Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia telah menerbitkan&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024</a> yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau yang biasa dikenal dengan Core Tax Administration System (CTAS).&nbsp;Terbitnya PMK ini berdampak pada 42 peraturan yang masih berlaku saat ini. Regulasi pada PMK 81/2024 menjadi pijakan utama bagi implementasi coretax&nbsp;yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Ruang Lingkup PMK 81/2024</h2>&nbsp;Secara keseluruhan, peraturan ini terdiri atas 11 bab dan 484 pasal yang mengatur tujuh ruang lingkup utama menurut Pasal 2&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK 81/2024</a>. Berikut adalah rincian 7 ruang lingkup tersebut:&nbsp;1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan ElektronikPeraturan ini menjabarkan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta proses penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman dokumen serta keputusan secara elektronik.&nbsp;&nbsp;2. Pendaftaran Wajib Pajak, Pengukuhan PKP, dan Objek Pajak PBBBab-bab dalam PMK 81/2024 turut menjelaskan tata cara pendaftaran wajib pajak orang pribadi maupun badan, pengukuhan PKP, serta pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).&nbsp;&nbsp;3. Pembayaran dan Penyetoran PajakPeraturan ini merinci prosedur pembayaran dan penyetoran pajak, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga.&nbsp;&nbsp;4. Penyampaian dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)PMK 81/2024 mencakup tata cara penyampaian dan pengolahan SPT. Peraturan ini memberikan panduan lengkap tentang format, cara pengisian, serta proses penyerahan SPT secara untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban mereka.&nbsp;5. Layanan Administrasi PerpajakanSalah satu fokus utama dari PMK ini adalah tata cara pemberian layanan administrasi perpajakan yang lebih cepat dan efisien.&nbsp;6.Aturan Teknis Pelaksanaan SIAPPMK 81/2024 menyediakan panduan teknis yang sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP).&nbsp;&nbsp;7. Format dan Contoh Dokumen PerpajakanPeraturan ini juga mencakup contoh format dokumen serta contoh penghitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h3>Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/3ef4585a-0209-4852-9a9b-ab5de808e660/Pengisian-Main-Form-atau-Formulir-Induk-SPT-Tahunan-PPh-Orang-Pribadi-di-Coretax-DJP">Pengisian Main Form atau Formulir Induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Coretax DJP</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Manfaat Coretax Bagi Wajib Pajak</h2>&nbsp;Pelaksanaan Coretax tidak hanya berdampak pada administrasi pajak di internal DJP, tetapi juga membawa berbagai kemudahan bagi Wajib Pajak. Melalui Siaran Pers No. SP-40/2024, beberapa keuntungan utama yang ditawarkan antara lain:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Kemudahan Registrasi Pajak: Wajib Pajak kini dapat melakukan registrasi di semua Kantor Pelayanan Pajak (borderless) serta melalui saluran digital yang disediakan oleh DJP atau pihak ketiga (omni channel), dengan validasi data melalui single source of truth.</li><li style="text-align:justify;">Akun Wajib Pajak (Taxpayer Account): &nbsp;Setiap Wajib Pajak akan memiliki Akun Wajib Pajak yang bisa diakses melalui Portal Wajib Pajak secara online, sehingga memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.</li><li style="text-align:justify;">Penyeragaman Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak: Jatuh tempo pembayaran berbagai jenis pajak diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya, yang diharapkan dapat menyederhanakan tata kelola dan administrasi pembayaran pajak.</li><li style="text-align:justify;">Deposit Pajak: Dengan adanya fitur Deposit Pajak, Wajib Pajak dapat menyimpan dana untuk pembayaran pajak di masa depan, sehingga mengurangi risiko keterlambatan pembayaran.</li><li style="text-align:justify;">Pengajuan Fasilitas PPh yang Lebih Mudah: Proses pengajuan fasilitas pajak penghasilan (PPh) kini lebih mudah tanpa perlu melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), asalkan Wajib Pajak telah memenuhi kriteria tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pembayaran Pajak Lebih Fleksibel: Satu kode billing dapat digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis pajak, berbeda dengan sistem sebelumnya yang membatasi satu kode billing untuk satu jenis pajak saja.</li><li style="text-align:justify;">Fitur Prepopulated SPT: Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi lebih mudah dengan fitur prepopulated otomatis. Hal ini mencakup berbagai jenis PPh, termasuk PPh Pasal 21, 15, 22, 23, 25, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2), yang sebelumnya sangat bergantung pada pelaporan manual dari pihak pemotong pajak.</li><li style="text-align:justify;">Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pendaftaran Nomor Objek Pajak (NOP) dan pelaporan SPOP kini bisa dilakukan di KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar.</li></ol>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Rangkuman Isi PMK 81/2024</h2>&nbsp;1. Ketentuan Umum (Pasal 1): Definisi istilah dalam PMK 81/2024&nbsp;2. Ruang Lingkup (Pasal 2):&nbsp;Tujuh ruang lingkup dalam PMK 81/2024&nbsp;3. Hak dan Kewajiban Perpajakan secara Elektronik (Pasal 3–14): Tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta proses penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman dokumen serta keputusan secara elektronik.&nbsp;4. Pendaftaran Wajib Pajak, Pengukuhan PKP, dan Objek Pajak PBB<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Pendaftaran Wajib Pajak (Pasal 15–59): Tata cara pendaftaran untuk wajib pajak, termasuk pengajuan, perubahan data, dan ketentuan penghapusan NPWP.</li><li style="text-align:justify;">Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Pasal 60–70): Prosedur pengukuhan, kriteria, dan syarat-syarat untuk pengusaha kena pajak (PKP).</li><li style="text-align:justify;">Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek PBB (Pasal 71–93): Tata cara daftar, lapor, dan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).</li></ul>&nbsp;5. Pembayaran dan Penyetoran Pajak<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Pasal 94–121): Aturan teknis terkait proses pembayaran dan penyetoran pajak.</li><li style="text-align:justify;">Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak (Pasal 122–137): Ketentuan untuk pengajuan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang.</li><li style="text-align:justify;">Pemberian Imbalan Bunga (Pasal 138–149): Aturan mengenai pemberian imbalan bunga atas pembayaran pajak tertentu.</li></ul>&nbsp;6. Penyampaian dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Pasal 150–160): Tata cara menghitung kelebihan pembayaran dan pengembaliannya.</li><li style="text-align:justify;">Surat Pemberitahuan (SPT) (Pasal 161–190): Prosedur dan ketentuan dalam penyampaian dan pengelolaan SPT.</li><li style="text-align:justify;">PPh atas Pengalihan Hak Tanah/Bangunan (Pasal 191–200): Tata cara pelaporan, pengecualian, dan pembayaran PPh terkait pengalihan hak tanah – bangunan serta perjanjian pengikatan jual beli tanah – bangunan.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">PPh dari Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif (Pasal 201–207): Prosedur pembayaran dan pelaporan atas penghasilan dari pengalihan real estat dengan skema kontrak inverstasi kolektif tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pemotongan dan Pembayaran PPh atas Penghasilan Lain Kontraktor (Pasal 208–216): Ketentuan untuk uplift dan penghasilan serupa yang sejenis atau penghasilan dari pengalihan partisipasi interes.</li><li style="text-align:justify;">Pungutan PPh Pasal 22 (Pasal 217–225): Prosedur pemungutan sehubungan dengan penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.</li><li style="text-align:justify;">Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan (Pasal 226–237): Penghitungan angsuran bagi wajib pajak baru, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan lainnya yang harus dibayar sendiri.</li><li style="text-align:justify;">Pemotongan PPh Pasal 26 atas Keuntungan Saham (Pasal 238–240): Ketentuan untuk wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) berupa keuntungan penjualan saham.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 26 atas Premi Asuransi/Reasuransi (Pasal 241–243): Prosedur untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan ke perusahaan asuransi di luar negeri.</li><li style="text-align:justify;">Pemungutan PPh atas Penjualan Saham di Bursa Efek (Pasal 244–249): Tata cara pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari penjualan saham di bursa efek.</li><li style="text-align:justify;">Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Hulu Migas (Pasal 250–264): Prosedur untuk penyetoran dan pelaporan kegiatan usaha minyak - gas bumi serta penghitungan PPh untuk pembayaran PPh berupa volume minyak - gas bumi.