Sering dengar candaan soal orang yang punya “dua kepribadian” kalau urusan uang? Pas lagi di bank buat ngajuin KPR atau kredit motor, gayanya selangit biar kelihatan mapan dan gampang cair. Giliran berhadapan sama kantor pajak, mendadak jadi sosok paling “sederhana” sedunia supaya beban pajaknya minim. Dulu sih, dua skenario ini aman-aman saja jalan berbarengan karena bank dan pajak jarang banget saling ngobrol. Catatannya sendiri-sendiri, jadi aman.
Tapi, masuk awal tahun 2026, era “main kucing-kucingan” ini perlahan usai. Pemerintah resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 tepat pada tanggal 11 Februari lalu. Aturan ini intinya memperbarui daftar siapa saja yang wajib menyetor data ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tebak siapa nama besarnya? Yap, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sang pengawas bank dan lembaga keuangan. Ibaratnya, dua instansi yang selama ini jalan masing-masing, sekarang mulai duduk satu meja buat mencocokkan catatan buku mereka.
Tapi, jangan panik dulu. Ini bukan berarti petugas pajak bisa bebas mengintip mutasi rekening harianmu atau menghitung berapa kali kamu jajan kopi dalam seminggu, ya. Ruang lingkup yang diatur di sini jauh lebih spesifik, yakni seputar data kredit dan pinjaman saja. Mari kita bedah lebih dalam.
Bongkar Isi Aturan Barunya
PMK No. 8 Tahun 2026 ini sebenarnya merupakan revisi dari aturan lama, PMK No. 228 Tahun 2017, yang usianya sudah nyaris sedekade. Ada tiga poin penting baru yang diselipkan. Pertama, DJP sekarang wajib memberikan “tanda terima” resmi ke pihak yang sudah menyetor data sebagai bukti bahwa datanya telah dipakai. Kedua, DJP diberikan wewenang untuk meminta data tambahan via surat resmi jika data rutin yang masuk dirasa kurang menggambarkan kondisi keuangan seseorang. Pihak yang dimintai data memiliki waktu satu bulan untuk merespons. Ketiga, ada aturan teknis terkait siapa saja pejabat DJP yang berwenang menjalankan aturan tersebut.
Namun, bagian paling terasa efeknya justru ada di bagian lampiran. Daftar pihak yang wajib lapor ke DJP sekarang jadi panjang banget, mencapai ratusan entitas dari beragam sektor. Bintang utamanya tentu OJK tadi. Lewat SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) alias “rapor kredit” nasabah, OJK kini diwajibkan mengirim data debitur baik perorangan maupun badan usaha ke DJP setiap tahun. Datanya mencakup riwayat fasilitas kredit, agunan yang dipakai, sampai laporan keuangan si peminjam. Nggak cuma OJK, konsultan pajak juga kena aturan serupa, mereka wajib menyetorkan data kliennya secara rutin ke DJP sebulan sekali.
Baca Juga: Ketentuan Baru Penyampaian Data Pajak ILAP Menurut PMK 8/2026
Alasan di Balik “Penyatuan” Data Ini
Mari kita lihat dari kacamata yang lebih adil. Praktik membuat dua versi laporan keuangan yang berbeda memang sudah jadi rahasia umum di dunia usaha. Versi “sultan” diserahkan ke bank biar kredit mulus, dan versi “merakyat” untuk pajak biar bayarnya murah. Selama bertahun-tahun trik ini aman karena memang belum ada mekanisme yang mencocokkan keduanya secara otomatis dan sistematis.
Nah, dengan dibukanya akses SLIK untuk DJP, ketimpangan data semacam ini bakal terdeteksi dengan gampang. Bayangkan, kalau penghasilan yang dilaporkan ke bank jauh lebih tinggi dibandingkan yang ada di SPT tahunan, sistem sekarang bisa langsung menyandingkan dan menelusuri kejanggalan itu. Ini memang sejalan dengan target besar pemerintah yang ingin mengubah sistem perpajakan; dari yang hanya mengandalkan kejujuran pelaporan mandiri, menuju sistem berbasis data silang dari berbagai sumber. Buat kamu yang dari dulu selalu konsisten dan jujur, santai saja, perubahan ini tidak akan mengubah apa pun dalam hidupmu.
Dampaknya buat Kita-Kita
Banyak yang salah paham dan parno duluan nih di bagian ini. Ingat ya, kewajiban menyetor data itu tugasnya OJK dan bank, bukan nasabah! Kamu tidak perlu tiba-tiba membuat laporan tambahan ke kantor pajak gara-gara aturan ini. Tidak ada formulir baru yang harus diisi atau urusan administratif tambahan.
Tapi, ada satu keyword penting sekarang, yaitu konsistensi. Khususnya untuk para pelaku usaha kecil yang suka mengajukan pinjaman modal ke bank. Pastikan gambaran keuangan di bank selaras dengan di SPT. Bukan niat menakut-nakuti, tapi sistem yang sekarang memang jauh lebih peka untuk mendeteksi perbedaan angka yang mencolok.
Kalau untuk karyawan kantoran yang punya KPR atau cicilan motor, dampaknya nyaris tidak terasa. Penghasilan karyawan biasanya sudah dipotong pajak otomatis dari kantor (PPh 21), sehingga datanya kemungkinan besar dari awal sudah sinkron dengan yang diajukan ke bank.
Baca Juga: Konsultan Pajak Wajib Laporkan Data Klien Setiap Bulan, Ini Detail Aturannya
Tanya Jawab Cepat (Q&A)
“Berarti rekeningku bakal dimata-matai DJP, dong?”
Nggak gitu konsepnya. OJK cuma memberikan data SLIK yang berisi riwayat pinjaman, jaminan, dan laporan keuangan debitur. Mutasi harian rekening atau kebiasaan belanjamu tetap jadi urusan pribadimu. Kalau kamu murni cuma punya tabungan biasa tanpa cicilan apa pun, kamu kemungkinan besar aman dari pantauan data ini.
“Lagi mau ngajuin KPR nih, perlu deg-degan nggak?”
Selama data penghasilan, aset, dan pekerjaanmu dilaporkan secara jujur, malah tidak perlu khawatir. Aturan ini justru membuktikan kalau profil keuanganmu itu valid dan konsisten, baik di mata pihak bank maupun petugas pajak.
“Buat UMKM yang sering ngutang modal, persiapannya apa?”
Pastikan laporan keuangan yang kamu setorkan ke bank tidak jomplang dengan isi SPT tahunanmu. Kalau dulu kamu terbiasa punya dua versi buku, ini saat yang paling pas untuk mulai merapikannya sebelum DJP menemukan ketidaksesuaian tersebut.
“Datanya buat apa sih sama DJP?”
Berdasarkan aturannya, data ini dipakai untuk memetakan potensi pajak, mengawasi kepatuhan, serta menjadi bahan analisis kalau ada indikasi ketidaksesuaian ekonomi wajib pajak. DJP tidak melakukan pengawasan acak tanpa prosedur jelas; ada mekanisme formal yang mengatur pemanfaatan data ini.
“Aku freelancer, gaji naik turun. Bakal rawan diperiksa?”
Nggak otomatis begitu kok. Yang dicari DJP itu ketidaksesuaian yang tidak masuk akal antara data bank dan SPT, bukan fluktuasi penghasilanmu. Selama kamu melaporkan penghasilan sesuai realita walau nominalnya berubah-ubah tiap bulan, itu bukan sebuah masalah.
“Kredit ortuku udah lunas lama, datanya masih nyangkut?”
Data di SLIK memang mencakup riwayat pinjaman yang sudah lunas sekalipun. Tapi ini sekadar memberikan gambaran profil ekonomi seseorang saja, bukan berarti orang tuamu akan otomatis ditarget pemeriksaan pajak gara-gara riwayat lama.
“Belum pernah lapor SPT tapi pernah ajukan kredit, bakal ketahuan?”
Jujur saja, iya, peluang ketahuannya sekarang memang jauh lebih besar. Ini adalah salah satu celah yang sengaja ingin ditutup pemerintah lewat integrasi data. Daripada menunggu diciduk sistem, lebih baik proaktif mendaftar dan lapor dari sekarang karena sistem sanksi biasanya lebih ringan untuk mereka yang inisiatif berbenah diri.
“Apa untungnya sih aturan repot begini buat masyarakat?”
Wajar kalau kesannya negara cuma mau mengejar setoran, tapi integrasi ini sangat membantu distribusi pajak biar lebih adil. Orang-orang yang selama ini sering menghindari pajak melalui celah administratif akan makin sempit ruang geraknya, sehingga mengurangi ketimpangan dengan warga yang sudah patuh bayar pajak sesuai kemampuan.
Garis Bawahnya
PMK No. 8 Tahun 2026 ini bukanlah aturan yang sekadar numpang lewat. Ini adalah bagian dari tren besar masa depan perpajakan Indonesia, di mana data dari bank, pemda, notaris, sampai konsultan pajak akan ditarik ke satu pusat integrasi: DJP. Kehadiran sistem administrasi pajak baru bernama Coretax juga didesain untuk menyandingkan data silang semacam ini, bukan lagi sekadar percaya buta pada laporan wajib pajak.
Memang, perubahan ini bagi sebagian orang terasa seperti mempersempit ruang privasi, dan wajar jika ada perdebatan soal batas pengawasan negara versus urusan pribadi. Namun dari sisi positifnya, langkah ini menciptakan keadilan; mereka yang terbiasa “bermain dua muka” kini ruang geraknya dipersempit, sementara yang sudah jujur dari awal bisa bernapas lega tanpa perlu repot.
Inti dari semua perubahan ini cuma satu: pentingnya konsistensi cerita keuangan. Angkanya harus sinkron, entah saat kamu berbicara dengan petugas bank penilai kredit, ataupun dengan sistem pajak penilai kepatuhan. Pada akhirnya, kedua instansi tersebut pada dasarnya hanya ingin tahu satu kebenaran yang sama: siapa dirimu secara ekonomi, dan seberapa jujur kamu menyampaikan realita tersebut.
Penulis:
Tania Prinsisli Yamaha
Pegawai Tugas Belajar D3 Pajak PKN STAN
Disclaimer:
Artikel ini merupakan hasil karya dan pendapat pribadi penulis. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
