Dalam wawancara dengan salah satu kanal berita, Febrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kemenkeu menyatakan optimisme nya terkait hutang negara yang akan berkurang di tahun 2022.
Di tahun ini, proyeksi perpajakan diperkirakan akan mencapai Rp 1.413,7 triliun. Tahun depan, penerimaan pajak dalam APBN 2022 diperkirakan bisa mencapai Rp 1.510 triliun dengan tax ratio mencapai 9,22%. Angka ini akan meningkat lagi di tahun 2025 sebesar 10.12% dengan adanya UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Optimisme ini pun dapat kita lihat dari defisit pendapatan dan alokasi belanja negara yang mengalami penurunan menjadi sebesar 4,85% dari PDB atau sebesar Rp 686 triliun.
Pendapatan negara diperkirakan akan mencapai Rp 1.846,1 triliun yang terdiri dari perpajakan Rp 1.510 triliun, penerimaan bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 335,6 triliun dan hibah sebesar Rp 600 miliar. Sementara itu, dalam APBN 2022 belanja negara diperkirakan akan sebesar Rp 2.714,2 triliun.
Penurunan defisit negara ini dipicu oleh perubahan kebijakan dalam UU HPP, seperti kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11-12%. PPN sendiri merupakan pajak atas konsumsi masyarakat yang memiliki proporsi tinggi dalam produk domestik domestik bruto (PDB).
Tidak hanya itu, kebijakan lain juga berkontribusi terhadap pengurangan proyeksi defisit negara seperti penambahan lapisan (bracket) tarif pajak penghasilan (PPh) untuk orang super kaya, pengenaan pajak karbon, serta bea cukai untuk kelompok barang tertentu. Terlebih, adanya program pengungkapan sukarela yang diprediksi mampu mendorong kepatuhan pajak secara sukarela.
“Potensi penerimaan pajak akan bertambah dari Rp 150 triliun menjadi Rp 160 triliun dan hal ini tidak akan terjadi dengan sendirinya. DJP nantinya memiliki tugas mengumpulkan pajak dan harus bekerja lebih keras menghadapi bidang-bidang sumber penerimaan pajak,” ujar Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara.
Menurut Febrio Kacaribu, APBN 2022 ini nantinya akan tetap diarahkan untuk pemulihan negara ekonomi dan penanganan pandemi. APBN secara lebih khusus akan diarahkan untuk mendukung reformasi struktur dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Hal ini dapat dilihat dari sasaran anggaran yang ditujukan untuk pembangunan seperti pengangguran, kemiskinan, gini rasio, dan indeks pembangunan manusia.
