Pajakku.com
Pajak penghasilan (PPh) atas penjualan rumah dan apartemen dengan harga di atas Rp30 miliar menjadi 1%.
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 92/2019 tentang perubahan kedua atas PMK 253/2008 tentang Wajib Pajak Badan Tertentu Sebagai Pemungut PajakPenghasilan dan Pembeli Atas Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah.
Rumah Mewah Rp30 Miliar Bebas PPnBM
Seperti dikutip Cnbcindonesia.com, PMK 92/2019 juga menyatakan kendaraan bermotor dengan harga di atas Rp2 miliar menjadi 5%.
Dalam PMK ini disebutkan, bahwa barang yang tergolong sangat mewah di antaranya adalah:
- pesawat terbang pribadi dan helikopter pribadi kapal pesiar, yacht dan sejenisnya
- rumah beserta tanahnya, dengan harga jual atas harga pengalihannya lebih dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atas luas bangunan lebih dari 400m2 (empat ratus meter persegi);
- apartemen, kondominium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atas luas bangunan lebih dari 150m2 (seratus lima puluh meter persegi);
- kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang, dengan harga jual lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000cc; dan d. kendaraan bermotor roda dua dan tiga, dengan harga jual lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder lebih dari 250cc.
Besarnya Pajak Penghasilan terhadap barang yang tergolong sebagai barang mewah sebagaimana dimaksud adalah:
- 1% dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) untuk a dan b;
- 5% dari dari harga jual tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) untuk huruf c dan d.
“Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dapat diperhitungkan sebagai pembayaran Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembelian barang yang tergolong sangat mewah yaitu jumlah yang dibayarkan oleh pembeli kepada penjual,” tulis beleid aturan tersebut.
Aturan ini berlaku tepat pada saat diundangkan pada 19 Juni 2019.
Sebagai informasi, penurunan PPh barang mewah merupakan salah satu dari kado manis Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan stimulus bagi sektor properti nasional.
