Loading PDF...
Mitra Resmi DJP Distributor Resmi e-MeteraiStatus:
-
Share
Share
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PAJAK PENGHASILAN
PELIMPAHAN PPH PASAL 22 IMPOR (SERI PPH PASAL 22-16)
PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
KEPABEANAN
PERUBAHAN DAN PEMBERIAN NOMOR KODE KANTOR PELAYANAN PAJAK
PENGUMUMAN NOMOR PENG 401/SP/2000 TENTANG PENYELESAIAN BANDING ATAS SENGKETA PAJAK
MASALAH PPN DAN BEA MASUK DALAM RANGKA EKSPOR
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN BANK SEBAGAI BANK PERSEPSI DALAM RANGKA PENGELOLAAN SETORAN PENERIMAAN NEGARA
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1994
PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR UPAH MINIMUM REGIONAL (SERI PPH PASAL 21 NOMOR 14)
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK, TEMPAT PEMBAYARAN PAJAK, TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK, SERTA TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK