilakukan tentu memberikan kesan yang positif yang dapat diterima oleh pelanggan serta menanamkan kepercayaan terhadap produk atau layanan yang ditawarkan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/73f5b6b0-523f-4b10-9ada-579e78de874b/Pajak-Profesi:-Pajak-Atas-Penghasilan-Operator-Alat-Berat" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Operator Alat Berat</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Kewajiban Perpajakan Agen Telesales</h2>
Sesuai <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/9ace73f1-ac87-4d3e-91ca-e9216e6c436e/PP/58%20TAHUN%202023" target="_blank" rel="noopener">PP No.58 Tahun 2023</a>, dijelaskan aturan tarif pemotongan PPh 21 yaitu tarif efektif atau TER. Perhitungannya pun mengikuti jumlah penghasilan dan tanggungan setiap wajib pajak.&nbsp;Adapun, Agen Telesales juga memiliki kewajiban sesuai aturan tersebut.
Berikut contoh perhitungan pajaknya. Rina memiliki pekerjaan sebagai Agen Telesales. Setiap bulannya ia memiliki penghasilan Rp12 juta. Rina belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berapakah tarif efektif PPh 21 Rina?
Jawab:
Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Januari - November):
Dengan status PTKP TK/0 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp12 juta per bulan, pemotongan PPh 21 atas penghasilan Rina untuk masa pajak Januari 2024 hingga November 2024 menggunakan tarif efektif kategori A dengan tarif sebesar 4%.
PPh 21 per Bulan = Penghasilan Bruto per Bulan x Tarif Efektif Bulanan = Rp12.000.000 x 4% = Rp480.000
Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Desember):
Penghasilan Bruto per Tahun = Rp 12.000.000 x 12 = Rp144.000.000
PTKP setahun = Rp54.000.000
PKP setahun = Rp144.000.000 - Rp54.000.000 = Rp90.000.000
PPh 21 setahun = Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x PKP setahun =
5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000
15% x Rp30.000.000 = Rp4.500.000
Total = Rp7.500.000
PPh 21 Bulan Desember = PPh 21 setahun &ndash; (PPh 21 Januari hingga November) = Rp7.500.000 - (Rp144.000 x 11) = Rp5.916.000.
Total PPh 21 setahun yang dibayarkan Rini dengan tarif efektif PPh 21 terbaru adalah sebesar Rp5.916.000.

Dibutuhkannya profesi agen telesales di banyaknya bisnis yang ada menjadikan profesi ini sudah dikenal oleh banyak orang. Dalam artikel ini akan dibahas secara lengkap mengenai profesi agen telesales. 

Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Agen Telesales

Dalam beberapa tahun terakhir, industri e-sport telah mengalami pertumbuhan eksponensial. Kompetisi gaming sekarang menjadi acara utama yang disiarkan secara global, pemain e-sport menjadi selebritas dalam dunia maya, dan pendapatan dari e-sport semakin mengesankan. Bagi banyak pemain e-sport, bermain game kompetitif bukan lagi sekadar hobi, melainkan juga pekerjaan yang menghasilkan pendapatan substansial yang disebut dengan pro player. 
Pro player adalah pemain professional yang sudah tergolong ke dalam atlet karena telah mengikuti berbagai perlombaan e-sport pro secara resmi dan biasanya bergabung dalam sebuah tim dan ada yang memberikan gaji. Oleh karena itu, dengan pendapatan tersebut, datang juga kewajiban pajak.
Artikel ini akan menjelaskan berbagai aspek pajak profesi yang relevan bagi pemain e-sport. Kami akan membahas penghasilan yang dikenai pajak, perbedaan hukum pajak antar negara, pengeluaran yang dapat dikurangkan, jenis-jenis pajak yang mungkin berlaku, dan pentingnya berkonsultasi dengan profesional pajak. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang pajak, pemain e-sport dapat mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih baik.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Penghasilan Pemain e-Sport: Sumber dan Ragamnya</h2>
Penghasilan pemain e-sport berasal dari berbagai sumber, dan pemahaman yang baik tentang sumber-sumber ini adalah langkah pertama dalam mengelola pajak profesi. Beberapa sumber pendapatan yang umum bagi pemain e-sport meliputi:
<ul style="text-align: justify;">
<li> Kemenangan dalam Turnamen: Turnamen e-sport menawarkan hadiah uang tunai besar bagi para pemain yang berhasil bersaing di tingkat tertinggi. Hadiah ini dianggap sebagai pendapatan dan umumnya dikenai pajak.</li>
<li> Kontrak Sponsor: Pemain e-sport seringkali menjalin kontrak sponsor dengan merek, perusahaan, atau tim. Kontrak sponsor ini mencakup berbagai ketentuan, termasuk pendapatan yang diterima pemain sebagai imbalan atas penampilan dan promosi produk atau layanan sponsor.</li>
<li> Pendapatan dari Streaming Game: Banyak pemain e-sport memiliki kanal streaming di platform seperti Twitch atau YouTube. Mereka mendapatkan pendapatan dari iklan, sumbangan dari penonton, dan langganan ke kanal mereka.</li>
<li> Royalti: Pemain yang terkenal dapat menerima royalti dari penjualan merchandise, hak siar, atau hak cipta game atau karakter yang mereka kembangkan.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/d1685e83-50d9-481f-a749-fb9c874ee753/Pajak-Profesi:-Pajak-Atas-Penghasilan-Desainer-Interior" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Desainer Interior</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Pro Player Sebagai Pekerjaan Bebas</h2>
Pemain profesional dianggap sebagai pekerja lepas dalam konteks perpajakan. Hal ini berarti bahwa pendapatan yang mereka peroleh di luar gaji yang diterima dari klub, seperti pendapatan dari AdSense YouTube dan sumbangan yang diterima selama siaran langsung, dianggap sebagai pendapatan dari pekerjaan lepas.
Penting untuk dicatat, bahwa ketentuan perpajakan mengenai pekerjaan lepas untuk atlet memiliki kompleksitas tersendiri, terutama setelah diterapkannya <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11235/PER_DIRJEN_PJK/PER-16/PJ/2016" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016.</a> Menurut peraturan ini, olahragawan atau atlet adalah penerima pendapatan yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) berdasarkan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 PPh.
Dengan demikian, pemain profesional, sebagai atlet, tidak diperbolehkan menggunakan tarif 0,5% dari omset berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11666/PP/23%20Tahun%202018" target="_blank" rel="noopener">Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018</a>, meskipun pendapatannya belum mencapai Rp4,8 miliar. Mereka harus menghitung pajak mereka dengan menggunakan tarif progresif Pasal 17 UU PPh, di mana Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah 50% dari pendapatan bruto. 
Sebagai tambahan, pemain profesional dapat memanfaatkan Norma Perhitungan Penghasilan Neto untuk menghitung pendapatan yang dapat dikenai pajak dengan mengajukan pemberitahuan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat mereka terdaftar.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Penghasilan Pemain e-Sport</h2>
Pajak penghasilan adalah salah satu kewajiban pajak utama yang harus dipertimbangkan oleh pemain e-sport. Penghasilan yang diperoleh dari bermain game kompetitif dan sumber-sumber pendapatan lainnya biasanya dikenai pajak sesuai dengan hukum pajak negara tempat pemain tersebut tinggal atau memperoleh pendapatan. 
Hal ini berarti pemain e-sport harus memahami aturan pajak di negara mereka dan negara tempat mereka berkompetisi. Hal ini bisa menjadi rumit karena pemain seringkali berpartisipasi dalam turnamen internasional, yang berarti mereka dapat terkena pajak di berbagai yurisdiksi yang berbeda.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Perbedaan Hukum Pajak Antar Negara</h2>
Salah satu tantangan utama bagi pemain e-sport adalah perbedaan dalam hukum pajak antara negara-negara. Masing-masing negara memiliki aturan perpajakan yang berbeda dan tingkat pajak yang berbeda. Beberapa negara memiliki perjanjian pajak ganda (double taxation treaties) untuk menghindari pajak ganda, tetapi pemain perlu memahami bagaimana aturan ini berlaku.
Misalnya, pemain e-sport yang tinggal di Indonesia tetapi berkompetisi di Eropa mungkin harus membayar pajak di kedua negara tersebut. Mereka dapat mengajukan kredit pajak di negara asal mereka untuk menghindari pajak ganda, tetapi ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum pajak.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengeluaran yang Dapat Dikurangkan</h2>
Sebagian besar negara memungkinkan pemain e-sport untuk mengurangkan biaya yang terkait dengan pekerjaan mereka dari penghasilan mereka sebelum dihitung pajak. Hal ini termasuk biaya perjalanan ke turnamen, peralatan gaming, biaya langganan internet, biaya produksi streaming, dan biaya lain yang terkait dengan profesinya.
Memahami apa yang dapat dan tidak dapat dikurangkan adalah penting untuk mengoptimalkan pemenuhan pajak. Namun, pemain harus dapat memberikan bukti yang kuat untuk pengeluaran ini, dan pengurangan harus sesuai dengan aturan pajak yang berlaku di negara mereka.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/0d43c1ba-9744-47b4-97e1-7c460d33a1d7/Pajak-Profesi:-Pajak-Atas-Penghasilan-Ground-Staff-Bandara" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Ground Staff Bandara</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Jenis-Jenis Pajak Tambahan</h2>
Selain pajak penghasilan, ada juga jenis-jenis pajak tambahan yang mungkin berlaku bagi pemain e-sport. Beberapa di antaranya termasuk:
<ul style="text-align: justify;">
<li> Pajak Warisan: Jika seorang pemain menerima royalti atas hak cipta game atau karakter yang mereka kembangkan, mereka mungkin dikenai pajak warisan. Pajak warisan dapat berbeda-beda antara negara.</li>
<li> Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Jika seorang pemain menjual barang atau layanan terkait e-sport, seperti merchandise atau lesukses game, mereka mungkin harus mengumpulkan dan membayar PPN. Aturan PPN juga bervariasi antar negara.</li>
<li> Pajak Keuntungan Modal: Jika seorang pemain berinvestasi dalam aset yang menghasilkan keuntungan, seperti saham atau cryptocurrency, mereka mungkin harus membayar pajak atas keuntungan modal.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Perpajakan Pemain e-Sport</h2>
Sesuai <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/9ace73f1-ac87-4d3e-91ca-e9216e6c436e/PP/58%20TAHUN%202023" target="_blank" rel="noopener">PP No.58 Tahun 2023</a>, dijelaskan aturan tarif pemotongan PPh 21 yaitu tarif efektif atau TER. Perhitungannya pun mengikuti jumlah penghasilan dan tanggungan setiap wajib pajak.&nbsp;Adapun, pemain e-Sport juga memiliki kewajiban sesuai aturan tersebut. Berikut contoh perhitungan pajaknya.
Budi merupakan seorang pemain e-Sport yang memiliki penghasilan Rp10 juta per bulan. Budi belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Berapakah tarif efektif PPh 21 Budi?
Jawab:
Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Januari - November):
Dengan status PTKP TK/0 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp10 juta per bulan, pemotongan PPh 21 atas penghasilan Budi untuk masa pajak Januari 2024 hingga November 2024 menggunakan tarif efektif kategori A dengan tarif sebesar 2%.
PPh 21 per Bulan = Penghasilan Bruto per Bulan x Tarif Efektif Bulanan = Rp10 juta x 2% = Rp200.000
Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Desember):
Penghasilan Bruto per Tahun = Rp 10juta x 12 = Rp120.000.000
PTKP setahun = Rp54.000.000
PKP setahun = Rp120.000.000 - Rp54.000.000 = Rp66 juta
PPh 21 setahun = Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x PKP setahun =
5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000
15% x Rp6.000.000 = Rp900.000
Total = Rp3.900.000
PPh 21 Bulan Desember = PPh 21 setahun &ndash; (PPh 21 Januari hingga November) = Rp3.900.000 - (Rp200.000 x 11) = Rp1.700.000.
Total PPh 21 setahun yang dibayarkan Rini dengan tarif efektif PPh 21 terbaru adalah sebesar Rp1.700.000.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Konsultasi dengan Profesional Pajak</h2>
Mengelola pajak profesi dalam dunia e-sport bisa menjadi tugas yang rumit, terutama mengingat perbedaan peraturan antar negara dan jenis pendapatan yang beragam. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemain e-sport untuk berkonsultasi dengan seorang profesional pajak yang memahami aturan perpajakan yang berlaku. Profesional pajak yang berpengalaman dapat membantu pemain mengidentifikasi kewajiban pajak, mengoptimalkan pengurangan, dan memastikan kepatuhan penuh terhadap hukum pajak.
Pemilihan profesional pajak yang tepat adalah langkah penting dalam menjaga keuangan pemain e-sport tetap sehat. Profesional ini akan membantu pemain memahami berbagai aturan pajak yang berlaku, mengatur pengurangan pajak yang sesuai, dan merencanakan strategi pajak yang efisien. Mereka juga dapat membantu pemain mengelola pembayaran pajak dan pengajuan pajak.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tantangan Tambahan: Kebijakan Pajak Digital</h2>
Selain perbedaan hukum pajak antar negara, pemain e-sport juga harus menghadapi tantangan yang lebih baru seiring dengan perkembangan industri. Salah satu tantangan terkini adalah kebijakan pajak digital. Banyak negara sedang mempertimbangkan atau telah mengenakan pajak khusus pada perusahaan teknologi dan platform online, termasuk platform streaming yang sering digunakan oleh pemain e-sport.
Kebijakan pajak digital dapat mempengaruhi pemain e-sport dalam dua cara. Pertama, platform streaming yang digunakan oleh pemain dapat dikenakan pajak oleh negara yang menerapkan pajak digital. Kedua, jika pemain menjual merchandise mereka melalui platform online, mereka mungkin harus mengumpulkan PPN dan membayarnya kepada pemerintah.
Tantangan ini memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang aturan pajak yang berlaku di berbagai yurisdiksi dan memerlukan pembaruan konstan tentang peraturan yang baru. Oleh karena itu, pemain e-sport perlu tetap up-to-date tentang perkembangan terbaru dalam kebijakan pajak digital.
Industri e-sport terus berkembang, dan dengan pertumbuhannya, pemain e-sport harus memahami dan mengelola kewajiban pajak mereka. Penting untuk mendekati perpajakan dengan kesadaran penuh tentang hukum pajak di negara tempat mereka tinggal dan bekerja, serta untuk menggandeng profesional pajak untuk memastikan pemenuhan yang benar.
Dengan perencanaan pajak yang baik, pemain e-sport dapat mengoptimalkan penghasilan mereka dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini akan membantu mereka memfokuskan energi mereka pada permainan dan karir mereka, sambil menjaga keuangan mereka tetap sehat.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri e-sport telah mengalami pertumbuhan eksponensial. Artikel ini akan menjelaskan berbagai aspek pajak profesi yang relevan bagi pemain e-sport.

Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Pemain e-Sport

Air Traffic Controller (ATC) adalah profesi yang memegang peran kunci dalam industri penerbangan. Mereka bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi lalu lintas udara, memastikan pesawat terbang bergerak dengan aman dan efisien di ruang udara. Pajak atas penghasilan adalah aspek krusial dalam kehidupan setiap individu yang memperoleh pendapatan. 
Bagi para Air Traffic Controller (ATC), para profesional yang bertanggung jawab untuk mengatur lalu lintas udara dan memastikan keamanan penerbangan, pajak penghasilan merupakan hal yang perlu dipahami secara mendalam. 
Dalam artikel ini, kita akan membahas berbagai aspek terkait dengan pajak atas penghasilan ATC, termasuk bagaimana perhitungannya, potensi pengurangan pajak, serta beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh para ATC.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Sejarah Singkat ATC</h2>
Profesi Air Traffic Controller bermula pada awal abad ke-20 seiring dengan berkembangnya industri penerbangan. Pada tahun 1920-an, ketika pesawat terbang mulai mengisi langit, dibutuhkan sistem pengaturan untuk mencegah tabrakan dan memastikan keselamatan penerbangan. Sejak saat itu, peran ATC terus berkembang seiring dengan teknologi dan pertumbuhan lalu lintas udara global.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tanggung Jawab Utama ATC</h2>
Air Traffic Controller memiliki tanggung jawab utama untuk mengendalikan lalu lintas udara. Mereka memberikan instruksi kepada pilot untuk memastikan pesawat terbang beroperasi dalam jarak yang aman satu sama lain dan menghindari konflik. Instruksi yang diberikan mencakup perubahan ketinggian, arah, dan kecepatan pesawat. Seiring dengan itu, ATC juga memantau cuaca dan memberikan informasi penting kepada pilot.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tantangan dalam Profesi ATC</h2>
Meskipun peran ATC sangat penting, mereka juga menghadapi sejumlah tantangan yang serius. Salah satunya adalah beban kerja yang tinggi. ATC harus tetap waspada selama jam operasional bandara, dan pekerjaan mereka membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi. Selain itu, mereka juga harus berkomunikasi dengan pilot dari berbagai negara dan budaya, sehingga keterampilan komunikasi lintas budaya sangat penting.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Teknologi dalam Profesi ATC</h2>
Seiring dengan kemajuan teknologi, profesi ATC juga mengalami perkembangan. Sistem radar modern dan perangkat lunak canggih memungkinkan kontrol lalu lintas udara menjadi lebih efisien. Sistem otomatisasi juga membantu mengurangi beban kerja dan meningkatkan akurasi dalam memberikan instruksi kepada pilot. Meskipun demikian, ATC tetap memegang peran kunci dalam pengambilan keputusan dan menangani situasi darurat.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pelatihan dan Sertifikasi ATC</h2>
Profesi ATC membutuhkan pelatihan yang intensif dan sertifikasi yang ketat. Para calon ATC harus lulus serangkaian tes dan pelatihan untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Pelatihan mencakup pemahaman tentang navigasi udara, peraturan penerbangan, dan keterampilan komunikasi yang efektif. Sertifikasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap ATC memiliki kemampuan untuk mengelola lalu lintas udara dengan aman.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/0d43c1ba-9744-47b4-97e1-7c460d33a1d7/Pajak-Profesi:-Pajak-Atas-Penghasilan-Ground-Staff-Bandara" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Ground Staff Bandara</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Keselamatan Penerbangan dan Peran ATC</h2>
Keselamatan penerbangan adalah prioritas utama dalam industri penerbangan, dan ATC memegang peran utama dalam mencapai tujuan ini. Mereka bekerja sama dengan pilot untuk memastikan pesawat terbang di jalur yang benar, menghindari konflik, dan mengatasi situasi darurat dengan cepat dan efisien. Keberhasilan dalam menjaga keselamatan penerbangan sangat bergantung pada kerja sama yang baik antara ATC, maskapai penerbangan, dan otoritas penerbangan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Dampak Global</h2>
Air Traffic Controller tidak hanya beroperasi di tingkat nasional, tetapi juga berkontribusi pada pengaturan lalu lintas udara global. Mereka berkomunikasi dengan ATC dari berbagai negara untuk memastikan pesawat dapat beroperasi dengan lancar melintasi batas udara internasional. 
Keberhasilan kolaborasi internasional dalam pengaturan lalu lintas udara menjadi kunci untuk mencegah insiden dan memastikan kelancaran penerbangan global. Dalam dunia penerbangan yang terus berkembang, peran Air Traffic Controller menjadi semakin penting. 
Mereka bukan hanya pengatur lalu lintas udara, tetapi juga penjaga keselamatan penerbangan. Tantangan dan tanggung jawab yang mereka hadapi memerlukan keterampilan khusus dan dedikasi yang tinggi. Dengan dukungan teknologi yang terus berkembang dan kerja sama internasional yang baik, Air Traffic Controller tetap menjadi pahlawan tak terlihat di balik keselamatan penerbangan global.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pajak Penghasilan ATC</h2>
Pertama-tama, penting untuk memahami dasar-dasar pajak penghasilan bagi Air Traffic Controller. ATC biasanya menerima pendapatan yang signifikan karena tanggung jawab mereka yang besar dalam menjaga keamanan dan kelancaran penerbangan. Pendapatan ini dapat berasal dari gaji pokok, tunjangan, dan mungkin bonus kinerja.
Perhitungan pajak penghasilan ATC melibatkan beberapa faktor, termasuk jumlah pendapatan bruto, pengurangan pajak tertentu, dan tingkat pajak yang berlaku. Biasanya, ATC dapat menggunakan pendekatan perhitungan yang sama dengan pekerja pada umumnya. Namun, karena besarnya penghasilan mereka, penting untuk memahami tingkat pajak yang berlaku di negara atau yurisdiksi tempat mereka bekerja.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Pengurangan Pajak untuk ATC</h2>
ATC, seperti profesi lainnya, memiliki potensi untuk menggunakan berbagai pengurangan pajak agar jumlah pajak yang harus dibayar dapat dikurangi. Beberapa potensi pengurangan pajak yang dapat diterapkan oleh ATC melibatkan biaya pendidikan yang terkait dengan pekerjaan mereka, biaya perjalanan, dan bahkan pengeluaran terkait dengan pemeliharaan kesehatan. Pemahaman yang baik tentang potensi pengurangan ini dapat membantu ATC mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih efektif.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tantangan Pajak Penghasilan ATC</h2>
Meskipun ATC memiliki potensi untuk mendapatkan pengurangan pajak tertentu, mereka juga mungkin menghadapi beberapa tantangan khusus. Misalnya, karena pekerjaan mereka melibatkan tingkat stres yang tinggi dan tanggung jawab besar, mereka mungkin memerlukan strategi khusus untuk mengelola dampak pajaknya. Selain itu, aturan pajak yang kompleks dan perubahan regulasi dapat menjadi tantangan tambahan.
Untuk mengoptimalkan manfaat dari sistem pajak, para ATC dapat mengadopsi beberapa strategi. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang undang-undang pajak yang berlaku, bekerja sama dengan konsultan pajak atau profesional keuangan, dan merencanakan dengan bijak untuk masa depan keuangan mereka.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Implikasi Pajak Global bagi ATC yang Bekerja di Luar Negeri</h2>
ATC yang bekerja di luar negeri mungkin menghadapi implikasi pajak yang lebih kompleks karena keterlibatan pajak internasional. Mereka perlu memahami konsep pajak ganda, perjanjian penghindaran pajak ganda antarnegara, dan persyaratan pelaporan yang berlaku di negara tempat mereka bekerja.
Dalam menghadapi kompleksitas sistem pajak, pendidikan pajak menjadi krusial. ATC perlu diberikan pemahaman yang baik tentang kewajiban pajak mereka, potensi pengurangan yang dapat mereka manfaatkan, dan strategi pajak yang dapat membantu mereka mengoptimalkan keuangan pribadi mereka.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/73f5b6b0-523f-4b10-9ada-579e78de874b/Pajak-Profesi:-Pajak-Atas-Penghasilan-Operator-Alat-Berat" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Operator Alat Berat</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Kewajiban Perpajakan ATC</h2>
Air Traffic Controllers (ATC) adalah para profesional yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur dan mengawasi lalu lintas udara. Sebagai pekerja yang mendapat penghasilan dari profesi ini, mereka juga memiliki kewajiban perpajakan seperti profesi lainnya. Berikut adalah beberapa kewajiban perpajakan yang umumnya berlaku bagi Air Traffic Controllers:
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Penghasilan Bruto (Gross Income): Sebagian besar negara menerapkan sistem pajak penghasilan yang memungut pajak atas penghasilan bruto individu. Penghasilan bruto ATC mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus, dan manfaat lainnya yang diterima sebagai bagian dari pekerjaan mereka.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Pajak Penghasilan Pribadi (Personal Income Tax): ATC biasanya wajib membayar pajak penghasilan pribadi sesuai dengan tarif yang berlaku di negara tempat mereka bekerja. Pajak ini dapat bervariasi berdasarkan tingkat penghasilan dan struktur pajak negara masing-masing. Pastikan untuk memahami tarif pajak yang berlaku, tarif sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu:</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="list-style-type: none;">
<ul>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tarif 5% 🡪 penghasilan 0 &ndash; Rp60.000.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tarif 15% 🡪 penghasilan Rp60.000.000 &ndash; Rp250.000.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tarif 25% 🡪 penghasilan Rp250.000.000 &ndash; Rp500.000.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tarif 30% 🡪 penghasilan Rp500.000.000 &ndash; Rp5.000.000.000</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Tarif 35% 🡪 penghasilan &gt; Rp5.000.000.000</li>
</ul>
</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Pajak Pekerjaan (Employment Tax): Beberapa negara menerapkan pajak pekerjaan yang dipotong langsung dari gaji pekerja oleh majikan. ATC mungkin juga dikenai pajak semacam ini, yang kemudian disetor oleh pihak manajemen atau organisasi yang mempekerjakan mereka.</li>
</ul>
<ul style="text-align: justify;">
<li aria-level="1">Kepatuhan dan Pelaporan:</li>
</ul>
Menjaga kepenuhan dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan memastikan pelaporan yang benar sangat penting untuk menghindari sanksi dan masalah hukum.
Contoh Soal:
Ryan adalah seorang Air Traffic Controller di Bandara Ngurah Rai Bali, Ryan mendapatkan gaji per bulan yaitu Rp15.000.000, dengan tunjangan operasional Rp5.000.000, JKK Rp2.000.000, JKM Rp3.000.000. Berapakah Pajak Penghasilan terutang yang harus dibayarkan oleh Ryan? (Ryan Belum menikah)
Jawaban:
<table style="height: 1039px; width: 97.0676%;">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 49.6095%;">
Gaji Pokok
</td>
<td style="width: 46.1533%;">
 Rp &nbsp; 15.000.000,00&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 49.6095%;">
Tunjangan Operasional
</td>
<td style="width: 46.1533%;">
 Rp&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5.000.000,00&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 49.6095%;">
Tunjangan JKK
</td>
<td style="width: 46.1533%;">
 Rp&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2.000.000,00&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 49.6095%;">
Tunjangan JKM
</td>
<td style="width: 46.1533%;">
 Rp&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.000.000,00&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 49.6095%;">
Penghasilan Bruto
</td>
<td style="width: 46.1533%;">
 Rp &nbsp; 25.000.000,00&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 49.6095%;">
Pengurang:
</td>
<td style="width: 46.1533%;">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 49.6095%;">
Biaya Jabatan
</td>
<td style="width: 46.1533%;">
 Rp &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 500.000,00&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 49.6095%;">
Penghasilan Neto/bulan
</td>
<td style="width: 46.1533%;">
 Rp&nbsp; &nbsp; &nbsp; 24.500.000,00&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 49.6095%;">
Penghasilan Neto/tahun
</td>
<td style="width: 46.1533%;">
 Rp &nbsp; &nbsp; 294.000.000,00&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 49.6095%;">
PTKP (K/0)
</td>
<td style="width: 46.1533%;">
 Rp &nbsp; 54.000.000,00&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 49.6095%;">
PKP
</td>
<td style="width: 46.1533%;">
 Rp 240.000.000,00&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 49.6095%;">
PPh Terutang:
</td>
<td style="width: 46.1533%;">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 49.6095%;">
5% x 60.000.000
</td>
<td style="width: 46.1533%;">
 Rp&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 3.000.000,00&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 49.6095%;">
15% x 180.000.000
</td>
<td style="width: 46.1533%;">
 Rp&nbsp; &nbsp; &nbsp; 27.000.000,00&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 49.6095%;">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 46.1533%;">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 49.6095%;">
PPh Terutang/tahun
</td>
<td style="width: 46.1533%;">
 Rp &nbsp; 30.000.000,00&nbsp;
</td>
</tr>
<tr>
<td style="width: 49.6095%;">
PPh Terutang/bulan
</td>
<td style="width: 46.1533%;">
 Rp &nbsp; &nbsp; 2.500.000,00&nbsp;
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Dalam dunia penerbangan yang terus berkembang, peran Air Traffic Controller menjadi semakin penting. Mereka bukan hanya pengatur lalu lintas udara, tetapi juga penjaga keselamatan penerbangan. Tantangan dan tanggung jawab yang mereka hadapi memerlukan keterampilan khusus dan dedikasi yang tinggi. Dengan dukungan teknologi yang terus berkembang dan kerja sama internasional yang baik, Air Traffic Controller tetap menjadi pahlawan tak terlihat di balik keselamatan penerbangan global. 
Pajak atas penghasilan bagi Air Traffic Controller bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga elemen penting dalam perencanaan keuangan pribadi. Dengan memahami dengan baik perhitungan pajak, potensi pengurangan, dan strategi pajak yang relevan, para ATC dapat mengelola kewajiban pajak mereka dengan lebih efektif, memastikan keuangan yang sehat, dan fokus pada tugas utama mereka dalam menjaga keamanan penerbangan.

Dalam artikel ini, kita akan membahas berbagai aspek terkait dengan pajak atas penghasilan ATC, termasuk bagaimana perhitungannya, potensi pengurangan pajak, serta beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh para ATC.

Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Air Traffic Controller

Pajak Penghasilan (PPh) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan sebuah negara. Dalam ranah profesi, khususnya bagi individu yang menjalankan peran sebagai juru bicara publik, perpajakan menjadi aspek yang memerlukan pemahaman mendalam. 
Artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang PPh atas profesi juru bicara publik, menjelaskan dasar hukum, tarif pajak, serta implikasi dan strategi perpajakan yang dapat diterapkan. Mari, pelajari lebih lanjut di sini.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Profesi Juru Bicara Publik</h2>
Profesi sebagai juru bicara publik memiliki peran yang sangat penting dalam dunia yang terus berubah dan terhubung secara global saat ini. Seorang juru bicara publik tidak hanya bertugas menyampaikan pesan, tetapi juga menjadi wajah atau suara organisasi, perusahaan, atau entitas tertentu. Artikel ini akan mengulas secara mendalam tentang peran dan tantangan yang dihadapi oleh para juru bicara publik, serta keterampilan dan strategi yang diperlukan untuk menjalani profesi ini dengan sukses.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Peran Juru Bicara Publik</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li> Menyampaikan Pesan dengan Jelas dan Efektif</li>
</ul>
Seorang juru bicara publik bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan organisasi atau perusahaan secara jelas, ringkas, dan mudah dipahami oleh audiens. Kemampuan komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam melaksanakan tugas ini.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Mewakili Identitas dan Nilai Organisasi</li>
</ul>
Seorang juru bicara publik menjadi perwakilan yang langsung terlihat oleh publik. Oleh karena itu, mereka harus mampu mewakili identitas, nilai, dan visi dari organisasi yang mereka perwakili.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Menanggapi Pertanyaan dan Kritik</li>
</ul>
Menghadapi pertanyaan atau kritik dari publik merupakan bagian integral dari pekerjaan juru bicara publik. Keterampilan dalam menanggapi dengan bijak dan meyakinkan menjadi kunci dalam mengelola citra organisasi.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Mengelola Krisis dan Situasi Sulit</li>
</ul>
Ketika organisasi menghadapi krisis atau situasi sulit, juru bicara publik harus siap untuk memberikan respons yang tepat waktu dan efektif. Kepercayaan publik dapat bergantung pada kemampuan mereka mengelola situasi tersebut.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Membangun dan Mempertahankan Hubungan dengan Media</li>
</ul>
Interaksi yang baik dengan media adalah hal yang sangat penting bagi seorang juru bicara publik. Mereka harus dapat membangun hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan wartawan dan perwakilan media lainnya.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/139c0656-bebf-4128-9269-3b745181ea3e/Pajak-Profesi:-Pajak-Atas-Penghasilan-Panitera" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Panitera</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Dasar Hukum Pajak Penghasilan bagi Juru Bicara Publik</h2>
Dasar hukum PPh atas penghasilan dari profesi juru bicara publik dapat ditemukan dalam <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/7654/UU/36%20TAHUN%202008" target="_blank" rel="noopener">Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008</a> tentang Pajak Penghasilan. Menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tersebut, penghasilan dari pekerjaan bebas atau profesional, yang mencakup kegiatan sebagai juru bicara publik, wajib dikenakan PPh. 
Oleh karena itu, segala bentuk penghasilan yang diperoleh oleh seorang juru bicara publik dianggap sebagai objek pajak yang harus dilaporkan dan dibayarkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Perlu dipahami, bahwa definisi juru bicara publik mencakup berbagai kegiatan, mulai dari menjadi pembicara utama dalam acara publik, memberikan pelatihan atau konsultasi, hingga menulis buku atau artikel. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang luas di mana berbagai aspek dari kegiatan seorang juru bicara publik dapat menjadi objek PPh.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tarif Pajak Penghasilan bagi Juru Bicara Publik</h2>
Tarif pajak yang berlaku untuk penghasilan juru bicara publik mengikuti skala tarif progresif. Artinya, besaran tarif akan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penghasilan yang diterima. Sebagai contoh, tarif PPh yang lebih rendah diterapkan untuk penghasilan hingga jumlah tertentu, sedangkan tarif yang lebih tinggi akan diterapkan untuk penghasilan yang melebihi batas tersebut.
Pemerintah secara berkala meninjau dan menyesuaikan skala tarif ini sebagai respons terhadap kondisi ekonomi dan kebutuhan fiskal negara. Oleh karena itu, juru bicara publik perlu memahami skala tarif yang berlaku pada tahun pajak tertentu dan merencanakan keuangan mereka secara bijak untuk mengoptimalkan pengurangan pajak yang tersedia.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/73f5b6b0-523f-4b10-9ada-579e78de874b/Pajak-Profesi:-Pajak-Atas-Penghasilan-Operator-Alat-Berat" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Operator Alat Berat</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Jenis Penghasilan yang Dikenakan Pajak</h2>
Penghasilan yang dikenakan PPh atas profesi juru bicara publik melibatkan berbagai sumber. Beberapa sumber penghasilan yang umumnya tercakup dalam kategori ini meliputi:
<ol style="text-align: justify;">
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Honorarium dari Kegiatan Berbicara di Publik: Juru bicara publik seringkali diundang untuk berbicara di berbagai acara, seminar, atau konferensi. Honorarium yang diterima dari kegiatan tersebut akan masuk dalam kategori penghasilan yang dikenakan PPh.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pendapatan dari Penulisan Buku atau Artikel: Banyak juru bicara publik yang juga menjadi penulis. Penghasilan dari penjualan buku atau artikel yang mereka tulis juga termasuk dalam objek PPh.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Pendapatan dari Kegiatan Konsultasi atau Pelatihan: Jika seorang juru bicara publik memberikan layanan konsultasi atau pelatihan, pendapatan yang diperoleh dari kegiatan tersebut juga merupakan objek PPh.</li>
<li style="font-weight: 400;" aria-level="1">Penghasilan dari Partisipasi dalam Program Televisi atau Radio: Partisipasi sebagai narasumber atau peserta dalam program televisi atau radio dapat menjadi sumber penghasilan, dan penghasilan tersebut juga tunduk pada aturan PPh.</li>
</ol>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Implikasi dan Strategi Perpajakan bagi Juru Bicara Publik</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li> Pentingnya Perencanaan Keuangan dan Pajak</li>
</ul>
Sebagai individu yang mengandalkan penghasilan dari aktivitas profesi, juru bicara publik perlu melakukan perencanaan keuangan yang matang. Hal ini mencakup memahami implikasi pajak terhadap pendapatan mereka, termasuk keharusan membayar PPh.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Optimalisasi Pengurangan Pajak</li>
</ul>
PPh memiliki beberapa pengurangan yang dapat dimanfaatkan oleh juru bicara publik. Pengurangan ini termasuk biaya representasi, biaya transportasi, dan biaya pendidikan yang relevan dengan pekerjaan mereka. Oleh karena itu, strategi untuk mengoptimalkan pengurangan pajak menjadi kunci penting dalam merencanakan keuangan.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Penggunaan Pendanaan Pensiun</li>
</ul>
Pertimbangan untuk mengalokasikan sebagian penghasilan untuk dana pensiun juga perlu diperhatikan. Pilihan ini tidak hanya memberikan perlindungan finansial di masa pensiun, tetapi juga dapat memberikan manfaat pajak tertentu.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Pemahaman Aturan Perpajakan yang Berlaku</li>
</ul>
Aturan perpajakan dapat mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, juru bicara publik perlu terus memperbarui pengetahuan mereka tentang peraturan perpajakan yang berlaku dan beradaptasi dengan perubahan tersebut.
Profesi juru bicara publik bukan hanya tentang berbicara di depan umum, tetapi juga melibatkan berbagai tanggung jawab dan tantangan yang kompleks. Dalam era informasi dan komunikasi yang cepat, peran seorang juru bicara publik menjadi semakin penting dalam membentuk citra positif organisasi. 
Dengan mengembangkan keterampilan komunikasi, adaptasi terhadap perubahan, dan menjaga kesehatan mental, seorang juru bicara publik dapat menjadi kekuatan yang efektif dalam mendukung tujuan organisasi dan menjalani karir yang sukses.
PPh atas penghasilan dari profesi juru bicara publik memang memiliki kompleksitas tersendiri. Dengan pemahaman mendalam terhadap dasar hukum, tarif pajak, jenis penghasilan yang dikenakan pajak, serta strategi perpajakan yang dapat diterapkan, juru bicara publik dapat mengelola keuangan mereka secara efisien dan meminimalkan dampak beban pajak. 
Keberhasilan dalam mengelola aspek perpajakan ini tidak hanya memberikan manfaat finansial tetapi juga mendukung kelangsungan karir mereka sebagai agen perubahan melalui platform publik. Dengan demikian, perpajakan bukan lagi menjadi hambatan, tetapi justru menjadi bagian integral dari kesuksesan seorang juru bicara publik.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Perpajakan Ahli Mekatronik</h2>
Berdasarkan peraturan terbaru pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berikut tarif perpajakan yang dikenakan:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan 0-Rp60.000.000 dikenakan tarif 5%</li>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan Rp60.000.000-Rp250.000.000 dikenakan tarif 15%</li>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan Rp250.000.000-Rp500.000.000 dikenakan tarif 25%</li>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan Rp500.000.000-Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 30%</li>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan lebih dari Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 35%.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2>Simulasi Perhitungan Pajak Juru Bicara Publik</h2>
Bani adalah seorang Juru Bicara Publik yang belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Ia memiliki penghasilan sebulan sebesar Rp10.000.000. Berapakah PPh 21 yang ia tanggung?
Gaji per bulan = Rp10.000.000
Gaji per tahun = Rp120.000.000
PTKP = Rp54.000.000
Penghasilan Kena Pajak = Rp120.000.000 - Rp54.000.000 = Rp66.000.000
PPh 21 terutang = 5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000
15% x Rp6.000.000 = Rp900.000
Jumlah PPh 21 terutang setahun = Rp3.900.000
Jumlah PPh 21 terutang sebulan = Rp325.000.

Dalam ranah profesi, khususnya bagi individu yang menjalankan peran sebagai juru bicara publik, perpajakan menjadi aspek yang memerlukan pemahaman mendalam. Artikel ini akan membahas secara komprehensif tentang PPh atas profesi juru bicara publik, menjelaskan dasar hukum, tarif pajak, serta implikasi dan strategi perpajakan yang dapat diterapkan.

Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Juru Bicara Publik

Segala kegiatan yang berhubungan dengan produktivitas manusia dapat berjalan secara efektif dengan memanfaatkan teknologi. Salah satu profesi yang menjadi sebuah peluang serta tantangan di masa ini adalah ahli mekatronik. Mekatronika sangat dikenal dan juga dibutuhkan perannya.
Salah satu yang memanfaatkannya adalah Flander&rsquo;s Mechatronics Technology Centre dengan mengembangkan berupa perangkat canggih seperti misalnya Ecological Machines, Flexible Machines, dan Intelligent Machines.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Apa Itu Ahli Mekatronik?</h2>
Ahli mekatronik merupakan seseorang yang menekuni pada bidang teknik yang memiliki fokus pada kombinasi atas sistem mekanik, komputer serta listrik. Seorang ahli mekatronik dengan berfokus pada perancangan, pembuatan, pemeliharaan produk yang memiliki komponen terkait dengan mekanis dan elektronik.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Tugas Ahli Mekatronik</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Merancang sistem teknik diperuntukkan dalam otomatisasi untuk peralatan industri serta manufaktur.</li>
<li>Membuat dokumen terkait dengan desain mekanik untuk bagian, rakitan, hingga produk jadi.</li>
<li>Menjaga file terkait dengan proyek teknis.</li>
<li>Menerapkan atau menguji terkait dengan adanya solusi desain.</li>
<li>Membuat model mekanik dan melakukan analisis toleransi dalam mensimulasikan konsep untuk desain mekatronika.</li>
</ul>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Apa Itu Insinyur Mekatronik?</h2>
Dalam profesi ahli mekatronik juga dikenal dengan adanya insinyur mekatronik. Seorang insinyur mekatronik merupakan pekerjaan dengan merancang, membuat, serta menguji atas sistem dari mekatronik. Seorang insinyur mekatronik harus memiliki berbagai kemampuan, sebab sistem ini termasuk dengan teknik mekanik, listrik serta komputer.
Kualifikasi merupakan hal penting yang dibutuhkan untuk posisi dari insinyur mekatronik. Seorang insinyur mekatronik menerapkan keahlian dan kemampuannya pada beberapa domain dalam rangka memberikan solusi yang orisinal terkait dengan masalah yang dihadapi pada dunia nyata. Solusi yang dimaksud dapat juga berupa barang atau jasa baru dengan meningkatkan kualitas hidup dari masyarakat, produktivitas di tempat kerja, dan sejenisnya.
Terdapat kualifikasi bagi para insinyur mekatronik yaitu:
<ul style="text-align: justify;">
<li>Pendidikan: Kualifikasi bagi sebagian besar insinyur mekatronika, maka gelar sarjana merupakan persyaratan awalnya. Namun untuk gelar master dalam bidang teknik, robotika, dan bidang serupa ini menjadi sasaran dari beberapa bisnis. Untuk bidang teknik mesin, listrik dan industri merupakan beberapa dari bidang dimana dapat memperoleh gelar untuk insinyur mekatronik.</li>
<li>Pengalaman dan Pelatihan: Untuk memperoleh pelatihan seringkali diperoleh ketika masa pendidikan. Ketika lulus dari bidang tersebut, maka sudah paham terkait dengan prinsip-prinsip teknik. Saat memulai di bidang pekerjaan juga akan memperoleh pelatihan ketika bekerja pada suatu organisasi tersebut, sehingga akan menemukan sistem dan juga prosedur yang tepat untuk dapat diterapkan pada bisnis selama melaksanakan pelatihan tersebut. Selain itu, juga akan memperoleh tips dalam menggunakan peralatan khusus yang dimiliki pada perusahaan terkait.</li>
<li>Lisensi dan Sertifikat: Bagi seorang insinyur mekatronik, maka dapat memperoleh berbagai sertifikasi yang dapat digunakan sebagai dokumen dalam menunjukkan keahlian kepada calon pemberi kerja.</li>
</ul>
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/acee2525-8c2f-4e4b-ab34-bdcf0468cf4e/Pajak-Profesi:-Pajak-atas-Penghasilan-QA-Tester" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak atas Penghasilan QA Tester</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Pengetahuan yang Dibutuhkan Ahli Mekatronik</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li> Komputer dan Elektronik</li>
</ul>
Seorang ahli mekatronik perlu untuk memiliki pengetahuan terkait dengan papan sirkuit, prosesor, chip, peralatan elektronik, perangkat keras, perangkat lunak pada komputer serta pengetahuan terkait dengan aplikasi dan pemrogramannya.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Desain</li>
</ul>
Pengetahuan selanjutnya yang dimiliki oleh seorang ahli mekatronik adalah pengetahuan terkait dengan teknik, peralatan serta prinsip desain sampai dengan memproduksi terkait dengan rencana teknikal yang meliputi presisi, cetak biru, gambar dan modelnya.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Rekayasa dan Teknologi</li>
</ul>
Dalam hal ini, perlu untuk memiliki pengetahuan terkait dengan aplikasi praktis untuk ilmu rekayasa serta teknologi. Mencakup dalam penerapan prinsip, teknik prosedur serta peralatan yang digunakan dalam melakukan desain dan produksi atas berbagai barang dan jasa.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Matematika</li>
</ul>
Pengetahuan matematika yang dimiliki oleh seorang ahli mekatronik yaitu meliputi pengetahuan atas aritmatika, aljabar, kalkulus, geometri, statistik beserta dengan aplikasinya.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Mekanis</li>
</ul>
Pengetahuan yang tak kalah, harus dimiliki juga yaitu terkait dengan pengetahuan akan mesin serta peralatannya termasuk dengan desain, fungsi, perbaikan, hingga perawatannya.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Keterampilan Ahli Mekatronik</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li> Aktif Mendengarkan</li>
</ul>
Dengan memberikan perhatian yang penuh pada lawan bicara terkait dengan perkatannya, menyisihkan waktu dalam memahami poin yang akan disampaikan, mengajukan pertanyaan yang sewajarnya, serta tidak menyela ketika waktu yang tidak tepat atau pada saat lawan bicara sedang menyampaikan opininya.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Penyelesaian Masalah yang Kompleks</li>
</ul>
Mampu dalam mengidentifikasi terkait dengan masalah yang kompleks, dapat mengulas informasi yang sesuai untuk mengembangkan serta melakukan evaluasi terkait dengan pilihan dan solusi yang dapat diterapkan.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Berpikir Kritis</li>
</ul>
Mampu dalam menggunakan logika serta penalaran dalam melakukan identifikasi terkait dengan kekuatan dan kelemahan dari solusi alternatif, menemukan kesimpulan, maupun pendekatan atas permasalahan yang sedang ditangani.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Pertimbangan dan Pengambilan Keputusan</li>
</ul>
Mampu dalam mempertimbangkan terkait dengan kekurangan dan kelebihan atas pilihan tindakan yang berpotensi untuk memilih tindakan yang paling tepat.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Pemahaman Membaca</li>
</ul>
Dalam hal ini, pemahaman membaca tidak semata-mata bisa membaca ejaan, namun dapat memahami segala kalimat dan paragraf terkait yang ditulis pada dokumen kerja.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kemampuan Ahli Mekatronik</h2>
<ul style="text-align: justify;">
<li> Penalaran Deduktif</li>
</ul>
Dengan memiliki pemahaman atau kemampuan dalam menerapkan peraturan umum terkait dengan masalah tertentu untuk dapat menghasilkan jawaban yang masuk akal.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Penalaran Induktif</li>
</ul>
Dengan memiliki pemahaman atau kemampuan dalam menggabungkan atas potongan-potongan informasi dalam rangka membentuk peraturan serta kesimpulan umum serta dapat menemukan hubungan atas kejadian-kejadian yang terlihat tidak terhubung.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Pemahaman Lisan</li>
</ul>
Dengan memiliki pemahaman atau kemampuan dalam mendengarkan dan turut memahami adanya informasi dan ide yang akan disampaikan dengan kata atau kalimat lisan.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Ekspresi Lisan</li>
</ul>
Dengan memiliki pemahaman atau kemampuan dalam mengkomunikasikan informasi serta ide ketika berbicara, sehingga lawan bicara akan paham terkait dengan apa yang disampaikan.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Sensitivitas Masalah</li>
</ul>
Dengan memiliki pemahaman atau kemampuan dalam memberitahu ketika terdapat sesuatu yang kurang tepat atau salah. Namun, hal ini tidak melibatkan adanya suatu penyelesaian masalah hanya saja pada mengetahui jika terjadi suatu permasalahan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/139c0656-bebf-4128-9269-3b745181ea3e/Pajak-Profesi:-Pajak-Atas-Penghasilan-Panitera" target="_blank" rel="noopener">Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Panitera</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Gaji Ahli Mekatronik</h2>
Seorang yang memiliki profesi di bidang ahli mekatronik memiliki gaji kisaran Rp4,1 juta hingga Rp6,2 juta. Bagi seorang ahli mekatronik dengan memiliki penghasilan di atas PKP tentu tidak boleh melupakan kewajibannya dalam perpajakan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Perpajakan Ahli Mekatronik</h2>
Berdasarkan peraturan terbaru pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berikut tarif perpajakan yang dikenakan:
<ul>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan 0-Rp60.000.000 dikenakan tarif 5%</li>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan Rp60.000.000-Rp250.000.000 dikenakan tarif 15%</li>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan Rp250.000.000-Rp500.000.000 dikenakan tarif 25%</li>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan Rp500.000.000-Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 30%</li>
<li style="text-align: justify;">Penghasilan lebih dari Rp5.000.000.000 dikenakan tarif 35%.</li>
</ul>
Contoh kewajiban perpajakannya:
Salim sebagai seorang ahli mekatronik di salah satu perusahaan besar di Jakarta dengan status menikah namun belum memiliki anak dengan penghasilan perbulan sebagai berikut:
Gaji&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= Rp6.000.000
Tunjangan &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; = Rp3.500.000
Tunjangan Transport &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= Rp1.000.000
Premi Asuransi Kesehatan &nbsp; &nbsp; = Rp500.000
Bonus dan THR &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= Rp2.500.000
Dipotong Iuran JHT &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;= Rp450.000
<table style="height: 979.845px; width: 616px;" width="651">
<tbody>
<tr style="height: 47.5938px;">
<td style="width: 270.656px; height: 47.5938px;">
Gaji
</td>
<td style="width: 304.302px; height: 47.5938px;" colspan="2">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 6.000.000
</td>
</tr>
<tr style="height: 47.5938px;">
<td style="width: 270.656px; height: 47.5938px;">
Tunjangan
</td>
<td style="width: 156.021px; height: 47.5938px;">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3.500.000
</td>
<td style="width: 148.281px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr style="height: 47.5938px;">
<td style="width: 270.656px; height: 47.5938px;">
Tunjangan Transport
</td>
<td style="width: 156.021px; height: 47.5938px;">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.000.000
</td>
<td style="width: 148.281px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr style="height: 47.5938px;">
<td style="width: 270.656px; height: 47.5938px;">
Premi Asuransi Kesehatan
</td>
<td style="width: 156.021px; height: 47.5938px;">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 500.000
</td>
<td style="width: 148.281px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr style="height: 47.5938px;">
<td style="width: 270.656px; height: 47.5938px;">
Bonus dan THR
</td>
<td style="width: 156.021px; height: 47.5938px;">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.500.000
</td>
<td style="width: 148.281px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr style="height: 47.5938px;">
<td style="width: 270.656px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 156.021px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 148.281px; height: 47.5938px;">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7.500.000
</td>
</tr>
<tr style="height: 47.5938px;">
<td style="width: 270.656px; height: 47.5938px;">
Penghasilan Bruto
</td>
<td style="width: 156.021px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 148.281px; height: 47.5938px;">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 13.500.000
</td>
</tr>
<tr style="height: 47.5938px;">
<td style="width: 270.656px; height: 47.5938px;">
Dikurangi:
</td>
<td style="width: 156.021px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 148.281px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr style="height: 47.5938px;">
<td style="width: 270.656px; height: 47.5938px;">
Biaya Jabatan (5% dari gaji bruto)
</td>
<td style="width: 156.021px; height: 47.5938px;">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 675.000
</td>
<td style="width: 148.281px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr style="height: 47.5938px;">
<td style="width: 270.656px; height: 47.5938px;">
Iuran JHT
</td>
<td style="width: 156.021px; height: 47.5938px;">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 450.000
</td>
<td style="width: 148.281px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr style="height: 47.5938px;">
<td style="width: 270.656px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 156.021px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 148.281px; height: 47.5938px;">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.125.000
</td>
</tr>
<tr style="height: 47.5938px;">
<td style="width: 270.656px; height: 47.5938px;">
Penghasilan neto
</td>
<td style="width: 156.021px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 148.281px; height: 47.5938px;">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12.375.000
</td>
</tr>
<tr style="height: 47.5938px;">
<td style="width: 270.656px; height: 47.5938px;">
Penghasilan neto setahun
</td>
<td style="width: 156.021px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 148.281px; height: 47.5938px;">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 148.500.000
</td>
</tr>
<tr style="height: 47.5938px;">
<td style="width: 270.656px; height: 47.5938px;">
Dikurangi:
</td>
<td style="width: 156.021px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 148.281px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr style="height: 47.5938px;">
<td style="width: 270.656px; height: 47.5938px;">
PTKP K/0
</td>
<td style="width: 156.021px; height: 47.5938px;">
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 58.500.000
</td>
<td style="width: 148.281px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
</tr>
<tr style="height: 47.5938px;">
<td style="width: 270.656px; height: 47.5938px;">
Penghasilan Kena Pajak Setahun
</td>
<td style="width: 156.021px; height: 47.5938px;">
&nbsp;
</td>
<td style="width: 148.281px; height: 47.5938px;">
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 90.000.000
</td>
</tr>
<tr style="height: 120.375px;">
<td style="width: 270.656px; height: 120.375px;">
PPh 21 terutang 
&nbsp; 
</td>
<td style="width: 156.021px; height: 120.375px;">5% x Rp60.000.000</td>
<td style="width: 148.281px; height: 120.375px;">&nbsp;= Rp3.000.000</td>
</tr>
<tr style="height: 39.1875px;">
<td style="width: 270.656px; height: 39.1875px;">&nbsp;</td>
<td style="width: 156.021px; height: 39.1875px;">15% x Rp30.000.000</td>
<td style="width: 148.281px; height: 39.1875px;">&nbsp;= Rp4.500.000</td>
</tr>
<tr style="height: 19.5938px;">
<td style="width: 270.656px; height: 19.5938px;">Jumlah PPh 21 terutang per tahun</td>
<td style="width: 156.021px; height: 19.5938px;">&nbsp;</td>
<td style="width: 148.281px; height: 19.5938px;">= Rp7.500.000&nbsp;</td>
</tr>
<tr style="height: 19.5938px;">
<td style="width: 270.656px; height: 19.5938px;">Jumlah PPh 21 terutang per bulan</td>
<td style="width: 156.021px; height: 19.5938px;">&nbsp;</td>
<td style="width: 148.281px; height: 19.5938px;">&nbsp;= Rp625.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>
&nbsp;

Salah satu profesi yang menjadi sebuah peluang serta tantangan di masa ini adalah ahli mekatronik. Profesi ini memiliki kewajiban perpajakan.

Pajak Profesi: Pajak Atas Penghasilan Ahli Mekatronik

Tahun 2024 di depan mata. Banyak peristiwa penting menanti di tahun itu. Di antaranya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan merilis Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP). Kehadiran PSIAP di tahun 2024 tidak datang tiba-tiba.
PSIAP telah diagendakan oleh pemerintah menjadi bagian pilar Reformasi Perpajakan Jilid III. Sejak dicanangkan di tahun 2017, ada lima pilar Reformasi Perpajakan Jilid III diantaranya Organisasi, SDM, peraturan perundang-undangan, proses bisnis, teknologi informasi dan basis data.
Perlu diketahui, PSIAP perlu dibuat sebagai upaya memperbaharui sistem administrasi perpajakan dengan melakukan desain ulang proses bisnis yang didukung perbaikan teknologi informasi dan basis data. Proses bisnis PSIAP ke depannya diharapkan lebih sederhana, lebih efisien, efektif, akuntabel, berbasis IT, dan terintegrasi. Dengan proses ini, sehingga pihak pemangku kepentingan seperti Wajib Pajak dapat merasakan manfaat seperti kemudahan, layanan berkualitas dan biaya kepatuhan rendah.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/509b6757-ab47-433e-8361-2192c99fde54/Persiapan-PSIAP-Tingkatkan-Pelayanan-dan-Pengawasan-Perpajakan" target="_blank" rel="noopener">Persiapan PSIAP Tingkatkan Pelayanan dan Pengawasan Perpajakan</a></h3>
<div class="ArticleDetails_infotext__xgAQp">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Proses Bisnis To Be Wajib Pajak</h2>
Implementasi PSIAP tentu saja ada proses bisnis yang berdampak ke Wajib Pajak. Ada lima proses bisnis yang berdampak pada Wajib Pajak di antaranya pendaftaran, pembayaran, taxpayer account management, penyampaian SPT, dan layanan perpajakan.
Pertama, Proses Bisnis Pendaftaran. Pendaftaran merupakan langkah awal agar dapat memenuhi kewajiban dan mendapatkan hak sebagai Wajib Pajak. &nbsp;Sampai dengan saat ini, calon Wajib Pajak hanya dapat mendaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai alamat domisili dan saluran pendaftaran terbatas pada pendaftaran secara tatap muka dan pendaftaran secara online.
Ke depannya pendaftaran lebih mudah, calon Wajib Pajak dapat mendaftar di semua KPP, tidak hanya tatap muka dan secara online, tetapi juga melalui layanan Call Center. Bagi Orang Pribadi pendaftaran lebih mudah dengan melakukan aktivasi Nomor Induk Kependudukan.
Kedua, Proses Bisnis Pembayaran. DJP konsisten dan terus memperbaharui proses bisnis pembayaran. Di tahun 2016, DJP menganti Surat Setoran Pajak (SSP) dengan e-billing dan juga memperluas kanal pembayaran tidak hanya melalui Kantor Pos dan Bank Persepsi tetapi dapat dilakukan pada beberapa e-commerce.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga:&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/21234124-2f09-4b78-a5a8-74d10fafe59a/PSIAP-Wujud-Reformasi-dari-DJP" target="_blank" rel="noopener">PSIAP, Wujud Reformasi dari DJP</a></h3>
Pada proses bisnis to be, Wajib Pajak dipermudah dengan fitur satu kode billing, satu masa pajak untuk berbagai jenis pajak. Jadi tidak perlu repot untuk membuat banyak kode billing untuk berbagai jenis pajak. Ketiga, Proses Bisnis Taxpayer Account Management. Penyediaan informasi Wajib Pajak pada aplikasi perpajakan exist masih terbatas.
Misalkan, Wajib Pajak tidak tahu persis jumlah pembayaran untuk setiap jenis pajak atau histori pelaporan pajaknya. Di masa mendatang, Wajib Pajak leluasa mendapatkan informasi perpajakannya. Tidak perlu menghubungi KPP untuk mengetahui rekapitulasi pembayaran pajak atau historis pelaporan pajak.
Keempat, Proses Bisnis Penyampaian SPT. Penyampaian SPT ke depan akan lebih mudah dan lebih valid, karena didukung prepopulasi dan validasi atas data pemotongan dan pemungutan. Dengan ini, Wajib Pajak tidak perlu mengumpulkan bukti pemotongan dan pemungutan untuk melengkapi SPT. &nbsp;
Tidak hanya itu, Wajib Pajak tidak perlu lompat ke aplikasi pembayaran dan pelaporan setelah selesai dengan aplikasi pembuatan faktur pajak, karena proses penyampaian SPT akan didukung integrasi proses mulai dari persiapan, penyampaian, pengolahan dan proses pembayaran pajak dalam satu aplikasi.
Kelima, Proses Bisnis Layanan Perpajakan. Saat ini untuk mengetahui progress permohonan, Wajib Pajak harus menghubungi KPP atau Kanwil. Nantinya, melacak progress permohonan dapat dilakukan melalui portal Wajib Pajak dengan mengunakan fitur e-tracking.
Tentu saja bukan hanya fitur e-tracking tapi juga perluasan kanal yang terintegrasi (click, call dan counter) dan simplifikasi persyaratan permohonan menjadi fitur pada proses layanan perpajakan. Implementasi PSIAP nantinya diharapkan dapat berjalan dengan baik. &nbsp;Butuh usaha agar hal ini terwujud. Edukasi massif dan efektif dari DJP menjadi kunci.
Namun, kerjasama yang apik dari Wajib Pajak dapat mengakselerasi implementasi ini. Wajib Pajak dapat berkunjung ke KPP atau Kanwil untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya informasi. Wajib Pajak juga dapat memanfaatkan layanan konsultasi melalui Call Center atau hadir secara di kelas-kelas pajak yang tersedia.
&nbsp;
Disclaimer:
Artikel ini merupakan hasil karya dan pendapat pribadi penulis.Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

PSIAP telah diagendakan oleh pemerintah menjadi bagian pilar Reformasi Perpajakan Jilid III. Sejak dicanangkan di tahun 2017, ada lima pilar Reformasi Perpajakan Jilid III diantaranya Organisasi, SDM, peraturan perundang-undangan, proses bisnis, teknologi informasi dan basis data. 

Dampak dan Manfaat Implementasi Proses Bisnis PSIAP Bagi Wajib Pajak

<h2 style="text-align: justify;">Latar Belakang</h2>
Fraud didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (memanipulasi atau memberikan laporan palsu kepada pihak-pihak) yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam atau luar organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain (Association of Certified Fraud Examiner (ACFE), 2012).
Secara singkat, fraud merupakan suatu tindakan kecurangan yang banyak terjadi di perusahaan, yang biasa dilakukan oleh satu atau sekelompok orang secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Survei yang dilakukan oleh ACFE di tahun menyebutkan bahwa kasus fraud yang paling banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia adalah tindak Korupsi, tak terkecuali untuk perusahaan di industri asuransi.
Banyaknya kasus fraud yang terjadi di perusahaan asuransi beberapa tahun&nbsp; kebelakang menjadi salah satu perhatian sendiri terkait implementasi dari pengendalian internal perusahaan. Pada umumnya, munculnya suatu kasus fraud di perusahaan asuransi ke mata publik menandakan adanya kegagalan auditor internal dan pihak manajemen perusahaan dalam melakukan risk assessment termasuk penilaian, pengujian, evaluasi, dan efektivitas dari pengendalian internal perusahaan.
Kesalahan dalam proses risk assessment ini akan berakibat fatal karena mengindikasikan ketidakmampuan auditor internal serta tim terkait dalam menilai pengendalian internal perusahaan yang signifikan, sehingga tidak dapat melacak kemungkinan risiko yang muncul. Atas banyaknya kasus fraud yang terjadi, paper ini akan membahas mengenai pelaksanaan pengendalian internal yang baik untuk menghindari risiko di perusahaan asuransi, serta peran dan solusi yang dapat diberikan untuk auditor internal terkait penilaian pengendalian untuk dapat meminimalisir jumlah risiko yang kemungkinan dapat terjadi di masa depan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Fraud Pada Perusahaan Asuransi</h2>
Banyak kasus gagal bayar klaim perusahaan asuransi kepada nasabah menjadi sorotan bagi masyarakat Indonesia. Apalagi kasus fraud terjadi pada perusahaan-perusahaan asuransi besar yang membuat harapan publik terhadap perusahaan asuransi pupus. Salah satu kasus gagal bayar yang terjadi pada PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life), dimana perusahaan tersebut gagal membayar dua produknya, yaitu Kresna Link Investa (K-LITA) dan Protecto Investa Kresna (PIK).
PT Asuransi Jiwa Kresna mengalami gagal bayar karena terjadi masalah likuiditas portofolio investasi dengan alasan pandemi COVID-19 di tahun 2020 yang menyebabkan setiap transaksi penebusan polis ditunda. Namun, Kresna Life tidak kunjung membayarnya dan permasalahan tersebut terus berlanjut. Hal serupa terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya pada tahun 2018 yang tidak mampu melunasi klaim polis sebesar Rp 802 miliar, diikuti dengan PT Asuransi Jiwa Bakrie Life yang telah mengalami gagal bayar sejak 2008.
Kasus gagal bayar yang dialami perusahaan asuransi ini memiliki penyebab yang berkesinambungan, misalnya gagal bayar karena pengelolaan investasi yang tidak hati-hati, sehingga perusahaan asuransi mengalami permasalahan likuiditas dan tingkat solvabilitas perusahaan. Salah satu pengelolaan investasi yang tidak baik adalah penempatan investasi pada aset tertentu yang tidak diikuti dengan kajian matang terkait valuasi dan prospek pertumbuhan nilai aset tersebut ke depan. Adapun, kasus yang terjadi akibat adanya pemenuhan kepentingan sendiri yang kemudian menjurus kepada tindakan korupsi.
Selain dari yang dilakukan oleh pihak perusahaan, fraud juga dapat datang dari sisi nasabah atau pemegang polis. Dalam rangka pemenuhan kepentingan yang berkaitan dengan nasabah, fraud dapat timbul akibat kebohongan yang dilakukan oleh nasabah atas pengakuan klaim asuransi yang tidak nyata. Klaim fiktif ini tentunya dapat merugikan perusahaan asuransi. Tindak fraud lainnya dari sisi nasabah adalah kegagalan dalam membayar premi. Dalam hal ini seharusnya perusahaan memiliki desain risk assessment yang matang dalam menentukan seberapa besar risiko gagal bayar dari seorang nasabah.
Pada kenyataannya, tindakan fraud dapat terjadi dengan sikap atau perilaku kecil, seperti tindakan fraud misappropriation of assets yang dilakukan karyawan, baik secara sengaja, maupun tidak sengaja. Hal ini perlu diperhatikan oleh perusahaan dalam membuat dan melaksanakan kontrol internal karena tindak fraud ini dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan berdampak pada kemungkinan salah saji dalam laporan keuangan. Maka dari itu, tindakan fraud sangat dekat dengan bisnis perusahaan jika tidak dilengkapi dengan&nbsp; kontrol internal yang baik oleh manajemen, serta pengawasan dan pengevaluasian dari pihak audit internal, sebelum dilakukan assessment oleh pihak ketiga.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/630c327a767ce5265ee9370b/Efektivitas-Sosialisasi-Perpajakan-Melalui-TV-Nasional-" target="_blank" rel="noopener">Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Melalui TV Nasional</a></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Peran Auditor Internal dalam Meminimalisir Fraud pada Perusahaan Asuransi</h2>
Berbeda dengan auditor eksternal yang merupakan pihak dari luar perusahaan, auditor internal merupakan bagian dari sebuah perusahaan, tetapi memiliki sifat independen secara struktur. Auditor internal memiliki peran yang penting dalam upaya memperkecil kemungkinan terjadinya fraud pada perusahaan asuransi. Meskipun bersifat independen, namun auditor internal memiliki kepentingan untuk working closely salah satunya dengan divisi legal dengan tujuan agar semakin jelas mengenai apa yang disebut fraud pada perusahaan tersebut.
Auditor internal juga dapat berperan sebagai catalyst, dimana auditor internal memotivasi, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh bagian dari organisasi dalam scope seperangkat kebijakan yang telah dibuat oleh manajer senior serta memastikan tidak terjadi pelanggaran atau bertentangan dengan segala aturan atau kebijakan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
Peran auditor internal sebagai catalyst membutuhkan komitmen untuk mendapatkan pengaruh jangka panjang pada organisasi dengan memfokuskan diri pada nilai-nilai jangka panjang dari organisasi auditee. Sesuai dengan pemahaman dan landasan yang berlaku, kami menciptakan metode yang dapat digunakan oleh auditor internal dalam meminimalisir fraud, yang disingkat dengan metode &ldquo;PIE&rdquo;.
<ul style="text-align: justify;">
<li> P &ndash; Perceive</li>
</ul>
Tahap awal, perceive, yaitu mengenal dan mengobservasi lingkungan perusahaan, termasuk melakukan observasi pada desain pengendalian internal perusahaan. Tahapan pertama yang dilakukan oleh seorang auditor internal adalah melakukan pengamatan desain internal control, apakah perusahaan sudah memiliki desain yang sesuai atau belum. Pada tahap perceive, internal auditor juga berperan sebagai watchdog, yaitu seseorang yang mengamati mengenai compliance dari sebuah perusahaan asuransi. Dalam hal ini dilakukan audit kepatuhan yang berfokus pada pengendalian internal dan kepatuhan terhadap hukum, peraturan, SOP, dan kebijakan yang berlaku.
<ul style="text-align: justify;">
<li> I &ndash; Inspect</li>
</ul>
Tahapan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh auditor internal untuk meminimalisir fraud di perusahaan asuransi adalah melakukan pemeriksaan atau inspeksi terhadap pelaksanaan kontrol internal perusahaan. Auditor internal perlu memeriksa bahwa kontrol internal yang telah disusun dan diimplementasikan oleh perusahaan segala hal yang dibutuhkan perusahaan untuk dapat menjamin adanya perlindungan terhadap risiko yang kemungkinan akan muncul. Kontrol internal yang baik dapat menjamin perusahaan untuk mencegah terjadinya risiko-risiko yang signifikan terhadap perusahaan.
Di luar kegiatan pengecekan, auditor internal juga memiliki peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kontrol internal perusahaan. Dalam hal ini, yang perlu dinilai oleh auditor internal adalah terkait sistem pengendalian perusahaan, internal perusahaan, dan operasional perusahaan telah berjalan sesuai dengan desain pengendalian yang telah disusun sebelumnya. Penilaian juga dilakukan berdasarkan kriteria kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.
Auditor internal harus dapat melihat apakah penerapan sistem pengendalian telah mematuhi kebijakan dan prosedur standar yang telah sebelumnya ditetapkan oleh internal manajemen. Disini auditor dapat memberikan guidance atas penilaian yang telah dilakukan apabila ditemukan temuan yang signifikan, dengan memberikan solusi dan rekomendasi kepada manajemen perusahaan.
Auditor internal juga harus dapat merencanakan dan melakukan audit terkait risiko bisnis. Untuk dapat melakukan audit dan penilaian terhadap risiko perusahaan, auditor internal perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait masing-masing jenis risiko yang tergolong signifikan bagi perusahaan. Misalnya untuk perusahaan asuransi, apabila perusahaan ingin memperbanyak penjualan jasa asuransi untuk memenuhi target penjualan, maka auditor internal harus dapat menentukan risiko kemungkinan akan adanya kegagalan nasabah atau tertanggung dalam membayar premi.
Risiko ini dianggap risiko yang signifikan karena dampak berdampak buruk bagi perusahaan, dan auditor internal bersama dengan manajemen dan divisi terkait harus memberi perhatian khusus agar bisa terhindar dari risiko serupa di kemudian hari, tentunya dengan mengembangkan kontrol internal yang sesuai dengan kebutuhan. Selain pemeriksaan pada kontrol internal dan penilaian risiko, auditor internal juga dapat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dan perlindungan aset.
Auditor internal memiliki tugas untuk memastikan seluruh aset perusahaan telah dipertanggungjawabkan dan dilindungi dari kemungkinan adanya pencurian atau penyalahgunaan, baik dari internal maupun eksternal perusahaan.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63916858b577d80e805ce800/Digitalisasi-Pajak-UMKM-melalui-Robotic-Process-Automation" target="_blank" rel="noopener">Digitalisasi Pajak UMKM melalui Robotic Process Automation</a></h3>
<ul style="text-align: justify;">
<li> E &ndash; Evaluate</li>
</ul>
Auditor internal akan melakukan evaluasi terhadap pengamatan, penilaian, dan inspeksi yang telah dilakukan sebelumnya untuk memperbaiki kontrol internal dalam rangka meminimalisir terjadinya fraud di perusahaan asuransi. Kegiatan evaluasi dapat dilaksanakan pada proses berjalannya bisnis perusahaan dan diakhiri dengan pengeluaran Internal Audit Report oleh auditor internal kepada pihak manajemen perusahaan. Dalam melaksanakan tahap perceive dan inspection, terdapat kemungkinan ditemukannya risiko, baik material, maupun tidak material yang mengindikasi terjadinya fraud di dalam perusahaan asuransi.
Berdasarkan Standard on Internal Audit (SIA) 360, auditor internal wajib memiliki komunikasi dua arah yang efektif dengan manajemen, baik dalam menjalankan fungsi audit internal, maupun dalam melaksanakan tugas audit internal. Dialog berkelanjutan dengan manajemen, pada berbagai tahap proses audit internal, sangat penting untuk pencapaian tujuan audit internal. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tahapan untuk meminimalisir terjadinya fraud dalam perusahaan asuransi, auditor internal harus menetapkan proses dan protokol komunikasi tertulis dengan manajemen, yang dibagikan dan disepakati dengan mereka. Semua komunikasi harus jelas, tepat dan sejalan dengan proses dan jadwal yang disepakati. Jika menyangkut hal-hal penting, setiap komunikasi verbal selanjutnya harus dikonfirmasikan secara tertulis dan dipelihara sebagai dokumentasi audit.
Atas kesepakatan tersebut, setiap evaluasi yang diberikan kepada manajemen saat periode tahun berjalan, akan dicatat oleh auditor internal atas hasil evaluasi, yang berisi kekurangan, kelalaian, dan kebenaran terhadap kontrol internal perusahaan asuransi, serta solusi yang direkomendasikan pada saat itu juga. Auditor internal harus berperan aktif dalam menyelesaikan konflik melalui komunikasi yang tepat waktu dengan manajemen.
Auditor internal juga dapat melibatkan divisi atau pihak lain dalam perusahaan untuk menyelesaikan dan menyebarluaskan rekomendasi yang telah disepakati. Dengan demikian, auditor internal bekerja sama dengan manajemen dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya fraud pada perusahaan sejak awal dan periode berlangsung.
Pada akhir periode, auditor internal akan membuat Internal Audit Report sebagai hasil penilaian dan rekomendasi yang diberikan. Internal Audit Report bertujuan untuk menyoroti efektivitas pengendalian internal dan proses manajemen risiko untuk meningkatkan tata kelola yang sejalan dengan kerangka acuan, sesuai dengan Standard of Internal Audit (SIA) 370. Auditor internal akan mengevaluasi kontrol-kontrol pada setiap divisi perusahaan asuransi.
Misalnya, pada divisi sales, auditor internal akan mengevaluasi apakah penjualan jasa asuransi perusahaan terpenuhi dengan nasabah yang sesuai dengan standar perusahaan sehingga&nbsp; terjamin mampu membayar premi atau penjualan terpenuhi hanya untuk mencapai target, sehingga proses acceptance nasabah tidak sesuai dengan standar prosedur seharusnya dan nasabah terindikasi berisiko tidak mampu membayar premi.
Kemudian, auditor internal dapat memberikan beberapa jenis evaluasi atau penilaian atas temuan individu (pengamatan) yang dicatat selama audit, dan/atau evaluasi atau penilaian keseluruhan pada pokok masalah, yang hanya merupakan cara untuk mengkategorikan beratnya opini, berdasarkan Standard of Internal Audit (SIA) 110.
Setiap kontrol internal yang telah dievaluasi, auditor internal dapat memberikan penilaian atas efektivitas kontrol tersebut di dalam perusahaan asuransi. Apakah hasil dari kontrol tersebut telah operating effectively, atau membutuhkan breakdown, but not significant, atau breakdown significant, sehingga membutuhkan remedial. Dalam konteks kontrol membutuhkan remedial, auditor internal juga harus memberikan solusi atau rekomendasi terkait kontrol tersebut.
Auditor internal dalam perusahaan memiliki peran untuk membantu perusahaan asuransi dalam meminimalisir terjadinya fraud dan meningkatkan kontrol internal. Oleh karena itu, solusi atau rekomendasi tersebut menjadi acuan perusahaan asuransi dalam tahap planning kontrol internal periode berikutnya. Tahap Evaluasi menjadi akhir dalam siklus meminimalisir fraud, yang diharapkan pada siklus berikutnya perusahaan asuransi telah memperbaiki dan meningkatkan kualitas kontrol internalnya, sehingga tidak ada risiko terjadinya fraud di dalam perusahaan.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kesimpulan</h2>
Berdasarkan analisis yang telah dibahas pada paper ini, dapat disimpulkan bahwa auditor internal memiliki peran penting dalam upaya memperkecil kemungkinan fraud pada perusahaan asuransi melalui sistem pengendalian internal yang efektif. Fraud yang terjadi pada perusahaan asuransi di Indonesia sebagian besar berputar pada kasus gagal bayar dari sisi perusahaan.
Selain itu, fraud juga dapat terjadi karena kegagalan nasabah dalam membayar preminya. Fraud yang terjadi dari sisi perusahaan dapat diminimalisir apabila perusahaan tersebut memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, sedangkan fraud dari sisi nasabah juga dapat diminimalisir dengan cara yang sama dan berhubungan dengan risk assessment system yang dimiliki perusahaan.
Peran auditor internal dalam memperkecil fraud tersebut dapat dilakukan dengan metode &ldquo;PIE&rdquo; yaitu perceive atau melakukan observasi terhadap lingkungan dan desain pengendalian internal perusahaan, inspect atau melakukan pemeriksaan terhadap pengendalian internal yang telah diimplementasikan, serta evaluate atau mengevaluasi, memberikan penilaian, dan memberikan rekomendasi terhadap pengendalian internal dan diakhiri dengan dikeluarkannya Internal Audit Report. Selain, melakukan metode untuk meminimalisir fraud dari sisi pengendalian internal, auditor internal juga dapat berperan sebagai catalyst.
Auditor internal memotivasi, mengarahkan, dan menggerakkan seluruh bagian dari organisasi dalam scope seperangkat kebijakan yang telah dibuat oleh manajer senior serta memastikan tidak terjadi pelanggaran yang bertentangan dengan aturan atau kebijakan perusahaan. Dengan dilakukannya peran-peran auditor internal secara maksimal, diharapkan sistem internal control akan semakin efektif dan dapat memperkecil keberadaan fraud pada perusahaan asuransi.
&nbsp;
Disclaimer:
Artikel ini merupakan hasil karya pemenang penulisan lomba karya tulis ATV Universitas Indonesia bulan November 2022. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Auditor internal memiliki peran yang cukup penting dalam meminimalisasi terjadinya fraud akibat pengendalian internal yang lemah. Langkah yang dapat seorang auditor internal lakukan dalam melakukan assessment pada internal control di insurance firms adalah PIE atau Perceive, Inspect, dan Evaluate. 

Strategi Peran Auditor Internal dalam Memperkecil Risiko Fraud Perusahaan Asuransi

<h2 style="text-align: justify;">Latar Belakang</h2>
Insurance Company atau yang lebih dikenal dengan perusahaan asuransi merupakan jenis usaha yang memberikan jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.&nbsp;
Namun, di tengah perkembangannya yang cukup pesat, banyak sekali tantangan yang dialami oleh insurance company, salah satunya adalah risiko terkait kelangsungan usaha dan fraud. Insurance fraud menjadi salah satu occupational fraud dengan kasus terbanyak apabila dibandingkan dengan beberapa industri di dunia. Menurut Report to The Nations: 2020 Global Study on Occupational Fraud and Abuse, Insurance Fraud yang tercatat di dunia mencapai 85 kasus dengan jumlah median loss mencapai 70.000 Dollar AS.
Oleh karena itu, diperlukan upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal, insurance company perlu memahami dan memperhatikan pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal dapat memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan perusahaan (COSO, 2012).
Selain itu, insurance company juga dapat menerapkan manajemen risiko yang dapat mengidentifikasi peristiwa yang berpotensi mempengaruhi entitas dan mengelola risiko tersebut agar sesuai dengan risk appetite (COSO, 2004). Dari sisi eksternal, peran serta auditor diperlukan dalam melakukan manajemen risiko dan meminimalisasi terjadinya fraud.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Risiko yang Dapat Muncul di Industri Asuransi</h2>
Pada tinjauan literatur di atas, dapat terlihat bahwa pentingnya pengendalian internal atau internal control pada setiap perusahaan terutama perusahaan asuransi sangatlah penting dan diperlukan. Hal ini berkaitan dengan keberlangsungan panjangnya umur dari perusahaan tersebut.
Sistem pengendalian internal yang baik juga nantinya akan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan kualitas laporan keuangan dan pengendalian kontrol internal yang baik akan membuat masyarakat percaya bahwa perusahaan asuransi tersebut mampu membayar kembali jaminan yang mereka janjikan.
Berdasarkan laporan terbaru the Association of Certified Fraud Examiners, Bisnis asuransi, pada dasarnya, rentan terhadap penipuan. Asuransi adalah sistem distribusi risiko yang membutuhkan akumulasi aset likuid dalam bentuk dana cadangan yang pada gilirannya tersedia untuk membayar klaim kerugian. Perusahaan asuransi menghasilkan arus kas yang stabil melalui premi asuransi.
Arus kas yang stabil merupakan sumber ekonomi penting yang sangat menarik dan mudah dialihkan. Jika tidak dilakukan internal control yang baik, maka akumulasi besar aset likuid membuat perusahaan asuransi akan sangat mudah untuk masuk ke dalam skema pengambilalihan dan penjarahan. Perusahaan asuransi berada di bawah tekanan besar untuk memaksimalkan pengembalian investasi dana cadangan, sehingga membuat mereka rentan terhadap skema investasi hasil tinggi. (ACFE, 2009) Terdapat tiga bentuk risiko fraud yang sering terjadi pada proses bisnis asuransi.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kecurangan dalam Pengelolaan Dana</h2>
Telah ditekankan pada penjelasan sebelumnya bahwa perusahaan asuransi berada di bawah tekanan besar untuk memaksimalkan pengembalian dana cadangan. Hal ini membuat perusahaan asuransi sering sekali mengambil jalan untuk menginvestasikan dana cadangan tersebut ke beberapa saham dengan ekspektasi bahwa mendapatkan return yang besar.
Apabila dengan kontrol internal serta manajemen risiko yang baik maka pilihan untuk menginvestasikan dana ini menjadi suatu pilihan yang sangat tepat. Akan tetapi, pengelolaan dana dengan melakukan investasi ini akan menjadi masalah besar ketika melibatkan pihak manajemen investasi yang melakukan perputaran investasi tersebut secara tidak terukur dan melakukannya secara berkelanjutan. (Kanaka, 2022) Kasus kecurangan dalam pengelolaan dana investasi ini menjadi fenomena yang paling sering terjadi di Indonesia.
Beberapa perusahaan terbukti gagal bayar karena pengendalian internal yang buruk. Terdapat lima kasus besar gagal bayar perusahaan asuransi yang disebabkan oleh kecurangan dan tidak terukurnya pengelolaan dana investasi ini. Perusahaan tersebut adalah Jiwasraya. Jiwasraya melakukan pengumpulan dana saving plan dan menginvestasikannya ke saham-saham tidak terukur melalui manajemen investasi. (CNN Indonesia, 2021) Kresna Life, Jiwa Bakrie Life, dan Bumi Asih Jaya, memiliki permasalahan pada manajemen investasi yang berimplikasi pada likuiditas portofolio investasi.
Bumi Putera yang terlibat skandal kontrak pengelolaan dana investasi dan secara sengaja melaporkan laporan keuangan yang salah. (CNBC Indonesia, 2020) Perusahaan-perusahaan ini secara garis besar memiliki isu pengendalian internal yang buruk terutama di pihak pengawas independen yang tidak dapat mengevaluasi dan me-review manajemen investasi dan kontrol internal dalam perusahaan tersebut.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/630c327a767ce5265ee9370b/Efektivitas-Sosialisasi-Perpajakan-Melalui-TV-Nasional-" target="_blank" rel="noopener">Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Melalui TV Nasional</a></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Agent and Underwriter Fraud</h2>
Berdasarkan laporan dari FBI, insurance fraud yang banyak dilakukan adalah premium diversion. (FBI, 2020) Premium diversion muncul ketika agen asuransi menyimpan pembayaran premi untuk dirinya sendiri alih-alih menerapkannya pada polis mereka. (ACFE, 2009) Ada beberapa cara broker asuransi dapat menyalah gunakan premi:
<ul style="text-align: justify;">
<li> Lapping: Agen mencuri premi dan menutupinya dengan mengkredit akun pelanggan palsu dengan premi pelanggan lain</li>
<li> Skimming: Agen mencuri premi sebelum pembayaran dikreditkan ke rekening pelanggan yang dikelola oleh perusahaan asuransi</li>
<li> Fee churning: Agen secara salah memberitahu pelanggan bahwa mereka dapat membeli asuransi tambahan tanpa biaya dengan menggunakan nilai bawaan dalam polis mereka saat ini sehingga agen bisa mendapatkan komisi tambahan. Pada kenyataannya, biaya kebijakan baru seringkali melebihi nilai yang lama</li>
<li> Forgery: Terjadi dimana agen memalsukan tanda tangan klien untuk mencuri nilai tunai polis asuransi</li>
<li> Fictitious policies: Terjadi dimana broker menjual kepada klien polis asuransi yang sebenarnya tidak ada dan telah mengantongi premi klien</li>
<li> Siding: Memasukkan pertanggungan tambahan dalam polis asuransi tanpa sepengetahuan tertanggung. Biaya tambahan disembunyikan dalam total premi, karena tertanggung tidak mengetahui pertanggungan, hanya sedikit klaim yang pernah diajukan</li>
<li> Fictitious Payees: Mengubah penerima catatan menjadi orang fiktif dan kemudian menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk mengesahkan penerbitan cek</li>
<li> Premium fraud: Agen mengumpulkan premi, tetapi tidak mengirimkan cek ke perusahaan asuransi. Tertanggung pada akhirnya tidak memiliki.</li>
</ul>
<h2 style="text-align: justify;">&nbsp;</h2>
<h2 style="text-align: justify;">Fake Claim Fraud</h2>
Klaim palsu adalah ketika seseorang memberikan informasi palsu kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga yang tidak akan diterima jika kebenarannya diberitahukan (FBI, 2020).
<ul style="text-align: justify;">
<li> Auto Insurance Fraud</li>
</ul>
Berdasarkan the Insurance Fraud Institute, sebagian besar klaim asuransi pada tubuh kendaraan adalah klaim berlebihan yang diajukan dalam mencari penggantian untuk biaya premi asuransi yang tinggi tetapi klaim inilah yang pertama-tama menaikkan biaya premi dan mencakup hingga sepertiga dari semua asuransi kasus penipuan.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Workers Compensation Claims</li>
</ul>
Karyawan terkadang membesar-besarkan cedera dengan maksud menerima cuti kerja atau tunjangan lainnya. Dalam kasus lain, pekerja memalsukan cedera tersebut sepenuhnya atau mengklaim bahwa cedera terjadi di tempat kerja padahal sebenarnya cedera tersebut terjadi di rumah. Selain itu, terkadang orang memalsukan kematian mereka sendiri atau kematian orang lain sehingga mereka dapat mengumpulkan manfaat polis asuransi jiwa.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Embezzlement pada billing</li>
</ul>
Dokter, profesional medis, atau pengacara yang tidak bermoral telah diketahui melakukan penipuan perawatan kesehatan dengan menagih perusahaan asuransi untuk tes, rontgen, dan kunjungan kantor yang bahkan tidak pernah terjadi.
<ul style="text-align: justify;">
<li> Catastrophe Fraud</li>
</ul>
Terkadang, korban bencana alam, seperti angin puting beliung dan angin topan, menagih perusahaan asuransi atas kerugian mereka, membesar-besarkan tingkat kerusakan atau cedera, sehingga mereka dapat mengumpulkan lebih banyak manfaat.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Checklist ABC Sebagai Landasan Mengevaluasi Internal Control Perusahaan Asuransi</h2>
Seorang&nbsp;&nbsp; auditor&nbsp;&nbsp; internal&nbsp;&nbsp; perlu&nbsp;&nbsp; memiliki&nbsp;&nbsp; pemahaman&nbsp; yang&nbsp;&nbsp; menyeluruh tentang business&nbsp; process&nbsp; dari&nbsp; perusahaan tempat ia bekerja. Harapannya dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap business process dari perusahaan, auditor tersebut dapat mengidentifikasi pada proses manakah yang rentan terjadi fraud dan embezzlement.
Penulis telah membahas tentang beberapa contoh kasus fraud yang dapat terjadi di business process perusahaan asuransi. Kasus-kasus tersebut muncul karena adanya faktor opportunity yang membuat pelaku fraud memiliki kesempatan untuk melakukan hal tersebut.
Oleh karena itu, prosedur yang perlu dilakukan oleh seorang auditor internal adalah merancang suatu penilaian yang menjadi landasan untuk mengevaluasi internal control dari suatu perusahaan. Penulis merumuskan solusi berupa checklist yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas dan keberhasilan dari internal control yang diimplementasikan perusahaan, yaitu &ldquo;ABC Checklist&rdquo;.
ABC Checklist merupakan cara untuk menilai apakah internal control dalam perusahaan sudah memenuhi tiga kriteria penting, yaitu Adequate (memadai), Beneficial (bermanfaat), dan Controllable (dapat dikendalikan/diawasi).
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/63916858b577d80e805ce800/Digitalisasi-Pajak-UMKM-melalui-Robotic-Process-Automation" target="_blank" rel="noopener">Digitalisasi Pajak UMKM melalui Robotic Process Automation</a></h3>
<div class="mpk-layout align-center justify-between mpk-margin-N margin-bottom">&nbsp;</div>
<h2 style="text-align: justify;">Adequate</h2>
Auditor internal perlu melakukan evaluasi dan memastikan apakah kelengkapan yang dapat menunjang prosedur kontrol internal pada perusahaan asuransi itu memadai dan cukup. Auditor dapat meninjau beberapa faktor penting yang menjadi indikator dalam melakukan penilaian atas kelengkapan dari penunjang kontrol internal seperti kelengkapan struktur organisasi.
Dalam perusahaan asuransi, diperlukan suatu komite yang dapat melakukan pemantauan, pengecekan dan otorisasi terhadap proses pengelolaan dana yang diperoleh dari nasabah. Harapannya dengan melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelengkapan struktur organisasi, auditor internal dapat menilai apakah kontrol internal sudah dijalankan dengan baik atau belum.
Auditor perlu melakukan penilaian apakah alokasi sumber daya yang menunjang kontrol internal dalam perusahaan sudah memadai. Hal ini diperlukan untuk menilai apakah dengan alokasi baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial yang sudah ditentukan perusahaan sudah bisa mendukung proses kontrol internal atau memang perlu diatur kembali agar proporsional.
Analisis terhadap risiko dari suatu business process perlu dilakukan untuk menilai proporsionalitas alokasi sumber daya, karena semakin tinggi risiko fraud pada suatu proses bisnis, semakin tinggi pula alokasi sumber daya yang dibutuhkan.
<h1 style="text-align: justify;">&nbsp;</h1>
<h2 style="text-align: justify;">Beneficial</h2>
Auditor internal perlu melihat apakah kontrol internal yang sudah diimplementasikan dalam perusahaan memiliki tingkat keberhasilan yang baik, sehingga bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Untuk mengevaluasi hal ini, diperlukan penilaian atas beberapa indikator penting seperti performa keuangan dari tahun-ke tahun serta penurunan jumlah fraud occurrence yang terjadi pada perusahaan. Dari berbagai data yang dikumpulkan dapat dinilai efektivitas dari prosedur kontrol internal, sehingga dapat memberikan evaluasi apakah suatu prosedur kontrol internal perlu dipertahankan, diperbaiki, atau dihilangkan.
Penilaian ini memerlukan data yang ekstensif dan akurat sebagai alat ukur penilaian kebermanfaatan suatu implementasi kontrol internal. Evaluasi mengenai apakah suatu implementasi kontrol internal itu bermanfaat tentunya perlu menjadi perhatian penting bagi manajemen mengingat setiap sumber daya maupun proses internal kontrol yang diimplementasikan pada suatu perusahaan tentunya memiliki biaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan cost &amp; benefit analysis terhadap suatu prosedur kontrol internal untuk memenuhi indikator beneficial.
<h1 style="text-align: justify;">&nbsp;</h1>
<h2 style="text-align: justify;">Controllable</h2>
Auditor internal perlu mengevaluasi cakupan dan tanggung jawab dari setiap stakeholder yang melaksanakan prosedur kontrol internal apakah pihak tersebut sudah dapat mengendalikan suatu business process dan mengurangi kesempatan terjadinya kontrol internal. Auditor perlu menilai apakah ranah pihak yang melakukan proses kontrol internal tersebut terkesan dibatasi, sehingga tidak dapat melakukan kontrol internal dengan baik.
Auditor perlu memastikan bahwa mereka mendapat otoritas dan power yang cukup untuk melakukan prosedur kontrol internal. Perusahaan yang membatasi ruang gerak auditor internalnya untuk melakukan kontrol internal tentunya perlu dipertanyakan integritasnya.
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Kesimpulan</h2>
Industri asuransi merupakan salah satu industri yang memiliki risiko atas terjadinya fraud yang tinggi, karena model bisnisnya yang berupa pengelolaan dana nasabah membuat nature dari bisnisnya sendiri dikategorikan sebagai high risk. Oleh karena itu, diperlukan suatu prosedur kontrol internal yang memadai untuk mengurangi risiko perusahaan yang muncul karena tingkat fraud opportunity yang tinggi.
Auditor perlu mengacu pada berbagai framework seperti COSO IC Framework untuk melaksanakan kontrol internal, namun tentunya perlu juga dilakukan suatu evaluasi atas efektivitas kontrol internal yang sudah diimplementasikan.
ABC Checklist dapat menjadi indikator yang digunakan untuk menilai apakah kontrol internal sudah memadai secara sumber daya dan kelengkapan komponen penunjang kontrol internal (adequate), bermanfaat dilihat dari performa perusahaan dan kemampuan untuk mengurangi fraud opportunity (beneficial), dan apakah suatu prosedur kontrol internal dan komponen yang mendukungnya memiliki power yang signifikan untuk memastikan prosedur kontrol internal diimplementasikan dengan baik sekaligus bebas dari gangguan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (controllable).
&nbsp;
Disclaimer:
Artikel ini merupakan hasil karya pemenang penulisan lomba Conference and Paper ATV Universitas Indonesia bulan Oktober 2022. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Pada industri asuransi yang mengelola dana dari nasabah, diperlukan internal control yang baik untuk mencegah fraud dan kegagalan dalam mengelola dana tersebut. Dengan penganalisisan berdasarkan berbagai kasus, ABC Checklist dapat menjadi indikator yang digunakan untuk menilai apakah kontrol internal sudah memadai. Simak informasinya di sini!

Peran Auditor Cegah Embezzlement Perusahaan Asuransi dengan Evaluasi ABC Checklist

Kerentanan perusahaan asuransi terhadap fraud menjadi senjata yang akan membahayakan perusahaan, terlebih jika perusahaan asuransi memiliki pengendalian internal yang buruk. Sebagai langkah menemukan jalan keluar dalam mengatasi kerentanan pengendalian internal dalam perusahaan, di rancanglah Grand Strategy. Yuk, simak informasinya di sini!

Grand Strategy Solusi Kerentanan Pengendalian Internal Perusahaan Asuransi

Sosialisasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam melakukan suatu hal. Sama halnya dengan sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan wawasan dan pembinaan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena tidak semua wajib pajak paham akan hal itu, tidak semua wajib pajak menerima edukasi tentang perpajakan. 
Sosialisasi ini dilakukan tidak hanya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak namun diharapkan nantinya dapat memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara hingga dapat mencapai target yang diinginkan. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan melalui berbagai cara salah satunya melalui tayangan maupun berbagai jenis iklan yang diputar pada TV Nasional, namun masihkah efektif? Mari kita bahas!
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Sosialisasi Melalui TV Masih Efektif?&nbsp;</h2>
Seperti yang kita ketahui pada zaman ini kita hidup di era serba digital, saat ini masyarakat lebih sering menghabiskan waktunya dengan bermain telepon cerdas (smartphone), termasuk dalam menonton lebih senang melihat di Youtube atau pun media sosial lainnya daripada TV. Dari segala kalangan, baik usia tua maupun muda sudah sangat akrab dengan media sosial, kita menjadikan media sosial sebagai sarana untuk berinteraksi dan berbagi informasi. 
Tak dapat disangkal bahwa aktivitas sehari-hari sebagian besar orang Indonesia saat ini memang tidak bisa dipisahkan dari media sosial, disadari atau tidak media sosial telah menjadi bagian yang selalu terlibat di dalamnya. Dalam penyebaran informasi, media sosial sangat berperan bagi masyarakat. Sejak awal, media sosial diperuntukkan bagi para penggunanya sebagai wadah untuk berpartisipasi, berbagi, dan bertukar informasi di komunitas dan jejaring virtual dengan mudah. Pada saat ini, siapa pun dapat menjadi pembuat berita yang dapat memberikan dampak pada orang banyak.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/5e5c6fa2387af773a9e01770/Omnibus-Law-(Mungkin)-akan-Melepas-Blokir-Netflix" target="_blank" rel="noopener">Omnibus Law (Mungkin) akan Melepas Blokir Netflix</a></h3>
Dengan banyaknya jumlah pengguna media sosial di Indonesia tentu saja menciptakan kesempatan untuk mengoptimalkan kehadiran media sosial sebagai media komunikasi. Sadar akan hal tersebut, telah banyak instansi pemerintah baik pusat maupun daerah yang juga aktif terjun ke media sosial supaya dapat menjangkau masyarakat lebih luas dalam menyebarkan atau melakukan sosialisasi mengenai informasi seputar perpajakan. Dengan adanya media sosial, pemerintah sangat merasa terbantu dalam memberikan sosialisasi dan membagikan informasi kepada wajib pajak begitu sebaliknya bagi wajib pajak media sosial memudahkan untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang perpajakan.&nbsp;
Media sosial dianggap mampu menjadi sarana sosialisasi yang murah dan efektif dibandingkan melalui TV untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perpajakan. Pesan yang disampaikan melalui media sosial cenderung cepat menyebar serta mudah diakses kapan saja dan dimana saja dibandingkan dengan media lain seperti televisi. Melalui isi konten yang menarik secara visual dinilai lebih dapat menarik perhatian masyarakat atau publik terkait sosialisasi yang disampaikan. 
Selain itu, minim pengeluaran (lowcost) apabila sosialisasi melalui media sosial sehingga lebih efisien. Pada dasarnya manusia adalah makhluk visual, otak manusia lebih cepat 60% menangkap informasi berupa visual dibandingkan dengan teks. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa sosialisasi melalui TV Nasional pada era ini dianggap kurang efektif karena adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan zaman menyebabkan media sosial lebih digandrungi oleh masyarakat.&nbsp;&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/5df31aee387af773a9e012dd/Omnibus-Law-akan-Menyentuh-Sektor-Usaha-Digital" target="_blank" rel="noopener">Omnibus Law akan Menyentuh Sektor Usaha Digital</a></h3>
&nbsp;
<h2 style="text-align: justify;">Sosialisasi Perpajakan Idealnya Seperti Apa?&nbsp;</h2>
Hendaknya nanti sosialisasi yang diberikan dapat mengandung pesan yang simple, sehingga mudah dipahami, diingat dan juga bisa menampilkan ilustrasi kehidupan sehari-hari di masyarakat. Lalu, bahasa yang digunakan hendaknya menggunakan bahasa yang ringan atau mudah, tidak menggunakan bahasa yang kasar, provokatif, pornografi dan/atau SARA. 
Tidak menyampaikan informasi yang palsu atau hoax. Selain itu, untuk durasi yang ditayangkan hendaknya jangan terlalu pendek namun jika bentuknya bersambung atau cerita hendaknya juga jangan terlalu panjang tapi dibuat alur ceritanya yang dapat membuat masyarakat penasaran akan kelanjutan cerita tersebut. 
Apabila dalam melakukan sosialisasi tersebut menggunakan endorser atau ambassador sebaiknya kredibilitas seseorang tersebut sangat diperhatikan dan diusahakan mampu memiliki keahlian atau pengetahuan yang cukup mengenai perpajakan sehingga dapat membuat masyarakat atau publik mempercayai pesan yang disampaikan oleh endorser atau ambassador tersebut.&nbsp;

Media sosial dianggap mampu menjadi sarana sosialisasi yang murah dan efektif dibandingkan TV untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai perpajakan. 

Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Melalui TV Nasional 

Sejak tahun 2015 hingga 2019, perkembangan jumlah UMKM di Indonesia mengalami pertumbuhan positif. Namun, jumlah UMKM yang semakin bertambah tidak sebanding dengan kontribusi pajak dari sektor UMKM yang masih tergolong sangat rendah. Oleh karena itu, guna mendorong kepatuhan WP UMKM, pemerintah mulai memberikan berbagai insentif dan membuat skema penyederhanaan penghitungan, pelaporan, dan pengenaan satu jenis pajak untuk UMKM.
Berbagai insentif yang dikeluarkan pemerintah untuk Wajib pajak UMKM, tidak dapat meningkatkan minat pelaku usaha UMKM dalam memanfaatkan insentif pajak tersebut. Oleh karenanya, pemerintah perlu menggunakan jalan lain untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dalam hal tersebut, DJP tengah berusaha menyesuaikan diri dengan era yang serba canggih ini dengan menghadirkan digitalisasi perpajakan.
Salah satu langkah yang dilakukan DJP adalah melahirkan sistem e-form dan e-filing, yang merupakan langkah awal yang cerdas bagi pemerintah dimana sistem ini dapat bermanfaat bagi kedua sisi baik fiskus maupun WP. Kemudian, baru-baru ini, DJP memperkenalkan konsep Compliance Risk Management (CRM), yakni suatu kerangka kerja atau pendekatan berbasis risiko guna mencapai sasaran strategis yang sudah ditetapkan, yakni meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dan merealisasikan target penerimaan.
CRM bekerja dengan cara mengelompokkan Wajib Pajak berdasarkan tingkat resikonya secara sistematis, terukur, dan objektif yang meliputi kegagalan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (OECD, 2004). Pada dasarnya, digitalisasi pajak juga merupakan inisiatif pemerintah guna meningkatkan tax ratio. 
Dimana pemerintah terus gencar membangun teknologi pada otoritas pajak, tetapi di sisi lain terdapat kekosongan pembangunan teknologi dari sisi Wajib Pajak. Selain itu, kedua sistem ini juga menitikberatkan aspek digitalisasi tanpa adanya otomatisasi yang baik, sehingga masih banyak memakan cost of compliance dari Wajib Pajak. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi dari sisi Wajib Pajak guna mengimbangi pembangunan teknologi perpajakan yang timpang antara Wajib Pajak dan otoritas.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/630d87f3767ce5265ee937c8/Ayo-Patuh-Pajak-Untuk-Indonesia-Maju" target="_blank" rel="noopener">Ayo Patuh Pajak Untuk Indonesia Maju</a></h3>
<h2 style="text-align: justify;">Robotic Process Automation (RPA) Sebagai Instrumen Otomatisasi Administrasi Pajak UMKM</h2>
Pada dasarnya, pembangunan akses teknologi yang setara antara Wajib Pajak UMKM dan DJP diharapkan dapat menghadirkan kemudahan administrasi pajak yang berkelanjutan. Dengan kemudahan ini, diharapkan dapat memberikan efisiensi yang harmoni antara Wajib Pajak dan DJP.
Berangkat dari hal tersebut, terdapat alternatif untuk membangun digitalisasi sistem administrasi pajak UMKM melalui Robotic Process Automation (RPA). Sebagaimana diketahui, RPA adalah penggunaan perangkat lunak untuk mengotomatisasi tugas yang berulang dan bervolume tinggi.
Dalam pajak, RPA mengacu pada perangkat lunak yang digunakan untuk membuat otomatisasi, atau robot yang dikonfigurasi untuk menjalankan proses berulang, seperti mengirimkan pengajuan ke portal website otoritas pajak. Hal ini akan mereduksi sistem manual yang repetitif dan memakan banyak waktu, seperti penyusunan SPT, perhitungan kewajiban pajak tangguhan (deferred tax) dan konversi data ke nilai buku pajak dalam proses kerja otomatis menggunakan teknologi.
Dengan penerapan RPA, DJP membangun otomatisasi administrasi pajak yang secara simultan dapat dibangun baik dari sisi otoritas pajak maupun Wajib Pajak UMKM. RPA memainkan peran kunci dalam tiga aspek. Pertama, RPA dapat berperan sebagai manajemen proses dan alur kerja dari sisi keuangan, dimana RPA dapat memudahkan UMKM untuk menganalisis transaksi dengan volume tinggi. Penerapan RPA dapat membantu UMKM untuk menganalisis laporan keuangan mereka untuk memasukkan data mana saja yang diperlukan dalam pelaporan SPT.
Kedua, RPA dapat berperan dalam mengotomatisasi kertas kerja yang digunakan dalam menghitung pajak. Setelah itu, Wajib Pajak UMKM dapat memasukkan data-data tersebut ke dalam e-SPT. Ketika terdapat pengisian data yang repetitif, seperti informasi Wajib Pajak, data terkait laporan keuangan, dan terkait invoicing. RPA dapat berfungsi untuk mengotomatisasi pengisian tersebut. Hal ini tentunya, akan melengkapi fungsi e-SPT yang tidak menghadirkan otomatisasi di dalamnya.
<h3 style="text-align: justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/630ec9a5767ce5265ee937fe/Pentingnya-Edukasi-Pajak-Sejak-Usia-Dini-" target="_blank" rel="noopener">Pentingnya Edukasi Pajak Sejak Usia Dini</a></h3>
Ketiga, RPA juga dapat menjalankan fungsi monitoring untuk memastikan kewajiban Wajib Pajak UMKM telah terpenuhi, seperti dengan melaporkan SPT secara tepat waktu. Oleh karena itu, penerapan RPA dari sisi Wajib Pajak tampaknya akan bermuara pada gagasan bahwa RPA akan memudahkan Wajib Pajak UMKM untuk memenuhi kewajibannya, sehingga dapat meminimalkan cost of compliance.
Selain membantu Wajib Pajak UMKM, RPA juga merupakan teknologi krusial yang dapat membantu otoritas pajak. Hal ini dapat digunakan dalam membantu otoritas pajak melalui berbagai hal, seperti analisis data, pemrosesan SPT, dan pemrosesan faktur pajak yang repetitif. Secara keseluruhan, RPA berpotensi membawa manfaat untuk meminimalkan cost of administration bagi otoritas pajak.

Jumlah UMKM yang semakin bertambah tidak sebanding dengan kontribusi pajak dari sektor UMKM yang masih tergolong sangat rendah. Salah satu alternatif yang digunakan untuk membangun digitalisasi sistem administrasi pajak UMKM ialah Robotic Process Automation (RPA). Seperti apa digitalisasi pajak UMKM melalui Robotic Process Automation? simak informasinya di sini.

Digitalisasi Pajak UMKM melalui Robotic Process Automation

Jakarta

Bandung

Bali

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

USD	16.150,00
AUD	10.373,60
CAD	11.717,94
DKK	2.303,59
HKD	2.062,20

FAQ

Tulisan Anda

Terbaru

Fokus

Kurs

Langganan Info Terbaru