Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia telah menerbitkan&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024</a> yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau yang biasa dikenal dengan Core Tax Administration System (CTAS).&nbsp;Terbitnya PMK ini berdampak pada 42 peraturan yang masih berlaku saat ini. Regulasi pada PMK 81/2024 menjadi pijakan utama bagi implementasi coretax&nbsp;yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Ruang Lingkup PMK 81/2024</h2>&nbsp;Secara keseluruhan, peraturan ini terdiri atas 11 bab dan 484 pasal yang mengatur tujuh ruang lingkup utama menurut Pasal 2&nbsp;<a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">PMK 81/2024</a>. Berikut adalah rincian 7 ruang lingkup tersebut:&nbsp;1. Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan ElektronikPeraturan ini menjabarkan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta proses penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman dokumen serta keputusan secara elektronik.&nbsp;&nbsp;2. Pendaftaran Wajib Pajak, Pengukuhan PKP, dan Objek Pajak PBBBab-bab dalam PMK 81/2024 turut menjelaskan tata cara pendaftaran wajib pajak orang pribadi maupun badan, pengukuhan PKP, serta pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).&nbsp;&nbsp;3. Pembayaran dan Penyetoran PajakPeraturan ini merinci prosedur pembayaran dan penyetoran pajak, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan pemberian imbalan bunga.&nbsp;&nbsp;4. Penyampaian dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)PMK 81/2024 mencakup tata cara penyampaian dan pengolahan SPT. Peraturan ini memberikan panduan lengkap tentang format, cara pengisian, serta proses penyerahan SPT secara untuk menjamin kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban mereka.&nbsp;5. Layanan Administrasi PerpajakanSalah satu fokus utama dari PMK ini adalah tata cara pemberian layanan administrasi perpajakan yang lebih cepat dan efisien.&nbsp;6.Aturan Teknis Pelaksanaan SIAPPMK 81/2024 menyediakan panduan teknis yang sangat dibutuhkan bagi pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan (SIAP).&nbsp;&nbsp;7. Format dan Contoh Dokumen PerpajakanPeraturan ini juga mencakup contoh format dokumen serta contoh penghitungan, pemungutan, dan pelaporan pajak.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h3>Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/3ef4585a-0209-4852-9a9b-ab5de808e660/Pengisian-Main-Form-atau-Formulir-Induk-SPT-Tahunan-PPh-Orang-Pribadi-di-Coretax-DJP">Pengisian Main Form atau Formulir Induk SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Coretax DJP</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Manfaat Coretax Bagi Wajib Pajak</h2>&nbsp;Pelaksanaan Coretax tidak hanya berdampak pada administrasi pajak di internal DJP, tetapi juga membawa berbagai kemudahan bagi Wajib Pajak. Melalui Siaran Pers No. SP-40/2024, beberapa keuntungan utama yang ditawarkan antara lain:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Kemudahan Registrasi Pajak: Wajib Pajak kini dapat melakukan registrasi di semua Kantor Pelayanan Pajak (borderless) serta melalui saluran digital yang disediakan oleh DJP atau pihak ketiga (omni channel), dengan validasi data melalui single source of truth.</li><li style="text-align:justify;">Akun Wajib Pajak (Taxpayer Account): &nbsp;Setiap Wajib Pajak akan memiliki Akun Wajib Pajak yang bisa diakses melalui Portal Wajib Pajak secara online, sehingga memudahkan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.</li><li style="text-align:justify;">Penyeragaman Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak: Jatuh tempo pembayaran berbagai jenis pajak diseragamkan menjadi tanggal 15 bulan berikutnya, yang diharapkan dapat menyederhanakan tata kelola dan administrasi pembayaran pajak.</li><li style="text-align:justify;">Deposit Pajak: Dengan adanya fitur Deposit Pajak, Wajib Pajak dapat menyimpan dana untuk pembayaran pajak di masa depan, sehingga mengurangi risiko keterlambatan pembayaran.</li><li style="text-align:justify;">Pengajuan Fasilitas PPh yang Lebih Mudah: Proses pengajuan fasilitas pajak penghasilan (PPh) kini lebih mudah tanpa perlu melampirkan Surat Keterangan Fiskal (SKF), asalkan Wajib Pajak telah memenuhi kriteria tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pembayaran Pajak Lebih Fleksibel: Satu kode billing dapat digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis pajak, berbeda dengan sistem sebelumnya yang membatasi satu kode billing untuk satu jenis pajak saja.</li><li style="text-align:justify;">Fitur Prepopulated SPT: Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi lebih mudah dengan fitur prepopulated otomatis. Hal ini mencakup berbagai jenis PPh, termasuk PPh Pasal 21, 15, 22, 23, 25, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2), yang sebelumnya sangat bergantung pada pelaporan manual dari pihak pemotong pajak.</li><li style="text-align:justify;">Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Pendaftaran Nomor Objek Pajak (NOP) dan pelaporan SPOP kini bisa dilakukan di KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar.</li></ol>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Rangkuman Isi PMK 81/2024</h2>&nbsp;1. Ketentuan Umum (Pasal 1): Definisi istilah dalam PMK 81/2024&nbsp;2. Ruang Lingkup (Pasal 2):&nbsp;Tujuh ruang lingkup dalam PMK 81/2024&nbsp;3. Hak dan Kewajiban Perpajakan secara Elektronik (Pasal 3–14): Tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan, serta proses penerbitan, penandatanganan, dan pengiriman dokumen serta keputusan secara elektronik.&nbsp;4. Pendaftaran Wajib Pajak, Pengukuhan PKP, dan Objek Pajak PBB<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Pendaftaran Wajib Pajak (Pasal 15–59): Tata cara pendaftaran untuk wajib pajak, termasuk pengajuan, perubahan data, dan ketentuan penghapusan NPWP.</li><li style="text-align:justify;">Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Pasal 60–70): Prosedur pengukuhan, kriteria, dan syarat-syarat untuk pengusaha kena pajak (PKP).</li><li style="text-align:justify;">Pendaftaran, Pelaporan, dan Pendataan Objek PBB (Pasal 71–93): Tata cara daftar, lapor, dan pendataan objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).</li></ul>&nbsp;5. Pembayaran dan Penyetoran Pajak<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Pembayaran dan Penyetoran Pajak (Pasal 94–121): Aturan teknis terkait proses pembayaran dan penyetoran pajak.</li><li style="text-align:justify;">Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak (Pasal 122–137): Ketentuan untuk pengajuan pengembalian kelebihan pajak yang seharusnya tidak terutang.</li><li style="text-align:justify;">Pemberian Imbalan Bunga (Pasal 138–149): Aturan mengenai pemberian imbalan bunga atas pembayaran pajak tertentu.</li></ul>&nbsp;6. Penyampaian dan Pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT)<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (Pasal 150–160): Tata cara menghitung kelebihan pembayaran dan pengembaliannya.</li><li style="text-align:justify;">Surat Pemberitahuan (SPT) (Pasal 161–190): Prosedur dan ketentuan dalam penyampaian dan pengelolaan SPT.</li><li style="text-align:justify;">PPh atas Pengalihan Hak Tanah/Bangunan (Pasal 191–200): Tata cara pelaporan, pengecualian, dan pembayaran PPh terkait pengalihan hak tanah – bangunan serta perjanjian pengikatan jual beli tanah – bangunan.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">PPh dari Real Estat dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif (Pasal 201–207): Prosedur pembayaran dan pelaporan atas penghasilan dari pengalihan real estat dengan skema kontrak inverstasi kolektif tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pemotongan dan Pembayaran PPh atas Penghasilan Lain Kontraktor (Pasal 208–216): Ketentuan untuk uplift dan penghasilan serupa yang sejenis atau penghasilan dari pengalihan partisipasi interes.</li><li style="text-align:justify;">Pungutan PPh Pasal 22 (Pasal 217–225): Prosedur pemungutan sehubungan dengan penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.</li><li style="text-align:justify;">Angsuran PPh Tahun Pajak Berjalan (Pasal 226–237): Penghitungan angsuran bagi wajib pajak baru, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan lainnya yang harus dibayar sendiri.</li><li style="text-align:justify;">Pemotongan PPh Pasal 26 atas Keuntungan Saham (Pasal 238–240): Ketentuan untuk wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) berupa keuntungan penjualan saham.</li><li style="text-align:justify;">PPh Pasal 26 atas Premi Asuransi/Reasuransi (Pasal 241–243): Prosedur untuk premi asuransi dan reasuransi yang dibayarkan ke perusahaan asuransi di luar negeri.</li><li style="text-align:justify;">Pemungutan PPh atas Penjualan Saham di Bursa Efek (Pasal 244–249): Tata cara pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari penjualan saham di bursa efek.</li><li style="text-align:justify;">Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Hulu Migas (Pasal 250–264): Prosedur untuk penyetoran dan pelaporan kegiatan usaha minyak - gas bumi serta penghitungan PPh untuk pembayaran PPh berupa volume minyak - gas bumi.</li><li style="text-align:justify;">Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali PPN Barang Bawaan (Pasal 265–277): Pengaturan untuk pengajuan dan penyelesaian permintaan kembali PPN barang bawaan bagi orang pribadi pemegang paspor luar negeri.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Kegiatan Ekspor Kegiatan dan Jasa Tertentu (Pasal 278–285): Batasan kegiatan dan jenis jasa yang dikenakan PPN atas ekspor.</li><li style="text-align:justify;">Pengurang PPN dan PPnBM atas Barang/Jasa Tertentu (Pasal 286–290): Ketentuan terkait PPN dan PPnBM atas barang kena pajak yang dikembalikan serta PPN atas jasa kena pajak yang dibatalkan.</li><li style="text-align:justify;">Pemungutan PPN dan PPnBM oleh BUMN (Pasal 291–297): Aturan bagi BUMN sebagai pemungut dalam memungut, menyetor, dan melaporkan PPN serta PPnBM.</li><li style="text-align:justify;">Penunjukan Kontraktor untuk PPN Migas (Pasal 298–304): Penunjukan kontraktor dan tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM.&nbsp;</li><li style="text-align:justify;">Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan (Pasal 305–311): Penunjukan pemegang izin usaha pertambangan khusus operasi produksi serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Jasa Agen dan Pialang Asuransi (Pasal 312–322): Pengaturan PPN untuk jasa agen asuransi, pialang asuransi, dan pialang reasuransi.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri (Pasal 323–331): Ketentuan pengenaan PPN untuk konstruksi mandiri.</li><li style="text-align:justify;">PPN atas Barang/Jasa Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean (Pasal 332–339): Penunjukan pihak lain dalam pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas barang/jasa dari luar ke dalam daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).</li><li style="text-align:justify;">PPN dan PPh atas Transaksi Aset Kripto (Pasal 340–369): Pengaturan PPN dan PPh atas transaksi kripto.</li><li style="text-align:justify;">Pengecualian PPh atas Dividen atau Penghasilan Lain (Pasal 370–374): Tata cara pengecualian.</li><li style="text-align:justify;">Pengkreditan Pajak Masukan (Pasal 375–381): Prosedur pengkreditan pajak masukan.</li><li style="text-align:justify;">Pembuatan dan Pembetulan Faktur Pajak (Pasal 382–390): Aturan untuk faktur pajak meliputi pembuatan, pembetulan, dan penggantian.</li></ul>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;"> Baca Juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/71eaeca6-5f39-4091-9d44-4579f05effd3/Panduan-Lengkap-Pendaftaran-Wajib-Pajak-Badan-melalui-Aplikasi-Coretax-(CTAS)">Panduan Lengkap Pendaftaran Wajib Pajak Badan melalui Aplikasi Coretax (CTAS)</a></h3>&nbsp;&nbsp;7. Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan<ul style="list-style-type:disc;"><li style="text-align:justify;">Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta (Pasal 392–406): Prosedur untuk pengalihan dan perolehan harta dalam penggabungan hingga pengambilalihan usaha.</li><li style="text-align:justify;">Fasilitas Pajak untuk Penanaman Modal (Pasal 407–422): Insentif pajak untuk investasi di bidang usaha atau daerah tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pengurang Penghasilan Neto untuk Industri Padat Karya (Pasal 423–431): Ketentuan insentif pengurang penghasilan neto atas penanaman modal baru atau perluasan usaha bagi usaha padat karya.</li><li style="text-align:justify;">Pengurang Penghasilan Bruto untuk Penelitian/Pengembangan (Pasal 432–441): Insentif pajak untuk penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia.</li><li style="text-align:justify;">Pajak Penghasilan untuk WNA dengan Keahlian Tertentu (Pasal 442–447): Pengaturan PPh bagi WNA dengan kriteria tertentu.</li><li style="text-align:justify;">Pencatatan dan Pembukuan untuk Perpajakan (Pasal 448–463): Prosedur pencatatan dan pembukuan untuk tujuan perpajakan.</li></ul>&nbsp;8. Teknis Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) (Pasal 464-467): Daftar tata cara dan ketentuan perpajakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Perbendaharaan, serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai.&nbsp;9. Contoh Format Dokumen, Perhitungan, Pemungutan, dan Pelaporan (Pasal 468-471):&nbsp;Daftar contoh format dokumen, perhitungan, pemungutan, dan pelaporan yang tercantum dalam Lampiran PMK 81/2024&nbsp;&nbsp;10. Ketentuan Peralihan (Pasal 472-478): Mengatur ketentuan lainnya yang berkaitan dengan seluruh isi di PMK ini.&nbsp;11. Ketentuan Penutup (Pasal 479-484): Berisi aturan yang tetap berlaku dan pencabutan 42 aturan lain secara utuh maupun sebagian pasal.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di <a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 yang mengatur tentang ketentuan pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau yang biasa dikenal dengan Core Tax Administration System (CTAS). 

