Isu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto santer terdengar pada 10 November 2026. Isu tersebut lantas memunculkan pertanyaan mengenai hak keuangan yang akan diterimanya apabila pengunduran diri tersebut diproses secara resmi.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah hak atas uang pensiun dan fasilitas bagi mantan wakil presiden. Pasalnya, jabatan presiden dan wakil presiden memiliki ketentuan khusus mengenai hak keuangan dan administratif, termasuk setelah seseorang tidak lagi menjabat.
Ketentuan tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Bekas Wakil Presiden Republik Indonesia. Beleid ini tidak hanya mengatur besaran pensiun, tetapi juga fasilitas rumah, kendaraan, biaya kesehatan, hingga hak keluarga apabila mantan pejabat meninggal dunia.
Lantas, apakah wakil presiden yang mengundurkan diri tetap berhak mendapatkan uang pensiun? Berapa besarannya dan fasilitas apa saja yang diberikan? Berikut penjelasannya berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1978.
Apakah Wakil Presiden yang Mengundurkan Diri Berhak Mendapatkan Uang Pensiun?
Hak pensiun bagi mantan presiden dan wakil presiden diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978. Berdasarkan ketentuan tersebut, presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun.
Besaran pensiun pokok yang diberikan adalah 100% dari gaji pokok terakhir yang diterima ketika masih menjabat. Artinya, perhitungan pensiun tidak didasarkan pada keseluruhan penghasilan yang diterima selama menjabat, melainkan hanya gaji pokok terakhir.
Hal menarik lainnya terdapat dalam Penjelasan Pasal 6. UU tersebut menyebutkan bahwa masa jabatan mantan presiden dan mantan wakil presiden tidak memengaruhi besaran pensiun. Dengan demikian, hak pensiun tidak dihitung berdasarkan berapa lama seseorang telah menjalankan jabatan tersebut.
Beberapa ketentuan utama mengenai hak pensiun tersebut meliputi:
- Penerima pensiun: Presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya.
- Besaran pensiun: 100% dari gaji pokok terakhir.
- Masa jabatan: Tidak memengaruhi besaran pensiun yang diterima.
- Dasar hukum: Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978.
- Waktu pembayaran: Mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat dilakukan.
Dengan demikian, apabila pengunduran diri seorang wakil presiden secara resmi ditetapkan sebagai pemberhentian dengan hormat, terdapat dasar hukum untuk memperoleh hak pensiun sesuai ketentuan tersebut.
Bagaimana Ketentuan Pengunduran Diri dalam UU Nomor 7 Tahun 1978?
Salah satu hal penting dalam menentukan hak pensiun adalah status pemberhentian seorang presiden atau wakil presiden. Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 mensyaratkan bahwa penerima pensiun harus berhenti dengan hormat dari jabatannya.
Penjelasan Pasal 6 memberikan keterangan lebih lanjut mengenai ketentuan tersebut. Di dalamnya disebutkan bahwa setiap pemberhentian presiden atau wakil presiden pada dasarnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali apabila Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ketetapannya secara tegas menyatakan bahwa pemberhentian tersebut tidak dengan hormat.
Ketentuan ini penting untuk dipahami karena status pemberhentian tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pernyataan seseorang untuk mengundurkan diri. Harus ada proses dan keputusan resmi yang menetapkan pemberhentian dari jabatan tersebut.
Dalam konteks yang beredar saat ini, penyampaian niat untuk mengundurkan diri kepada presiden belum otomatis membuat hak pensiunnya berlaku. Kepastian tersebut masih bergantung pada proses pemberhentian secara resmi.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai ketentuan pemberhentian tersebut adalah:
- Pemberhentian dengan hormat: Menjadi dasar bagi mantan presiden dan wakil presiden untuk memperoleh pensiun.
- Pemberhentian tidak dengan hormat: Dinyatakan secara tegas apabila MPR menetapkan status tersebut dalam ketetapannya.
- Pengunduran diri: Pernyataan atau permintaan untuk mundur tetap perlu diproses melalui mekanisme resmi.
- Penetapan hak pensiun: Pemberian pensiun harus mengikuti ketentuan dan keputusan resmi yang berlaku.
Dengan demikian, tidak tepat jika setiap pengunduran diri atau pemakzulan langsung dianggap otomatis menghilangkan hak pensiun. Penjelasan Pasal 6 justru menegaskan bahwa pemberhentian pada dasarnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali terdapat ketetapan MPR yang secara tegas menyatakan sebaliknya.
Berapa Besar Uang Pensiun Mantan Wakil Presiden?
