Kabar gembira bagi seluruh wajib pajak, khususnya yang telah menjadi nasabah dari Bank Central Asia atau BCA. Kini, membayar pajak bisa langsung menggunakan KlikBCA. Kok bisa? Gimana sih caranya?&nbsp;Seperti yang kita ketahui, membayar pajak merupakan salah satu kewajiban penting yang perlu dipenuhi bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi wajib pajak. Proses pembayaran hingga pelaporan yang terkadang rumit menjadi salah satu faktor rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak.&nbsp;Dalam situasi dan kondisi tersebut PT. Mitra Pajakku selaku PJAP yang terintegrasi oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak 2005 dengan lisensi terbaru <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022 </a>menciptakan berbagai solusi dengan satu aplikasi sesuai dengan komitmen Pajakku yakni “One Stop Solution In TAXnologies”. Lantas seperti apa kemudahan yang diberikan?&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/630347bba9ea8709cb18bcf3/TPG-Pajakku:-Mengenal-Tax-Payment-Getaway-Pajakku">TPG Pajakku: Mengenal Tax Payment Getaway Pajakku</a></h3>&nbsp;&nbsp;Jadi, PT. Mitra Pajakku yang merupakan salah satu Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) telah bekerja sama dengan beberapa bank persepsi di Indonesia, salah satunya Bank BCA. Melalui sistem yang digunakan Tax Payment Gateaway atau TPG, pembayaran pajak melalui Pajakku dapat langsung terintegrasikan ke beberapa bank persepsi yang telah bekerja sama termasuk Bank BCA. Sudah dapat dipastikan dengan sistem pembayaran yang langsung terintegrasi ini dapat mempermudah para wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.&nbsp;Untuk menikmati kemudahan membayar pajak di Pajakku melalui KlikBCA ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, mulai dari pendaftaran, proses aplikasi baik dari Pajakku maupun KlikBCA, hingga melakukan order pembayaran. Berikut rincian singkat mengenai pembayaran pajak menggunakan KlikBCA di Pajakku:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Fitur order pembayaran dengan menggunakan KlikBCA Bisnis pada aplikasi Tax Payment Gateway. Dalam hal ini, user harus terlebih dahulu memiliki akun user KlikBCA Bisnis yang dapat dibuat melalui Bank BCA. Anda perlu mengaktifkan fitur layanan Order Pembayaran melalui proses “Pendaftaran Kerja Sama” yang terdiri dari dua tahapan yaitu pendaftaran di e-Bill Pajakku dan approval di KlikBCA Bisnis.</li><li style="text-align:justify;">Selanjutnya, proses aplikasi. Dalam hal ini, user harus mengintegrasikan aplikasi e-Bill Pajakku dengan KlikBCA dengan melakukan "Pendaftaran Kerja Sama (Request Integrasi Akun KlikBCA Bisnis dan Pajakku)" dengan mengisi form integrasi. Apabila form sudah diisi jangan lupa untuk melakukan aktivasi atau approval kerja sama pada aplikasi KlikBCA Bisnis.</li><li style="text-align:justify;">Setelah langkah-langkah pada poin sebelumnya sudah berhasil dilakukan, maka pembayaran pajak menggunakan KlikBCA sudah dapat dilakukan.</li></ul>&nbsp;Mudah bukan? mari bergabung menjadi mitra Pajakku, segala proses hitung, bayar, lapor akan tuntas dengan mudah. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a> atau kunjungi kanal resmi Pajakku <a href="https://www.pajakku.com/">https://www.pajakku.com/</a>&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/read/632191dcfa33631a29a2d550/Tax-Payment-Gateway:-Pembayaran-TPG-Melalui-Bank-">Tax Payment Gateway: Pembayaran TPG Melalui Bank</a></h3>

Kabar gembira bagi seluruh wajib pajak, khususnya yang telah menjadi nasabah dari Bank Central Asia atau BCA. Kini membayar pajak bisa langsung menggunakan KlikBCA. Kok bisa? Gimana sih caranya? Cek informasinya di sini

Bayar Pajak di Pajakku, Terintegrasi Langsung Dengan KlikBCA! 

Dengan sistem Coretax, wajib pajak dapat membuat kode billing secara mandiri dengan mudah dan cepat tanpa perlu mendatangi Kantor Pelayanan Pajak.

Cara Membuat Kode Billing Secara Mandiri di Coretax DJP

Pada proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan dalam aplikasi Coretax, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan serangkaian lampiran yang harus dilengkapi oleh Wajib Pajak Badan. Lampiran-lampiran ini berfungsi sebagai dokumen pendukung yang memberikan informasi terperinci mengenai aktivitas keuangan, hubungan kepemilikan, serta berbagai aspek lainnya yang relevan dengan kewajiban perpajakan. Lantas, bagaimana format lampiran tersebut dan bagaimana detail pengisiannya? Mari simak informasinya berdasarkan Modul Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan pada aplikasi Coretax.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Fungsi dan Tujuan Lampiran SPT</h2>&nbsp;Lampiran dalam SPT Tahunan PPh Badan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh informasi keuangan yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Setiap lampiran mencakup berbagai aspek penting, mulai dari laporan keuangan, daftar pemegang saham, hingga rincian transaksi yang dilakukan oleh badan usaha terkait. Dengan demikian, DJP dapat melakukan verifikasi secara lebih akurat atas setiap laporan yang disampaikan.&nbsp;Lampiran-lampiran ini diatur berdasarkan jenis usaha yang dijalankan oleh Wajib Pajak Badan, seperti perusahaan dagang, jasa, perbankan, dan sebagainya. Hal ini memungkinkan pelaporan yang lebih terstruktur dan terfokus pada aspek-aspek yang relevan dengan masing-masing sektor industri.&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/5b4939af-041b-4d40-a817-8ca8c7eca331/Pelajari-Detail-Pengisian-Data-WP-Badan-di-Coretax-DJP">Pelajari Detail Pengisian Data WP Badan di Coretax DJP</a></h3>&nbsp;&nbsp;Berdasarkan materi yang diuraikan pada bagian 3 Modul Pelaporan SPT, terdapat 11 jenis lampiran yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak. Berikut informasinya.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Lampiran 1: Laporan Laba Rugi dan Neraca</h2>&nbsp;Lampiran ini mencakup elemen-elemen utama dari laporan keuangan Wajib Pajak. Setiap akun pada laporan laba rugi dan neraca dalam laporan keuangan harus dipindahkan dengan tepat ke akun yang sesuai di dalam lampiran ini. Untuk memastikan keakuratan pelaporan, Wajib Pajak harus memperhatikan bahwa nilai-nilai yang dilaporkan sesuai dengan kondisi keuangan aktual perusahaan. Terdapat beberapa pilihan kode berdasarkan jenis usaha Wajib Pajak, misalnya pabrikan, perdagangan, jasa, hingga sektor properti dan perbankan.&nbsp;<ul><li>Bagian A memuat akun-akun laporan laba/rugi. Isi setiap akun dengan data dari laporan keuangan perusahaan. Jika akun yang ada di laporan keuangan tidak tercantum, isi di akun yang paling mirip.</li><li>Bagian B memuat elemen neraca, terdiri dari dua sisi: sisi aktiva serta sisi kewajiban dan ekuitas. Isi data sesuai laporan keuangan.</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Klik ikon pensil untuk memulai pengisian.</li><li>Isi kolom yang sesuai dengan data dari laporan keuangan.</li><li>Gunakan drop-down list untuk memilih akun atau elemen yang relevan.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 2: Daftar Pemegang Saham, Investasi, Utang, dan Piutang pada Perusahaan Afiliasi</h2> Lampiran ini terdiri dari dua bagian:&nbsp;<ul><li>Bagian A mencakup daftar pemegang saham, jumlah modal, dan jumlah dividen yang diterima.</li><li>Bagian B mencakup rincian investasi, utang, dan piutang pada perusahaan afiliasi.