Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia telah menerbitkan&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024</a> yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau yang biasa dikenal dengan Core Tax Administration System (CTAS).&nbsp;Terbitnya PMK ini berdampak pada 42 peraturan yang masih berlaku saat ini. Regulasi pada PMK 81/2024 menjadi pijakan utama bagi implementasi coretax&nbsp;yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Ruang Lingkup PMK 81/2024</h2>&nbsp;Secara keseluruhan, peraturan ini terdiri atas 11 bab dan 484 pasal yang mengatur tujuh ruang lingkup utama menurut Pasal 2&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK 81/2024</a>. Berikut adalah rincian 7 ruang lingkup tersebut:&nbsp;1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan ElektronikPeraturan ini menjabarkan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta proses penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman dokumen serta keputusan secara elektronik.&nbsp;&nbsp;2. Pendaftaran Wajib Pajak, Pengukuhan PKP, dan Objek Pajak PBBBab-bab dalam PMK 81/2024 turut menjelaskan tata cara pendaftaran wajib pajak orang pribadi maupun badan, pengukuhan PKP, serta pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).&nbsp;&nbsp;3. Pembayaran dan Penyetoran PajakPeraturan ini merinci prosedur pembayaran dan penyetoran pajak, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga.&nbsp;&nbsp;4. Penyampaian dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)PMK 81/2024 mencakup tata cara penyampaian dan pengolahan SPT. Peraturan ini memberikan panduan lengkap tentang format, cara pengisian, serta proses penyerahan SPT secara untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban mereka.&nbsp;5. Layanan Administrasi PerpajakanSalah satu fokus utama dari PMK ini adalah tata cara pemberian layanan administrasi perpajakan yang lebih cepat dan efisien.&nbsp;6.Aturan Teknis Pelaksanaan SIAPPMK 81/2024 menyediakan panduan teknis yang sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP).&nbsp;&nbsp;7. Format dan Contoh Dokumen PerpajakanPeraturan ini juga mencakup contoh format dokumen serta contoh penghitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h3>Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/3ef4585a-0209-4852-9a9b-ab5de808e660/Pengisian-Main-Form-atau-Formulir-Induk-SPT-Tahunan-PPh-Orang-Pribadi-di-Coretax-DJP">Pengisian Main Form atau Formulir Induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Coretax DJP</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Manfaat Coretax Bagi Wajib Pajak</h2>&nbsp;Pelaksanaan Coretax tidak hanya berdampak pada administrasi pajak di internal DJP, tetapi juga membawa berbagai kemudahan bagi Wajib Pajak. Melalui Siaran Pers No. SP-40/2024, beberapa keuntungan utama yang ditawarkan antara lain:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Kemudahan Registrasi Pajak: Wajib Pajak kini dapat melakukan registrasi di semua Kantor Pelayanan Pajak (borderless) serta melalui saluran digital yang disediakan oleh DJP atau pihak ketiga (omni channel), dengan validasi data melalui single source of truth.</li><li style="text-align:justify;">Akun Wajib Pajak (Taxpayer Account): &nbsp;Setiap Wajib Pajak akan memiliki Akun Wajib Pajak yang bisa diakses melalui Portal Wajib Pajak secara online, sehingga memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.</li><li style="text-align:justify;">Penyeragaman Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak: Jatuh tempo pembayaran berbagai jenis pajak diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya, yang diharapkan dapat menyederhanakan tata kelola dan administrasi pembayaran pajak.</li><li style="text-align:justify;">Deposit Pajak: Dengan adanya fitur Deposit Pajak, Wajib Pajak dapat menyimpan dana untuk pembayaran pajak di masa depan, sehingga mengurangi risiko keterlambatan pembayaran.</li><li style="text-align:justify;">Pengajuan Fasilitas PPh yang Lebih Mudah: Proses pengajuan fasilitas pajak penghasilan (PPh) kini lebih mudah tanpa perlu melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), asalkan Wajib Pajak telah memenuhi kriteria tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pembayaran Pajak Lebih Fleksibel: Satu kode billing dapat digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis pajak, berbeda dengan sistem sebelumnya yang membatasi satu kode billing untuk satu jenis pajak saja.</li><li style="text-align:justify;">Fitur Prepopulated SPT: Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi lebih mudah dengan fitur prepopulated otomatis. Hal ini mencakup berbagai jenis PPh, termasuk PPh Pasal 21, 15, 22, 23, 25, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2), yang sebelumnya sangat bergantung pada pelaporan manual dari pihak pemotong pajak.</li><li style="text-align:justify;">Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pendaftaran Nomor Objek Pajak (NOP) dan pelaporan SPOP kini bisa dilakukan di KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar.</li></ol>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Rangkuman Isi PMK 81/2024</h2>&nbsp;1. Ketentuan Umum (Pasal 1): Definisi istilah dalam PMK 81/2024&nbsp;2. Ruang Lingkup (Pasal 2):&nbsp;Tujuh ruang lingkup dalam PMK 81/2024&nbsp;3. Hak dan Kewajiban Perpajakan secara Elektronik (Pasal 3–14): Tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta proses penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman dokumen serta keputusan secara elektronik.&nbsp;4. Pendaftaran Wajib Pajak, Pengukuhan PKP, dan Objek Pajak PBB<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Pendaftaran Wajib Pajak (Pasal 15–59): Tata cara pendaftaran untuk wajib pajak, termasuk pengajuan, perubahan data, dan ketentuan penghapusan NPWP.</li><li style="text-align:justify;">Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Pasal 60–70): Prosedur pengukuhan, kriteria, dan syarat-syarat untuk pengusaha kena pajak (PKP).</li><li style="text-align:justify;">Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek PBB (Pasal 71–93): Tata cara daftar, lapor, dan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).</li></ul>&nbsp;5. Pembayaran dan Penyetoran Pajak<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Pasal 94–121): Aturan teknis terkait proses pembayaran dan penyetoran pajak.</li><li style="text-align:justify;">Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak (Pasal 122–137): Ketentuan untuk pengajuan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang.</li><li style="text-align:justify;">Pemberian Imbalan Bunga (Pasal 138–149): Aturan mengenai pemberian imbalan bunga atas pembayaran pajak tertentu.</li></ul>&nbsp;6. Penyampaian dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Pasal 150–160): Tata cara menghitung kelebihan pembayaran dan pengembaliannya.</li><li style="text-align:justify;">Surat Pemberitahuan (SPT) (Pasal 161–190): Prosedur dan ketentuan dalam penyampaian dan pengelolaan SPT.</li><li style="text-align:justify;">PPh atas Pengalihan Hak Tanah/Bangunan (Pasal 191–200): Tata cara pelaporan, pengecualian, dan pembayaran PPh terkait pengalihan hak tanah – bangunan serta perjanjian pengikatan jual beli tanah – bangunan.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">PPh dari Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif (Pasal 201–207): Prosedur pembayaran dan pelaporan atas penghasilan dari pengalihan real estat dengan skema kontrak inverstasi kolektif tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pemotongan dan Pembayaran PPh atas Penghasilan Lain Kontraktor (Pasal 208–216): Ketentuan untuk uplift dan penghasilan serupa yang sejenis atau penghasilan dari pengalihan partisipasi interes.</li><li style="text-align:justify;">Pungutan PPh Pasal 22 (Pasal 217–225): Prosedur pemungutan sehubungan dengan penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.</li><li style="text-align:justify;">Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan (Pasal 226–237): Penghitungan angsuran bagi wajib pajak baru, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan lainnya yang harus dibayar sendiri.</li><li style="text-align:justify;">Pemotongan PPh Pasal 26 atas Keuntungan Saham (Pasal 238–240): Ketentuan untuk wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) berupa keuntungan penjualan saham.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 26 atas Premi Asuransi/Reasuransi (Pasal 241–243): Prosedur untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan ke perusahaan asuransi di luar negeri.</li><li style="text-align:justify;">Pemungutan PPh atas Penjualan Saham di Bursa Efek (Pasal 244–249): Tata cara pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari penjualan saham di bursa efek.</li><li style="text-align:justify;">Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Hulu Migas (Pasal 250–264): Prosedur untuk penyetoran dan pelaporan kegiatan usaha minyak - gas bumi serta penghitungan PPh untuk pembayaran PPh berupa volume minyak - gas bumi.</li><li style="text-align:justify;">Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali PPN Barang Bawaan (Pasal 265–277): Pengaturan untuk pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali PPN barang bawaan bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Kegiatan Ekspor Kegiatan dan Jasa Tertentu (Pasal 278–285): Batasan kegiatan dan jenis jasa yang dikenakan PPN atas ekspor.</li><li style="text-align:justify;">Pengurang PPN dan PPnBM atas Barang/Jasa Tertentu (Pasal 286–290): Ketentuan terkait PPN dan PPnBM atas barang kena pajak yang dikembalikan serta PPN atas jasa kena pajak yang dibatalkan.</li><li style="text-align:justify;">Pemungutan PPN dan PPnBM oleh BUMN (Pasal 291–297): Aturan bagi BUMN sebagai pemungut dalam memungut, menyetor, dan melaporkan PPN serta PPnBM.</li><li style="text-align:justify;">Penunjukan Kontraktor untuk PPN Migas (Pasal 298–304): Penunjukan kontraktor dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Pasal 305–311): Penunjukan pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Jasa Agen dan Pialang Asuransi (Pasal 312–322): Pengaturan PPN untuk jasa agen asuransi, pialang asuransi, dan pialang reasuransi.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (Pasal 323–331): Ketentuan pengenaan PPN untuk konstruksi mandiri.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Barang/Jasa Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean (Pasal 332–339): Penunjukan pihak lain dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas barang/jasa dari luar ke dalam daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).</li><li style="text-align:justify;">PPN dan PPh atas Transaksi Aset Kripto (Pasal 340–369): Pengaturan PPN dan PPh atas transaksi kripto.</li><li style="text-align:justify;">Pengecualian PPh atas Dividen atau Penghasilan Lain (Pasal 370–374): Tata cara pengecualian.</li><li style="text-align:justify;">Pengkreditan Pajak Masukan (Pasal 375–381): Prosedur pengkreditan pajak masukan.</li><li style="text-align:justify;">Pembuatan dan Pembetulan Faktur Pajak (Pasal 382–390): Aturan untuk faktur pajak meliputi pembuatan, pembetulan, dan penggantian.</li></ul>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;"> Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/71eaeca6-5f39-4091-9d44-4579f05effd3/Panduan-Lengkap-Pendaftaran-Wajib-Pajak-Badan-melalui-Aplikasi-Coretax-(CTAS)">Panduan Lengkap Pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Aplikasi Coretax (CTAS)</a></h3>&nbsp;&nbsp;7. Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta (Pasal 392–406): Prosedur untuk pengalihan dan perolehan harta dalam penggabungan hingga pengambilalihan usaha.</li><li style="text-align:justify;">Fasilitas Pajak untuk Penanaman Modal (Pasal 407–422): Insentif pajak untuk investasi di bidang usaha atau daerah tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pengurang Penghasilan Neto untuk Industri Padat Karya (Pasal 423–431): Ketentuan insentif pengurang penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha bagi usaha padat karya.</li><li style="text-align:justify;">Pengurang Penghasilan Bruto untuk Penelitian/Pengembangan (Pasal 432–441): Insentif pajak untuk penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia.</li><li style="text-align:justify;">Pajak Penghasilan untuk WNA dengan Keahlian Tertentu (Pasal 442–447): Pengaturan PPh bagi WNA dengan kriteria tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pencatatan dan Pembukuan untuk Perpajakan (Pasal 448–463): Prosedur pencatatan dan pembukuan untuk tujuan perpajakan.</li></ul>&nbsp;8. Teknis Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) (Pasal 464-467): Daftar tata cara dan ketentuan perpajakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Perbendaharaan, serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai.&nbsp;9. Contoh Format Dokumen, Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan (Pasal 468-471):&nbsp;Daftar contoh format dokumen, perhitungan, pemungutan, dan pelaporan yang tercantum dalam Lampiran PMK 81/2024&nbsp;&nbsp;10. Ketentuan Peralihan (Pasal 472-478): Mengatur ketentuan lainnya yang berkaitan dengan seluruh isi di PMK ini.&nbsp;11. Ketentuan Penutup (Pasal 479-484): Berisi aturan yang tetap berlaku dan pencabutan 42 aturan lain secara utuh maupun sebagian pasal.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau yang biasa dikenal dengan Core Tax Administration System (CTAS). 

Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)

<h2 style="text-align:justify;">Optimalisasi Penerimaan Pajak di Sektor Pertambangan</h2>&nbsp;Dalam rangka memperkuat regulasi perpajakan di sektor strategis, khususnya pertambangan, pemerintah Indonesia melalui <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024</a> menetapkan aturan baru terkait penunjukan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk operasi produksi sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi penerimaan pajak dari sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia.&nbsp;Pemerintah menyadari bahwa sektor pertambangan memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, kompleksitas operasional di sektor ini sering kali menjadi tantangan dalam hal kepatuhan pajak. Oleh karena itu, regulasi ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik, terutama dalam hal pemungutan dan pelaporan PPN serta PPnBM.<h3 style="text-align:justify;">&nbsp;</h3><h3 style="text-align:justify;"> Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/c4a2e25f-d726-413f-a784-54a0cfe5b190/Ada-Pengecualian-PPh-Natura-di-Sektor-Pertambangan-Apa-Saja">Ada Pengecualian PPh Natura di Sektor Pertambangan, Apa Saja?</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Pemungut Pajak</h2>&nbsp;Berdasarkan Pasal 305 dalam PMK Nomor 81/2024, pemegang IUPK ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk transaksi yang melibatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Penunjukan ini berlaku bagi entitas yang:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Merupakan perubahan bentuk usaha dari kontrak karya yang belum berakhir.</li><li style="text-align:justify;">Beroperasi di bidang usaha pertambangan mineral.</li><li style="text-align:justify;">Memiliki izin yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelum 31 Desember 2019.</li></ol>&nbsp;Penunjukan ini mencakup seluruh unit usaha, baik kantor pusat maupun cabang, yang terlibat dalam kegiatan operasional pertambangan. Dengan adanya penunjukan ini, pemegang IUPK tidak hanya berperan dalam kegiatan eksplorasi dan produksi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pajak atas barang dan jasa yang mereka peroleh dari rekanan.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tanggung Jawab Pemungutan dan Penyetoran Pajak</h2>&nbsp;Pasal 306 mengatur bahwa pemegang IUPK wajib memungut PPN dan/atau PPnBM atas setiap penyerahan BKP dan JKP yang diterima dari rekanan. Rekanan yang dimaksud di sini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah terdaftar dan melakukan transaksi dengan pemegang IUPK.&nbsp;Berikut beberapa tanggung jawab utama pemegang IUPK terkait pemungutan pajak:&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">1. Penghitungan Pajak yang Terutang</h3> Jumlah PPN yang harus dipungut oleh pemegang IUPK harus dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, jika barang yang diserahkan termasuk dalam kategori barang mewah, maka PPnBM juga harus dipungut sesuai aturan yang berlaku.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">2. Pembebasan Pemungutan Pajak pada Kondisi Tertentu</h3> Berdasarkan Pasal 308, terdapat pengecualian pemungutan pajak oleh pemegang IUPK untuk transaksi tertentu, antara lain:<ul><li style="text-align:justify;">Jika total nilai pembayaran tidak melebihi Rp10 juta, termasuk pajak yang terutang, dengan catatan tidak ada pemecahan transaksi untuk menghindari batas nilai.</li><li style="text-align:justify;">Penyerahan barang atau jasa yang mendapat fasilitas pembebasan PPN, seperti bahan bakar yang disediakan oleh PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaannya.</li><li style="text-align:justify;">Jasa telekomunikasi dan angkutan udara yang tidak dikenai PPN menurut peraturan yang berlaku.</li></ul>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">3. Pembuatan Faktur Pajak oleh Rekanan</h3> Berdasarkan Pasal 309, setiap rekanan yang menyerahkan BKP atau JKP kepada pemegang IUPK wajib membuat faktur pajak. Faktur ini harus diterbitkan pada saat:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Penyerahan barang atau jasa.</li><li style="text-align:justify;">Penerimaan pembayaran sebelum penyerahan.</li><li style="text-align:justify;">Pembayaran termin pada setiap tahap pekerjaan.</li></ul>&nbsp;Faktur pajak ini wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PPN oleh rekanan sesuai periode yang ditentukan.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak oleh Pemegang IUPK</h2>&nbsp;Pemegang IUPK yang telah memungut pajak berkewajiban untuk menyetorkan jumlah pajak yang terutang ke kas negara melalui Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 310. Penyetoran ini harus dilakukan secara terstruktur untuk menghindari kesalahan yang dapat berakibat pada sanksi administratif.&nbsp;Selain itu, pemegang IUPK juga harus melaporkan seluruh pajak yang telah dipungut dan disetor melalui SPT Masa PPN sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan yang tepat waktu dan sesuai prosedur akan membantu pemegang IUPK menghindari potensi denda atau sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi keterlambatan.<h3 style="text-align:justify;">&nbsp;</h3><h3 style="text-align:justify;"> Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/f30b4ec9-8e88-4d90-9f82-970a1b869659/Sah!-22-Komoditas-Hasil-Pertambangan-Ini-Masuk-Daftar-Mineral-Strategis-Indonesia">Sah! 22 Komoditas Hasil Pertambangan Ini Masuk Daftar Mineral Strategis Indonesia</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Sanksi Bagi Pemegang IUPK yang Tidak Memenuhi Kewajiban</h2>&nbsp;Dalam Pasal 311, pemerintah menetapkan sanksi bagi pemegang IUPK yang tidak mematuhi kewajiban pemungutan, penyetoran, atau pelaporan pajak. Beberapa pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi antara lain:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Tidak melakukan pemungutan pajak sesuai ketentuan.</li><li style="text-align:justify;">Keterlambatan dalam penyetoran pajak yang sudah dipungut.</li><li style="text-align:justify;">Tidak melaporkan pajak terutang dalam periode yang ditentukan.</li></ul>&nbsp;Sanksi yang dikenakan bisa berupa denda, bunga, atau bahkan pembekuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika pelanggaran dianggap serius. Dengan demikian, pemegang IUPK perlu memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku untuk menghindari potensi penalti.&nbsp;Peraturan baru yang tertuang dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemegang IUPK dalam hal pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan, serta mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi di industri yang sangat berperan dalam perekonomian nasional.&nbsp;Dengan memahami dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam PMK ini, pemegang IUPK dapat memastikan bahwa operasional bisnis mereka tetap berjalan lancar tanpa menghadapi masalah terkait perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha di sektor ini untuk memperbarui pemahaman mereka tentang regulasi pajak yang berlaku.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di&nbsp;<a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Dalam rangka memperkuat regulasi perpajakan di sektor strategis, khususnya pertambangan, pemerintah Indonesia melalui PMK No. 81/2024 menetapkan aturan baru terkait penunjukan pemegang IUPK untuk operasi produksi sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor PPN serta PPnBM.

Aturan Pajak Baru untuk Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus

<h2 style="text-align:justify;">Aturan Pajak Baru di Sektor Energi</h2>&nbsp;Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat regulasi perpajakan di sektor energi guna meningkatkan transparansi, kepatuhan, serta optimalisasi penerimaan negara. Melalui <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024</a>, pemerintah menetapkan ketentuan baru yang mewajibkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di sektor minyak, gas bumi, serta kontraktor dan pemegang izin usaha panas bumi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mengingat sektor energi memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara.&nbsp;Industri minyak, gas, dan panas bumi selama ini menjadi salah satu sektor andalan dalam perekonomian Indonesia. Namun, kompleksitas bisnis dan tingginya volume transaksi di sektor ini menuntut adanya mekanisme yang jelas dalam hal pemungutan pajak. Oleh karena itu, PMK 81/2024 berupaya memastikan bahwa kontraktor yang beroperasi di bidang ini menjalankan kewajiban pajaknya dengan lebih tertib dan terstruktur.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6841cab6-9777-471d-8908-445dfb8159f5/Insentif-Pajak-dan-Regulasi-untuk-Kontraktor-Migas:-Apa-yang-Perlu-Diketahui">Insentif Pajak dan Regulasi untuk Kontraktor Migas, Apa yang Perlu Diketahui?</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Penunjukan Kontraktor sebagai Pemungut Pajak</h2>&nbsp;Regulasi yang tertuang dalam Pasal 298 menetapkan bahwa kontraktor di sektor minyak, gas bumi, dan panas bumi wajib bertindak sebagai pemungut PPN dan PPnBM. Hal ini berlaku baik untuk kantor pusat, cabang, maupun unit usaha terkait. Dengan demikian, kontraktor tidak hanya bertindak sebagai penerima barang atau jasa dari rekanan, tetapi juga bertanggung jawab untuk memungut pajak yang terutang dari transaksi tersebut.&nbsp;Ketentuan ini bertujuan agar pajak yang terutang atas penyerahan barang dan jasa tidak hanya dibebankan pada rekanan, melainkan dikumpulkan oleh kontraktor yang menerima barang atau jasa tersebut. Langkah ini diyakini akan meningkatkan akurasi dan kecepatan penerimaan pajak di sektor energi.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tata Cara Pemungutan Pajak oleh Kontraktor</h2>&nbsp;Menurut Pasal 299, kontraktor yang ditunjuk wajib memungut PPN dan/atau PPnBM atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diberikan oleh rekanan mereka. Rekanan yang dimaksud adalah para Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar dan melakukan penyerahan barang atau jasa kepada kontraktor tersebut.&nbsp;Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh kontraktor dalam pemungutan pajak ini antara lain:&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">1. Penghitungan Pajak</h3> Jumlah PPN yang dipungut dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika barang yang diserahkan termasuk dalam kategori barang mewah, maka PPnBM juga harus dipungut sesuai ketentuan yang berlaku.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">2. Pengecualian Pemungutan</h3> Berdasarkan Pasal 301, terdapat beberapa kondisi di mana kontraktor tidak wajib memungut PPN dan PPnBM, yaitu:<ul><li style="text-align:justify;">Jika nilai transaksi tidak melebihi Rp10 juta, termasuk pajak yang terutang.</li><li style="text-align:justify;">Jika transaksi mendapat fasilitas pembebasan pajak, seperti pada penyerahan bahan bakar minyak oleh PT Pertamina dan anak usahanya, atau jasa telekomunikasi dan angkutan udara.</li><li style="text-align:justify;">Jika penyerahan barang atau jasa tersebut sudah dikecualikan dari pengenaan PPN menurut peraturan yang berlaku.</li></ul>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">3. Dokumentasi Faktur Pajak</h3> Sesuai Pasal 302, rekanan yang menyerahkan barang atau jasa kepada kontraktor wajib membuat faktur pajak pada saat penyerahan atau pada saat menerima pembayaran. Faktur ini harus dilaporkan secara berkala dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PPN.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak</h2>&nbsp;Setelah memungut pajak, kontraktor diwajibkan untuk menyetorkan jumlah pajak yang dipungut ke kas negara. Penyetoran ini harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Proses penyetoran dilakukan melalui Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.&nbsp;Menurut Pasal 303, pelaporan PPN yang telah dipungut dan disetor harus dilakukan secara berkala menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Pelaporan ini harus dilaksanakan sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Sanksi bagi Kontraktor dan Rekanan yang Tidak Mematuhi Aturan</h2>&nbsp;Pemerintah menegaskan bahwa kontraktor dan rekanan yang tidak memenuhi kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak akan dikenakan sanksi administratif. Hal ini diatur dalam Pasal 304. Sanksi tersebut dapat berupa denda, bunga, atau bahkan pembekuan nomor pokok wajib pajak (NPWP) jika pelanggaran yang dilakukan tergolong serius.<h2>&nbsp;</h2>&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6c0410c3-90fe-4bce-abba-8e10871019f2/PPh-Nonmigas-Dominasi-Penerimaan-Pajak-Februari-2024-Apa-Saja-Faktornya-">PPh Nonmigas Dominasi Penerimaan Pajak Februari 2024, Apa Saja Faktornya?</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tips bagi Kontraktor di Sektor Minyak, Gas, dan Panas Bumi</h2>&nbsp;Agar proses pemungutan dan pelaporan pajak berjalan lancar, berikut beberapa tips yang dapat diimplementasikan:<ol><li style="text-align:justify;">Gunakan Sistem Terintegrasi untuk Mempermudah Pelaporan Memanfaatkan Tarra e-Faktur Pajakku sebagai platform pengelolaan faktur pajak dapat membantu kontraktor dalam memproses faktur dengan lebih cepat. Fitur seperti real-time koneksi ke server DJP, bulk processing, serta dashboard monitoring mempermudah pelaporan dan memastikan akurasi data.</li><li style="text-align:justify;">Otomatisasi Proses Pembuatan Faktur Dengan fitur prepopulated faktur, kontraktor dapat mempercepat proses pengisian dan pengiriman faktur pajak. Ini membantu meminimalkan risiko kesalahan dan keterlambatan pelaporan.</li><li style="text-align:justify;">Lakukan Audit Internal Secara Berkala Melakukan audit internal atas proses pemungutan dan pelaporan pajak dapat membantu mendeteksi kesalahan lebih awal. Pastikan semua transaksi dicatat dengan benar untuk menghindari sanksi yang tidak perlu.</li></ol>&nbsp;Tarra e-Faktur Pajakku adalah solusi tepat untuk perusahaan yang ingin efisien dalam mengelola pajak. Untuk informasi tentang produk dan manfaat lebih lanjut, segera hubungi nomor kontak 0804-1-501-501, atau email ke <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>.&nbsp;Dengan diberlakukannya PMK Nomor 81 Tahun 2024, kontraktor di sektor energi kini memiliki tanggung jawab lebih besar dalam hal pemungutan dan pelaporan pajak. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendorong kepatuhan dan transparansi di industri yang strategis ini. Bagi pelaku usaha, memahami dan mematuhi aturan ini sangat penting untuk memastikan bisnis berjalan lancar tanpa terganggu oleh masalah perpajakan.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di&nbsp;<a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Melalui PMK Nomor 81 Tahun 2024, pemerintah menetapkan ketentuan baru yang mewajibkan kontraktor KKS di sektor minyak, gas bumi, serta kontraktor dan pemegang izin usaha panas bumi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM. 

Panduan Pemungutan Pajak untuk Kontraktor Minyak, Gas, dan Panas Bumi Berdasarkan PMK 81/2024

<h2 style="text-align:justify;">Kebijakan Pengembalian Pajak bagi Pelaku Usaha</h2>&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024</a> hadir sebagai panduan baru yang mengatur tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Barang Kena Pajak (BKP) yang dikembalikan (retur) serta PPN atas Jasa Kena Pajak (JKP) yang dibatalkan. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, khususnya dalam menangani transaksi yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal.&nbsp;Artikel ini akan membahas secara lengkap ketentuan yang diatur dalam PMK tersebut, termasuk prosedur, dokumentasi yang diperlukan, serta langkah-langkah untuk memastikan pengurangan pajak dapat dilakukan dengan benar.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/21029ea1-d6e7-47e0-9765-a54795c34c0e/Rangkuman-Isi-PMK-81-2024-tentang-Pelaksanaan-Sistem-Inti-Administrasi-Perpajakan-Coretax-(CTAS)">Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Pengembalian Barang Kena Pajak (Retur) dan Pengurangan PPN</h2>&nbsp;Pengembalian BKP atau retur menjadi salah satu fokus utama dalam aturan ini. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pengusaha kena pajak (PKP) dapat mengurangi PPN atau PPnBM atas BKP yang dikembalikan oleh pembeli. Berikut penjelasannya:&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">1. Pengurangan Pajak Keluaran</h3> Jika barang yang telah diserahkan ternyata dikembalikan oleh pembeli, PKP yang menjual barang tersebut dapat mengurangi Pajak Keluaran yang terutang. Selain itu, jika pembeli sudah mengkreditkan Pajak Masukan atas barang tersebut, mereka juga bisa melakukan pengurangan pajak.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">2. Dampak bagi Pembeli</h3>&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Bagi PKP yang sudah mengkreditkan pajak atas barang yang dikembalikan, nilai Pajak Masukan dapat dikoreksi.</li><li style="text-align:justify;">Bagi pembeli yang bukan PKP, PPN atau PPnBM yang telah dibayar bisa dikoreksi sebagai biaya atau dikurangkan dari harta yang dimiliki.</li></ul>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">3. Prosedur Pembuatan Nota Retur</h3> Pembeli yang mengembalikan barang wajib membuat nota retur sebagai bukti pengembalian barang. Nota retur ini harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Berbentuk elektronik dan diunggah melalui portal pajak yang terintegrasi.</li><li style="text-align:justify;">Dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan mendapatkan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Pembatalan Jasa Kena Pajak dan Pengurangan Pajak</h2>&nbsp;Selain pengembalian barang, <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK Nomor 81/2024</a> juga mengatur prosedur pembatalan Jasa Kena Pajak. Pembatalan jasa terjadi ketika penerima jasa membatalkan kontrak atau layanan yang telah disepakati sebelumnya. Berikut adalah ketentuan yang harus dipenuhi:&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">1. Pengurangan Pajak Keluaran oleh PKP</h3> Ketika jasa yang sudah diserahkan dibatalkan, PKP yang memberikan jasa tersebut dapat mengurangi Pajak Keluaran yang telah terutang. Hal ini berlaku apabila penerima jasa yang sudah mengkreditkan Pajak Masukan ingin melakukan koreksi.<h3 style="text-align:justify;">&nbsp;</h3><h3 style="text-align:justify;">2. Dampak bagi Penerima Jasa</h3>&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Jika Pajak Masukan atas jasa yang dibatalkan sudah dikreditkan, maka nilai tersebut dapat dikurangi.</li><li style="text-align:justify;">Jika jasa yang dibatalkan tidak dikreditkan, pajak yang dibayarkan bisa dikategorikan sebagai biaya atau harta.</li></ul>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">3. Proses Pembuatan Nota Pembatalan</h3> Penerima jasa yang membatalkan jasa harus membuat nota pembatalan. Beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam pembuatan nota pembatalan adalah:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Nota pembatalan harus berbentuk elektronik dan diunggah melalui portal pajak.</li><li style="text-align:justify;">Dilengkapi dengan tanda tangan elektronik dan persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak.</li><li style="text-align:justify;">Nota pembatalan harus mencantumkan nomor, tanggal faktur, dan informasi lengkap tentang jenis jasa yang dibatalkan.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Dokumentasi yang Dibutuhkan untuk Pengurangan Pajak</h2>&nbsp;Dalam praktiknya, baik pengembalian barang maupun pembatalan jasa memerlukan dokumentasi yang lengkap agar pengurangan pajak dapat dilakukan dengan benar. Beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan antara lain:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Nota Retur untuk BKP Nota retur harus mencantumkan informasi seperti nomor faktur, nomor seri, jenis barang, jumlah harga, serta Pajak Pertambahan Nilai yang terkait. Nota retur yang tidak memenuhi syarat atau terlambat disampaikan dapat mengakibatkan pengurangan pajak tidak disetujui.</li></ul>&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Nota Pembatalan untuk JKP Sama halnya dengan nota retur, nota pembatalan harus mencantumkan nomor faktur, jenis jasa, dan jumlah penggantian. Kesalahan atau ketidaksesuaian dalam pembuatan nota pembatalan juga dapat berdampak pada pengurangan Pajak Keluaran.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Kapan Pajak Terutang dan Bagaimana Pelaporannya?</h2>&nbsp;Waktu yang tepat untuk melakukan pengurangan pajak adalah saat terjadi pengembalian barang atau pembatalan jasa. Dalam hal ini:&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">1. Pengembalian Barang</h3> Pengurangan Pajak Keluaran dapat dilakukan pada masa pajak saat barang dikembalikan, sesuai dengan dokumen retur yang diterima dan disetujui.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">2. Pembatalan Jasa</h3> Pengurangan Pajak Keluaran atas jasa yang dibatalkan dilakukan pada masa pajak ketika pembatalan jasa tersebut terjadi, disertai dengan nota pembatalan yang lengkap.&nbsp;Peraturan baru ini dirancang untuk mempermudah proses pengurangan pajak bagi pelaku usaha yang mengalami retur barang atau pembatalan jasa. Namun, kepatuhan terhadap prosedur dan dokumentasi tetap menjadi kunci utama agar pengurangan pajak dapat diakui oleh otoritas pajak. Dengan memahami ketentuan dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024, pelaku usaha dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga mengoptimalkan pengelolaan pajak.<h3 style="text-align:justify;">&nbsp;</h3>&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/f9989e39-929a-4e21-a877-151ac79b9f8b/Panduan-Pengkreditan-Pajak-Masukan-PMK-No-81-2024-untuk-PKP">Panduan Pengkreditan Pajak Masukan PMK No. 81/2024 untuk PKP</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tips Efisien untuk Pengelolaan Retur Barang dan Pembatalan Jasa</h2>&nbsp;Mengelola retur barang atau pembatalan jasa sesuai <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK 81/2024</a> bisa menjadi tantangan bagi pelaku usaha. Untuk mempermudah proses pengurangan pajak dan pelaporan, berikut beberapa tips efisiensinya:&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">1. Lengkapi Dokumentasi secara Akurat</h3> Pastikan setiap retur barang atau pembatalan jasa disertai nota yang sesuai ketentuan DJP. Dokumen yang lengkap akan memudahkan pengurangan Pajak Keluaran yang terutang.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">2. Gunakan Platform Pajak Terintegrasi</h3> Manfaatkan Tarra e-Faktur Pajakku untuk pengelolaan faktur dan pelaporan PPN yang lebih efisien. Dengan fitur seperti real-time koneksi ke server DJP dan bulk processing, Anda bisa memproses transaksi lebih cepat dan akurat.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">3. Optimalkan Otomatisasi dan Paperless</h3> Fitur prepopulated faktur, stamping e-meterai, dan pelaporan berbasis web dapat mengurangi risiko kesalahan. Dengan Tarra e-Faktur Pajakku, pelaku usaha dapat menyederhanakan proses retur dan pembatalan, sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak.&nbsp;Tarra e-Faktur Pajakku adalah solusi tepat untuk perusahaan yang ingin efisien dalam mengelola pajak. Untuk informasi tentang produk dan manfaat lebih lanjut, segera hubungi nomor kontak 0804-1-501-501, atau email ke <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di&nbsp;<a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 hadir sebagai panduan baru yang mengatur tata cara pengurangan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas Barang Kena Pajak (BKP) yang dikembalikan (retur) serta PPN atas Jasa Kena Pajak (JKP) yang dibatalkan. 

Tata Cara Pengurangan PPN dan Pajak Barang Mewah Berdasarkan PMK 81/2024

Dalam operasional bisnis yang berkembang di Indonesia, pemahaman tentang tata cara pengkreditan pajak masukan menjadi aspek yang sangat krusial bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP). <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024 ">PMK No. 81 Tahun 2024</a> telah memperkenalkan aturan baru yang lebih terperinci untuk memastikan bahwa proses pengkreditan pajak masukan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tata cara ini tidak hanya membantu mengurangi beban PPN yang harus dibayarkan oleh PKP, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan menjaga kepatuhan wajib pajak.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Dasar Hukum dan Ketentuan Umum</h2>&nbsp;Pasal 17 <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024 ">PMK No. 81 Tahun 2024</a> mengatur bahwa pajak masukan yang dapat dikreditkan harus berasal dari faktur pajak atau dokumen lain yang dipersamakan, seperti dokumen impor atau bukti pemungutan PPN oleh pihak lain yang ditunjuk. Faktur pajak yang digunakan sebagai dasar pengkreditan harus memuat informasi yang lengkap dan benar sesuai Pasal 20.&nbsp;Penting untuk dicatat bahwa hanya pajak masukan yang tidak dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi yang dapat dikreditkan. Jika pajak masukan diakui sebagai bagian dari biaya atau kapitalisasi aset, maka pengkreditan tidak diperkenankan, seperti diatur dalam Pasal 22 PMK tersebut.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/d19ddc13-e878-41ce-a47f-653e520740ab/Pengkreditan-Pajak-Masukan-Setelah-UU-HPP:-Panduan-Lengkap-untuk-Pengusaha-Kena-Pajak-(PKP)">Pengkreditan Pajak Masukan Setelah UU HPP: Panduan Lengkap untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP)</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Prosedur Pengajuan dan Pengkreditan Pajak Masukan&nbsp;</h2>&nbsp;Tata cara pengajuan pengkreditan pajak masukan dimulai dengan pengumpulan dokumen pendukung, seperti faktur pajak yang sah, dokumen impor, atau bukti pemungutan PPN oleh bendahara pemerintah. Menurut Pasal 18, PKP harus memastikan bahwa pajak masukan dikreditkan dalam masa pajak yang sama dengan saat pajak keluaran terjadi. Namun, jika pajak masukan tidak dikreditkan dalam masa tersebut karena alasan administratif, PKP masih memiliki kesempatan untuk mengkreditkan pajak masukan tersebut dalam periode tertentu, selama belum ada surat pemberitahuan hasil pemeriksaan pajak yang diterbitkan​.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Langkah-langkah pengajuan pengkreditan meliputi:</h3>&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Pengumpulan dan Verifikasi Dokumen: PKP wajib mengumpulkan faktur pajak dan memastikan keabsahan serta kelengkapannya.</li><li style="text-align:justify;">Pelaporan dalam SPT Masa PPN: Pajak masukan harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN pada bulan terkait. Jika terjadi keterlambatan, Pasal 21 memberikan pengecualian pengkreditan selama ditemukan dalam pemeriksaan​.</li><li style="text-align:justify;">Koreksi Faktur Pajak: Jika ada kesalahan pada faktur pajak, PKP harus melakukan koreksi dengan menerbitkan faktur pajak pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 20.</li></ol><h2 style="text-align:justify;">&nbsp;</h2>&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Pengaturan Khusus dan Syarat-Syarat Pengkreditan&nbsp;</h2>&nbsp;Pasal 22 <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024 ">PMK No. 81 Tahun 2024</a> turut menjelaskan bahwa pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha tidak dapat dikreditkan. Ini termasuk biaya representasi, pengeluaran pribadi, dan biaya lain yang diatur oleh PMK ini. Selain itu, pajak masukan atas pembelian barang yang digunakan untuk kegiatan yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha atau untuk keperluan pribadi juga tidak dapat dikreditkan​.&nbsp;Dalam Pasal 24, disebutkan pajak masukan yang belum dikreditkan dapat tetap diklaim selama masa pemeriksaan pajak dan sebelum hasil pemeriksaan disampaikan. Hal ini bertujuan untuk memberi fleksibilitas bagi PKP yang mungkin menghadapi kendala administratif atau kendala teknis dalam pelaporan pajak masa lalu​.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tanggung Jawab dan Sanksi Administratif&nbsp;</h2>&nbsp;PKP wajib mematuhi semua ketentuan dalam pengkreditan pajak masukan. Jika terjadi ketidakpatuhan, Pasal 25 PMK No. 81 Tahun 2024 mengatur bahwa PKP dapat dikenakan sanksi administratif, seperti denda atau penghapusan hak pengkreditan. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pengajuan telah memenuhi syarat dan didukung oleh dokumen lengkap​.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Penyesuaian dan Pengembalian PPN</h2>&nbsp;PKP yang memiliki lebih banyak pajak masukan daripada pajak keluaran berhak mengajukan restitusi atau pengembalian kelebihan PPN. Pasal 26 menjelaskan tata cara pengajuan permohonan restitusi, termasuk persyaratan dokumen yang harus dilampirkan serta batas waktu pengajuan.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/63c4f96ab577d80e804ec381/Glosarium-Pajak:-Pajak-Masukan-dan-Keluaran-">Glosarium Pajak: Pajak Masukan dan Keluaran</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Manfaat Memahami Tata Cara Pengkreditan Pajak Masukan&nbsp;</h2>&nbsp;Menguasai prosedur pengkreditan pajak masukan sesuai PMK No. 81 Tahun 2024 membantu PKP dalam:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Mengurangi Beban Pajak: Dengan mengoptimalkan penggunaan pajak masukan untuk mengurangi pajak keluaran, PKP dapat meningkatkan efisiensi arus kas.</li><li style="text-align:justify;">Kepatuhan Hukum: Memastikan perusahaan mematuhi regulasi pajak dan menghindari sanksi.</li><li style="text-align:justify;">Transparansi Keuangan: Membantu dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan.</li></ul>&nbsp;Dengan memahami dan menerapkan tata cara pengkreditan pajak masukan sesuai dengan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024 ">PMK No. 81 Tahun 2024</a> , PKP dapat mengelola kewajiban perpajakannya dengan lebih efisien dan meminimalkan risiko sanksi. Kepatuhan terhadap peraturan ini mendukung kelancaran operasional perusahaan dan membantu menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

PMK No. 81 Tahun 2024 telah memperkenalkan aturan baru yang lebih terperinci untuk memastikan bahwa proses pengkreditan pajak masukan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Panduan Pengkreditan Pajak Masukan PMK No. 81/2024 untuk PKP

Seiring diterbitkannya&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024</a> yang berlaku pada 1 Januari 2025, sistem administrasi perpajakan di Indonesia akan mengalami perubahan dengan kehadiran Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP).&nbsp;&nbsp;Salah satu perubahannya adalah pada tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran berbagai jenis pajak. Kebijakan ini diharapkan dapat mempermudah administrasi bagi wajib pajak sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak dengan penyederhanaan jadwal pembayaran dan penyetoran pajak.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Batas Akhir Tanggal Jatuh Tempo Menurut PMK 81/2024</h2>&nbsp;Dalam Pasal 94 ayat (2)&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK 81/2024</a>, disebutkan beberapa jenis pajak memiliki jatuh tempo pembayaran pada tanggal 15 di bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Beberapa jenis pajak yang kini mengikuti ketentuan pembayaran dan penyetoran tanggal 15 bulan berikutnya antara lain:&nbsp;<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 4 ayat (2): Pajak final atas penghasilan tertentu, seperti sewa tanah/bangunan atau penjualan saham.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 15: Pajak untuk wajib pajak tertentu di bidang pelayaran, penerbangan internasional, dan perdagangan internasional.