Besaran pensiun mantan wakil presiden dihitung berdasarkan 100% gaji pokok terakhir yang diterima selama menjabat. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1978.
Untuk mengetahui dasar perhitungan gaji pokok wakil presiden, perlu melihat Pasal 2 ayat (2). Pasal tersebut menetapkan bahwa gaji pokok wakil presiden adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia selain presiden dan wakil presiden.
Artinya, UU tersebut menetapkan formula penghitungan gaji pokok berdasarkan gaji pokok tertinggi pejabat negara lainnya. Namun, UU Nomor 7 Tahun 1978 tidak mencantumkan nominal rupiah secara langsung.
Berdasarkan angka gaji pokok wakil presiden yang dipublikasikan pemerintah, yaitu sekitar Rp20,16 juta per bulan, nilai tersebut dapat menjadi gambaran estimasi pensiun pokok mantan wakil presiden apabila angka gaji terakhirnya tetap sama.
Beberapa hal yang perlu diketahui mengenai perhitungan pensiun tersebut meliputi:
- Dasar gaji pokok: Empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
- Persentase pensiun: Sebesar 100% dari gaji pokok terakhir.
- Estimasi nominal: Sekitar Rp20,16 juta per bulan berdasarkan angka gaji pokok yang dipublikasikan pemerintah.
- Dasar perhitungan: Tidak mencakup keseluruhan tunjangan jabatan dan fasilitas selama menjabat.
Dengan demikian, besaran pensiun mantan wakil presiden tidak otomatis sama dengan seluruh penghasilan ketika masih menjabat. Perhitungannya secara khusus mengacu pada gaji pokok terakhir.
Baca Juga: Sri Mulyani Terima Uang Pensiun, Apakah Kena Pajak?
Apa Saja Fasilitas yang Diterima Mantan Wakil Presiden?
Selain pensiun pokok, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat juga berhak memperoleh sejumlah fasilitas administratif. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Fasilitas ini diberikan untuk mendukung kebutuhan rumah tangga, kesehatan, dan kegiatan kemasyarakatan mantan pejabat negara setelah tidak lagi menjalankan tugas sebagai wakil presiden.
Salah satu hal yang menarik adalah pemberian rumah kediaman dan kendaraan negara. Berdasarkan Penjelasan Pasal 8, rumah beserta perlengkapannya diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa dan pengabdian selama menjalankan jabatan. Perlengkapan rumah tersebut hanya diberikan satu kali bersamaan dengan rumah.
Sementara itu, kendaraan negara disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kemasyarakatan mantan wakil presiden. Biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudinya menjadi tanggungan negara.
Adapun fasilitas yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 1978 meliputi:
- Tunjangan lainnya: Diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri.
- Biaya rumah tangga: Mencakup biaya penggunaan air, listrik, dan telepon.
- Biaya kesehatan: Seluruh biaya perawatan kesehatan bagi mantan wakil presiden dan keluarganya.
- Rumah kediaman: Disediakan sebuah rumah yang layak beserta perlengkapannya. Perlengkapan rumah diberikan satu kali, sedangkan pemeliharaan rumah selanjutnya menjadi tanggung jawab mantan wakil presiden.
- Kendaraan negara: Disediakan sebuah kendaraan milik negara lengkap dengan pengemudinya. Biaya pemeliharaan kendaraan dan gaji pengemudi ditanggung negara.
Selain fasilitas tersebut, Pasal 11 juga menyebutkan bahwa mantan presiden dan mantan wakil presiden berhak memiliki staf yang terdiri dari pegawai negeri. Jumlah staf ditentukan oleh presiden atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
Pemberian staf tersebut berkaitan dengan kegiatan kemasyarakatan yang masih dapat dijalankan mantan pejabat negara setelah tidak lagi memiliki kedudukan resmi dalam pemerintahan.
Dengan demikian, hak mantan wakil presiden tidak hanya berupa uang pensiun setiap bulan, tetapi juga mencakup sejumlah fasilitas untuk menunjang kebutuhan dan kegiatan setelah masa jabatan berakhir.
Kapan Uang Pensiun dan Fasilitas Mantan Wakil Presiden Mulai Diberikan?
Waktu pemberian hak pensiun juga telah diatur secara khusus dalam UU Nomor 7 Tahun 1978. Pasal 9 menyebutkan bahwa pensiun pokok, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya perawatan kesehatan mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat dilakukan.
