Belakangan ini, isu kesehatan mental nggak lagi jadi obrolan tabu. Burnout, anxiety, sampai istilah “healing” udah jadi bahasa sehari-hari anak muda, terutama Gen Z. Sayangnya, kepedulian ini sering berhenti di linimasa media sosial saja. Saat butuh bantuan nyata, banyak yang mundur duluan begitu tahu tarif konsultasi ke psikolog atau psikiater mandiri bisa mencapai ratusan ribu rupiah per sesi.
Akibatnya, banyak yang memilih memendam masalah sendiri, atau paling jauh hanya curhat ke teman. Padahal, di titik inilah negara seharusnya hadir. Dan tanpa banyak yang sadar, salah satu jalan negara hadir untuk urusan jiwa ini justru lewat sesuatu yang sering dianggap membosankan: pajak.
Baca Juga: Mengenal Ketentuan Perpajakan Rumah Sakit dan Klinik
Dari Kantor Pajak ke Ruang Konseling
Banyak yang mengira pajak yang disetor ke pusat hanya berakhir jadi jalan tol atau gedung pemerintahan. Padahal, sebagian besar penerimaan pajak seperti PPh dan PPN justru dialirkan kembali ke daerah lewat mekanisme transfer fiskal, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan. Dana inilah yang kemudian dikelola Dinas Kesehatan kabupaten/kota untuk membiayai operasional Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah, termasuk layanan kesehatan jiwa di dalamnya.
Realitanya, layanan ini memang belum merata. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan baru sekitar 60 persen dari lebih dari 10 ribu Puskesmas di Indonesia yang sudah mampu memberikan layanan kesehatan jiwa, dengan target terus naik tiap tahun. Tapi di tempat-tempat yang sudah punya layanan ini, biayanya jauh dari kata mencekik. Beberapa Puskesmas mengenakan tarif konsultasi psikologi mulai dari belasan ribu sampai puluhan ribu rupiah, bahkan gratis di sejumlah daerah, apalagi jika kamu memakai BPJS Kesehatan lewat jalur rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama.
Artinya, layanan “curhat profesional” yang selama ini terasa eksklusif dan mahal, sebenarnya sudah mulai tersedia di dekat rumahmu, dibiayai oleh uang yang kamu setor lewat pajak tanpa kamu sadari.
Kenapa Informasi Ini Tidak Sampai ke Anak Muda?
Masalahnya, informasi seperti ini jarang terdengar di telinga Gen Z. Komunikasi seputar pajak selama ini terlalu sering dibungkus narasi besar dan kaku: APBN, infrastruktur, pembangunan jalan. Sementara manfaat yang menyentuh langsung keseharian, termasuk kesehatan mental, jarang diangkat jadi cerita yang relate dengan keresahan anak muda sekarang.
Di sinilah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan pemerintah daerah punya peluang besar untuk mengubah cara bicara. Alih-alih hanya menampilkan grafik realisasi anggaran, mereka bisa membangun narasi sederhana yang langsung kena ke hati: “Pajak yang kamu bayar ikut membiayai layanan psikolog di Puskesmas terdekat.”
Stigma juga perlu digeser. Selama ini pajak identik dengan pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan. Padahal, pajak juga sedang diam-diam membangun infrastruktur yang nggak kelihatan, yaitu kesehatan jiwa masyarakat. Narasi “membangun jiwa, bukan cuma membangun jalan” punya potensi besar untuk mengubah cara Gen Z memandang pajak, dari sekadar potongan gaji menjadi bentuk kepedulian kolektif.
Secara teknis, ini bisa diwujudkan lewat konten yang ringan dan visual, sesuai kebiasaan konsumsi informasi anak muda. Infografis sederhana yang menggambarkan alur “Bayar Pajak → Kas Negara → Dinas Kesehatan Daerah → Layanan Konseling di Puskesmas” jauh lebih mudah dicerna dibanding laporan keuangan yang tebal. Video pendek di Instagram atau TikTok yang menampilkan testimoni nyata dari pengguna layanan konseling di Puskesmas juga bisa jadi alat edukasi yang lebih membekas daripada iklan layanan masyarakat konvensional.
Pendekatan ini sejalan dengan apa yang dalam ilmu komunikasi perpajakan disebut sebagai upaya meningkatkan tax morale, yaitu kesadaran membayar pajak secara sukarela karena masyarakat melihat dan merasakan langsung manfaatnya, bukan karena takut sanksi.
Baca Juga: Yuk, Peringati Hari Dokter Nasional dengan Pahami Aturan Pajak Terbaru untuk Tenaga Medis!
Penutup: Jiwa yang Tenang, Pajak yang Berarti
Membayar pajak sering terasa seperti kewajiban administratif yang dingin dan jauh dari kehidupan pribadi. Tapi begitu kita tahu bahwa sebagian dari uang itu ikut menopang layanan konseling dan kesehatan jiwa di daerah, pajak jadi punya wajah yang lebih manusiawi.
Bukan berarti semua masalah kesehatan mental anak muda akan selesai hanya karena ada Puskesmas dengan layanan psikologi. Tapi setidaknya, ini menunjukkan bahwa negara hadir, bukan dalam bentuk gedung megah, melainkan dalam bentuk ruang kecil tempat seseorang bisa duduk dan didengarkan tanpa harus mengeluarkan uang banyak. Jiwa yang sehat, bisa jadi, memang berawal dari pajak yang dikelola dan dikomunikasikan dengan lebih baik.
Penulis:
Alfi Syahrin
Pegawai Tugas Belajar D3 Pajak PKN STAN
Disclaimer:
Artikel ini merupakan hasil karya dan pendapat pribadi penulis. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
