Kabar gembira bagi seluruh wajib pajak, khususnya yang telah menjadi nasabah dari Bank Central Asia atau BCA. Kini, membayar pajak bisa langsung menggunakan KlikBCA. Kok bisa? Gimana sih caranya?&nbsp;Seperti yang kita ketahui, membayar pajak merupakan salah satu kewajiban penting yang perlu dipenuhi bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi wajib pajak. Proses pembayaran hingga pelaporan yang terkadang rumit menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak.&nbsp;Dalam situasi dan kondisi tersebut PT. Mitra Pajakku selaku PJAP yang terintegrasi oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak 2005 dengan lisensi terbaru <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022 </a>menciptakan berbagai solusi dengan satu aplikasi sesuai dengan komitmen Pajakku yakni “One Stop Solution In TAXnologies”. Lantas seperti apa kemudahan yang diberikan?&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/630347bba9ea8709cb18bcf3/TPG-Pajakku:-Mengenal-Tax-Payment-Getaway-Pajakku">TPG Pajakku: Mengenal Tax Payment Getaway Pajakku</a></h3>&nbsp;&nbsp;Jadi, PT. Mitra Pajakku yang merupakan salah satu Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) telah bekerja sama dengan beberapa bank persepsi di Indonesia, salah satunya Bank BCA. Melalui sistem yang digunakan Tax Payment Gateaway atau TPG, pembayaran pajak melalui Pajakku dapat langsung terintegrasikan ke beberapa bank persepsi yang telah bekerja sama termasuk Bank BCA. Sudah dapat dipastikan dengan sistem pembayaran yang langsung terintegrasi ini dapat mempermudah para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.&nbsp;Untuk menikmati kemudahan membayar pajak di Pajakku melalui KlikBCA ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari pendaftaran, proses aplikasi baik dari Pajakku maupun KlikBCA, hingga melakukan order pembayaran. Berikut rincian singkat mengenai pembayaran pajak menggunakan KlikBCA di Pajakku:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Fitur order pembayaran dengan menggunakan KlikBCA Bisnis pada aplikasi Tax Payment Gateway. Dalam hal ini, user harus terlebih dahulu memiliki akun user KlikBCA Bisnis yang dapat dibuat melalui Bank BCA. Anda perlu mengaktifkan fitur layanan Order Pembayaran melalui proses “Pendaftaran Kerja Sama” yang terdiri dari dua tahapan yaitu pendaftaran di e-Bill Pajakku dan approval di KlikBCA Bisnis.</li><li style="text-align:justify;">Selanjutnya, proses aplikasi. Dalam hal ini, user harus mengintegrasikan aplikasi e-Bill Pajakku dengan KlikBCA dengan melakukan "Pendaftaran Kerja Sama (Request Integrasi Akun KlikBCA Bisnis dan Pajakku)" dengan mengisi form integrasi. Apabila form sudah diisi jangan lupa untuk melakukan aktivasi atau approval kerja sama pada aplikasi KlikBCA Bisnis.</li><li style="text-align:justify;">Setelah langkah-langkah pada poin sebelumnya sudah berhasil dilakukan, maka pembayaran pajak menggunakan KlikBCA sudah dapat dilakukan.</li></ul>&nbsp;Mudah bukan? mari bergabung menjadi mitra Pajakku, segala proses hitung, bayar, lapor akan tuntas dengan mudah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a> atau kunjungi kanal resmi Pajakku <a href="https://www.pajakku.com/">https://www.pajakku.com/</a>&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/632191dcfa33631a29a2d550/Tax-Payment-Gateway:-Pembayaran-TPG-Melalui-Bank-">Tax Payment Gateway: Pembayaran TPG Melalui Bank</a></h3>

Kabar gembira bagi seluruh wajib pajak, khususnya yang telah menjadi nasabah dari Bank Central Asia atau BCA. Kini membayar pajak bisa langsung menggunakan KlikBCA. Kok bisa? Gimana sih caranya? Cek informasinya di sini

Bayar Pajak di Pajakku, Terintegrasi Langsung Dengan KlikBCA! 

Dengan sistem Coretax, wajib pajak dapat membuat kode billing secara mandiri dengan mudah dan cepat tanpa perlu mendatangi Kantor Pelayanan Pajak.

Cara Membuat Kode Billing Secara Mandiri di Coretax DJP

Pada proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam aplikasi Coretax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan serangkaian lampiran yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak Badan. Lampiran-lampiran ini berfungsi sebagai dokumen pendukung yang memberikan informasi terperinci mengenai aktivitas keuangan, hubungan kepemilikan, serta berbagai aspek lainnya yang relevan dengan kewajiban perpajakan. Lantas, bagaimana format lampiran tersebut dan bagaimana detail pengisiannya? Mari simak informasinya berdasarkan Modul Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan pada aplikasi Coretax.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Fungsi dan Tujuan Lampiran SPT</h2>&nbsp;Lampiran dalam SPT Tahunan PPh Badan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi keuangan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Setiap lampiran mencakup berbagai aspek penting, mulai dari laporan keuangan, daftar pemegang saham, hingga rincian transaksi yang dilakukan oleh badan usaha terkait. Dengan demikian, DJP dapat melakukan verifikasi secara lebih akurat atas setiap laporan yang disampaikan.&nbsp;Lampiran-lampiran ini diatur berdasarkan jenis usaha yang dijalankan oleh Wajib Pajak Badan, seperti perusahaan dagang, jasa, perbankan, dan sebagainya. Hal ini memungkinkan pelaporan yang lebih terstruktur dan terfokus pada aspek-aspek yang relevan dengan masing-masing sektor industri.&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/5b4939af-041b-4d40-a817-8ca8c7eca331/Pelajari-Detail-Pengisian-Data-WP-Badan-di-Coretax-DJP">Pelajari Detail Pengisian Data WP Badan di Coretax DJP</a></h3>&nbsp;&nbsp;Berdasarkan materi yang diuraikan pada bagian 3 Modul Pelaporan SPT, terdapat 11 jenis lampiran yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Berikut informasinya.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Lampiran 1: Laporan Laba Rugi dan Neraca</h2>&nbsp;Lampiran ini mencakup elemen-elemen utama dari laporan keuangan Wajib Pajak. Setiap akun pada laporan laba rugi dan neraca dalam laporan keuangan harus dipindahkan dengan tepat ke akun yang sesuai di dalam lampiran ini. Untuk memastikan keakuratan pelaporan, Wajib Pajak harus memperhatikan bahwa nilai-nilai yang dilaporkan sesuai dengan kondisi keuangan aktual perusahaan. Terdapat beberapa pilihan kode berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak, misalnya pabrikan, perdagangan, jasa, hingga sektor properti dan perbankan.&nbsp;<ul><li>Bagian A memuat akun-akun laporan laba/rugi. Isi setiap akun dengan data dari laporan keuangan perusahaan. Jika akun yang ada di laporan keuangan tidak tercantum, isi di akun yang paling mirip.</li><li>Bagian B memuat elemen neraca, terdiri dari dua sisi: sisi aktiva serta sisi kewajiban dan ekuitas. Isi data sesuai laporan keuangan.</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Klik ikon pensil untuk memulai pengisian.</li><li>Isi kolom yang sesuai dengan data dari laporan keuangan.</li><li>Gunakan drop-down list untuk memilih akun atau elemen yang relevan.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 2: Daftar Pemegang Saham, Investasi, Utang, dan Piutang pada Perusahaan Afiliasi</h2> Lampiran ini terdiri dari dua bagian:&nbsp;<ul><li>Bagian A mencakup daftar pemegang saham, jumlah modal, dan jumlah dividen yang diterima.</li><li>Bagian B mencakup rincian investasi, utang, dan piutang pada perusahaan afiliasi.</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Gunakan ikon pensil untuk mengubah data yang ada atau menambah data baru.</li><li>Isi data NPWP, nama, dan alamat pengurus, serta jumlah modal yang dibayarkan dan dividen yang diterima.</li><li>Untuk bagian investasi, utang, dan piutang, isi data nominal investasi, utang, atau piutang dengan mencantumkan NPWP dan nama pihak yang terkait.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 3: Penghasilan dari Luar Negeri dan Pemotongan/Pemungutan PPh oleh Pihak Ketiga</h2> Lampiran ini juga dibagi menjadi dua bagian:&nbsp;<ul><li>Bagian A memuat penghasilan yang diterima dari luar negeri.</li><li>Bagian B memuat rincian pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak ketiga.</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Untuk penghasilan luar negeri, tambahkan data NPWP pemotong, nama negara, kode penghasilan, dan nilai penghasilan bersih yang diterima.</li><li>Untuk pemotongan PPh, tambahkan informasi mengenai NPWP pemotong, jenis pajak, dasar pemotongan, dan nilai pajak yang dipotong.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 4: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak</h2> Lampiran ini terbagi menjadi dua bagian:&nbsp;<ul><li>Bagian A untuk penghasilan yang dikenakan PPh Final.</li><li>Bagian B untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Isi NPWP dan nama pemotong, serta rincian objek pajak dan nilai penghasilan bruto untuk penghasilan yang dikenakan PPh Final.</li><li>Untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, isi kode objek dan sumber penghasilan, serta nilai bruto penghasilan tersebut.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 5: Rekapitulasi Penghasilan Bruto dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu</h2> Lampiran ini digunakan untuk melaporkan rincian penghasilan bruto per masa dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final.&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Isi rincian tempat kegiatan usaha dan nilai penghasilan bruto dari setiap tempat usaha yang dimiliki Wajib Pajak.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 6: Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan</h2> Lampiran ini digunakan untuk menghitung angsuran PPh Pasal 25 untuk penghasilan yang dikenakan PPh tidak final.&nbsp;Langkah-langkah:&nbsp;<ul><li>Isi jumlah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran, serta kompensasi kerugian fiskal jika ada.</li><li>Sistem akan menghitung jumlah PPh yang terutang secara otomatis berdasarkan data yang diisi.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 7: Kompensasi Kerugian Fiskal</h2> Lampiran ini digunakan untuk melaporkan kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan di tahun-tahun mendatang.&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Tambahkan atau edit data kerugian fiskal dari tahun pajak yang dilaporkan dan tahun pajak sebelumnya.</li><li>Pastikan untuk memasukkan kerugian fiskal yang belum dikompensasikan pada tahun pajak sebelumnya.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 8: Perhitungan PPh Terutang Berdasarkan Tarif Pasal 31E</h2> Lampiran ini digunakan bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif PPh Pasal 31E untuk peredaran bruto tidak lebih dari Rp50 miliar.&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Isi nilai peredaran bruto perusahaan.</li><li>Sistem akan menghitung penghasilan kena pajak dan PPh terutang secara otomatis.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 9: Daftar Penyusutan dan Amortisasi</h2> Lampiran ini memuat rincian penyusutan aset berwujud (seperti kendaraan dan mesin) dan amortisasi aset tidak berwujud (seperti paten dan merek dagang).&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Untuk aset berwujud, tambahkan data jenis aset, biaya perolehan, dan metode penyusutan yang digunakan.</li><li>Untuk amortisasi aset tidak berwujud, tambahkan data jenis aset dan nilai amortisasi tahun berjalan.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 10: Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa</h2> Lampiran ini digunakan untuk melaporkan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik melalui kepemilikan saham atau pengelolaan bersama.&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Isi rincian pihak terkait dan jenis transaksi yang dilakukan.</li><li>Untuk transaksi dengan negara tax haven, tambahkan rincian nilai transaksi dan metode penentuan harga.</li></ul>&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/35b319d8-d770-40ae-aa2d-a9a40efff646/Cara-Hapus-NPWP-Badan-dan-Orang-Pribadi-secara-Online-melalui-Portal-Coretax-(CTAS)">Cara Hapus NPWP Badan dan Orang Pribadi secara Online melalui Portal Coretax (CTAS)</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 11: Rekapitulasi Biaya-Biaya Tertentu dan Perhitungan Debt to Equity Ratio (DER)</h2> Lampiran ini terdiri dari dua bagian:&nbsp;<ul><li>Bagian A untuk rekapitulasi biaya tertentu seperti biaya promosi, entertainment, natura, dan utang tak tertagih.</li><li>Bagian B untuk perhitungan rasio utang terhadap ekuitas (DER).</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Tambahkan rincian biaya-biaya tertentu sesuai kategori yang disediakan.</li><li>Untuk perhitungan DER, sistem akan secara otomatis menghitung nilai EBITDA berdasarkan data yang diisi di Lampiran 1.</li></ul>&nbsp;Proses pengisian dan pengunggahan lampiran dilakukan secara elektronik melalui sistem DJP. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyiapkan seluruh dokumen dalam format PDF dan mengunggahnya sesuai dengan instruksi yang diberikan di aplikasi. Dalam sistem Coretax, setiap lampiran memiliki kolom tersendiri untuk pengisian data. Wajib Pajak dapat mengunggah dokumen dengan cara klik tombol “Unggah” dan memastikan bahwa file tersebut berhasil diunggah sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya.&nbsp;Setiap lampiran yang diunggah harus memuat data yang lengkap dan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan maupun dokumen pendukung lainnya. Sistem akan secara otomatis memverifikasi data yang diinput, sehingga Wajib Pajak dapat segera mengetahui apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pengisian lampiran.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Sanksi dan Konsekuensi</h2>&nbsp;Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah kewajiban untuk melampirkan dokumen-dokumen ini secara lengkap dan benar. Ketidaklengkapan atau ketidakbenaran dalam pelaporan dapat menyebabkan SPT dianggap tidak lengkap, dan ini dapat berdampak pada pengenaan sanksi administratif, termasuk denda. Selain itu, keterlambatan dalam melaporkan SPT juga dapat menyebabkan dikenakannya bunga sebesar 2% per bulan dari nilai pajak yang terutang.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Pada proses pelaporan SPT PPh Badan dalam aplikasi Coretax, DJP telah menetapkan serangkaian lampiran yang harus dilengkapi oleh WP Badan. Bagaimana format lampiran tersebut dan bagaimana detail pengisiannya? Mari simak informasinya berdasarkan Modul Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan pada aplikasi Coretax.

Panduan Penyusunan Lampiran SPT Tahunan PPh Badan di Aplikasi Coretax

Dalam rangka menyambut perilisan Core Tax Administration System (CTAS), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan beberapa modul coretax sebagai petunjuk penggunaan aplikasi coretax DJP, salah satunya tentang penghapusan NPWP badan dan orang pribadi. 

Cara Hapus NPWP Badan dan Orang Pribadi secara Online melalui Portal Coretax (CTAS)

Salah satu fitur utama dalam Coretax adalah pengajuan Sertifikat Digital atau Kode Otorisasi DJP yang kini bisa dilakukan secara online. Artikel ini akan membahas langkah-langkah dalam mengajukan sertifikat tersebut serta manfaatnya bagi wajib pajak.

Prosedur Pengajuan Sertifikat Digital dan Kode Otorisasi DJP Secara Online Melalui Coretax

Pemerintah Indonesia kembali membuka kesempatan bagi tenaga honorer untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, memastikan bahwa proses pendaftaran PPPK 2024 akan dimulai pada Oktober dan November 2024, setelah proses pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selesai.&nbsp;Pembukaan pendaftaran ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyelesaikan pendataan tenaga honorer melalui database Badan Kepegawaian Negara (BKN). Adapun total formasi PPPK yang telah ditetapkan untuk tahun 2024 mencapai 1.031.554 formasi.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Jadwal PPPK 2024</h2>&nbsp;Melalui&nbsp;Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) No.&nbsp;6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 yang diterbitkan pada 27 September 2024, jadwal PPPK 2024 resmi dirilis oleh BKN. Jadwal PPPK 2024 dibuka dalam 2 periode, yaitu:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Periode pertama PPPK 2024 dibuka untuk pelamar prioritas (Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023); Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); dan Tenaga non ASN yang terdata dalam database BKN.</li><li style="text-align:justify;">Periode kedua PPPK 2024 dibuka untuk tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi Guru di Instansi Daerah.</li></ul>&nbsp;Adapun, jadwal lengkap PPPK 2024 periode pertama dan kedua adalah sebagai berikut.&nbsp;<figure class="table"><table><tbody><tr><td colspan="3">Jadwal PPPK 2024 Periode Pertama</td></tr><tr><td>No</td><td>Kegiatan</td><td>Jadwal</td></tr><tr><td>1</td><td>Pengumuman Seleksi</td><td>30 September – 19 Oktober 2024</td></tr><tr><td>2</td><td>Pendaftaran Seleksi</td><td>1 – 20 Oktober 2024</td></tr><tr><td>3</td><td>Seleksi Administrasi</td><td>1 – 29 Oktober 2024</td></tr><tr><td>4</td><td>Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi</td><td>30 Oktober – 1 November 2024</td></tr><tr><td>5</td><td>Masa Sanggah</td><td>2 – 4 November 2024</td></tr><tr><td>6</td><td>Jawab Sanggah</td><td>2 – 6 November 2024</td></tr><tr><td>7</td><td>Pengumuman Pasca Masa Sanggah</td><td>5 – 11 November 2024</td></tr><tr><td>8</td><td>Penarikan Data Final</td><td>12 – 14 November 2024</td></tr><tr><td>9</td><td>Penjadwalan Seleksi Kompetensi</td><td>15 – 25 November 2024</td></tr><tr><td>10</td><td>Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi</td><td>26 November – 1 Desember 2024</td></tr><tr><td>11</td><td>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi</td><td>2 – 19 Desember 2024</td></tr><tr><td>12</td><td>Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi</td><td>7 – 23 Desember 2024</td></tr><tr><td>13</td><td>Pengumuman Hasil Kelulusan</td><td>24 – 31 Desember 2024</td></tr><tr><td>14</td><td>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan</td><td>10 – 21 Desember 2024</td></tr><tr><td>15</td><td>Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan</td><td>13 – 28 Desember 2024</td></tr><tr><td>16</td><td>Pengumuman Hasil Kelulusan</td><td>24 – 31 Desember 2024</td></tr><tr><td>17</td><td>Pengisian DRH NI PPPK</td><td>1 – 31 Januari 2025</td></tr><tr><td>18</td><td>Usul Penetapan NI PPPK</td><td>1 – 28 Februari 2025</td></tr></tbody></table></figure>&nbsp;&nbsp;<figure class="table"><table><tbody><tr><td colspan="3">Jadwal PPPK 2024 Periode Kedua</td></tr><tr><td>No</td><td>Kegiatan</td><td>Jadwal</td></tr><tr><td>1</td><td>Pengumuman Seleksi</td><td>1 – 30 November 2024</td></tr><tr><td>2</td><td>Pendaftaran Seleksi</td><td>17 November – 31 Desember 2024</td></tr><tr><td>3</td><td>Seleksi Administrasi</td><td>16 Desember 2024 – 3 Februari 2025</td></tr><tr><td>4</td><td>Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi</td><td>4 – 18 Februari 2025</td></tr><tr><td>5</td><td>Masa Sanggah</td><td>19 – 21 Februari 2025</td></tr><tr><td>6</td><td>Jawab Sanggah</td><td>20 – 27 Februari 2025</td></tr><tr><td>7</td><td>Pengumuman Pasca Masa Sanggah</td><td>22 – 28 Februari 2025</td></tr><tr><td>8</td><td>Penarikan Data Final</td><td>1 – 7 Maret 2025</td></tr><tr><td>9</td><td>Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi</td><td>8 – 23 Maret 2025</td></tr><tr><td>10</td><td>Penjadwalan Seleksi Kompetensi</td><td>24 Maret – 8 April 2025</td></tr><tr><td>11</td><td>Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi</td><td>9 – 16 April 2025</td></tr><tr><td>12</td><td>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi</td><td>17 April – 16 Mei 2025</td></tr><tr><td>13</td><td>Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi</td><td>22 April – 21 Mei 2025</td></tr><tr><td>14</td><td>Pengumuman Hasil Kelulusan</td><td>22 – 31 Mei 2025</td></tr><tr><td>15</td><td>Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan</td><td>25 April – 17 Mei 2025</td></tr><tr><td>16</td><td>Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan</td><td>30 April – 22 Mei 2025</td></tr><tr><td>17</td><td>Pengumuman Hasil Kelulusan</td><td>22 – 31 Mei 2025</td></tr><tr><td>18</td><td>Pengisian DRH NI PPPK</td><td>1 – 30 Juni 2025</td></tr><tr><td>19</td><td>Usul Penetapan NI PPPK</td><td>1 – 31 Juli 2025</td></tr></tbody></table></figure><h2 style="text-align:justify;">&nbsp;</h2><h2 style="text-align:justify;">&nbsp;</h2><h2 style="text-align:justify;">Persyaratan Pendaftaran PPPK 2024</h2>&nbsp;Sebelum memulai pendaftaran, pastikan memenuhi persyaratan berikut:&nbsp;1. Tenaga Honorer Aktif: Pelamar PPPK masih bekerja di instansi pemerintah sebagai tenaga honorer aktif, kecuali untuk beberapa jabatan fungsional (JF), seperti dosen, pengawas sekolah, dan kesehatan.&nbsp;2. Dokumen yang Dibutuhkan:<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan dari Disdukcapil</li><li style="text-align:justify;">Kartu Keluarga (KK)</li><li style="text-align:justify;">Ijazah dan transkrip nilai</li><li style="text-align:justify;">Pas foto terbaru</li><li style="text-align:justify;">Dokumen pendukung sesuai formasi dan instansi tujuan, seperti surat pernyataan instansi dan surat lamaran.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Cara Daftar PPPK 2024 Melalui Portal SSCASN</h2>&nbsp;Pendaftaran PPPK 2024 dilakukan secara online melalui portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) BKN di&nbsp;<a href="https://sscasn.bkn.go.id">https://sscasn.bkn.go.id</a>. Berikut ini adalah cara daftar PPPK 2024 dari portal SSCASN secara detail:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Buka laman&nbsp;<a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id/</a> di browser PC/Laptop.</li><li style="text-align:justify;">Klik tombol Buat Akun di bagian kanan atas.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Masukkan data-data yang diminta, seperti NIK, nomor KK, nama lengkap, tempat &amp; tanggal lahir, Kab/Kota, nomor HP, dan email aktif.</li><li style="text-align:justify;">Unggah dokumen KTP, swafoto, dan foto ijazah sesuai dengan petunjuk.</li><li style="text-align:justify;">Cek ulang data yang dimasukkan, karena tidak bisa diubah setelah proses pendaftaran.</li><li style="text-align:justify;">Klik Proses Pendaftaran Akun dan cetak kartu informasi akun.</li><li style="text-align:justify;">Setelah membuat akun, lengkapi data pribadi dan dokumen tambahan sesuai dengan ketentuan instansi tujuan.</li><li style="text-align:justify;">Pastikan semua dokumen sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan, termasuk e-Meterai untuk dokumen instansi yang diperlukan, seperti surat pernyataan instansi dan surat lamaran.&nbsp;</li></ol>&nbsp;<h3>Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/726b8fb9-32bb-460a-a89c-a38b6ac1e759/Panduan-Lengkap-Alur-Pendaftaran-CPNS-dan-PPPK-2024-di-SSCASN-BKN#heading-6">Panduan Lengkap Alur Pendaftaran CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN BKN</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Platform Resmi Pembelian E-Meterai untuk Pendaftaran PPPK 2024</h2>&nbsp;Dalam proses pendaftaran PPPK 2024, e-Meterai tetap diperlukan sebagai salah satu syarat kelengkapan dokumen. Keunggulan e-Meterai sendiri adalah&nbsp;keaslian e-Meterai dapat diperiksa secara otomatis melalui aplikasi resmi milik Peruri, sehingga memberikan jaminan lebih tinggi atas keabsahan dokumen Anda dan sulit untuk dipalsukan.&nbsp;Pajakku, sebagai distributor resmi e-Meterai di Indonesia sesuai Siaran Pers No. 34/PR-PERURI/XI/2022, menawarkan e-Meterai asli dan diakui oleh pemerintah. Anda dapat dengan mudah memperoleh e-Meterai melalui berbagai platform.&nbsp;&nbsp;Berikut adalah beberapa platform resmi untuk pembelian e-Meterai:1. Melalui Website<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">TokoGramedia: <a href="https://tokogramedia.com/e-meterai/">https://tokogramedia.com/e-meterai/</a></li><li style="text-align:justify;">Datanet:&nbsp;<a href="https://app.emeterai.com/">https://app.emeterai.com/</a></li></ul>&nbsp;2. Melalui Aplikasi Mobile<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Sobat Meterai (Android):&nbsp;<a href="https://bit.ly/SobatMeteraiapp">https://bit.ly/SobatMeteraiapp</a></li><li style="text-align:justify;">Nabila Lite (Android &amp; iOS):&nbsp;<a href="https://linktr.ee/nabila.narindo">https://linktr.ee/nabila.narindo</a></li><li style="text-align:justify;">Pajakind (Android &amp; iOS): <a href="https://s.id/pajakind">https://s.id/pajakind</a></li></ul>&nbsp;Semua platform di atas menyediakan e-Meterai yang resmi dari Peruri. e-Meterai ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, termasuk dalam proses pendaftaran PPPK 2024.&nbsp;Anda tidak perlu khawatir, karena dokumen yang diberi e-Meterai resmi dari platform-platform ini akan sah dan diakui oleh instansi pemerintah.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Mengapa Menggunakan e-Meterai Resmi dari Pajakku?</h2>Menggunakan e-Meterai resmi memberikan jaminan keamanan dan keaslian dokumen yang Anda gunakan. Terlebih, platform seperti Pajakku telah diakui sebagai distributor resmi yang diizinkan oleh Peruri. Dokumen yang diberi e-Meterai asli tidak hanya sah secara hukum tetapi juga mempercepat proses administrasi pendaftaran Anda.&nbsp;Berikut beberapa manfaat menggunakan e-Meterai resmi untuk pendaftaran PPPK 2024:<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Keamanan Dokumen: e-Meterai asli dilengkapi dengan sistem keamanan digital yang memastikan bahwa dokumen Anda tidak bisa dipalsukan.</li><li style="text-align:justify;">Praktis: Anda bisa membeli e-Meterai secara online kapan saja tanpa harus mengunjungi kantor pos atau tempat penjualan fisik.</li><li style="text-align:justify;">Legalitas Terjamin: E-Meterai yang dikeluarkan oleh distributor resmi seperti Pajakku diakui secara hukum oleh pemerintah.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Pemerintah Indonesia kembali membuka kesempatan bagi tenaga honorer untuk mengikuti seleksi Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. 

Panduan, Jadwal, Hingga Syarat Pendaftaran PPPK 2024

Jakarta

Bandung

Bali

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Support Pajakku

Kebijakan Privasi

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan pengelolaan dokumen perpajakan mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada customer, supplier, dan karyawan dalam satu aplikasi

Tax Dokumen Center

Pastikan sertifikat elektronik Anda valid saat melakukan registrasi, serta passphrase yang di input sesuai

Pajakku menjadi distributor Meterai Elektronik (e-Meterai) resmi, beli di sini sekarang juga!

Perhatian, Pajakku Ganti Nomor Telepon! Kini, nomor telepon Head Office - Cabang dan Support beralih menjadi 0804 1 501 501

Pajakku telah menyediakan fitur e-Bupot 21/26 yang sudah lolos uji teknis sesuai dengan aturan PER-2/PJ/2024

Gunakan Tador untuk mengelola dan mendistribusikan berbagai dokumen perpajakan yang dapat diakses oleh Supplier dan Customer

Dua senator partai Demokrat Amerika Serikat, Maggie Hassan dan Joni Ernst mengajukan RUU penghapusan klausul pemajakan lebih untuk produk perempuan. Pengenaan pajak lebih bagi produk perempuan ini dinamakan sebagai pink tax.&nbsp;
Kajian terkait pink tax sendiri sebenarnya sudah mulai muncul di tahun 2015 dikenalkan oleh Jackie Speier, anggota kongres California kala itu. Namun kini, isu ini mencuat kembali dan kemarin diusulkan RUU penghapusannya. Sebelum kita bahas lebih dalam terkait wacana ini, ada baiknya kita pahami dulu konsep pink tax.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Apa Itu Pink Tax?&nbsp;</h3>
Pink Tax sendiri adalah istilah terhadap fenomena ekonomi dimana produk barang dan jasa yang secara spesifik di khususkan untuk perempuan memiliki harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk laki-laki. Meskipun begitu, perlu dipahami pula bahwa pink tax ini bukan benar-benar pajak yang dikenakan bagi wajib pajak.&nbsp;
Perbedaan harga ini sebenarnya dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, apabila kamu perhatikan, harga pisau cukur dengan spesifikasi yang sama memiliki perbedaan harga antara pisau cukur biasa dan yang berwarna pink (untuk perempuan).&nbsp;
Berdasarkan studi Department of Consumer Affairs (DCA) New York City tahun 2015,&nbsp; rata-rata harga produk perempuan 7% lebih mahal dibandingkan produk laki-laki.&nbsp;
<h3 style="text-align: justify;">Wacana Penghapusan Pink Tax di AS</h3>
Apabila kita lihat konteks di Amerika Serikat, pink tax ini bahkan mengintrusi sektor militer. Baik Maggie dan Joni sendiri mengangkat proposal RUU ini karena pengamatannya terhadap biaya pembelian seragam bagi tentara perempuan yang dikenakan lebih mahal dibandingkan seragam laki-laki.&nbsp;
Di Amerika Serikat, biaya seragam bagi tentara perempuan di AS sendiri sebesar US$8.0000 sedangkan untuk tentara laki-laki hanya sebesar US$4.000. Ironisnya, tunjangan yang diberikan pemerintah AS terhadap anggota militer perempuan dan laki-laki memiliki besaran yang sama.&nbsp;
Perbedaan harga ini dalam regulasi militer dikarenakan klausul &lsquo;uniquely military.&rsquo; Meskipun begitu, tidak ada penjelasan lebih detail terkait pengertian uniquely military termasuk penjelasan barang-barang yang termasuk dalam kategorisasi ini.&nbsp;
Apabila RUU yang diajukan oleh Maggie dan Joni disahkan, akan memungkinkan jaksa agung negara bagian untuk mengambil tindakan perdata terhadap perusahaan yang dirasa merugikan konsumen dengan praktik diskriminatif.&nbsp;
&nbsp;
Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/61939fb44c0e791c3760bfe0/Filipina-Bentuk-Tim-Khusus-untuk-Kepatuhan-Pajak-Perdagangan-Elektronik-" target="_blank" rel="noopener">Filipina Bentuk Tim Khusus untuk Kepatuhan Pajak Perdagangan Elektronik</a>

Dua senator partai Demokrat Amerika Serikat, Maggie Hassan dan Joni Ernst mengajukan RUU penghapusan klausul pemajakan lebih untuk produk perempuan. Pengenaan pajak lebih bagi produk perempuan ini dinamakan sebagai pink tax. 

Kajian terkait pink tax sendiri sebenarnya sudah mulai muncul di tahun 2015 dikenalkan oleh Jackie Speier, anggota kongres California kala itu. Namun kini, isu ini mencuat kembali dan kemarin diusulkan RUU penghapusannya. Sebelum kita bahas lebih dalam terkait wacana ini, ada baiknya kita pahami dulu konsep pink tax. 

Langganan Info Terbaru