Artinya, hak tersebut tidak langsung berlaku pada hari ketika seorang wakil presiden menyampaikan pengunduran diri atau ketika keputusan pemberhentian diumumkan. Pembayaran mengikuti waktu yang ditetapkan dalam peraturan.
Selain itu, Pasal 18 menetapkan bahwa pemberian dan penghentian pembayaran pensiun dilakukan dengan Keputusan Presiden. Dengan demikian, terdapat mekanisme administratif yang harus dilalui sebelum hak pensiun mulai diberikan.
Beberapa ketentuan mengenai waktu dan mekanisme pembayaran tersebut adalah:
- Awal pembayaran: Mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
- Pensiun dan tunjangan: Dibayarkan sesuai ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7.
- Biaya rumah tangga dan kesehatan: Mulai diberikan berdasarkan ketentuan waktu yang sama.
- Keputusan administratif: Pemberian dan penghentian pembayaran pensiun dilakukan melalui Keputusan Presiden.
- Sumber pembiayaan: Seluruh pembiayaan yang ditetapkan dalam UU ini dibebankan pada APBN tahun yang bersangkutan.
Dengan demikian, pemberian pensiun dan sejumlah hak administratif mantan wakil presiden tidak hanya bergantung pada status pemberhentian, tetapi juga harus mengikuti mekanisme keputusan resmi pemerintah.
Kapan Hak Pensiun Mantan Wakil Presiden Dihentikan?
UU Nomor 7 Tahun 1978 tidak hanya mengatur pemberian pensiun, tetapi juga menetapkan kondisi yang menyebabkan pembayaran hak tersebut dihentikan.
Berdasarkan Pasal 10, pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya kesehatan bagi mantan presiden atau mantan wakil presiden dihentikan apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau diangkat kembali menjadi presiden maupun wakil presiden.
Namun, waktu penghentian pembayarannya berbeda untuk masing-masing kondisi. Jika mantan wakil presiden meninggal dunia, pembayaran pensiun dihentikan pada akhir bulan keenam setelah tanggal meninggal dunia. Sementara itu, jika diangkat kembali menjadi wakil presiden atau presiden, pembayaran dihentikan pada bulan berikutnya.
UU tersebut juga mengatur bahwa mantan presiden atau mantan wakil presiden yang kembali menjabat dan kemudian berhenti dengan hormat dapat memperoleh pensiun serta tunjangan yang lebih menguntungkan.
Ketentuan penghentian pembayaran tersebut meliputi:
- Meninggal dunia: Pembayaran pensiun dihentikan pada akhir bulan keenam setelah mantan presiden atau wakil presiden meninggal dunia.
- Diangkat kembali menjadi presiden atau wakil presiden: Pembayaran pensiun dihentikan pada bulan berikutnya setelah pengangkatan.
- Kembali berhenti dengan hormat: Apabila kembali berhenti dengan hormat setelah menjabat lagi, yang bersangkutan berhak memperoleh pensiun dan tunjangan yang lebih menguntungkan.
Dengan adanya ketentuan ini, hak pensiun mantan wakil presiden tidak berlaku tanpa batas dalam semua keadaan. Terdapat kondisi tertentu yang secara khusus menjadi dasar penghentian pembayaran.
Bagaimana Hak Pensiun Keluarga Mantan Wakil Presiden?
UU Nomor 7 Tahun 1978 juga mengatur perlindungan hak keuangan bagi keluarga apabila mantan presiden atau mantan wakil presiden meninggal dunia. Ketentuan ini mencakup hak pensiun bagi pasangan yang sah serta anak yang memenuhi persyaratan.
Berdasarkan Pasal 12, apabila mantan presiden atau mantan wakil presiden meninggal dunia, kepada istri atau suami yang sah diberikan pensiun janda atau duda sebesar 50% dari pensiun terakhir yang diterima almarhum atau almarhumah.
Pembayaran pensiun janda atau duda tersebut dimulai pada bulan ketujuh setelah mantan presiden atau mantan wakil presiden meninggal dunia.
Selain pensiun, pasangan yang ditinggalkan juga berhak memperoleh sejumlah fasilitas administratif sesuai ketentuan. Apabila terdapat lebih dari satu istri yang sah, Penjelasan Pasal 12 menyebutkan bahwa yang berhak menerima pensiun janda adalah istri pertama, yaitu istri yang paling lama dinikahi secara sah tanpa terputus oleh perceraian.
Sementara itu, Pasal 15 dan Pasal 16 mengatur hak pensiun anak dalam kondisi tertentu.
Berikut ketentuan hak keluarga yang perlu diketahui:
- Pensiun janda atau duda: Sebesar 50% dari pensiun terakhir yang diterima mantan presiden atau mantan wakil presiden.