</li><li style="text-align:justify;">Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali PPN Barang Bawaan (Pasal 265–277): Pengaturan untuk pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali PPN barang bawaan bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Kegiatan Ekspor Kegiatan dan Jasa Tertentu (Pasal 278–285): Batasan kegiatan dan jenis jasa yang dikenakan PPN atas ekspor.</li><li style="text-align:justify;">Pengurang PPN dan PPnBM atas Barang/Jasa Tertentu (Pasal 286–290): Ketentuan terkait PPN dan PPnBM atas barang kena pajak yang dikembalikan serta PPN atas jasa kena pajak yang dibatalkan.</li><li style="text-align:justify;">Pemungutan PPN dan PPnBM oleh BUMN (Pasal 291–297): Aturan bagi BUMN sebagai pemungut dalam memungut, menyetor, dan melaporkan PPN serta PPnBM.</li><li style="text-align:justify;">Penunjukan Kontraktor untuk PPN Migas (Pasal 298–304): Penunjukan kontraktor dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Pasal 305–311): Penunjukan pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Jasa Agen dan Pialang Asuransi (Pasal 312–322): Pengaturan PPN untuk jasa agen asuransi, pialang asuransi, dan pialang reasuransi.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (Pasal 323–331): Ketentuan pengenaan PPN untuk konstruksi mandiri.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Barang/Jasa Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean (Pasal 332–339): Penunjukan pihak lain dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas barang/jasa dari luar ke dalam daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).</li><li style="text-align:justify;">PPN dan PPh atas Transaksi Aset Kripto (Pasal 340–369): Pengaturan PPN dan PPh atas transaksi kripto.</li><li style="text-align:justify;">Pengecualian PPh atas Dividen atau Penghasilan Lain (Pasal 370–374): Tata cara pengecualian.</li><li style="text-align:justify;">Pengkreditan Pajak Masukan (Pasal 375–381): Prosedur pengkreditan pajak masukan.</li><li style="text-align:justify;">Pembuatan dan Pembetulan Faktur Pajak (Pasal 382–390): Aturan untuk faktur pajak meliputi pembuatan, pembetulan, dan penggantian.</li></ul>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;"> Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/71eaeca6-5f39-4091-9d44-4579f05effd3/Panduan-Lengkap-Pendaftaran-Wajib-Pajak-Badan-melalui-Aplikasi-Coretax-(CTAS)">Panduan Lengkap Pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Aplikasi Coretax (CTAS)</a></h3>&nbsp;&nbsp;7. Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta (Pasal 392–406): Prosedur untuk pengalihan dan perolehan harta dalam penggabungan hingga pengambilalihan usaha.</li><li style="text-align:justify;">Fasilitas Pajak untuk Penanaman Modal (Pasal 407–422): Insentif pajak untuk investasi di bidang usaha atau daerah tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pengurang Penghasilan Neto untuk Industri Padat Karya (Pasal 423–431): Ketentuan insentif pengurang penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha bagi usaha padat karya.</li><li style="text-align:justify;">Pengurang Penghasilan Bruto untuk Penelitian/Pengembangan (Pasal 432–441): Insentif pajak untuk penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia.</li><li style="text-align:justify;">Pajak Penghasilan untuk WNA dengan Keahlian Tertentu (Pasal 442–447): Pengaturan PPh bagi WNA dengan kriteria tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pencatatan dan Pembukuan untuk Perpajakan (Pasal 448–463): Prosedur pencatatan dan pembukuan untuk tujuan perpajakan.</li></ul>&nbsp;8. Teknis Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) (Pasal 464-467): Daftar tata cara dan ketentuan perpajakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Perbendaharaan, serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai.&nbsp;9. Contoh Format Dokumen, Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan (Pasal 468-471):&nbsp;Daftar contoh format dokumen, perhitungan, pemungutan, dan pelaporan yang tercantum dalam Lampiran PMK 81/2024&nbsp;&nbsp;10. Ketentuan Peralihan (Pasal 472-478): Mengatur ketentuan lainnya yang berkaitan dengan seluruh isi di PMK ini.&nbsp;11. Ketentuan Penutup (Pasal 479-484): Berisi aturan yang tetap berlaku dan pencabutan 42 aturan lain secara utuh maupun sebagian pasal.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau yang biasa dikenal dengan Core Tax Administration System (CTAS). 

Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)

<h2 style="text-align:justify;">Optimalisasi Penerimaan Pajak di Sektor Pertambangan</h2>&nbsp;Dalam rangka memperkuat regulasi perpajakan di sektor strategis, khususnya pertambangan, pemerintah Indonesia melalui <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024</a> menetapkan aturan baru terkait penunjukan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk operasi produksi sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi penerimaan pajak dari sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia.&nbsp;Pemerintah menyadari bahwa sektor pertambangan memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, kompleksitas operasional di sektor ini sering kali menjadi tantangan dalam hal kepatuhan pajak. Oleh karena itu, regulasi ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik, terutama dalam hal pemungutan dan pelaporan PPN serta PPnBM.<h3 style="text-align:justify;">&nbsp;</h3><h3 style="text-align:justify;"> Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/c4a2e25f-d726-413f-a784-54a0cfe5b190/Ada-Pengecualian-PPh-Natura-di-Sektor-Pertambangan-Apa-Saja">Ada Pengecualian PPh Natura di Sektor Pertambangan, Apa Saja?</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Pemungut Pajak</h2>&nbsp;Berdasarkan Pasal 305 dalam PMK Nomor 81/2024, pemegang IUPK ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk transaksi yang melibatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Penunjukan ini berlaku bagi entitas yang:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Merupakan perubahan bentuk usaha dari kontrak karya yang belum berakhir.</li><li style="text-align:justify;">Beroperasi di bidang usaha pertambangan mineral.</li><li style="text-align:justify;">Memiliki izin yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelum 31 Desember 2019.</li></ol>&nbsp;Penunjukan ini mencakup seluruh unit usaha, baik kantor pusat maupun cabang, yang terlibat dalam kegiatan operasional pertambangan. Dengan adanya penunjukan ini, pemegang IUPK tidak hanya berperan dalam kegiatan eksplorasi dan produksi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pajak atas barang dan jasa yang mereka peroleh dari rekanan.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tanggung Jawab Pemungutan dan Penyetoran Pajak</h2>&nbsp;Pasal 306 mengatur bahwa pemegang IUPK wajib memungut PPN dan/atau PPnBM atas setiap penyerahan BKP dan JKP yang diterima dari rekanan. Rekanan yang dimaksud di sini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah terdaftar dan melakukan transaksi dengan pemegang IUPK.&nbsp;Berikut beberapa tanggung jawab utama pemegang IUPK terkait pemungutan pajak:&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">1. Penghitungan Pajak yang Terutang</h3> Jumlah PPN yang harus dipungut oleh pemegang IUPK harus dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, jika barang yang diserahkan termasuk dalam kategori barang mewah, maka PPnBM juga harus dipungut sesuai aturan yang berlaku.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">2. Pembebasan Pemungutan Pajak pada Kondisi Tertentu</h3> Berdasarkan Pasal 308, terdapat pengecualian pemungutan pajak oleh pemegang IUPK untuk transaksi tertentu, antara lain:<ul><li style="text-align:justify;">Jika total nilai pembayaran tidak melebihi Rp10 juta, termasuk pajak yang terutang, dengan catatan tidak ada pemecahan transaksi untuk menghindari batas nilai.</li><li style="text-align:justify;">Penyerahan barang atau jasa yang mendapat fasilitas pembebasan PPN, seperti bahan bakar yang disediakan oleh PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaannya.</li><li style="text-align:justify;">Jasa telekomunikasi dan angkutan udara yang tidak dikenai PPN menurut peraturan yang berlaku.</li></ul>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">3. Pembuatan Faktur Pajak oleh Rekanan</h3> Berdasarkan Pasal 309, setiap rekanan yang menyerahkan BKP atau JKP kepada pemegang IUPK wajib membuat faktur pajak. Faktur ini harus diterbitkan pada saat:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Penyerahan barang atau jasa.</li><li style="text-align:justify;">Penerimaan pembayaran sebelum penyerahan.</li><li style="text-align:justify;">Pembayaran termin pada setiap tahap pekerjaan.</li></ul>&nbsp;Faktur pajak ini wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PPN oleh rekanan sesuai periode yang ditentukan.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak oleh Pemegang IUPK</h2>&nbsp;Pemegang IUPK yang telah memungut pajak berkewajiban untuk menyetorkan jumlah pajak yang terutang ke kas negara melalui Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 310. Penyetoran ini harus dilakukan secara terstruktur untuk menghindari kesalahan yang dapat berakibat pada sanksi administratif.&nbsp;Selain itu, pemegang IUPK juga harus melaporkan seluruh pajak yang telah dipungut dan disetor melalui SPT Masa PPN sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan yang tepat waktu dan sesuai prosedur akan membantu pemegang IUPK menghindari potensi denda atau sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi keterlambatan.<h3 style="text-align:justify;">&nbsp;</h3><h3 style="text-align:justify;"> Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/f30b4ec9-8e88-4d90-9f82-970a1b869659/Sah!-22-Komoditas-Hasil-Pertambangan-Ini-Masuk-Daftar-Mineral-Strategis-Indonesia">Sah! 22 Komoditas Hasil Pertambangan Ini Masuk Daftar Mineral Strategis Indonesia</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Sanksi Bagi Pemegang IUPK yang Tidak Memenuhi Kewajiban</h2>&nbsp;Dalam Pasal 311, pemerintah menetapkan sanksi bagi pemegang IUPK yang tidak mematuhi kewajiban pemungutan, penyetoran, atau pelaporan pajak. Beberapa pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi antara lain:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Tidak melakukan pemungutan pajak sesuai ketentuan.</li><li style="text-align:justify;">Keterlambatan dalam penyetoran pajak yang sudah dipungut.</li><li style="text-align:justify;">Tidak melaporkan pajak terutang dalam periode yang ditentukan.</li></ul>&nbsp;Sanksi yang dikenakan bisa berupa denda, bunga, atau bahkan pembekuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika pelanggaran dianggap serius. Dengan demikian, pemegang IUPK perlu memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku untuk menghindari potensi penalti.&nbsp;Peraturan baru yang tertuang dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemegang IUPK dalam hal pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan, serta mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi di industri yang sangat berperan dalam perekonomian nasional.&nbsp;Dengan memahami dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam PMK ini, pemegang IUPK dapat memastikan bahwa operasional bisnis mereka tetap berjalan lancar tanpa menghadapi masalah terkait perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha di sektor ini untuk memperbarui pemahaman mereka tentang regulasi pajak yang berlaku.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di&nbsp;<a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Dalam rangka memperkuat regulasi perpajakan di sektor strategis, khususnya pertambangan, pemerintah Indonesia melalui PMK No. 81/2024 menetapkan aturan baru terkait penunjukan pemegang IUPK untuk operasi produksi sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor PPN serta PPnBM.