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 21: Pajak atas penghasilan karyawan dan tenaga kerja lainnya yang dipotong oleh pemberi kerja.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 22: Pajak yang dipungut pada transaksi perdagangan barang tertentu, seperti impor atau penjualan barang oleh instansi pemerintah.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 23: Pajak yang dikenakan atas penghasilan dari modal, hadiah, dan penghargaan, serta pembayaran atas jasa.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 25: Pajak angsuran bulanan yang dibayarkan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak tahunan.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 26: Pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak luar negeri (WP LN) dari Indonesia.</li><li style="text-align:justify;">PPh minyak bumi dan/atau gas bumi: Pajak yang dikenakan pada penghasilan dari usaha hulu minyak dan gas bumi, dibayarkan setiap Masa Pajak.</li><li style="text-align:justify;">PPN Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean: PPN atas pemanfaatan barang atau jasa dari luar negeri yang tidak berwujud di Indonesia.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS): PPN yang dikenakan atas kegiatan membangun sendiri bangunan secara bertahap maupun sekaligus.</li><li style="text-align:justify;">Bea Meterai: Bea atas dokumen tertentu yang dipungut oleh pemungut Bea Meterai.</li><li style="text-align:justify;">Pajak Penjualan: Pajak yang dikenakan pada transaksi penjualan barang-barang tertentu yang masuk dalam ketentuan.</li><li style="text-align:justify;">Pajak Karbon: Pajak yang dikenakan atas emisi karbon, yang dipungut oleh pihak yang bertanggung jawab atas emisi tersebut.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/21029ea1-d6e7-47e0-9765-a54795c34c0e/Rangkuman-Isi-PMK-81-2024-tentang-Pelaksanaan-Sistem-Inti-Administrasi-Perpajakan-Coretax-(CTAS)">Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Pengecualian Batas Akhir Tanggal Jatuh Tempo</h2>&nbsp;Meski sebagian besar jenis pajak memiliki jatuh tempo pada tanggal 15 di bulan berikutnya, ada beberapa pengecualian yang wajib dipahami oleh wajib pajak. Berikut adalah rincian jatuh tempo untuk jenis-jenis pajak yang dikecualikan:&nbsp;1. PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM atas Impor yang Dipungut oleh DJBCJatuh tempo untuk jenis pajak ini adalah 1 hari kerja setelah pemungutan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Untuk impor yang disetor sendiri oleh importir, wajib dilunasi bersamaan dengan pembayaran bea masuk. Apabila pembayaran bea masuk ditunda, maka wajib dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor.&nbsp;2. PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu Pasal 3 ayat (3b) UU KUPWajib pajak yang termasuk dalam kategori ini, yang melaporkan beberapa masa pajak dalam satu SPT Masa, memiliki kewajiban menyetor PPh Pasal 25 paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya setelah masa pajak terakhir.&nbsp;3. PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu LainnyaBagi wajib pajak dengan kriteria tertentu yang berbeda dari Pasal 3 ayat (3b) UU KUP, jatuh tempo pembayaran mengikuti aturan khusus yang ditetapkan berdasarkan jenis pajaknya masing-masing.&nbsp;4. Tambahan PPh atas Saham Pendiri yang Dipungut oleh EmitenTambahan PPh yang dikenakan atas saham pendiri wajib disetor paling lambat 1 bulan setelah terutangnya tambahan PPh.&nbsp;&nbsp;5. PPN/PPnBM dalam 1 Masa PajakPPN dan PPnBM yang terutang dalam satu masa pajak memiliki jatuh tempo paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum disampaikan SPT Masa PPN.&nbsp;6. PPN/PPnBM yang Dipungut oleh Pemungut PPN dan Pihak LainUntuk PPN dan PPnBM yang dipungut oleh pihak ketiga, jatuh tempo penyetoran juga pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.&nbsp;&nbsp;Berikut adalah rangkuman batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak menurut PMK 81/2024 yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025:&nbsp;<figure class="table"><table><tbody><tr><td>No.</td><td>Jenis Pajak</td><td>Tanggal Pembayaran &amp; Penyetoran Pajak (Pasal 94 ayat 2 PMK 81/2024)</td></tr><tr><td>1</td><td>PPh Pasal 4 ayat (2)</td><td rowspan="13">Tanggal 15 bulan berikutnya</td></tr><tr><td>2</td><td>PPh Pasal 15</td></tr><tr><td>3</td><td>PPh Pasal 21</td></tr><tr><td>4</td><td>PPh Pasal 22</td></tr><tr><td>5</td><td>PPh Pasal 23</td></tr><tr><td>6</td><td>PPh Pasal 25</td></tr><tr><td>7</td><td>PPh Pasal 26</td></tr><tr><td>8</td><td>PPh Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi yang Dibayarkan Setiap Masa Pajak</td></tr><tr><td>9</td><td>PPN Barang Kena Pajak Tidak Berwujud/Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean</td></tr><tr><td>10</td><td>PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (KMS)</td></tr><tr><td>11</td><td>Bea Meterai</td></tr><tr><td>12</td><td>Pajak Penjualan</td></tr><tr><td>13</td><td>Pajak Karbon</td></tr><tr><td>14</td><td>PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM atas Impor yang Disetor Sendiri&nbsp;</td><td>Bersamaan dengan Pembayaran Bea Masuk</td></tr><tr><td>15</td><td>PPh Pasal 22 dan PPN/PPnBM atas Impor yang Dipungut oleh DJBC</td><td>1 Hari Kerja Setelah Pemungutan</td></tr><tr><td>16</td><td>PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak Kriteria Tertentu Pasal 3 ayat (3b) UU KUP</td><td>Tanggal 15 bulan berikutnya</td></tr><tr><td>17</td><td>PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Kriteria Tertentu Lainnya yang Berbeda dari Pasal 3 ayat (3b) UU KUP</td><td>Dibayar sesuai batas waktu masing-masing jenis pajak</td></tr><tr><td>18</td><td>Tambahan PPh atas Saham Pendiri yang Dipungut oleh Emiten</td><td>1 bulan setelah terutangnya tambahan PPh</td></tr><tr><td>19</td><td>PPN/PPnBM dalam 1 Masa Pajak</td><td>Akhir Bulan Berikutnya</td></tr><tr><td>20</td><td>PPN/PPnBM yang Dipungut oleh Pemungut PPN dan Pihak Lain</td><td>Akhir Bulan Berikutnya</td></tr></tbody></table></figure>&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/f9989e39-929a-4e21-a877-151ac79b9f8b/Panduan-Pengkreditan-Pajak-Masukan-PMK-No-81-2024-untuk-PKP">Panduan Pengkreditan Pajak Masukan PMK No. 81/2024 untuk PKP</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Perubahan dari Aturan Sebelumnya</h2>&nbsp;Sebelumnya, batas akhir penyetoran PPh mulai dari PPh 4 ayat (2), PPh 15, PPh 21, dan beberapa jenis pajak potong/pungut (PPh potput) lainnya memiliki kewajiban penyetoran pada tanggal 10 setiap bulan berikutnya. Namun dengan&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK 81/2024</a>, ketentuan ini telah dihapus dan diseragamkan menjadi tanggal 15 di bulan berikutnya.&nbsp;&nbsp;Dengan diterbitkannya&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK 81/2024</a>, PMK 242/2014 beserta perubahannya pada PMK 18/2021 yang berisi tata cara pembayaran dan penyetoran pajak beserta jangka waktunya dicabut dan tidak berlaku lagi setelah diterapkan pada 1 Januari 2025.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Konsekuensi Keterlambatan dan Sanksi</h2>&nbsp;Mengikuti aturan baru, wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan batas akhir tanggal jatuh tempo sebagaimana disebutkan dalam&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK 81/2024</a> akan dikenakan sanksi sesuai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sanksi ini diterapkan sebagai upaya untuk menjaga kepatuhan administrasi perpajakan dan mengoptimalkan penerimaan pajak negara.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di&nbsp;<a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Seiring diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024 yang berlaku pada 1 Januari 2025, sistem administrasi perpajakan di Indonesia akan mengalami perubahan dengan kehadiran Core Tax Administration System (CTAS) atau Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Salah satu perubahannya adalah pada tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran berbagai jenis pajak.

Perubahan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Mulai Tahun 2025 sesuai PMK 81/2024 

Pandemi dan perkembangan teknologi yang pesat, mendorong transformasi ruang kerja non-konvensional.
Salah satunya adalah kantor virtual yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan rintisan (start-up) masa kini. Virtual office dapat berupa bangunan bergengsi yang digunakan untuk kegiatan bisnis dengan fungsi minimalis untuk kegiatan administrasi dan kesekretariatan kantor saja.&nbsp;
Terdapat setidaknya tiga konsep persewaan virtual office dengan konsep yang berbeda.&nbsp;
1.&nbsp; &nbsp;Kantor administrasi virtual&nbsp;
Merupakan sebuah layanan dalam perkantoran sebagai representasi administratif perusahaan. Pengelola kantor ini juga menyediakan fasilitas resepsionis sebagai penerima telepon serta pengurusan surat-menyurat.
Namun, terdapat 4 bidang usaha yang tidak diperbolehkan menggunakan kantor ini, yaitu e-commerce, pariwisata, konstruksi, dan properti.
2.&nbsp; &nbsp;Kantor servis (serviced office)&nbsp;
Sebuah kantor dengan fasilitas yang lebih lengkap seperti furniture, perlengkapan komputer, resepsionis, sambungan internet, hingga pramubakti. Kantor servis dapat disewakan harian, bulanan, maupun tahunan. Konsep ini banyak diminati karena harganya yang terjangkau dibandingkan kantor konvensional.
Serviced office mampu menjadi alternatif solusi untuk bisnis yang tidak diijinkan menggunakn kantor administrasi virtual. Pengusaha juga diizinkan untuk menyewa selama 5 tahun, berbeda dengan konsep sebelumnya dimana hanya diberi izin usaha 1 tahun.
3.&nbsp; &nbsp;Kantor Bersama (co-working space)
memiliki konsep yang berbeda dengan 2 konsep sebelumnya, dimana semua pekerja lepas dan para pekerja industri kreatif dapat berbagi kantor. Mereka bisa saling bertemu dan berbagi satu ruangan yang dilengkapi dengan meja kerja, internet, hingga ruang rapat yang lengkap dengan perangkat multimedia.
<h3 style="text-align: justify;">Legalitas Virtual Office</h3>
Setidaknya di DKI Jakarta, pemerintah telah menyetujui legalitas virtual office sebagaimana telah dicantumkan dalam Surat Edaran Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Nomor 06/SE/2016 tentang Penerbitan Surat Keterangan Domisili dan Izin-Izin Lanjutannya Bagi Pengguna Virtual Office.
Dasar hukum yang mengatur tentang perpajakan virtual office tercantum pada P<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/11521/PER_MENKEU/147/PMK.03/2017" target="_blank" rel="noopener">asal 1 ayat 22 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.03/2017</a> tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan NPWP Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang isinya,&nbsp;
&ldquo;Kantor Virtual (virtual office) atau Kantor Bersama (co-working space), yang selanjutnya disebut Kantor Virtual, adalah suatu kantor yang memiliki ruangan fisik dan dilengkapi dengan layanan pendukung kantor yang disediakan oleh pengelola kantor virtual untuk dapat digunakan sebagai tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, atau korespondensi secara bersama-sama oleh 2 (dua) atau lebih pengusaha yang atas pemanfaatan kantor dimaksud terdapat pembayaran dalam bentuk apapun, tidak termasuk jasa persewaan gedung dan jasa persewaan kantor (serviced office).&rdquo;
<h3 style="text-align: justify;">Pengenaan pajak penghasilan atas persewaan virtual office</h3>
Lalu, bagaimana pengenaan pajak atas virtual office?
-&nbsp; &nbsp;PPh Final Pasal 4 ayat (2)
Persewaan kantor dengan konsep servis dan kantor bersama dikenakan tarif 10% dari jumlah bruto nilai sewa yang termasuk dalam biaya perawatan, pemeliharaan, keamanan, layanan, dll.
-&nbsp; &nbsp;PPh Pasal 23
PPh 23 dikenakan kepada kantor virtual yang hanya menyewa alamat saja atau menyewa server/bandwidth, tanpa adanya ruangan yang ditempati. Jenis pajak ini dapat dikategorikan sebagai sewa sehubungan dengan penggunaan aset kantor tersebut dengan tarif sebesar 2%. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini dapat digunakan sebagai kredit pajak bagi pengelola bangunan sehingga dapat mengurangi pajak yang dibayarkan dalam perhitungan SPT tahunan PPh badan.

Virtual office sebenarnya juga memiliki bangunan fisik dengan layanan pendukung kantor pada umumnya. Virtual office dapat berupa bangunan bergengsi yang digunakan untuk kegiatan bisnis dengan fungsi minimalis untuk kegiatan administrasi dan kesekretariatan kantor saja. Pengenaan pajak untuk virtual office ini diatur dalam PPh final dan PPh pasal 23. 

Langganan Info Terbaru