Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menetapkan sejumlah persyaratan bagi pekerja yang ingin menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026. Program ini ditujukan untuk membantu menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh di Indonesia. 

Penerima BSU 2026 akan memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Dengan demikian, setiap penerima berhak mendapatkan total bantuan Rp900.000 yang disalurkan sekaligus. 

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri, menjelaskan bahwa penyaluran BSU perlu dilakukan secara tepat sasaran agar manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja yang memenuhi kriteria. 

Lantas, siapa saja yang berhak menerima BSU 2026 dan apa persyaratannya? Berikut penjelasan lengkapnya. 

Berapa Besaran Bantuan BSU 2026? 

BSU 2026 diberikan sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk menjaga daya beli pekerja di tengah kebutuhan ekonomi yang terus berkembang. Melalui program ini, pekerja yang memenuhi persyaratan akan memperoleh bantuan tunai dengan nominal yang telah ditetapkan. 

Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan bantuan tersebut dapat disalurkan kepada kelompok pekerja yang tepat. Oleh karena itu, penerima BSU harus memenuhi sejumlah kriteria administratif dan ketentuan penghasilan. 

Adapun besaran bantuan yang diberikan dalam program BSU 2026 meliputi: 

  • Nominal bantuan: Rp300.000 per bulan. 
  • Periode bantuan: Selama tiga bulan. 
  • Total bantuan: Rp900.000 untuk setiap penerima. 
  • Mekanisme pembayaran: Dibayarkan sekaligus. 

Dengan mekanisme tersebut, pekerja yang memenuhi kriteria akan menerima total bantuan Rp900.000, bukan pembayaran bulanan secara terpisah. 

Apa Saja Syarat Penerima BSU 2026? 

Persyaratan penerima BSU 2026 diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, beserta petunjuk teknis pelaksanaannya. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak semua pekerja dapat menerima bantuan. Calon penerima harus memenuhi persyaratan kewarganegaraan, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta batas penghasilan yang telah ditentukan pemerintah. 

Berikut sejumlah kriteria utama penerima BSU 2026: 

  • Warga Negara Indonesia (WNI): Pekerja harus merupakan WNI yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). 
  • Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan: Pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. 
  • Memiliki upah sesuai ketentuan: Pekerja menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau mengikuti batas upah minimum daerah sesuai ketentuan. 
  • Bukan ASN, TNI, atau Polri aktif: Bantuan tidak diberikan kepada pekerja yang berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI aktif, maupun anggota Polri aktif. 

Selain persyaratan tersebut, pemerintah juga memprioritaskan pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU. 

Baca Juga: Subsidi Pajak Kena PPh21?

Bagaimana Ketentuan Batas Upah Penerima BSU 2026? 

Salah satu persyaratan penting dalam penyaluran BSU 2026 adalah batas penghasilan pekerja. Secara umum, pekerja yang berhak menerima bantuan harus memiliki upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. 

Namun, pemerintah juga memperhatikan perbedaan upah minimum di setiap daerah. Bagi pekerja yang berada di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas upah penerima BSU mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. 

Sementara itu, untuk daerah yang tidak memiliki UMK, batas penghasilan penerima BSU mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama. 

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dasar penghitungan upah penerima bantuan. Upah yang digunakan bukan sekadar penghasilan yang disampaikan secara pribadi oleh pekerja, melainkan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. 

Ketentuan mengenai batas upah tersebut dapat dirangkum sebagai berikut: 

  • Daerah dengan UMK maksimal Rp3,5 juta: Batas upah penerima BSU paling banyak Rp3,5 juta per bulan. 
  • Daerah dengan UMK di atas Rp3,5 juta: Batas upah mengikuti UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. 
  • Daerah tanpa UMK: Batas upah mengacu pada UMP dengan ketentuan pembulatan yang sama. 
  • Dasar penentuan upah: Menggunakan upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. 

Adapun upah yang menjadi dasar penentuan penerima BSU terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap. Oleh karena itu, data penghasilan yang tercatat pada BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu hal penting dalam proses penentuan penerima bantuan. 

Apakah Penerima PKH Bisa Mendapatkan BSU 2026? 

Selain persyaratan penghasilan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah juga memperhatikan status penerimaan bantuan sosial lainnya. 

Dalam ketentuan BSU 2026, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan. 

Ketentuan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menentukan sasaran penerima bantuan. Dengan demikian, status penerimaan PKH perlu diperhatikan oleh pekerja yang ingin mengetahui peluangnya memperoleh BSU. 

Beberapa hal yang perlu dipahami terkait ketentuan ini meliputi: 

  • Pekerja yang tidak sedang menerima PKH pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok prioritas. 
  • Status penerimaan PKH menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan sasaran bantuan. 
  • Pekerja tetap perlu memenuhi persyaratan lainnya, termasuk status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan batas penghasilan. 

Bagaimana Cara Mendapatkan Informasi BSU 2026? 

Pekerja yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut mengenai persyaratan dan penyaluran BSU 2026 dapat memanfaatkan kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan. 

Informasi tersebut penting untuk memastikan pekerja memperoleh penjelasan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Selain itu, masyarakat juga dapat menghubungi pusat layanan Kemnaker apabila membutuhkan bantuan atau penjelasan tambahan. 

Berikut kanal informasi yang dapat digunakan: 

Pekerja sebaiknya menggunakan kanal resmi tersebut untuk memperoleh informasi mengenai program BSU dan menghindari informasi yang belum terverifikasi. 

Dari Mana Sumber Anggaran BSU 2026? 

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp11,97 triliun untuk menyalurkan BSU 2026 kepada sekitar 13,30 juta pekerja. Anggaran tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Sebagai instrumen keuangan negara, APBN digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah, termasuk bantuan yang ditujukan untuk menjaga kesejahteraan masyarakat dan mendukung perekonomian nasional. 

Dalam struktur penerimaan negara, pajak menjadi sumber pendapatan yang paling dominan. Sekitar 70% APBN Indonesia bersumber dari penerimaan pajak. Artinya, penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan berbagai program pemerintah, termasuk program bantuan sosial dan ekonomi. 

Beberapa informasi mengenai anggaran BSU 2026 meliputi: 

  • Total anggaran: Rp11,97 triliun. 
  • Target penerima: Sekitar 13,30 juta pekerja. 
  • Sumber pendanaan: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
  • Peran pajak: Sekitar 70% APBN bersumber dari penerimaan pajak. 

Dengan demikian, penerimaan pajak tidak hanya digunakan untuk membiayai pembangunan dan operasional pemerintahan, tetapi juga mendukung program yang bertujuan menjaga daya beli serta ketahanan ekonomi masyarakat. 

Baca Juga: Apa Perbedaan Pajak dan Subsidi?

FAQ Seputar BSU 2026 

1. Berapa besaran bantuan BSU 2026? 

Penerima BSU 2026 mendapatkan bantuan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan atau total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus. 

2. Apa saja syarat penerima BSU 2026? 

Penerima harus merupakan WNI dengan NIK, peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, memiliki upah sesuai batas yang ditentukan, serta bukan ASN, anggota TNI aktif, atau anggota Polri aktif. 

3. Berapa batas gaji untuk mendapatkan BSU 2026? 

Batas upah secara umum adalah Rp3,5 juta per bulan. Namun, untuk daerah dengan UMK di atas angka tersebut, batas upah mengikuti UMK setempat sesuai ketentuan pembulatan. Jika tidak memiliki UMK, acuannya adalah UMP. 

4. Apakah penerima PKH bisa mendapatkan BSU 2026? 

Pekerja yang tidak sedang menerima PKH pada tahun anggaran berjalan sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan. 

5. Di mana bisa mendapatkan informasi resmi BSU 2026? 

Pekerja dapat mengakses laman https://bsu.kemnaker.go.id atau menghubungi pusat layanan Kemnaker melalui nomor 1500-630. 

Baca Juga Berita dan Artikel Pajakku Lainnya di Google News