Aturan Pajak Baru untuk Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus

<h2 style="text-align:justify;">Aturan Pajak Baru di Sektor Energi</h2>&nbsp;Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat regulasi perpajakan di sektor energi guna meningkatkan transparansi, kepatuhan, serta optimalisasi penerimaan negara. Melalui <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024</a>, pemerintah menetapkan ketentuan baru yang mewajibkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di sektor minyak, gas bumi, serta kontraktor dan pemegang izin usaha panas bumi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mengingat sektor energi memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara.&nbsp;Industri minyak, gas, dan panas bumi selama ini menjadi salah satu sektor andalan dalam perekonomian Indonesia. Namun, kompleksitas bisnis dan tingginya volume transaksi di sektor ini menuntut adanya mekanisme yang jelas dalam hal pemungutan pajak. Oleh karena itu, PMK 81/2024 berupaya memastikan bahwa kontraktor yang beroperasi di bidang ini menjalankan kewajiban pajaknya dengan lebih tertib dan terstruktur.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6841cab6-9777-471d-8908-445dfb8159f5/Insentif-Pajak-dan-Regulasi-untuk-Kontraktor-Migas:-Apa-yang-Perlu-Diketahui">Insentif Pajak dan Regulasi untuk Kontraktor Migas, Apa yang Perlu Diketahui?</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Penunjukan Kontraktor sebagai Pemungut Pajak</h2>&nbsp;Regulasi yang tertuang dalam Pasal 298 menetapkan bahwa kontraktor di sektor minyak, gas bumi, dan panas bumi wajib bertindak sebagai pemungut PPN dan PPnBM. Hal ini berlaku baik untuk kantor pusat, cabang, maupun unit usaha terkait. Dengan demikian, kontraktor tidak hanya bertindak sebagai penerima barang atau jasa dari rekanan, tetapi juga bertanggung jawab untuk memungut pajak yang terutang dari transaksi tersebut.&nbsp;Ketentuan ini bertujuan agar pajak yang terutang atas penyerahan barang dan jasa tidak hanya dibebankan pada rekanan, melainkan dikumpulkan oleh kontraktor yang menerima barang atau jasa tersebut. Langkah ini diyakini akan meningkatkan akurasi dan kecepatan penerimaan pajak di sektor energi.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tata Cara Pemungutan Pajak oleh Kontraktor</h2>&nbsp;Menurut Pasal 299, kontraktor yang ditunjuk wajib memungut PPN dan/atau PPnBM atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diberikan oleh rekanan mereka. Rekanan yang dimaksud adalah para Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar dan melakukan penyerahan barang atau jasa kepada kontraktor tersebut.&nbsp;Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh kontraktor dalam pemungutan pajak ini antara lain:&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">1. Penghitungan Pajak</h3> Jumlah PPN yang dipungut dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika barang yang diserahkan termasuk dalam kategori barang mewah, maka PPnBM juga harus dipungut sesuai ketentuan yang berlaku.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">2. Pengecualian Pemungutan</h3> Berdasarkan Pasal 301, terdapat beberapa kondisi di mana kontraktor tidak wajib memungut PPN dan PPnBM, yaitu:<ul><li style="text-align:justify;">Jika nilai transaksi tidak melebihi Rp10 juta, termasuk pajak yang terutang.</li><li style="text-align:justify;">Jika transaksi mendapat fasilitas pembebasan pajak, seperti pada penyerahan bahan bakar minyak oleh PT Pertamina dan anak usahanya, atau jasa telekomunikasi dan angkutan udara.</li><li style="text-align:justify;">Jika penyerahan barang atau jasa tersebut sudah dikecualikan dari pengenaan PPN menurut peraturan yang berlaku.</li></ul>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">3. Dokumentasi Faktur Pajak</h3> Sesuai Pasal 302, rekanan yang menyerahkan barang atau jasa kepada kontraktor wajib membuat faktur pajak pada saat penyerahan atau pada saat menerima pembayaran. Faktur ini harus dilaporkan secara berkala dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PPN.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak</h2>&nbsp;Setelah memungut pajak, kontraktor diwajibkan untuk menyetorkan jumlah pajak yang dipungut ke kas negara. Penyetoran ini harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Proses penyetoran dilakukan melalui Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.&nbsp;Menurut Pasal 303, pelaporan PPN yang telah dipungut dan disetor harus dilakukan secara berkala menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Pelaporan ini harus dilaksanakan sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Sanksi bagi Kontraktor dan Rekanan yang Tidak Mematuhi Aturan</h2>&nbsp;Pemerintah menegaskan bahwa kontraktor dan rekanan yang tidak memenuhi kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak akan dikenakan sanksi administratif. Hal ini diatur dalam Pasal 304. Sanksi tersebut dapat berupa denda, bunga, atau bahkan pembekuan nomor pokok wajib pajak (NPWP) jika pelanggaran yang dilakukan tergolong serius.<h2>&nbsp;</h2>&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6c0410c3-90fe-4bce-abba-8e10871019f2/PPh-Nonmigas-Dominasi-Penerimaan-Pajak-Februari-2024-Apa-Saja-Faktornya-">PPh Nonmigas Dominasi Penerimaan Pajak Februari 2024, Apa Saja Faktornya?</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tips bagi Kontraktor di Sektor Minyak, Gas, dan Panas Bumi</h2>&nbsp;Agar proses pemungutan dan pelaporan pajak berjalan lancar, berikut beberapa tips yang dapat diimplementasikan:<ol><li style="text-align:justify;">Gunakan Sistem Terintegrasi untuk Mempermudah Pelaporan Memanfaatkan Tarra e-Faktur Pajakku sebagai platform pengelolaan faktur pajak dapat membantu kontraktor dalam memproses faktur dengan lebih cepat. Fitur seperti real-time koneksi ke server DJP, bulk processing, serta dashboard monitoring mempermudah pelaporan dan memastikan akurasi data.</li><li style="text-align:justify;">Otomatisasi Proses Pembuatan Faktur Dengan fitur prepopulated faktur, kontraktor dapat mempercepat proses pengisian dan pengiriman faktur pajak. Ini membantu meminimalkan risiko kesalahan dan keterlambatan pelaporan.</li><li style="text-align:justify;">Lakukan Audit Internal Secara Berkala Melakukan audit internal atas proses pemungutan dan pelaporan pajak dapat membantu mendeteksi kesalahan lebih awal. Pastikan semua transaksi dicatat dengan benar untuk menghindari sanksi yang tidak perlu.</li></ol>&nbsp;Tarra e-Faktur Pajakku adalah solusi tepat untuk perusahaan yang ingin efisien dalam mengelola pajak. Untuk informasi tentang produk dan manfaat lebih lanjut, segera hubungi nomor kontak 0804-1-501-501, atau email ke <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>.&nbsp;Dengan diberlakukannya PMK Nomor 81 Tahun 2024, kontraktor di sektor energi kini memiliki tanggung jawab lebih besar dalam hal pemungutan dan pelaporan pajak. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendorong kepatuhan dan transparansi di industri yang strategis ini. Bagi pelaku usaha, memahami dan mematuhi aturan ini sangat penting untuk memastikan bisnis berjalan lancar tanpa terganggu oleh masalah perpajakan.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di&nbsp;<a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Melalui PMK Nomor 81 Tahun 2024, pemerintah menetapkan ketentuan baru yang mewajibkan kontraktor KKS di sektor minyak, gas bumi, serta kontraktor dan pemegang izin usaha panas bumi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM. 

Panduan Pemungutan Pajak untuk Kontraktor Minyak, Gas, dan Panas Bumi Berdasarkan PMK 81/2024

Jakarta

Bandung

Bali

PEMBERIAN UANG MAKAN DAN MINUM PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI

Undang-Undang

ORGANISASI DAN TATA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Keputusan Menteri Keuangan

Keputusan Dirjen Pajak

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 458/KMK.012/1984 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG OLEH KONTRAKTOR YANG MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 54/PJ./1994 TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 39/PJ./1996

PENDAFTARAN, PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN

PPNBM ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN DALAM KEADAAN CKD

DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_302

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN DAN KEP-17/PJ.24/1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI SISTEM DAN BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP) DAN LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP) II

BESARNYA BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN TERATUR SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PENYEMPURNAAN BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP)

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_318

PELAKSANAAN PEMBEBASAN PPH PASAL 22 EX.PASAL 3 AYAT (1) HURUF B DAN HURUF C KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 599/KMK.04/1994. (SERI PPH PASAL 22 NO. 6)

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA WAKTU BERTOLAK KE LUAR NEGERI BAGI ORANG PRIBADI WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN WILAYAH PERUSAHAAN ASING

PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH

Peraturan - Pemerintah

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 407/PJ./2000 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI

PERUBAHAN SEBAGIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-01/PJ.7/1996 TANGGAL 3 OKTOBER 1996 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_299

PENYEMPURNAAN DAFTAR PEJABAT (COMPETENT AUTHORITY) AUSTRALIA UNTUK PELAKSANAAN P3B RI-AUSTRALIA. (SERI P3B NO.2)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENYERAHAN BARANG HASIL OLAHAN PRODUSEN PEMAKAI FASILITAS PEMBEBASAN DAN PERMOHONAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN ATAS PENYERAHAN BARANG DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT DAN ATAU ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR

TATALAKSANA PABEAN MENGENAI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PENANGANAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN BANDING

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 522/PJ/2000 TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_303

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

PENETAPAN HARGA JUAL UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS PENYERAHAN PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI)

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_320

PERPANJANGAN MASA TRANSISI PEMBERIAN FASILITAS PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPN BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU

RENCANA PENINGKATAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR TH.1996/1997

PEMBERIAN IZIN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) KEPADA PT. STANDJAJA PUTRA LEATHER INDUSTRY YANG TERLETAK DI JALAN RAYA BANDUNG GARUT KM. 26 RANCAEKEK, DESA NANJUNG MEKAR, KECAMATAN RANCAEKEK, KABUPATEN BANDUNG - JAWA BARAT

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

TATA CARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN BEA MASUK/ BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK EKSPOR/ PAJAK EKSPOR TAMBAHAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/ PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN PELAYANAN KEMUDAHAN EKSPOR DAN PENGOLAHAN DATA KEUANGAN

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET 1994

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_322

TATA CARA PENERIMAAN, PENELITIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA DAN IMBALAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSULTAN, JASA KONSTRUKSI DAN JASA JENIS LAINNYA

TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_323

TATA CARA PENERIMAAN, PENELITIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA

Surat Edaran Dirjen Pajak

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

Peraturan Dirjen Pajak

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_324

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

PERLAKUAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK PENGHASILAN

SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN (PSL) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 14/PJ.24/1995 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN BERUPA PREMI ASURANSI DAN PREMI REASURANSI YANG DIBAYAR KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI DI LUAR NEGERI

TATA CARA PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN

BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 599/KMK.04/1994 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA

PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_328

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 332/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_329

PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI TAHUN 1995 BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DISAMPING PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN. (SERI PPH UMUM NO. 25)

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 606/KMK.04/1994 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENDAMPINGAN AWAL BEROPERASINYA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (KPDDP) MAKASSAR

KETERLAMBATAN PENYELESAIAN SPT LEBIH BAYAR YANG SUDAH DALUWARSA

PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN (SIP)

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF BAGI WAJIB PAJAK PERSEORANGAN SEBELUM SPPT DITERBITKAN

PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 121/PMK.03/2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI YANG PELAKSANAANNYA BELUM SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET 2009 DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-42/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI YANG PELAKSANAANNYA BELUM SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET 2009

TATA CARA PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN DILUAR WILAYAH KERJA PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT PAKSA

HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN SISMIOP TAHUN 1994/1995

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK

BADAN-BADAN DAN PENGUSAHA KECIL YANG MENERIMA HARTA HIBAHAN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN (SERI PPH UMUM NO. 1)

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Support Pajakku

Kebijakan Privasi

Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Keputusan Presiden

Instruksi Presiden

Peraturan Menteri Lainnya

Peraturan Bersama Menteri

Keputusan Bersama Menteri

Peraturan Menteri Perdagangan

Keputusan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Perindustrian

Keputusan Menteri Tenaga Kerja

Keputusan Pengadilan Pajak

Peraturan Menteri Perindustrian

Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan

Instruksi Menteri Keuangan

Surat Edaran Menteri Keuangan

Surat Menteri Keuangan

Peraturan Bersama Dirjen

Surat Edaran Dirjen Anggaran

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

Surat Direktur Teknis Kepabeanan

Surat Edaran Dirjen Bea & Cukai

Surat Dirjen Anggaran

Surat Dirjen Perbendaharaan

Keputusan Bersama Dirjen

Surat Dirjen Bea & Cukai

Peraturan Dirjen Bea & Cukai

Surat Edaran Bersama Dirjen

Keputusan Dirjen Perbendaharaan

Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Keputusan Dirjen Bea & Cukai

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Surat Sekretaris Dirjen Pajak

Surat Edaran Sekretaris Dirjen Pajak

Surat Dirjen Pajak

Instruksi Dirjen Pajak

Lainnya

Surat Kawat

Pengumuman

Peraturan Daerah

Peraturan Lainnya

Surat Edaran Pengadilan Pajak

Peraturan Gubernur DKI

Peraturan Walikota Semarang

Peraturan Ketua Pengadilan Pajak

Tax Treaty

Peraturan Daerah Kota Bandung

Peraturan Walikota Salatiga

Peraturan Walikota Yogyakarta

Peraturan Walikota Pekalongan

Peraturan Bupati Pemalang

Ibu Kota Nusantara

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan pengelolaan dokumen perpajakan mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada customer, supplier, dan karyawan dalam satu aplikasi

Tax Guide

Katalog peraturan perpajakan Indonesia

Langganan Info Terbaru