- Waktu pembayaran: Dimulai pada bulan ketujuh setelah mantan pejabat meninggal dunia.
- Fasilitas pasangan: Meliputi tunjangan sesuai ketentuan pensiun pegawai negeri, biaya rumah tangga, serta biaya perawatan kesehatan bagi pasangan dan keluarganya.
- Rumah dan kendaraan: Pasangan yang berhak memperoleh pensiun janda atau duda juga mendapatkan fasilitas rumah kediaman dan kendaraan negara sesuai ketentuan.
- Pensiun anak: Dapat diberikan apabila pasangan yang menerima pensiun janda atau duda meninggal dunia atau menikah kembali.
- Persyaratan anak: Anak kandung yang belum berusia 25 tahun, belum memiliki pekerjaan tetap, atau belum pernah menikah.
Pembayaran pensiun anak dihentikan apabila anak meninggal dunia, telah mencapai usia 25 tahun, mempunyai pekerjaan tetap, atau menikah.
UU tersebut juga mengatur bahwa apabila mantan presiden atau mantan wakil presiden meninggal dunia tanpa memiliki pasangan yang berhak menerima pensiun janda atau duda, hak pensiun anak dapat diberikan sesuai ketentuan. Dalam kondisi tersebut, anak juga berhak memperoleh rumah kediaman sebagaimana diatur dalam Pasal 8.
Dengan demikian, UU Nomor 7 Tahun 1978 tidak hanya mengatur hak mantan presiden dan wakil presiden, tetapi juga memberikan ketentuan mengenai keberlanjutan hak keuangan bagi keluarga yang ditinggalkan.
Dari Mana Sumber Anggaran Pensiun Mantan Wakil Presiden?
Pemberian pensiun dan fasilitas bagi mantan presiden serta mantan wakil presiden juga memiliki dasar pembiayaan yang jelas. Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa seluruh pembiayaan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun yang bersangkutan.
Artinya, pembayaran pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, perawatan kesehatan, dan fasilitas lain yang diatur dalam undang-undang tersebut menjadi bagian dari pembiayaan negara.
Dalam konteks ini, APBN menjadi instrumen pemerintah untuk membiayai berbagai kewajiban negara, termasuk hak keuangan dan administratif mantan pejabat negara.
Beberapa hal yang perlu dipahami mengenai pembiayaan tersebut adalah:
- Sumber anggaran: APBN tahun yang bersangkutan.
- Cakupan pembiayaan: Seluruh hak keuangan dan administratif yang ditetapkan dalam UU Nomor 7 Tahun 1978.
- Dasar hukum: Pasal 19 UU Nomor 7 Tahun 1978.
Dengan demikian, pembayaran pensiun dan fasilitas mantan wakil presiden merupakan kewajiban negara yang telah diatur melalui undang-undang dan dibebankan pada APBN.
Baca Juga: Pajak Profesi: Perhitungan Pajak Pesangon bagi Pensiunan
FAQ Seputar Uang Pensiun Mantan Wakil Presiden
1. Apakah wakil presiden yang mengundurkan diri berhak mendapatkan uang pensiun?
Wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun. Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 menyebutkan bahwa setiap pemberhentian pada dasarnya merupakan pemberhentian dengan hormat, kecuali MPR secara tegas menetapkan pemberhentian tidak dengan hormat.
2. Berapa besar uang pensiun mantan wakil presiden?
Besaran pensiun pokok adalah 100% dari gaji pokok terakhir. Berdasarkan angka gaji pokok yang dipublikasikan pemerintah, estimasinya sekitar Rp20,16 juta per bulan.
3. Apa saja fasilitas yang diterima mantan wakil presiden?
Selain pensiun, mantan wakil presiden yang berhenti dengan hormat berhak atas tunjangan tertentu, biaya rumah tangga, biaya kesehatan bagi dirinya dan keluarga, rumah kediaman, kendaraan negara dengan pengemudinya, serta staf yang terdiri dari pegawai negeri.
4. Kapan uang pensiun mantan wakil presiden mulai dibayarkan?
Berdasarkan Pasal 9 UU Nomor 7 Tahun 1978, pensiun, tunjangan, biaya rumah tangga, dan biaya kesehatan mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.
5. Apakah masa jabatan memengaruhi besaran pensiun mantan wakil presiden?
Tidak. Penjelasan Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1978 secara tegas menyebutkan bahwa masa jabatan mantan presiden dan mantan wakil presiden tidak memengaruhi besaran pensiun.