Rangkuman Isi PMK 81/2024 tentang Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Coretax (CTAS)

<h2 style="text-align:justify;">Optimalisasi Penerimaan Pajak di Sektor Pertambangan</h2>&nbsp;Dalam rangka memperkuat regulasi perpajakan di sektor strategis, khususnya pertambangan, pemerintah Indonesia melalui <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024</a> menetapkan aturan baru terkait penunjukan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk operasi produksi sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi penerimaan pajak dari sektor pertambangan yang selama ini menjadi salah satu pilar utama perekonomian Indonesia.&nbsp;Pemerintah menyadari bahwa sektor pertambangan memiliki kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun, kompleksitas operasional di sektor ini sering kali menjadi tantangan dalam hal kepatuhan pajak. Oleh karena itu, regulasi ini diharapkan dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik, terutama dalam hal pemungutan dan pelaporan PPN serta PPnBM.<h3 style="text-align:justify;">&nbsp;</h3><h3 style="text-align:justify;"> Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/c4a2e25f-d726-413f-a784-54a0cfe5b190/Ada-Pengecualian-PPh-Natura-di-Sektor-Pertambangan-Apa-Saja">Ada Pengecualian PPh Natura di Sektor Pertambangan, Apa Saja?</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Penunjukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai Pemungut Pajak</h2>&nbsp;Berdasarkan Pasal 305 dalam PMK Nomor 81/2024, pemegang IUPK ditunjuk sebagai pemungut pajak untuk transaksi yang melibatkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Penunjukan ini berlaku bagi entitas yang:&nbsp;<ol><li style="text-align:justify;">Merupakan perubahan bentuk usaha dari kontrak karya yang belum berakhir.</li><li style="text-align:justify;">Beroperasi di bidang usaha pertambangan mineral.</li><li style="text-align:justify;">Memiliki izin yang diterbitkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelum 31 Desember 2019.</li></ol>&nbsp;Penunjukan ini mencakup seluruh unit usaha, baik kantor pusat maupun cabang, yang terlibat dalam kegiatan operasional pertambangan. Dengan adanya penunjukan ini, pemegang IUPK tidak hanya berperan dalam kegiatan eksplorasi dan produksi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pemungutan pajak atas barang dan jasa yang mereka peroleh dari rekanan.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tanggung Jawab Pemungutan dan Penyetoran Pajak</h2>&nbsp;Pasal 306 mengatur bahwa pemegang IUPK wajib memungut PPN dan/atau PPnBM atas setiap penyerahan BKP dan JKP yang diterima dari rekanan. Rekanan yang dimaksud di sini adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah terdaftar dan melakukan transaksi dengan pemegang IUPK.&nbsp;Berikut beberapa tanggung jawab utama pemegang IUPK terkait pemungutan pajak:&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">1. Penghitungan Pajak yang Terutang</h3> Jumlah PPN yang harus dipungut oleh pemegang IUPK harus dihitung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, jika barang yang diserahkan termasuk dalam kategori barang mewah, maka PPnBM juga harus dipungut sesuai aturan yang berlaku.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">2. Pembebasan Pemungutan Pajak pada Kondisi Tertentu</h3> Berdasarkan Pasal 308, terdapat pengecualian pemungutan pajak oleh pemegang IUPK untuk transaksi tertentu, antara lain:<ul><li style="text-align:justify;">Jika total nilai pembayaran tidak melebihi Rp10 juta, termasuk pajak yang terutang, dengan catatan tidak ada pemecahan transaksi untuk menghindari batas nilai.</li><li style="text-align:justify;">Penyerahan barang atau jasa yang mendapat fasilitas pembebasan PPN, seperti bahan bakar yang disediakan oleh PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaannya.</li><li style="text-align:justify;">Jasa telekomunikasi dan angkutan udara yang tidak dikenai PPN menurut peraturan yang berlaku.</li></ul>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">3. Pembuatan Faktur Pajak oleh Rekanan</h3> Berdasarkan Pasal 309, setiap rekanan yang menyerahkan BKP atau JKP kepada pemegang IUPK wajib membuat faktur pajak. Faktur ini harus diterbitkan pada saat:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Penyerahan barang atau jasa.</li><li style="text-align:justify;">Penerimaan pembayaran sebelum penyerahan.</li><li style="text-align:justify;">Pembayaran termin pada setiap tahap pekerjaan.</li></ul>&nbsp;Faktur pajak ini wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PPN oleh rekanan sesuai periode yang ditentukan.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak oleh Pemegang IUPK</h2>&nbsp;Pemegang IUPK yang telah memungut pajak berkewajiban untuk menyetorkan jumlah pajak yang terutang ke kas negara melalui Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 310. Penyetoran ini harus dilakukan secara terstruktur untuk menghindari kesalahan yang dapat berakibat pada sanksi administratif.&nbsp;Selain itu, pemegang IUPK juga harus melaporkan seluruh pajak yang telah dipungut dan disetor melalui SPT Masa PPN sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan yang tepat waktu dan sesuai prosedur akan membantu pemegang IUPK menghindari potensi denda atau sanksi yang dapat dikenakan jika terjadi keterlambatan.<h3 style="text-align:justify;">&nbsp;</h3><h3 style="text-align:justify;"> Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/f30b4ec9-8e88-4d90-9f82-970a1b869659/Sah!-22-Komoditas-Hasil-Pertambangan-Ini-Masuk-Daftar-Mineral-Strategis-Indonesia">Sah! 22 Komoditas Hasil Pertambangan Ini Masuk Daftar Mineral Strategis Indonesia</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Sanksi Bagi Pemegang IUPK yang Tidak Memenuhi Kewajiban</h2>&nbsp;Dalam Pasal 311, pemerintah menetapkan sanksi bagi pemegang IUPK yang tidak mematuhi kewajiban pemungutan, penyetoran, atau pelaporan pajak. Beberapa pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi antara lain:&nbsp;<ul><li style="text-align:justify;">Tidak melakukan pemungutan pajak sesuai ketentuan.</li><li style="text-align:justify;">Keterlambatan dalam penyetoran pajak yang sudah dipungut.</li><li style="text-align:justify;">Tidak melaporkan pajak terutang dalam periode yang ditentukan.</li></ul>&nbsp;Sanksi yang dikenakan bisa berupa denda, bunga, atau bahkan pembekuan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika pelanggaran dianggap serius. Dengan demikian, pemegang IUPK perlu memastikan kepatuhan mereka terhadap peraturan yang berlaku untuk menghindari potensi penalti.&nbsp;Peraturan baru yang tertuang dalam PMK Nomor 81 Tahun 2024 memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemegang IUPK dalam hal pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pertambangan, serta mendorong kepatuhan pajak yang lebih tinggi di industri yang sangat berperan dalam perekonomian nasional.&nbsp;Dengan memahami dan mematuhi ketentuan yang diatur dalam PMK ini, pemegang IUPK dapat memastikan bahwa operasional bisnis mereka tetap berjalan lancar tanpa menghadapi masalah terkait perpajakan. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku usaha di sektor ini untuk memperbarui pemahaman mereka tentang regulasi pajak yang berlaku.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di&nbsp;<a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Dalam rangka memperkuat regulasi perpajakan di sektor strategis, khususnya pertambangan, pemerintah Indonesia melalui PMK No. 81/2024 menetapkan aturan baru terkait penunjukan pemegang IUPK untuk operasi produksi sebagai pemungut, penyetor, dan pelapor PPN serta PPnBM.

Aturan Pajak Baru untuk Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus

<h2 style="text-align:justify;">Aturan Pajak Baru di Sektor Energi</h2>&nbsp;Pemerintah Indonesia terus berupaya memperkuat regulasi perpajakan di sektor energi guna meningkatkan transparansi, kepatuhan, serta optimalisasi penerimaan negara. Melalui <a href="https://www.pajakku.com/tax-guide/fa0692b1-5c00-414e-ab1d-af7bc87a4bee/PER_MENKEU/81-TAHUN-2024">Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024</a>, pemerintah menetapkan ketentuan baru yang mewajibkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) di sektor minyak, gas bumi, serta kontraktor dan pemegang izin usaha panas bumi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mengingat sektor energi memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan negara.&nbsp;Industri minyak, gas, dan panas bumi selama ini menjadi salah satu sektor andalan dalam perekonomian Indonesia. Namun, kompleksitas bisnis dan tingginya volume transaksi di sektor ini menuntut adanya mekanisme yang jelas dalam hal pemungutan pajak. Oleh karena itu, PMK 81/2024 berupaya memastikan bahwa kontraktor yang beroperasi di bidang ini menjalankan kewajiban pajaknya dengan lebih tertib dan terstruktur.&nbsp;&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6841cab6-9777-471d-8908-445dfb8159f5/Insentif-Pajak-dan-Regulasi-untuk-Kontraktor-Migas:-Apa-yang-Perlu-Diketahui">Insentif Pajak dan Regulasi untuk Kontraktor Migas, Apa yang Perlu Diketahui?</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Penunjukan Kontraktor sebagai Pemungut Pajak</h2>&nbsp;Regulasi yang tertuang dalam Pasal 298 menetapkan bahwa kontraktor di sektor minyak, gas bumi, dan panas bumi wajib bertindak sebagai pemungut PPN dan PPnBM. Hal ini berlaku baik untuk kantor pusat, cabang, maupun unit usaha terkait. Dengan demikian, kontraktor tidak hanya bertindak sebagai penerima barang atau jasa dari rekanan, tetapi juga bertanggung jawab untuk memungut pajak yang terutang dari transaksi tersebut.&nbsp;Ketentuan ini bertujuan agar pajak yang terutang atas penyerahan barang dan jasa tidak hanya dibebankan pada rekanan, melainkan dikumpulkan oleh kontraktor yang menerima barang atau jasa tersebut. Langkah ini diyakini akan meningkatkan akurasi dan kecepatan penerimaan pajak di sektor energi.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tata Cara Pemungutan Pajak oleh Kontraktor</h2>&nbsp;Menurut Pasal 299, kontraktor yang ditunjuk wajib memungut PPN dan/atau PPnBM atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang diberikan oleh rekanan mereka. Rekanan yang dimaksud adalah para Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar dan melakukan penyerahan barang atau jasa kepada kontraktor tersebut.&nbsp;Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh kontraktor dalam pemungutan pajak ini antara lain:&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">1. Penghitungan Pajak</h3> Jumlah PPN yang dipungut dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika barang yang diserahkan termasuk dalam kategori barang mewah, maka PPnBM juga harus dipungut sesuai ketentuan yang berlaku.&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">2. Pengecualian Pemungutan</h3> Berdasarkan Pasal 301, terdapat beberapa kondisi di mana kontraktor tidak wajib memungut PPN dan PPnBM, yaitu:<ul><li style="text-align:justify;">Jika nilai transaksi tidak melebihi Rp10 juta, termasuk pajak yang terutang.</li><li style="text-align:justify;">Jika transaksi mendapat fasilitas pembebasan pajak, seperti pada penyerahan bahan bakar minyak oleh PT Pertamina dan anak usahanya, atau jasa telekomunikasi dan angkutan udara.</li><li style="text-align:justify;">Jika penyerahan barang atau jasa tersebut sudah dikecualikan dari pengenaan PPN menurut peraturan yang berlaku.</li></ul>&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">3. Dokumentasi Faktur Pajak</h3> Sesuai Pasal 302, rekanan yang menyerahkan barang atau jasa kepada kontraktor wajib membuat faktur pajak pada saat penyerahan atau pada saat menerima pembayaran. Faktur ini harus dilaporkan secara berkala dalam Surat Pemberitahuan Masa (SPT) PPN.&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Prosedur Penyetoran dan Pelaporan Pajak</h2>&nbsp;Setelah memungut pajak, kontraktor diwajibkan untuk menyetorkan jumlah pajak yang dipungut ke kas negara. Penyetoran ini harus dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Proses penyetoran dilakukan melalui Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP.&nbsp;Menurut Pasal 303, pelaporan PPN yang telah dipungut dan disetor harus dilakukan secara berkala menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Pelaporan ini harus dilaksanakan sebelum akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, dengan menggunakan sistem yang terintegrasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Sanksi bagi Kontraktor dan Rekanan yang Tidak Mematuhi Aturan</h2>&nbsp;Pemerintah menegaskan bahwa kontraktor dan rekanan yang tidak memenuhi kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak akan dikenakan sanksi administratif. Hal ini diatur dalam Pasal 304. Sanksi tersebut dapat berupa denda, bunga, atau bahkan pembekuan nomor pokok wajib pajak (NPWP) jika pelanggaran yang dilakukan tergolong serius.<h2>&nbsp;</h2>&nbsp;<h3>Baca juga: <a href="https://www.pajakku.com/read/6c0410c3-90fe-4bce-abba-8e10871019f2/PPh-Nonmigas-Dominasi-Penerimaan-Pajak-Februari-2024-Apa-Saja-Faktornya-">PPh Nonmigas Dominasi Penerimaan Pajak Februari 2024, Apa Saja Faktornya?</a></h3>&nbsp;&nbsp;<h2 style="text-align:justify;">Tips bagi Kontraktor di Sektor Minyak, Gas, dan Panas Bumi</h2>&nbsp;Agar proses pemungutan dan pelaporan pajak berjalan lancar, berikut beberapa tips yang dapat diimplementasikan:<ol><li style="text-align:justify;">Gunakan Sistem Terintegrasi untuk Mempermudah Pelaporan Memanfaatkan Tarra e-Faktur Pajakku sebagai platform pengelolaan faktur pajak dapat membantu kontraktor dalam memproses faktur dengan lebih cepat. Fitur seperti real-time koneksi ke server DJP, bulk processing, serta dashboard monitoring mempermudah pelaporan dan memastikan akurasi data.</li><li style="text-align:justify;">Otomatisasi Proses Pembuatan Faktur Dengan fitur prepopulated faktur, kontraktor dapat mempercepat proses pengisian dan pengiriman faktur pajak. Ini membantu meminimalkan risiko kesalahan dan keterlambatan pelaporan.</li><li style="text-align:justify;">Lakukan Audit Internal Secara Berkala Melakukan audit internal atas proses pemungutan dan pelaporan pajak dapat membantu mendeteksi kesalahan lebih awal. Pastikan semua transaksi dicatat dengan benar untuk menghindari sanksi yang tidak perlu.</li></ol>&nbsp;Tarra e-Faktur Pajakku adalah solusi tepat untuk perusahaan yang ingin efisien dalam mengelola pajak. Untuk informasi tentang produk dan manfaat lebih lanjut, segera hubungi nomor kontak 0804-1-501-501, atau email ke <a href="mailto:marketing@pajakku.com">marketing@pajakku.com</a>.&nbsp;Dengan diberlakukannya PMK Nomor 81 Tahun 2024, kontraktor di sektor energi kini memiliki tanggung jawab lebih besar dalam hal pemungutan dan pelaporan pajak. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga mendorong kepatuhan dan transparansi di industri yang strategis ini. Bagi pelaku usaha, memahami dan mematuhi aturan ini sangat penting untuk memastikan bisnis berjalan lancar tanpa terganggu oleh masalah perpajakan.&nbsp;&nbsp;<h3 style="text-align:justify;">Baca juga Berita dan Artikel Pajakku lainnya di&nbsp;<a href="https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJbsxQswuYfdAw?ceid=ID:en&amp;oc=3&amp;hl=en-ID&amp;gl=ID">Google News</a></h3>

Melalui PMK Nomor 81 Tahun 2024, pemerintah menetapkan ketentuan baru yang mewajibkan kontraktor KKS di sektor minyak, gas bumi, serta kontraktor dan pemegang izin usaha panas bumi untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM. 

Panduan Pemungutan Pajak untuk Kontraktor Minyak, Gas, dan Panas Bumi Berdasarkan PMK 81/2024

Jakarta

Bandung

Bali

TATA CARA PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

Undang-Undang

Pajak Daerah

Peraturan Walikota Yogyakarta

Syarat & Ketentuan

Perjanjian Lisensi

Kebijakan Privasi

Kontak Pajakku

Peraturan Pemerintah Pengganti UU

Peraturan Pemerintah

Peraturan - Pemerintah

Peraturan Presiden

Keputusan Presiden

Instruksi Presiden

Peraturan Menteri Lainnya

Peraturan Bersama Menteri

Keputusan Bersama Menteri

Peraturan Menteri Perdagangan

Keputusan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Keputusan Menteri Perindustrian

Keputusan Menteri Tenaga Kerja

Keputusan Pengadilan Pajak

Peraturan Menteri Perindustrian

Peraturan/Keputusan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Keuangan

Keputusan Menteri Keuangan

Instruksi Menteri Keuangan

Surat Edaran Menteri Keuangan

Surat Menteri Keuangan

Peraturan Bersama Dirjen

Surat Edaran Dirjen Anggaran

Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan

Peraturan Dirjen Perdagangan Luar Negeri

Surat Direktur Teknis Kepabeanan

Surat Edaran Dirjen Bea & Cukai

Surat Dirjen Anggaran

Surat Dirjen Perbendaharaan

Keputusan Bersama Dirjen

Surat Dirjen Bea & Cukai

Peraturan Dirjen Bea & Cukai

Surat Edaran Bersama Dirjen

Keputusan Dirjen Perbendaharaan

Peraturan Dirjen Perbendaharaan

Keputusan Dirjen Bea & Cukai

Peraturan Direktur Jenderal Pajak

Surat Sekretaris Dirjen Pajak

Surat Edaran Sekretaris Dirjen Pajak

Surat Edaran Dirjen Pajak

Surat Dirjen Pajak

Peraturan Dirjen Pajak

Keputusan Dirjen Pajak

Instruksi Dirjen Pajak

Lainnya

Surat Kawat

Pengumuman

Peraturan Daerah

Peraturan Lainnya

Surat Edaran Pengadilan Pajak

Peraturan Gubernur DKI

Peraturan Ketua Pengadilan Pajak

Tax Treaty

Peraturan Daerah Kota Bandung

Peraturan Walikota Semarang

Peraturan Walikota Salatiga

Peraturan Walikota Pekalongan

Peraturan Bupati Pemalang

Ibu Kota Nusantara

Tax Prep

Fraud & Deception

Digital Assemblage

Analytics, Planning, & Monitoring

Human Enabler

Integrated Platform for Tax Liability Recommendations and Management

Pajakku bersertifikasi internasional ISO/IEC 27001:2022 untuk Manajemen Keamanan Informasi, ISO 9001:2015 untuk Sistem Manajemen Mutu, dan ISO/IEC 20000-1:2018 untuk Sistem Manajemen Layanan Teknologi Informasi, dari British Standards Institution, dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data informasi seluruh member Pajakku.

Aman, Rahasia dan Terpercaya

Pemeliharaan dan pembaharuan layanan secara otomatis, serta ketersediaan layanan yang selalu hadir untuk membantu member setia Pajakku, dengan bantuan responsif dari Support Pajakku.

Mudah dan Nyaman

Pajakku patuh kepada semua peraturan dan arahan dari Direktorat Jendral Pajak maupun Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta rutin melakukan proses pengawasan oleh multi lembaga Pemerintah dan Swasta. Pajakku juga terus beradaptasi terhadap peraturan terbaru yang berlaku.

Terdaftar dan Diawasi oleh DJP & DJPb

Gunakan fitur tambahan keamanan yang melindungi database perusahaan Anda, dari dalam dan luar. Dengan layanan kontrol security platform dan security expert, Fitur Protect Plus menjadi solusi pencegahan kehilangan data perusahaan. Hindari berbagai ancaman kejahatan siber melalui intelijen yang telah dipatenkan. Bersama Pajakku, kami memprioritaskan keamanan Anda.

Protect Plus 

Sistem Integrasi Perpajakan

Quick and accurate validation and confirmation of taxpayer status

e-Konfirmasi Status Wajib Pajak

Comprehensive Tax Monitoring and Analysis for More Informed Business Decisions

Business Intelligence Pajak

Manage and Distribute Tax Documents Faster and More Efficiently

Tador

Tarra e-Faktur

Manage All Income Tax Articles Securely, Easily, and Accurately

e-Pengolahan Pajak Terpadu

Accelerate the application of electronic stamps and digital signatures effortlessly

e-Met Pajakku

Boost Your Tax Expertise with Our Competence Test

Taxation Competency Test

1 Dokumen

Fokus