Jakarta

Bandung

Bali

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Support Pajakku

Kebijakan Privasi

apakah bisa wajib pajak orang pribadi tidak mau menjadi PKP? krn penghasilan diatas 4.8m dikarenakan ada pemotongan pph 23 yg dipinjam untuk transaksi oleh PT wajib pajak op

susi

PKP&nbsp;(Pengusaha Kena Pajak) adalah status yang diberikan kepada wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan&nbsp;Peraturan Menteri Keuangan No. 197 Tahun 2013, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:
<ol>
<li style="font-weight: var(--cib-type-body2-font-weight);">Syarat Utama Pengukuhan PKP:Penghasilan Bruto Setahun: Bagi wajib pajak pribadi maupun badan yang memiliki penghasilan bruto setahun lebih dari&nbsp;Rp4,8 miliar, wajib mengajukan pengukuhan PKP.
<ul>
<li>Jika penghasilan bruto kurang dari Rp4,8 miliar setahun, ada dua pilihan:
<ul>
<li>Tidak Wajib Menjadi PKP: Wajib pajak tidak diwajibkan menjadi PKP.</li>
<li>Tetap Bisa Mengajukan Pengukuhan PKP: Meskipun penghasilan di bawah batas tersebut, wajib pajak tetap dapat mengajukan diri sebagai PKP.</li>
</ul>
</li>
<li>Pengajuan Pengukuhan PKP: Pengajuan dapat dilakukan di&nbsp;Kantor Pelayanan Pajak (KPP)sesuai dengan area tempat tinggal atau usaha berada.</li>
</ul>
</li>
</ol>
&nbsp;
<ol start="2">
<li style="font-weight: var(--cib-type-subtitle2-stronger-font-weight);">Syarat Umum Pengukuhan PKP:
<ul>
<li>Formulir Pengukuhan PKP</li>
<li>Fotokopi Identitas Diri Seluruh Pengurus: KTP untuk WNI dan Paspor/KITAS/KITAP untuk WNA.</li>
<li>Fotokopi NPWP Seluruh Pengurus</li>
<li>Fotokopi Akta Pendirian (untuk Pusat) dan Surat Keterangan Penunjukan dari Kantor Pusat (untuk Cabang).</li>
</ul>
</li>
</ol>
Jadi, jika pengusaha memenuhi syarat utama pengukuhan PKP, sebaiknya segera mendaftarkan diri sebagai PKP untuk menghindari masalah di masa mendatang.

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan pengelolaan dokumen perpajakan mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada customer, supplier, dan karyawan dalam satu aplikasi

Tax Dokumen Center

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai

Pajakku menjadi distributor Meterai Elektronik (e-Meterai) resmi, beli di sini sekarang juga!

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

Gunakan Tador untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai dokumen perpajakan yang dapat diakses oleh Supplier dan Customer

Pemeriksaan atau Audit Pajak Terkait Informasi Dalam SPT

Halo kak, bagaimana pemeriksaan atau audit pajak terkait dengan informasi yang terdapat dalam SPT?

Proses audit pajak mencakup pemeriksaan berbagai dokumen perpajakan, dokumen terkait lainnya dan informasi relevan lainnya yang berkaitan dengan WP bersangkutan dengan informasi yang terdapat pada SPT.
Umumnya dokumen yang perlu disiapkan di antaranya:
<ol>
<li>Laporan Keuangan atau pembukuan</li>
<li>Dokumen pelaporan pajak</li>
<li>Laporan audit internal</li>
<li>Dokumen rekening bank</li>
<li>Dokumen kontrak terkait aktivitas pajak</li>
<li>Dokumen aset</li>
<li>Dokumen atau berkas lainnya yang berkaitan dengan wajib pajak</li>
</ol>

Ketentuan Khusus Dalam SPT Yang Harus Diperhatikan WP

Jika mengacu pada aturan baru PPh 21 terkait perhitungan PPh 21 pada PP 58 tahun 2023 dgn menggunakan tarif efektif rata-rata atau TER, hal yang dapat menjadi perhatian kita ialah jumlah PTKP kita termasuk dalam kategori TER A, TER B atau TER C.

Apakah ada ketentuan khusus atau perubahan dalam SPT yang harus diperhatikan oleh wajib pajak?

Pelaporan SPT Tahunan WP OP 2023

Jika Anda membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi pada periode berjalan, Anda wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan OP atas penghasilan Anda selama periode berjalan tersebut. SPT Tahunan OP harus dilaporkan setiap tahun dengan batas akhir pelaporan pada akhir bulan Maret tahun berikutnya.
Terima kasih

Ijin bertanya Jika saya membuat NPWP di periode berjalan, apakah saya wajib melaporkan SPT atas periode berjalan tersebut?

Kewajaran Jumlah Aset dalam SPT Tahunan

Ijin bertanya rekan. Jika aset yang kita miliki sebagai WP OP melebihi 1 Miliar, sementara kita sudah tidak menerima penghasilan/pensiun. apakah pelaporan SPT menggunakan 1770 atau cukup dengan 1770SS?

Wajib Pajak pensiunan bisa terlepaskan dari kewajiban lapor SPT Tahunan, asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh DJP. Jika setelah pensiun memang sudah tidak menerima penghasilan lagi atau penghasilan dibwah PTKP maka adapat mengajukan prmhnan NPWP NE. Jika sudah NE, maka tidak ada kewajiban untuk lapor SPT. Jika penghasilan pensiunan masih di atas PTKP, wajib membayar dan melaporkan pajaknya di SPT. Untuk pelaporan bisa memakai formulir SPT Tahunan PPh OP (Orang Pribadi) 1770 atau 1770S.

Topic Lainnya

Langganan Info Terbaru