Pilih
tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kemasan infus dan/atau produksi obat infus untuk tahun anggaran 2014
tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan resin berupa alkyd resin, unsaturated polyester resin, amino resin, emulsi resin, pigment phthalate, solution acrylic/synthetic latex, latex synthetic resin dispersion, plasticizer, formaldehyde dan/atau formaldehyde resin untuk tahun anggaran 2014
perubahan surat edaran direktur jenderal pajak nomor se- 17/pj/2012 tentang tata cara pengawasan penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak
perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1977tentang pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1996
penetapan harga ekspor untuk penghitungan bea keluar
perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor per-49/bc/2011 tentang penyediaan dan pemesanan pita cukai
perubahan atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor per-16/bc/2012 tentang tata laksana pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor
penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dalam bentuk elektronik untuk tahun pajak 2011 bagi wajib pajak badan
impor dan/atau penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai
perubahan atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor per-52/bc/2012 tentang tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau
perubahan ketiga atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor per-57/bc/2011 tentang kawasan berikat
pengolahan kembali atau pemusnahan barang kena cukai yang dibuat di indonesia dalam rangka pengembalian cukai
pencabutan keputusan direktur jenderal pajak nomor kep- 87/pj/2002 tentang pengenaan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak
perubahan kedua atas peraturan direktur jenderal bea dan cukai nomor p-47/bc/2010 tentang pedoman penatausahaan piutang di direktorat jenderal bea dan cukai
pengangkatan calon pegawai negeri sipil golongan ii formasi 1 oktober 2012 menjadi pegawai negeri sipil
perubahan kedua atas keputusan direktur jenderal pajak nomor kep-102/pj/2012 tentang tempat pendaftaran dan pelaporan usaha bagi wajib pajak pada kantor pelayanan pajak wajib pajak besar tiga, kantor pelayanan pajak wajib pajak besar empat, dan kantor pelayanan pajak minyak dan gas bumi
penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan di lingkungan kementerian keuangan
petunjuk pelaksanaan tata cara penetapan tarif cukai hasil tembakau serta penyediaan dan pemesanan pita cukai terhadap pengusaha pabrik hasil tembakau yang memiliki hubungan keterkaitan
label tanda pengawasan cukai untuk barang kena cukai yang dijual di toko bebas bea
tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan turbin uap (steam turbine) pembangkit tenaga listrik untuk tahun anggaran 2013
pemindahan wajib pajak dari kantor pelayanan pajak di lingkungan kantor wilayah direktorat jenderal pajak wajib pajak besar
tata cara pemberian bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna pembuatan kabel serat optik untuk tahun anggaran 2013
Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)
2 months ago
Aturan Pajak Baru untuk Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus
2 months ago
Panduan Pemungutan Pajak untuk Kontraktor Minyak, Gas, dan Panas Bumi Berdasarkan PMK 81/2024
2 months ago