Loading PDF...
Mitra Resmi DJP Distributor Resmi e-MeteraiStatus:
-
Share
Share
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
TIDAK DILAKUKANNYA PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS HONORARIUM, UANG PERANGSANG DAN IMBALAN LAINNYA YANG DIBAYARKAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II/D KEBAWAH DAN ANGGOTA ABRI YANG BERPANGKAT PEMBANTU LETNAN SATU KEBAWAH YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA
NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA, DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, DAN PAJAK PENGHASILAN UNTUK BULAN JANUARI, FEBRUARI, DAN MARET 1995
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN
PAJAK PENGHASILAN
PEMBENTUKAN KABINET PEMBANGUNAN VI
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH