Mulai 1 Juli 2026, pemerintah resmi menetapkan pengemudi ojek online (ojol) roda dua sebagai pengusaha mikro transportasi online. Kebijakan ini membawa sejumlah perubahan, mulai dari akses terhadap program pemberdayaan hingga perlakuan perpajakan yang lebih jelas bagi para pengemudi.
Lalu, apakah status baru tersebut membuat pengemudi ojol tetap memiliki kewajiban membayar pajak? Simak penjelasannya berikut ini.
Pengemudi Ojol Resmi Menjadi Pengusaha Mikro
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026, pemerintah menetapkan pengemudi ojol roda dua sebagai pelaku usaha mikro dalam ekosistem transportasi digital.
Dengan status tersebut, pengemudi ojol akan memperoleh berbagai hak yang selama ini diberikan kepada pelaku usaha mikro, di antaranya:
- Mendapatkan pengakuan sebagai pelaku usaha mikro.
- Berhak mengikuti program pemberdayaan dan perlindungan usaha.
- Memperoleh akses pembiayaan dan pendampingan usaha.
- Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan.
- Mendapatkan fasilitas perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi sekaligus memperkuat ekosistem transportasi digital yang lebih adil.
Apakah Pengemudi Ojol Tetap Wajib Membayar Pajak?
Status sebagai pengusaha mikro tidak serta-merta membuat seluruh pengemudi ojol bebas pajak. Namun, sebagian besar pengemudi diperkirakan tidak dikenai PPh Final UMKM karena penghasilannya masih berada di bawah batas omzet yang ditentukan.
Ketentuan tersebut mengacu pada:
- Pasal 7 ayat (2a) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).
- Pasal 60 ayat (2) PP Nomor 55 Tahun 2022.
- Pasal 6 ayat (3) PMK Nomor 164 Tahun 2023.
Berdasarkan aturan tersebut:
- Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) pelaku UMKM memperoleh fasilitas bagian omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai PPh Final UMKM.
- Apabila omzet dalam satu tahun tidak melebihi Rp500 juta, maka tidak ada PPh Final UMKM yang harus dibayarkan atas bagian omzet tersebut.
- Jika omzet melebihi Rp500 juta, maka pengenaan pajak dilakukan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Dengan kata lain, selama omzet tahunan pengemudi ojol masih berada di bawah batas tersebut, mereka dapat memanfaatkan fasilitas perpajakan yang diberikan kepada pelaku UMKM.
Baca Juga: Apakah Ojek Online Kena PPh Final UMKM? Ini Penjelasannya
Pengurusan NIB Belum Menjadi Prioritas
Sebagaimana diketahui, UMKM diwajibkan untuk membuat Nomor Induk Berusaha (NIB). Namun, tidak demikian dengan pengemudi ojol. Pemerintah menegaskan bahwa berkas tersebut belum menjadi persyaratan yang diprioritaskan pada tahap awal implementasi kebijakan.
Maman menyampaikan bahwa proses pengurusan NIB akan dilakukan secara bertahap (by process), sehingga pengemudi ojol tidak perlu terburu-buru mengurus legalitas usaha tersebut.
Artinya:
- Pengemudi ojol tidak diwajibkan segera memiliki NIB.
- Pemerintah akan menerapkan proses penyesuaian secara bertahap.
- Fokus utama saat ini adalah memastikan pengemudi ojol dapat menikmati manfaat sebagai pelaku usaha mikro.
Meski demikian, NIB tetap menjadi identitas legal bagi pelaku usaha yang dapat memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai layanan pemerintah, termasuk perizinan berusaha, program pembinaan, hingga fasilitas pembiayaan apabila dibutuhkan di kemudian hari.
Tak Hanya Pajak, Pengemudi Ojol Juga Dapat Berbagai Fasilitas
Selain memperoleh fasilitas perpajakan, status baru sebagai pengusaha mikro juga membuka peluang bagi pengemudi ojol untuk mendapatkan berbagai program pemberdayaan dari pemerintah.
Beberapa program yang tengah disiapkan meliputi:
- Akses pembiayaan atau permodalan usaha.
- Program peningkatan kapasitas dan kompetensi kewirausahaan.
- Pendampingan untuk mengembangkan usaha produktif.
- Dukungan agar pengemudi memiliki sumber pendapatan di luar aktivitas sebagai mitra transportasi online.
Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pengemudi sekaligus memperluas kesempatan mereka mengembangkan usaha secara mandiri.
Komisi Aplikator Maksimal 8%
Perpres 27/2026 juga mengatur mengenai batas maksimal potongan komisi platform digital kepada pengemudi ojol roda dua. Ketentuannya meliputi:
- Potongan komisi maksimal sebesar 8% mulai 1 Juli 2026.
- Pengemudi menerima 92% dari tarif perjalanan.
- Sebelumnya, pengemudi hanya menerima sekitar 80% karena platform digital mengambil komisi hingga 20%.
Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan pengemudi sekaligus menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara aplikator, pengemudi, merchant, dan pelaku UMKM dalam ekosistem digital.
Baca Juga: Subjek dan Objek Pajak: Bagaimana Kewajiban Pajak Driver Ojol (Ojek Online)?
FAQ Seputar Pengemudi Ojol sebagai UMKM
1. Apakah pengemudi ojol kini resmi berstatus UMKM?
Ya. Mulai 1 Juli 2026, pengemudi ojol roda dua resmi diperlakukan sebagai pengusaha mikro transportasi online berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
2. Apakah pengemudi ojol wajib membayar pajak UMKM?
Tidak selalu. Pengemudi ojol orang pribadi yang memiliki omzet hingga Rp500 juta dalam satu tahun pajak dapat memanfaatkan fasilitas sehingga bagian omzet tersebut tidak dikenai PPh Final UMKM sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Apakah pengemudi ojol harus langsung mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB)?
Tidak. Pemerintah menyatakan pengurusan NIB belum menjadi prioritas pada tahap awal penerapan kebijakan. Proses pengurusan legalitas usaha akan dilakukan secara bertahap.
4. Fasilitas apa saja yang bisa diperoleh pengemudi ojol sebagai UMKM?
Selain fasilitas perpajakan, pengemudi ojol berpeluang memperoleh akses pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, program pendampingan usaha, serta berbagai bentuk pemberdayaan yang disediakan pemerintah bagi pelaku UMKM.
5. Apakah potongan komisi aplikator untuk pengemudi ojol berubah?
Ya. Berdasarkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026, mulai 1 Juli 2026 potongan komisi aplikator untuk pengemudi ojol roda dua dibatasi maksimal 8%, sehingga pengemudi berhak menerima paling sedikit 92% dari tarif perjalanan.
