Dalam transaksi bisnis, invoice atau faktur penjualan digunakan untuk menyampaikan rincian tagihan kepada pelanggan. Sementara itu, Faktur Pajak merupakan bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Meski memiliki fungsi yang berbeda, keduanya dapat berkaitan dalam administrasi transaksi. 

Melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025, terdapat ketentuan mengenai faktur penjualan yang dapat termasuk dalam pengertian e-Faktur. Selain itu, peraturan ini juga mengatur sejumlah dokumen yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, termasuk dokumen berupa kontrak atau invois untuk transaksi tertentu. 

Lantas, apakah Faktur Pajak dapat digunakan sebagai invoice? Apa perbedaannya dengan invoice yang dipersamakan dengan Faktur Pajak? Berikut penjelasannya. 

Invoice sebagai Faktur Pajak, Apakah Bisa? 

Invoice dan Faktur Pajak pada dasarnya memiliki fungsi yang berbeda. Invoice digunakan untuk menyampaikan tagihan atas barang atau jasa, sedangkan Faktur Pajak berfungsi sebagai bukti pungutan PPN. Namun, faktur penjualan yang diterbitkan PKP dapat termasuk dalam pengertian e-Faktur sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 45 PER-11/PJ/2025. 

Ketentuan tersebut memungkinkan faktur penjualan digunakan dalam administrasi penagihan sekaligus memenuhi fungsi perpajakan sebagai e-Faktur, selama persyaratan formal dan prosedur yang berlaku dipenuhi. Dengan demikian, penggunaan satu dokumen untuk kedua kebutuhan tersebut tidak berarti semua invoice otomatis berstatus sebagai Faktur Pajak. 

Berdasarkan Pasal 45 PER-11/PJ/2025, faktur penjualan harus memenuhi ketentuan berikut agar termasuk dalam pengertian e-Faktur: 

  • Memuat keterangan yang dipersyaratkan dalam Pasal 33. Keterangan yang dicantumkan dalam Faktur Pajak paling sedikit meliputi: 
    • Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang menyerahkan BKP atau JKP. 
    • Identitas pembeli BKP atau penerima JKP, yang disesuaikan dengan status dan jenis pihak yang bertransaksi, meliputi: 
      • Nama, alamat, dan NPWP bagi Wajib Pajak dalam negeri berbentuk badan dan Instansi Pemerintah. 
      • Nama, alamat, dan NPWP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi, sesuai ketentuan yang berlaku. 
      • Nama, alamat, dan nomor paspor bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi. 
      • Nama dan alamat bagi subjek pajak luar negeri berbentuk badan atau pihak yang bukan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 
      • Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, serta potongan harga. 
      • PPN yang dipungut. 
      • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut, jika ada. 
      • Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak. 
      • Nama dan tanda tangan pihak yang berhak menandatangani Faktur Pajak. 
  • Diunggah melalui sistem yang ditentukan. Faktur penjualan harus diunggah menggunakan modul e-Faktur pada Portal Wajib Pajak atau laman maupun aplikasi pajak (PJAP), seperti Pajakku yang terintegrasi dengan sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 
  • Memperoleh persetujuan DJP. Faktur penjualan harus mendapatkan persetujuan DJP paling lambat sesuai batas waktu dalam Pasal 44 ayat (1), yaitu tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan e-Faktur. 

Persetujuan DJP menjadi hal penting karena Pasal 44 ayat (3) menyatakan bahwa e-Faktur yang tidak memperoleh persetujuan DJP bukan merupakan Faktur Pajak. Oleh karena itu, dokumen yang hanya berfungsi sebagai invoice komersial tidak otomatis memenuhi ketentuan sebagai Faktur Pajak. 

Baca Juga: Perbedaan Invoice dan Faktur Pajak

Invoice yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak 

Selain faktur penjualan yang memenuhi kriteria sebagai e-Faktur, PER-11/PJ/2025 juga mengatur dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 62 dan berlaku untuk jenis dokumen serta transaksi yang disebutkan secara khusus dalam peraturan tersebut. 

Salah satu jenis dokumen yang diatur terdapat dalam Pasal 62 huruf y, yaitu dokumen perikatan berupa kontrak, invois, atau dokumen sejenis untuk pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. 

Dokumen tersebut harus dilampiri dokumen yang berisi rincian jenis dan nilai BKP tidak berwujud atau JKP. Artinya, tidak semua invoice dari transaksi dengan pihak luar negeri dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak. Ketentuan ini hanya berlaku untuk transaksi yang memenuhi cakupan dan persyaratan yang disebutkan dalam peraturan. 

Dalam penerapannya, beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi: 

  • Jenis transaksi: invois atau kontrak berkaitan dengan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. 
  • Fasilitas PPN: transaksi memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan dari pengenaan PPN. 
  • Dokumen pendukung: dokumen perikatan dilengkapi dokumen yang berisi rincian jenis dan nilai BKP tidak berwujud atau JKP yang dimanfaatkan. 
  • Persyaratan dokumen: ketentuan formal dan material tetap perlu diperhatikan sesuai Pasal 67 dan Pasal 68 PER-11/PJ/2025. 

Dengan demikian, status invoice yang dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak muncul hanya karena dokumen tersebut memuat nilai transaksi atau diterbitkan oleh penyedia barang dan jasa. Dasar transaksi, fasilitas perpajakan, serta kelengkapan dokumennya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Perbedaan Faktur Pajak yang Digunakan sebagai Invoice dan Invoice yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak 

Kedua ketentuan tersebut sama-sama berkaitan dengan penggunaan dokumen dalam administrasi perpajakan. Namun, dasar pengaturannya berbeda sehingga perlu dipahami sesuai jenis transaksi yang dilakukan. 

Aspek 

Faktur penjualan yang memenuhi kriteria e-Faktur 

Invoice yang dipersamakan dengan Faktur Pajak 

Dasar ketentuan 

Pasal 45 jo. Pasal 40 dan Pasal 44 

Pasal 62, khususnya huruf y untuk invois yang dibahas 

Dokumen 

Faktur penjualan yang diterbitkan PKP 

Kontrak, invois, atau dokumen sejenis 

Cakupan transaksi 

Faktur penjualan yang memenuhi persyaratan e-Faktur 

Pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dengan fasilitas PPN tertentu 

Persyaratan utama 

Memuat keterangan yang diwajibkan, diunggah melalui sistem yang ditentukan, dan mendapat persetujuan DJP 

Memenuhi cakupan transaksi, fasilitas PPN, dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan 

Fungsi dalam administrasi 

Dapat digunakan sebagai dokumen penagihan sekaligus memenuhi ketentuan e-Faktur jika seluruh persyaratan terpenuhi 

Memiliki kedudukan yang dipersamakan dengan Faktur Pajak dalam lingkup transaksi yang diatur 

Perbedaan mendasarnya terletak pada status dokumen dan konteks penggunaannya. Pada ketentuan Pasal 45, faktur penjualan termasuk dalam pengertian e-Faktur setelah memenuhi persyaratan yang berlaku. Sementara itu, Pasal 62 mengatur dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak berdasarkan jenis transaksi dan ketentuan khusus. 

Hal yang Perlu Dipahami sebelum Menggunakan Invoice untuk Keperluan Pajak 

Penggunaan invoice untuk kebutuhan bisnis tidak selalu berarti dokumen tersebut dapat digunakan sebagai Faktur Pajak. PKP perlu membedakan fungsi invoice sebagai dokumen penagihan dengan status dokumen yang diakui untuk memenuhi ketentuan perpajakan. 

Untuk menghindari kekeliruan dalam administrasi, beberapa hal berikut perlu diperhatikan: 

  • Periksa jenis dokumen dan transaksi. Pastikan apakah dokumen merupakan faktur penjualan yang akan diproses sebagai e-Faktur atau invois yang termasuk dalam kategori dokumen yang dipersamakan dengan Faktur Pajak. 
  • Pastikan persyaratan terpenuhi. Untuk faktur penjualan yang termasuk dalam pengertian e-Faktur, periksa kelengkapan keterangan, proses pengunggahan, dan persetujuan DJP. 
  • Lengkapi dokumen pendukung. Untuk invois berdasarkan Pasal 62 huruf y, pastikan terdapat dokumen yang berisi rincian jenis dan nilai BKP tidak berwujud atau JKP yang dimanfaatkan. 
  • Jangan menyamakan seluruh invoice. Invoice komersial biasa tidak otomatis berstatus sebagai Faktur Pajak atau dokumen yang dipersamakan dengannya. 

Pemahaman atas perbedaan tersebut membantu perusahaan mengelola dokumen transaksi dengan lebih tepat. Dengan begitu, dokumen yang digunakan untuk penagihan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat disesuaikan dengan dasar hukum serta karakteristik transaksinya. 

Baca Juga: 3 Metode Terbitkan Faktur Pajak PKP di Sistem DJP

FAQ Seputar Invoice sebagai Faktur Pajak 

1. Apakah invoice bisa digunakan sebagai Faktur Pajak? 

Invoice tertentu dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak jika memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. 

2. Apakah Faktur Pajak bisa digunakan sebagai invoice? 

Faktur penjualan yang memenuhi persyaratan Pasal 45 PER-11/PJ/2025 dapat digunakan untuk kebutuhan penagihan sekaligus memenuhi ketentuan e-Faktur. 

3. Apa perbedaan invoice dan Faktur Pajak? 

Invoice merupakan dokumen penagihan, sedangkan Faktur Pajak merupakan bukti pungutan PPN atas transaksi yang memenuhi ketentuan perpajakan. 

4. Apakah semua invoice bisa dipersamakan dengan Faktur Pajak? 

Tidak. Hanya dokumen tertentu yang memenuhi persyaratan dan termasuk dalam kategori yang diatur dalam peraturan perpajakan. 

5. Kapan invoice dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak? 

Salah satunya untuk transaksi pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar Daerah Pabean yang memperoleh fasilitas PPN tertentu, sesuai Pasal 62 huruf y PER-11/PJ/2025. 

Baca Juga Berita dan Artikel Pajakku Lainnya di Google News