Tax Guide: Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25/PJ/2008

PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 268/PJ./2001 TENTANG PENANGANAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS KEPUTUSAN KEBERATAN YANG PERMOHONAN BANDINGNYA TIDAK DAPAT DITERIMA

BESARNYA CADANGAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA. (SERI PPH UMUM NOMOR 8)

BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR/PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK BESERTA NOTA PENGHITUNGANNYA

PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE- 05/PJ.42/1999 TANGGAL 11 FEBRUARI 1999 TENTANG PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PEMBEBASAN UTANG BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU

FORMULIR-FORMULIR KETETAPAN PPH FINAL DAN PPN ATAS IMPOR, PPN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN, PPN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN, PPN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK, PPN ATAS JASA MEMBANGUN SENDIRI SERTA PPN BM ATAS IMPOR DAN PPN BM PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 332/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 268/PJ./2001 TENTANG PENANGANAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS KEPUTUSAN KEBERATAN YANG PERMOHONAN BANDINGNYA TIDAK DAPAT DITERIMA

BENTUK SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPOR/PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK KURANG BAYAR TAMBAHAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR/PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK BESERTA NOTA PENGHITUNGANNYA

PELAKSANAAN KEPINDAHAN

TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

BESARNYA CADANGAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA. (SERI PPH UMUM NOMOR 8)

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP- 332/PJ/2002 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR PAJAK LAMA OLEH WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR

PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE- 05/PJ.42/1999 TANGGAL 11 FEBRUARI 1999 TENTANG PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PEMBEBASAN UTANG BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU

FORMULIR-FORMULIR KETETAPAN PPH FINAL DAN PPN ATAS IMPOR, PPN PEMANFAATAN BKP TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN, PPN PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN, PPN PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK, PPN ATAS JASA MEMBANGUN SENDIRI SERTA PPN BM ATAS IMPOR DAN PPN BM PEMUNGUTAN PAJAK OLEH PEMUNGUT PAJAK

TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK

TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK