Teknologi memang tengah mendisrupsi kehidupan kita, sebagaimana bisa kita simak dalam keseharian kita, mulai dari pemesanan makanan, kebutuhan pokok, hingga pembayaran di restoran pun sekarang sudah menggunakan berbagai macam aplikasi dengan teknologi yang mutakhir.
Disrupsi digital ini tentu tidak hanya bekerja dalam sektor swasta, pada kenyataannya teknologi juga bisa digunakan untuk pelayanan publik. Di Indonesia sendiri, sektor pajak telah lama memanfaatkan teknologi untuk proses perpajakan mulai dari hitung, lapor, pungut, hingga bayar. Berbagai produk digital dalam perpajakan juga sudah mulai berkembang, mulai dari e-faktur, e-bukti potong, e-registration, e-billing, hingga yang paling baru e-materai.
Digitalisasi di sektor pajak ini mampu membantu meningkatkan rasio pajak melalui kemudahan serta efisiensi administrasi pajak. Dengan digitalisasi mampu mempersingkat proses perpajakan karena mengurangi waktu antri sekaligus memastikan wajib pajak dapat mengakses perpajakan dimana saja, kapan saja.
Digitalisasi Pajak di Vietnam
Digitalisasi di sektor perpajakan ini juga tengah dikembangkan oleh negara tetangga, Vietnam. Negara ini tengah mewujudkan digitalisasi administrasi perpajakan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak negaranya. Salah satu produk yang tengah dikembangkan adalah faktur elektronik.
Implementasi faktur elektronik ini memang telah berjalan sejak tahun 2018, namun pergerakannya dapat dibilang cukup lambat, mengingat hingga saat ini baru diimplementasikan di enam kota utama Vietnam yaitu Hanoi, Ho Chi Minh, Hai Phong, Quang Ninh, Phu Tho, dan Binh Dinh. Dengan implementasi e-faktur di Vietnam ini, sudah terkumpul 850.000 pelaku usaha dan tahun ini instansi perpajakan Vietnam telah menerima 16 juta file e-faktur dari seluruh transaksi dan penyerahan.
Terkait dengan mekanisme pengaksesan e-faktur di Vietnam cukup mirip dengan mekanisme di Indonesia. Pertama-tama, pelaku usaha perlu mendaftar di situs web departemen pajak Vietnam dan mendapat persetujuan. Setelah itu nantinya pelaku usaha akan mendapatkan kode identifikasi yang harus ditambahkan ke e-faktur sebelum dikirim kembali ke customer. Namun, ada pula jenis dokumen yang tidak memerlukan kode identifikasi bagi beberapa sektor seperti e-commerce, asuransi, transportasi, dsb.
