Kabar gembira bagi seluruh wajib pajak, khususnya yang telah menjadi nasabah dari Bank Central Asia atau BCA. Kini, membayar pajak bisa langsung menggunakan KlikBCA. Kok bisa? Gimana sih caranya?&nbsp;Seperti yang kita ketahui, membayar pajak merupakan salah satu kewajiban penting yang perlu dipenuhi bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi wajib pajak. Proses pembayaran hingga pelaporan yang terkadang rumit menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak.&nbsp;Dalam situasi dan kondisi tersebut PT. Mitra Pajakku selaku PJAP yang terintegrasi oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak 2005 dengan lisensi terbaru <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022 </a>menciptakan berbagai solusi dengan satu aplikasi sesuai dengan komitmen Pajakku yakni “One Stop Solution In TAXnologies”. Lantas seperti apa kemudahan yang diberikan?&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/630347bba9ea8709cb18bcf3/TPG-Pajakku:-Mengenal-Tax-Payment-Getaway-Pajakku">TPG Pajakku: Mengenal Tax Payment Getaway Pajakku</a></h3>&nbsp;&nbsp;Jadi, PT. Mitra Pajakku yang merupakan salah satu Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) telah bekerja sama dengan beberapa bank persepsi di Indonesia, salah satunya Bank BCA. Melalui sistem yang digunakan Tax Payment Gateaway atau TPG, pembayaran pajak melalui Pajakku dapat langsung terintegrasikan ke beberapa bank persepsi yang telah bekerja sama termasuk Bank BCA. Sudah dapat dipastikan dengan sistem pembayaran yang langsung terintegrasi ini dapat mempermudah para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.&nbsp;Untuk menikmati kemudahan membayar pajak di Pajakku melalui KlikBCA ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari pendaftaran, proses aplikasi baik dari Pajakku maupun KlikBCA, hingga melakukan order pembayaran. Berikut rincian singkat mengenai pembayaran pajak menggunakan KlikBCA di Pajakku:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Fitur order pembayaran dengan menggunakan KlikBCA Bisnis pada aplikasi Tax Payment Gateway. Dalam hal ini, user harus terlebih dahulu memiliki akun user KlikBCA Bisnis yang dapat dibuat melalui Bank BCA. Anda perlu mengaktifkan fitur layanan Order Pembayaran melalui proses “Pendaftaran Kerja Sama” yang terdiri dari dua tahapan yaitu pendaftaran di e-Bill Pajakku dan approval di KlikBCA Bisnis.</li><li style="text-align:justify;">Selanjutnya, proses aplikasi. Dalam hal ini, user harus mengintegrasikan aplikasi e-Bill Pajakku dengan KlikBCA dengan melakukan "Pendaftaran Kerja Sama (Request Integrasi Akun KlikBCA Bisnis dan Pajakku)" dengan mengisi form integrasi. Apabila form sudah diisi jangan lupa untuk melakukan aktivasi atau approval kerja sama pada aplikasi KlikBCA Bisnis.</li><li style="text-align:justify;">Setelah langkah-langkah pada poin sebelumnya sudah berhasil dilakukan, maka pembayaran pajak menggunakan KlikBCA sudah dapat dilakukan.</li></ul>&nbsp;Mudah bukan? mari bergabung menjadi mitra Pajakku, segala proses hitung, bayar, lapor akan tuntas dengan mudah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a> atau kunjungi kanal resmi Pajakku <a href="https://www.pajakku.com/">https://www.pajakku.com/</a>&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/632191dcfa33631a29a2d550/Tax-Payment-Gateway:-Pembayaran-TPG-Melalui-Bank-">Tax Payment Gateway: Pembayaran TPG Melalui Bank</a></h3>

Kabar gembira bagi seluruh wajib pajak, khususnya yang telah menjadi nasabah dari Bank Central Asia atau BCA. Kini membayar pajak bisa langsung menggunakan KlikBCA. Kok bisa? Gimana sih caranya? Cek informasinya di sini

Bayar Pajak di Pajakku, Terintegrasi Langsung Dengan KlikBCA! 

