tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan methyltin mercaptide untuk tahun anggaran 2009

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri perkapalan guna pembuatan dan/atau perbaikan kapal untuk tahun anggaran 2009

petunjuk pelaksanaan pembayaran dan penatausahaan penerimaan negara bukan pajak (pnbp) ekspor di kantor pelayanan utama bea dan cukai tanjung priok

tata cara pemberian dan penatausahaan fasilitas pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah tidak dipungut atas proyek pemerintah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat provinsi nanggroe aceh darussalam dan kepulauan nias provinsi sumatera utara pascabencana alam gempa bumi dan tsunami yang dibiayai dengan hibah luar negeri yang pelaksanaannya belum selesai sampai dengan tanggal 31 maret 2009

daftar kode standar internasional yang digunakan untuk pengisian pemberitahuan pabean

penunjukan pegawai badan pengawasan keuangan dan pembangunan sebagai tenaga ahli pada direktorat jenderal pajak dan pembentukan tim gabungan djp-bpkp tahun 1998/1999

perubahan keempat atas peraturan gubernur nomor 3 tahun 2009 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2009

tata cara penundaan pembayaran cukai

tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan di bidang cukai

bentuk dan isi surat penetapan, surat keputusan, surat teguran, dan surat paksa

pembentukan tim sosialisasi perpajakan

penyempurnaan keputusan dirjen pajak no. kep-148/pj./1997 tentang susunan dan tugas dewan pengawas pelaksanaan pemeriksaan sederhana lapangan (psl) pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah oleh akuntan publik

pemberitahuan pabean dalam rangka pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke tempat yang berada dibawah pengawasan direktorat jenderal bea dan cukai

perubahan atas keputusan menteri keuangan nomor 161/kmk.01/2007 tentang kode kantor wilayah direktorat jenderal pajak dan kantor pelayanan pajak

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri telematika untuk tahun anggaran 2009

peraturan menteri keuangan tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di indonesia, kecuali yang diatur dalam pasal 4 ayat (2) undang-undang pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di indonesia

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang untuk tahun anggaran 2009

pelekatan pita cukai hasil tembakau dan minuman mengandung etil alkohol

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan komponen untuk pembangkit listrik tenaga uap untuk tahun anggaran 2009

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan bagian tertentu alat besar dan/atau perakitan alat besar oleh industri alat besar untuk tahun anggaran 2009

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan oleh industri pembuatan sorbitol untuk tahun anggaran 2009

petunjuk pelaksanaan pemungutan bea masuk tindakan pengamanan

pencabutan keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor kep-230/pj.42/2006 tanggal 11 agustus 2006 tentang persetujuan pemberian izinuntuk menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang dollar amerika serikat

tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan infus untuk tahun anggaran 2009

pembentukan tim penanganan perpajakan dalam rangka restrukturisasi perusahaan