</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Gunakan ikon pensil untuk mengubah data yang ada atau menambah data baru.</li><li>Isi data NPWP, nama, dan alamat pengurus, serta jumlah modal yang dibayarkan dan dividen yang diterima.</li><li>Untuk bagian investasi, utang, dan piutang, isi data nominal investasi, utang, atau piutang dengan mencantumkan NPWP dan nama pihak yang terkait.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 3: Penghasilan dari Luar Negeri dan Pemotongan/Pemungutan PPh oleh Pihak Ketiga</h2> Lampiran ini juga dibagi menjadi dua bagian:&nbsp;<ul><li>Bagian A memuat penghasilan yang diterima dari luar negeri.</li><li>Bagian B memuat rincian pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak ketiga.</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Untuk penghasilan luar negeri, tambahkan data NPWP pemotong, nama negara, kode penghasilan, dan nilai penghasilan bersih yang diterima.</li><li>Untuk pemotongan PPh, tambahkan informasi mengenai NPWP pemotong, jenis pajak, dasar pemotongan, dan nilai pajak yang dipotong.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 4: Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan yang Tidak Termasuk Objek Pajak</h2> Lampiran ini terbagi menjadi dua bagian:&nbsp;<ul><li>Bagian A untuk penghasilan yang dikenakan PPh Final.</li><li>Bagian B untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Isi NPWP dan nama pemotong, serta rincian objek pajak dan nilai penghasilan bruto untuk penghasilan yang dikenakan PPh Final.</li><li>Untuk penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, isi kode objek dan sumber penghasilan, serta nilai bruto penghasilan tersebut.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 5: Rekapitulasi Penghasilan Bruto dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu</h2> Lampiran ini digunakan untuk melaporkan rincian penghasilan bruto per masa dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh Final.&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Isi rincian tempat kegiatan usaha dan nilai penghasilan bruto dari setiap tempat usaha yang dimiliki Wajib Pajak.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 6: Perhitungan Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan</h2> Lampiran ini digunakan untuk menghitung angsuran PPh Pasal 25 untuk penghasilan yang dikenakan PPh tidak final.&nbsp;Langkah-langkah:&nbsp;<ul><li>Isi jumlah penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran, serta kompensasi kerugian fiskal jika ada.</li><li>Sistem akan menghitung jumlah PPh yang terutang secara otomatis berdasarkan data yang diisi.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 7: Kompensasi Kerugian Fiskal</h2> Lampiran ini digunakan untuk melaporkan kerugian fiskal yang dapat dikompensasikan dengan penghasilan di tahun-tahun mendatang.&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Tambahkan atau edit data kerugian fiskal dari tahun pajak yang dilaporkan dan tahun pajak sebelumnya.</li><li>Pastikan untuk memasukkan kerugian fiskal yang belum dikompensasikan pada tahun pajak sebelumnya.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 8: Perhitungan PPh Terutang Berdasarkan Tarif Pasal 31E</h2> Lampiran ini digunakan bagi Wajib Pajak yang memilih menggunakan tarif PPh Pasal 31E untuk peredaran bruto tidak lebih dari Rp50 miliar.&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Isi nilai peredaran bruto perusahaan.</li><li>Sistem akan menghitung penghasilan kena pajak dan PPh terutang secara otomatis.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 9: Daftar Penyusutan dan Amortisasi</h2> Lampiran ini memuat rincian penyusutan aset berwujud (seperti kendaraan dan mesin) dan amortisasi aset tidak berwujud (seperti paten dan merek dagang).&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Untuk aset berwujud, tambahkan data jenis aset, biaya perolehan, dan metode penyusutan yang digunakan.</li><li>Untuk amortisasi aset tidak berwujud, tambahkan data jenis aset dan nilai amortisasi tahun berjalan.</li></ul>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 10: Pernyataan Transaksi dengan Pihak yang Memiliki Hubungan Istimewa</h2> Lampiran ini digunakan untuk melaporkan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, baik melalui kepemilikan saham atau pengelolaan bersama.&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Isi rincian pihak terkait dan jenis transaksi yang dilakukan.</li><li>Untuk transaksi dengan negara tax haven, tambahkan rincian nilai transaksi dan metode penentuan harga.</li></ul>&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/35b319d8-d770-40ae-aa2d-a9a40efff646/Cara-Hapus-NPWP-Badan-dan-Orang-Pribadi-secara-Online-melalui-Portal-Coretax-(CTAS)">Cara Hapus NPWP Badan dan Orang Pribadi secara Online melalui Portal Coretax (CTAS)</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2>Lampiran 11: Rekapitulasi Biaya-Biaya Tertentu dan Perhitungan Debt to Equity Ratio (DER)</h2> Lampiran ini terdiri dari dua bagian:&nbsp;<ul><li>Bagian A untuk rekapitulasi biaya tertentu seperti biaya promosi, entertainment, natura, dan utang tak tertagih.</li><li>Bagian B untuk perhitungan rasio utang terhadap ekuitas (DER).</li></ul>&nbsp;Langkah-langkah:<ul><li>Tambahkan rincian biaya-biaya tertentu sesuai kategori yang disediakan.</li><li>Untuk perhitungan DER, sistem akan secara otomatis menghitung nilai EBITDA berdasarkan data yang diisi di Lampiran 1.</li></ul>&nbsp;Proses pengisian dan pengunggahan lampiran dilakukan secara elektronik melalui sistem DJP. Wajib Pajak diwajibkan untuk menyiapkan seluruh dokumen dalam format PDF dan mengunggahnya sesuai dengan instruksi yang diberikan di aplikasi. Dalam sistem Coretax, setiap lampiran memiliki kolom tersendiri untuk pengisian data. Wajib Pajak dapat mengunggah dokumen dengan cara klik tombol “Unggah” dan memastikan bahwa file tersebut berhasil diunggah sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya.&nbsp;Setiap lampiran yang diunggah harus memuat data yang lengkap dan sesuai dengan informasi yang tercantum dalam laporan keuangan maupun dokumen pendukung lainnya. Sistem akan secara otomatis memverifikasi data yang diinput, sehingga Wajib Pajak dapat segera mengetahui apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam pengisian lampiran.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Sanksi dan Konsekuensi</h2>&nbsp;Salah satu hal yang perlu diperhatikan oleh Wajib Pajak adalah kewajiban untuk melampirkan dokumen-dokumen ini secara lengkap dan benar. Ketidaklengkapan atau ketidakbenaran dalam pelaporan dapat menyebabkan SPT dianggap tidak lengkap, dan ini dapat berdampak pada pengenaan sanksi administratif, termasuk denda. Selain itu, keterlambatan dalam melaporkan SPT juga dapat menyebabkan dikenakannya bunga sebesar 2% per bulan dari nilai pajak yang terutang.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Pada proses pelaporan SPT PPh Badan dalam aplikasi Coretax, DJP telah menetapkan serangkaian lampiran yang harus dilengkapi oleh WP Badan. Bagaimana format lampiran tersebut dan bagaimana detail pengisiannya? Mari simak informasinya berdasarkan Modul Pelaporan SPT Tahunan PPh Badan pada aplikasi Coretax.

Panduan Penyusunan Lampiran SPT Tahunan PPh Badan di Aplikasi Coretax

Jakarta

Bandung

Bali

LAMP_PER_DIRJEN_BC_87

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA HIBAH NOMOR TF-056895-IND DAN NOMOR TF-057749-IND (INDONESIA AVIAN INFLUENZA SURVEILLANCE AND CONTROL PROJECT)

PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Undang-Undang

PEDOMAN PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

Peraturan Menteri Keuangan

MAJELIS KODE ETIK DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (SPT MASA PPN) DAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPH)

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 29/PMK.01/2007 TENTANG PEDOMAN PENINGKATAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

PENDELEGASIAN WEWENANG KEPADA PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK MEMBERIKAN SANKSI MORAL ATAS PELANGGARAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN

Keputusan Menteri Keuangan

Peraturan Dirjen Bea & Cukai

TATA KERJA PENGELUARAN BARANG IMPOR DARI KAWASAN PABEAN UNTUK DITIMBUN DI TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK

ARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Peraturan - Pemerintah

TATA CARA PEMBERIAN BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN PUPUK UNTUK TAHUN ANGGARAN 2013

PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P- 33/BC/2008 TENTANG DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 1996TENTANG KEGIATAN PERUSAHAAN YANG DIDIRIKAN DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL ASING DI BIDANG EKSPOR DAN IMPOR

PENINGKATAN PENGAWASAN PENCATATAN / PEMBUKUAN DAN PELAPORAN BARANG KENA CUKAI YANG DIWAJIBKAN

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.04/2006 TENTANG TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 453/KMK.04/2002 TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR

KAWASAN PABEAN DAN TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA

TATALAKSANA PENYERAHAN PEMBERITAHUAN RENCANA KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT, MANIFES KEDATANGAN SARANA PENGANGKUT DAN MANIFES KEBERANGKATAN SARANA PENGANGKUT

LAMP_PER_DIRJEN_BC_89

PENANGANAN TERHADAP PERUSAHAAN PENGGUNA FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT YANG DI INDIKASIKAN AKAN TUTUP ATAU MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEPABEANAN DAN / ATAU CUKAI

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN DALAM NEGERI GANDUM POS TARIF 1001.90.19.00

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN GANDUM DAN TEPUNG GANDUM/TERIGU

PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR

PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR HOT ROLLED COIL (HRC) TATALAKSANA PENGANGKUTAN TERUS ATAU PENGANGKUTAN LANJUT BARANG IMPOR ATAU BARANG EKSPOR

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

LAMP_PER_DIRJEN_BC_91

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN PENGEMBALIAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA PADA BANK OPERASIONAL/KANTOR BANK INDONESIA/ KANTOR POS MITRA KERJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.01/2006 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DEPARTEMEN KEUANGAN

LAPORAN BULANAN PENAGIHAN DAN PENGEMBALIAN PADA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PELIMPAHAN WEWENANG KEPADA PEJABAT ESELON I DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-81/BC/1999 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

PETUNJUK PELAKSANAAN PENETAPAN NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

Keputusan Dirjen Bea & Cukai

PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 101/KMK.05/1997 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 291/KMK.05/1997 TENTANG KAWASAN BERIKAT

LAMP_PER_DIRJEN_BC_96

PENYETORAN DAN PENARIKAN UANG RUPIAH OLEH BANK UMUM DI BANK INDONESIA

SERTIFIKASI AUDITOR, PENGENDALI TEKNIS AUDIT, DAN PENGAWAS MUTU AUDIT

LAMP_PER_DIRJEN_BC_93

TATA LAKSANA AUDIT DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN MENTERI NEGARA KABINET INDONESIA BERSATU

Keputusan Presiden

BEA MASUK ANTIDUMPING DAN BEA MASUK IMBALAN

RALAT ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. SE- 49/PJ.531/1997 TANGGAL 27 DESEMBER 1996 (PENYEMPURNAAN KE-2 ATAS SURAT EDARAN SERI PPN 34-95)

PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA

LAMP_PER_DIRJEN_BC_94

PENETAPAN DAERAH WEWENANG KANTOR PELAYANAN UTAMA DAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI DALAM RANGKA PELAYANAN DAN PENGAWASAN TERHADAP TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI

PEMBLOKIRAN PERUSAHAN DI BIDANG KEPABEANAN

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-14/BC/2001 TENTANG PEMBLOKIRAN PERUSAHAAN DL BIDANG KEPABEANAN

DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR

DESAIN DAN WARNA PITA CUKAI MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR

PENETAPAN TARIF CUKAI MINUMAN DAN KONSENTRAT YANG MENGANDUNG ETIL ALKOHOL

BENTUK FISIK DAN/ATAU SPESIFIKASI DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.04/2005 TENTANG PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

PENETAPAN HARGA DASAR DAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU

DESAIN DAN WARNA PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

LAMP_PER_DIRJEN_BC_99

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR 07/BC/2005 TENTANG TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

TATA CARA PENETAPAN HARGA JUAL ECERAN HASIL TEMBAKAU

LAMP_PER_DIRJEN_BC_103

PENYEDIAAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DENGAN PERSONALISASI

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 125/PMK.04/2007 TENTANG AUDIT KEPABEANAN

PENYEDIAAN DAN PEMESANAN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 240/KMK.05/1996 TENTANG PELUNASAN CUKAI

LAMP_PER_DIRJEN_BC_100

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PMK.01/2007 TANGGAL 1 MARET 2007 TENTANG TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA

KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 33 TAHUN 1997 TENTANG PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

LAMP_PER_DIRJEN_BC_101

KETENTUAN UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN ATAS KESALAHAN DATA PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR

DASAR PENGHITUNGAN BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

TATA LAKSANA IMPOR BARANG DARI NORTHERN TERRITORY AUSTRALIA KE DAERAH PABEAN INDONESIA SELAIN PULAU JAWA DAN SUMATERA

LAMP_PER_DIRJEN_BC_102

LAMP_PER_DIRJEN_BC_107

NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETTO BAGI WAJIB PAJAK YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN TETAPI TIDAK MENYELENGGARAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA

PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR PADA KANTOR PELAYANAN UTAMA BEA DAN CUKAI TANJUNG PRIOK

LAMP_PER_DIRJEN_BC_110

PENGATURAN KEMBALI KETENTUAN JAMINAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP- 23/BC/1997 TANGGAL 21 MARET 1997 JO. NOMOR KEP-59/BC/1997 TANGGAL 4 JUNI 1997

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Support Pajakku

Kebijakan Privasi

Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Peraturan Pemerintah

Peraturan Presiden

Instruksi Presiden

Peraturan Menteri Lainnya

Peraturan Bersama Menteri

Keputusan Bersama Menteri

Peraturan Menteri Perdagangan

Keputusan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Perindustrian

Keputusan Menteri Tenaga Kerja

Keputusan Pengadilan Pajak

Peraturan Menteri Perindustrian

Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan

Instruksi Menteri Keuangan

Surat Edaran Menteri Keuangan

Surat Menteri Keuangan

Peraturan Bersama Dirjen

Surat Edaran Dirjen Anggaran

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

Surat Direktur Teknis Kepabeanan

Surat Edaran Dirjen Bea & Cukai

Surat Dirjen Anggaran

Surat Dirjen Perbendaharaan

Keputusan Bersama Dirjen

Surat Dirjen Bea & Cukai

Surat Edaran Bersama Dirjen

Keputusan Dirjen Perbendaharaan

Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Surat Sekretaris Dirjen Pajak

Surat Edaran Sekretaris Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Dirjen Pajak

Peraturan Dirjen Pajak

Keputusan Dirjen Pajak

Instruksi Dirjen Pajak

Lainnya

Surat Kawat

Pengumuman

Peraturan Daerah

Peraturan Lainnya

Surat Edaran Pengadilan Pajak

Peraturan Gubernur DKI

Peraturan Walikota Semarang

Peraturan Ketua Pengadilan Pajak

Tax Treaty

Peraturan Daerah Kota Bandung

Peraturan Walikota Salatiga

Peraturan Walikota Yogyakarta

Peraturan Walikota Pekalongan

Peraturan Bupati Pemalang

Ibu Kota Nusantara

Layanan Pelaporan Pajak, PPh 21, PPN, PPh Badan dan PPh Orang Pribadi
Multi NPWP dengan Bukti Penerimaan Elektronik yang Sah.
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Filing Pajakku

Layanan Pembuatan Bukti Potong Unifikasi Pasal 4(2), 15, 22, 23 dan 26 berdasarkan <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12188/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20-%2020/PJ/2021">PER 23/PJ/2020</a>
Lolos Uji Teknis DJP (BA-39/PJ.1234/2021)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bunifikasi

Platform Buat dan Konfirmasi Wajib Pajak, melalui:
- Registrasi Wajib Pajak
- Validasi NPWP
- Konfirmasi status Wajib Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-67/PJ.1234/2020, BA-73/PJ.1234/2020 dan BA-63/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Aplikasi Pembuatan Kode Billing Bulk (Massal) dan Pembayaran Pajak
Lolos Uji Teknis DJP (BA-176/PJ.1234/2018)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Bill Pajakku

Pajakku sebagai collecting agent DJPb menyediakan layanan pembayaran Pajak, Bea Cukai dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan Modul Penerimaan Negara (MPN G3).
MPN Pajakku telah terintegrasi dengan sistem pembuatan kode billing, sehingga bayar pajak kini bisa semudah isi pulsa -tanpa harus ke loket pembayaran.
Lisensi Resmi <a href="https://admin.pajakku.com/main/cms/productDetails/DJPb SK-KEP 159/PB/2020">DJPb SK-KEP 159/PB/2020</a>

Penerimaan Negara Pajakku

Layanan pengolahan seluruh pasal PPh (e-Bupot 21/26 dan Unifikasi) secara menyeluruh, dari proses hitung PPh, buat dan bayar kode billing, hingga pelaporan SPT Masa PPh
Kelola Pajak Penghasilan Bersama Tim, Kapan Saja di Mana Saja
Hemat Waktu dan Tenaga Dengan Pengerjaan Masal
Lolos Uji Teknis DJP (BA No. 9/PJ.10/2016)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Platform Pengolah dan Pembuat Faktur Pajak dan e-SPT PPN
Real Time Terkoneksi Server DJP
Proses Ratusan Ribu Transaksi Faktur dalam Seketika
Lolos Uji Teknis DJP (BA-94/PJ.1234/2019 dan BA-06/PJ.1234/2020)
Lisensi resmi DJP <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/12502/KEP_DIRJEN_PJK/KEP%20%E2%80%93%20211/PJ/2022">SK KEP-211/PJ/2022</a>

Tarra e-Faktur Pajakku

Pajakku sebagai distributor resmi meterai elektronik Indonesia menyediakan sistem pembelian meterai elektronik (e-meterai) serta pembubuhan secara single maupun pada multi-dokumen sekaligus.
Bagi Pemungut Bea Meterai, juga dapat melaporkan SPT Masa Bea Meterai di aplikasi yang sama.
Selain aplikasi, Pajakku juga menyediakan <a href="https://pajakku.e-meterai.co.id/">portal POS e-Meterai Pajakku</a> yang dapat digunakan siapapun. Pajakku juga menyediakan kesempatan bagi wholesaler untuk bekerja sama

e-Met Pajakku

Sistem yang berfungsi sebagai kertas kerja perpajakan yang terintegrasi dengan aplikasi pengolahan pajak untuk pembuatan Faktur Pajak (Tarra) dan Bukti Potong (e-PPT).
Perekaman data transaksi
Automatic mapping jenis pajak terhutang
Menghitung Kewajiban Perpajakan yang terhutang
Melakukan equalisasi - rekonsiliasi - adjusment
Membuat SPT Tahunan Badan

Sistem Integrasi Perpajakan

Layanan pengelolaan dokumen perpajakan mulai dari Faktur Pajak, Nota Retur, Bukti Potong, hingga Bukti Penerimaan Negara kepada customer, supplier, dan karyawan dalam satu aplikasi

Tax Guide

Katalog peraturan perpajakan Indonesia

Langganan Info Terbaru