Dengan sistem Coretax, wajib pajak dapat membuat kode billing secara mandiri dengan mudah dan cepat tanpa perlu mendatangi Kantor Pelayanan Pajak.

Cara Membuat Kode Billing Secara Mandiri di Coretax DJP

Pada proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam aplikasi Coretax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan serangkaian lampiran yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak Badan. Lampiran-lampiran ini berfungsi sebagai dokumen pendukung yang memberikan informasi terperinci mengenai aktivitas keuangan, hubungan kepemilikan, serta berbagai aspek lainnya yang relevan dengan kewajiban perpajakan. Lantas, bagaimana format lampiran tersebut dan bagaimana detail pengisiannya? Mari simak informasinya berdasarkan Modul Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan pada aplikasi Coretax.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Fungsi dan Tujuan Lampiran SPT</h2>&nbsp;Lampiran dalam SPT Tahunan PPh Badan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi keuangan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Setiap lampiran mencakup berbagai aspek penting, mulai dari laporan keuangan, daftar pemegang saham, hingga rincian transaksi yang dilakukan oleh badan usaha terkait. Dengan demikian, DJP dapat melakukan verifikasi secara lebih akurat atas setiap laporan yang disampaikan.&nbsp;Lampiran-lampiran ini diatur berdasarkan jenis usaha yang dijalankan oleh Wajib Pajak Badan, seperti perusahaan dagang, jasa, perbankan, dan sebagainya. Hal ini memungkinkan pelaporan yang lebih terstruktur dan terfokus pada aspek-aspek yang relevan dengan masing-masing sektor industri.&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/5b4939af-041b-4d40-a817-8ca8c7eca331/Pelajari-Detail-Pengisian-Data-WP-Badan-di-Coretax-DJP">Pelajari Detail Pengisian Data WP Badan di Coretax DJP</a></h3>&nbsp;&nbsp;Berdasarkan materi yang diuraikan pada bagian 3 Modul Pelaporan SPT, terdapat 11 jenis lampiran yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Berikut informasinya.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Lampiran 1: Laporan Laba Rugi dan Neraca</h2>&nbsp;Lampiran ini mencakup elemen-elemen utama dari laporan keuangan Wajib Pajak. Setiap akun pada laporan laba rugi dan neraca dalam laporan keuangan harus dipindahkan dengan tepat ke akun yang sesuai di dalam lampiran ini. Untuk memastikan keakuratan pelaporan, Wajib Pajak harus memperhatikan bahwa nilai-nilai yang dilaporkan sesuai dengan kondisi keuangan aktual perusahaan. Terdapat beberapa pilihan kode berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak, misalnya pabrikan, perdagangan, jasa, hingga sektor properti dan perbankan.&nbsp;<ul><li>Bagian A memuat akun-akun laporan laba/rugi. Isi setiap akun dengan data dari laporan keuangan perusahaan. Jika akun yang ada di laporan keuangan tidak tercantum, isi di akun yang paling mirip.</li><li>Bagian B memuat elemen neraca, terdiri dari dua sisi: sisi aktiva serta sisi kewajiban dan ekuitas. Isi data sesuai laporan keuangan.</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Klik ikon pensil untuk memulai pengisian.</li><li>Isi kolom yang sesuai dengan data dari laporan keuangan.</li><li>Gunakan drop-down list untuk memilih akun atau elemen yang relevan.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 2: Daftar Pemegang Saham, Investasi, Utang, dan Piutang pada Perusahaan Afiliasi</h2> Lampiran ini terdiri dari dua bagian:&nbsp;<ul><li>Bagian A mencakup daftar pemegang saham, jumlah modal, dan jumlah dividen yang diterima.</li><li>Bagian B mencakup rincian investasi, utang, dan piutang pada perusahaan afiliasi.</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Gunakan ikon pensil untuk mengubah data yang ada atau menambah data baru.</li><li>Isi data NPWP, nama, dan alamat pengurus, serta jumlah modal yang dibayarkan dan dividen yang diterima.</li><li>Untuk bagian investasi, utang, dan piutang, isi data nominal investasi, utang, atau piutang dengan mencantumkan NPWP dan nama pihak yang terkait.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 3: Penghasilan dari Luar Negeri dan Pemotongan/Pemungutan PPh oleh Pihak Ketiga</h2> Lampiran ini juga dibagi menjadi dua bagian:&nbsp;<ul><li>Bagian A memuat penghasilan yang diterima dari luar negeri.</li><li>Bagian B memuat rincian pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak ketiga.</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Untuk penghasilan luar negeri, tambahkan data NPWP pemotong, nama negara, kode penghasilan, dan nilai penghasilan bersih yang diterima.</li><li>Untuk pemotongan PPh, tambahkan informasi mengenai NPWP pemotong, jenis pajak, dasar pemotongan, dan nilai pajak yang dipotong.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 4: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak</h2> Lampiran ini terbagi menjadi dua bagian:&nbsp;<ul><li>Bagian A untuk penghasilan yang dikenakan PPh Final.</li><li>Bagian B untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Isi NPWP dan nama pemotong, serta rincian objek pajak dan nilai penghasilan bruto untuk penghasilan yang dikenakan PPh Final.</li><li>Untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, isi kode objek dan sumber penghasilan, serta nilai bruto penghasilan tersebut.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 5: Rekapitulasi Penghasilan Bruto dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu</h2> Lampiran ini digunakan untuk melaporkan rincian penghasilan bruto per masa dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final.&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Isi rincian tempat kegiatan usaha dan nilai penghasilan bruto dari setiap tempat usaha yang dimiliki Wajib Pajak.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 6: Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan</h2> Lampiran ini digunakan untuk menghitung angsuran PPh Pasal 25 untuk penghasilan yang dikenakan PPh tidak final.&nbsp;Langkah-langkah:&nbsp;<ul><li>Isi jumlah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran, serta kompensasi kerugian fiskal jika ada.</li><li>Sistem akan menghitung jumlah PPh yang terutang secara otomatis berdasarkan data yang diisi.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 7: Kompensasi Kerugian Fiskal</h2> Lampiran ini digunakan untuk melaporkan kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan di tahun-tahun mendatang.&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Tambahkan atau edit data kerugian fiskal dari tahun pajak yang dilaporkan dan tahun pajak sebelumnya.</li><li>Pastikan untuk memasukkan kerugian fiskal yang belum dikompensasikan pada tahun pajak sebelumnya.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 8: Perhitungan PPh Terutang Berdasarkan Tarif Pasal 31E</h2> Lampiran ini digunakan bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif PPh Pasal 31E untuk peredaran bruto tidak lebih dari Rp50 miliar.&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Isi nilai peredaran bruto perusahaan.</li><li>Sistem akan menghitung penghasilan kena pajak dan PPh terutang secara otomatis.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 9: Daftar Penyusutan dan Amortisasi</h2> Lampiran ini memuat rincian penyusutan aset berwujud (seperti kendaraan dan mesin) dan amortisasi aset tidak berwujud (seperti paten dan merek dagang).&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Untuk aset berwujud, tambahkan data jenis aset, biaya perolehan, dan metode penyusutan yang digunakan.</li><li>Untuk amortisasi aset tidak berwujud, tambahkan data jenis aset dan nilai amortisasi tahun berjalan.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 10: Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa</h2> Lampiran ini digunakan untuk melaporkan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik melalui kepemilikan saham atau pengelolaan bersama.&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Isi rincian pihak terkait dan jenis transaksi yang dilakukan.</li><li>Untuk transaksi dengan negara tax haven, tambahkan rincian nilai transaksi dan metode penentuan harga.</li></ul>&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/35b319d8-d770-40ae-aa2d-a9a40efff646/Cara-Hapus-NPWP-Badan-dan-Orang-Pribadi-secara-Online-melalui-Portal-Coretax-(CTAS)">Cara Hapus NPWP Badan dan Orang Pribadi secara Online melalui Portal Coretax (CTAS)</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 11: Rekapitulasi Biaya-Biaya Tertentu dan Perhitungan Debt to Equity Ratio (DER)</h2> Lampiran ini terdiri dari dua bagian:&nbsp;<ul><li>Bagian A untuk rekapitulasi biaya tertentu seperti biaya promosi, entertainment, natura, dan utang tak tertagih.</li><li>Bagian B untuk perhitungan rasio utang terhadap ekuitas (DER).</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Tambahkan rincian biaya-biaya tertentu sesuai kategori yang disediakan.</li><li>Untuk perhitungan DER, sistem akan secara otomatis menghitung nilai EBITDA berdasarkan data yang diisi di Lampiran 1.</li></ul>&nbsp;Proses pengisian dan pengunggahan lampiran dilakukan secara elektronik melalui sistem DJP. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyiapkan seluruh dokumen dalam format PDF dan mengunggahnya sesuai dengan instruksi yang diberikan di aplikasi. Dalam sistem Coretax, setiap lampiran memiliki kolom tersendiri untuk pengisian data. Wajib Pajak dapat mengunggah dokumen dengan cara klik tombol “Unggah” dan memastikan bahwa file tersebut berhasil diunggah sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya.&nbsp;Setiap lampiran yang diunggah harus memuat data yang lengkap dan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan maupun dokumen pendukung lainnya. Sistem akan secara otomatis memverifikasi data yang diinput, sehingga Wajib Pajak dapat segera mengetahui apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pengisian lampiran.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Sanksi dan Konsekuensi</h2>&nbsp;Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah kewajiban untuk melampirkan dokumen-dokumen ini secara lengkap dan benar. Ketidaklengkapan atau ketidakbenaran dalam pelaporan dapat menyebabkan SPT dianggap tidak lengkap, dan ini dapat berdampak pada pengenaan sanksi administratif, termasuk denda. Selain itu, keterlambatan dalam melaporkan SPT juga dapat menyebabkan dikenakannya bunga sebesar 2% per bulan dari nilai pajak yang terutang.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Pada proses pelaporan SPT PPh Badan dalam aplikasi Coretax, DJP telah menetapkan serangkaian lampiran yang harus dilengkapi oleh WP Badan. Bagaimana format lampiran tersebut dan bagaimana detail pengisiannya? Mari simak informasinya berdasarkan Modul Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan pada aplikasi Coretax.

Panduan Penyusunan Lampiran SPT Tahunan PPh Badan di Aplikasi Coretax

Jakarta

Bandung

Bali

PEMBERIAN UANG MAKAN DAN MINUM PETUGAS UNIT PELAKSANA FISKAL LUAR NEGERI

Undang-Undang

ORGANISASI DAN TATA KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Keputusan Menteri Keuangan

Keputusan Dirjen Pajak

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 458/KMK.012/1984 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN YANG TERUTANG OLEH KONTRAKTOR YANG MENGADAKAN KONTRAK PRODUCTION SHARING DALAM EKSPLORASI DAN EKSPLOITASI MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA)

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 54/PJ./1994 TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 39/PJ./1996

PENDAFTARAN, PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK, PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN PENGAJUAN KEBERATAN

PPNBM ATAS IMPOR KENDARAAN BERMOTOR JENIS SEDAN DALAM KEADAAN CKD

DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_302

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN DAN KEP-17/PJ.24/1995 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI SISTEM DAN BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP) DAN LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP) II

BESARNYA BIAYA UNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH DAN MEMELIHARA PENGHASILAN TERATUR SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PENYEMPURNAAN BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP)

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_318

PELAKSANAAN PEMBEBASAN PPH PASAL 22 EX.PASAL 3 AYAT (1) HURUF B DAN HURUF C KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 599/KMK.04/1994. (SERI PPH PASAL 22 NO. 6)

PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PADA WAKTU BERTOLAK KE LUAR NEGERI BAGI ORANG PRIBADI WARGA NEGARA ASING YANG BEKERJA DI INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN KANTOR PERWAKILAN WILAYAH PERUSAHAAN ASING

PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN BAGI ORANG PRIBADI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK INDONESIA

PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUNAN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH

Peraturan - Pemerintah

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 407/PJ./2000 TENTANG PEDOMAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN FISKAL LUAR NEGERI

PERUBAHAN SEBAGIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-01/PJ.7/1996 TANGGAL 3 OKTOBER 1996 TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_299

PENYEMPURNAAN DAFTAR PEJABAT (COMPETENT AUTHORITY) AUSTRALIA UNTUK PELAKSANAAN P3B RI-AUSTRALIA. (SERI P3B NO.2)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE)

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN PENYERAHAN BARANG HASIL OLAHAN PRODUSEN PEMAKAI FASILITAS PEMBEBASAN DAN PERMOHONAN FASILITAS PENGEMBALIAN BEA MASUK DAN BEA MASUK TAMBAHAN ATAS PENYERAHAN BARANG DARI DAERAH PABEAN INDONESIA LAINNYA KE KAWASAN BERIKAT DAN ATAU ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR

TATALAKSANA PABEAN MENGENAI PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)

PEMBENTUKAN TIM KHUSUS PENANGANAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN BANDING

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 522/PJ/2000 TENTANG DOKUMEN-DOKUMEN TERTENTU YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI FAKTUR PAJAK STANDAR

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_303

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 1165/PJ.24/1993 TENTANG SISTEM, BENTUK DAN JENIS LAPORAN BIDANG OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KHUSUS MENGENAI BIDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

PENETAPAN HARGA JUAL UNTUK MENGHITUNG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG TERHUTANG ATAS PENYERAHAN PITA REKAMAN SUARA (KASET ISI)

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_320

PERPANJANGAN MASA TRANSISI PEMBERIAN FASILITAS PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN/PPN BM ATAS IMPOR BARANG MODAL TERTENTU

RENCANA PENINGKATAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR TH.1996/1997

PEMBERIAN IZIN ENTREPOT PRODUKSI UNTUK TUJUAN EKSPOR (EPTE) KEPADA PT. STANDJAJA PUTRA LEATHER INDUSTRY YANG TERLETAK DI JALAN RAYA BANDUNG GARUT KM. 26 RANCAEKEK, DESA NANJUNG MEKAR, KECAMATAN RANCAEKEK, KABUPATEN BANDUNG - JAWA BARAT

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984

TATA CARA PEMBAYARAN PENGEMBALIAN BEA MASUK/ BEA MASUK TAMBAHAN, PAJAK EKSPOR/ PAJAK EKSPOR TAMBAHAN DAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI/ PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH BADAN PELAYANAN KEMUDAHAN EKSPOR DAN PENGOLAHAN DATA KEUANGAN

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET 1994

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_322

TATA CARA PENERIMAAN, PENELITIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN

PEMOTONGAN PPH PASAL 23 ATAS SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN HARTA DAN IMBALAN JASA TEKNIK, JASA MANAJEMEN, JASA KONSULTAN, JASA KONSTRUKSI DAN JASA JENIS LAINNYA

TATA CARA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_323

TATA CARA PENERIMAAN, PENELITIAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA

Surat Edaran Dirjen Pajak

TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN)

Peraturan Dirjen Pajak

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_324

PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

PERLAKUAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN DALAM PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK PAJAK PENGHASILAN

SUSUNAN DAN TUGAS DEWAN PENGAWAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN (PSL) PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 14/PJ.24/1995 TENTANG BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG BERSIFAT FINAL ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN, JASA, DAN KEGIATAN TERTENTU

PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS PENGHASILAN BERUPA PREMI ASURANSI DAN PREMI REASURANSI YANG DIBAYAR KEPADA PERUSAHAAN ASURANSI DI LUAR NEGERI

TATA CARA PEMOTONGAN ATAU PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN

BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP ATAU PENSIUNAN

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 599/KMK.04/1994 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA

PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESARNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA

PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA, DAN PARA PENSIUN ATAS PENGHASILAN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA ATAU KEUANGAN DAERAH

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK

BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_328

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 332/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

LAMP_KEP_DIRJEN_PJK_329

PETUNJUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI TAHUN 1995 BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI ATAU MEMPEROLEH PENGHASILAN LAIN DISAMPING PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN. (SERI PPH UMUM NO. 25)

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN YANG DIBERIKAN UNTUK PEMBINAAN KELUARGA PRASEJAHTERA DAN KELUARGA SEJAHTERA I

PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 606/KMK.04/1994 TENTANG PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PENGANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENDAMPINGAN AWAL BEROPERASINYA KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN (KPDDP) MAKASSAR

KETERLAMBATAN PENYELESAIAN SPT LEBIH BAYAR YANG SUDAH DALUWARSA

PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PERPAJAKAN (SIP)

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SECARA KOLEKTIF BAGI WAJIB PAJAK PERSEORANGAN SEBELUM SPPT DITERBITKAN

PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 121/PMK.03/2009 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI YANG PELAKSANAANNYA BELUM SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET 2009 DAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-42/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN FASILITAS PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH TIDAK DIPUNGUT ATAS PROYEK PEMERINTAH UNTUK REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA PASCABENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI YANG DIBIAYAI DENGAN HIBAH LUAR NEGERI YANG PELAKSANAANNYA BELUM SELESAI SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 MARET 2009

TATA CARA PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PENYITAAN DILUAR WILAYAH KERJA PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT PAKSA

HASIL PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN SISMIOP TAHUN 1994/1995

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH OLEH AKUNTAN PUBLIK

BADAN-BADAN DAN PENGUSAHA KECIL YANG MENERIMA HARTA HIBAHAN YANG TIDAK TERMASUK SEBAGAI OBJEK PAJAK PENGHASILAN (SERI PPH UMUM NO. 1)

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Support Pajakku

Kebijakan Privasi

Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Keputusan Presiden

Instruksi Presiden

Peraturan Menteri Lainnya

Peraturan Bersama Menteri

Keputusan Bersama Menteri

Peraturan Menteri Perdagangan

Keputusan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Perindustrian

Keputusan Menteri Tenaga Kerja

Keputusan Pengadilan Pajak

Peraturan Menteri Perindustrian

Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan

Instruksi Menteri Keuangan

Surat Edaran Menteri Keuangan

Surat Menteri Keuangan

Peraturan Bersama Dirjen

Surat Edaran Dirjen Anggaran

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

Surat Direktur Teknis Kepabeanan

Surat Edaran Dirjen Bea & Cukai

Surat Dirjen Anggaran

Surat Dirjen Perbendaharaan

Keputusan Bersama Dirjen

Surat Dirjen Bea & Cukai

Peraturan Dirjen Bea & Cukai

Surat Edaran Bersama Dirjen

Keputusan Dirjen Perbendaharaan

Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Keputusan Dirjen Bea & Cukai

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Surat Sekretaris Dirjen Pajak

Surat Edaran Sekretaris Dirjen Pajak

Surat Dirjen Pajak

Instruksi Dirjen Pajak

Lainnya

Surat Kawat

Pengumuman

Peraturan Daerah

Peraturan Lainnya

Surat Edaran Pengadilan Pajak

Peraturan Gubernur DKI

Peraturan Walikota Semarang

Peraturan Ketua Pengadilan Pajak

Tax Treaty

Peraturan Daerah Kota Bandung

Peraturan Walikota Salatiga

Peraturan Walikota Yogyakarta

Peraturan Walikota Pekalongan

Peraturan Bupati Pemalang

Ibu Kota Nusantara

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan pengelolaan dokumen perpajakan mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada customer, supplier, dan karyawan dalam satu aplikasi

Tax Guide

Katalog peraturan perpajakan Indonesia

Langganan Info Terbaru