Pemerintah berencana memperluas implementasi Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) ke 30 bank swasta dan lembaga keuangan nonbank swasta. Perluasan ini dilakukan untuk mendukung pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi digital dari luar negeri yang dilakukan di Indonesia.
Dalam prosesnya, PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) selaku penyelenggara sistem turut memberikan pendampingan teknis kepada bank dan lembaga keuangan nonbank. Pendampingan tersebut dilakukan untuk memastikan proses integrasi dan stabilisasi sistem berjalan sesuai kesiapan masing-masing institusi.
Sebelumnya, pemerintah telah menunjuk enam institusi sebagai pihak lain yang bertugas memungut PPN atas transaksi digital luar negeri. Lantas, bagaimana mekanisme SPP-TDLN dan apa saja yang perlu diketahui mengenai perluasan implementasinya?
Apa Itu SPP-TDLN dan Mengapa Implementasinya Diperluas?
SPP-TDLN merupakan sistem yang digunakan untuk mendukung pemungutan PPN atas pemanfaatan barang kena pajak (BKP) tidak berwujud dan jasa kena pajak (JKP) dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
Melalui sistem ini, bank dan lembaga keuangan nonbank yang memfasilitasi pembayaran transaksi digital luar negeri dapat ditunjuk sebagai pihak lain untuk memungut PPN. Dengan demikian, institusi keuangan yang terlibat dalam pembayaran transaksi tersebut memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan pemungutan pajak.
Perluasan implementasi SPP-TDLN ke 30 bank swasta dan lembaga keuangan nonbank swasta menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas cakupan penerapan sistem tersebut. Namun, pelaksanaannya tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing institusi.
Beberapa hal penting mengenai implementasi SPP-TDLN meliputi:
- Cakupan transaksi: Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- Pihak yang dapat ditunjuk: Bank dan lembaga keuangan nonbank yang memfasilitasi pembayaran transaksi digital luar negeri.
- Perluasan implementasi: Ditargetkan mencakup 30 bank swasta dan lembaga keuangan nonbank swasta.
- Pertimbangan penerapan: Kesiapan sistem dan operasional masing-masing institusi.
Dengan perluasan tersebut, pemerintah berupaya mendukung pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri melalui sistem pembayaran yang telah terintegrasi.
Bagaimana Kesiapan 30 Bank Swasta dalam Implementasi SPP-TDLN?
Perluasan implementasi SPP-TDLN tidak dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan kesiapan institusi yang terlibat. Bank dan lembaga keuangan nonbank perlu melalui proses integrasi serta stabilisasi sistem sebelum dapat menjalankan fungsi pemungutan PPN.
PT Jalin Pembayaran Nusantara (Jalin) sebagai penyelenggara sistem memberikan pendampingan teknis kepada para penerbit selama tahapan pengembangan dan stabilisasi tersebut.
VP Corporate Secretary PT Jalin, Putu Agnia, menyampaikan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan institusi terkait untuk memastikan proses integrasi berjalan optimal. Aspek keamanan, keandalan, dan kesiapan operasional juga menjadi perhatian dalam proses tersebut.
Adapun beberapa tahapan dan aspek yang menjadi perhatian dalam perluasan implementasi SPP-TDLN meliputi:
- Pengembangan sistem: Jalin memberikan pendampingan teknis kepada bank dan lembaga keuangan nonbank dalam proses pengembangan sistem.
- Stabilisasi sistem: Institusi perlu memastikan sistem dapat berjalan secara optimal sebelum implementasi diperluas.
- Keamanan sistem: Proses integrasi tetap memperhatikan aspek keamanan transaksi dan sistem.
- Keandalan operasional: Kesiapan operasional menjadi salah satu faktor yang diperhatikan sebelum sistem diterapkan.
- Penunjukan oleh DJP: Kesiapan institusi menjadi salah satu aspek yang harus dipenuhi sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan penunjukan sebagai pihak lain.
Dengan demikian, perluasan SPP-TDLN akan dilakukan secara terukur sesuai kesiapan masing-masing institusi, bukan semata-mata berdasarkan jumlah bank yang menjadi target implementasi.
Baca Juga: DJP: Pajak Digital 9 November 2026 Bukan Pungutan Baru
Bank Apa Saja yang Sudah Ditunjuk sebagai Pemungut PPN SPP-TDLN?
Sebelum rencana perluasan ke bank swasta dan lembaga keuangan nonbank swasta, pemerintah telah menunjuk enam institusi sebagai pihak lain dalam pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri.
Keenam institusi tersebut memiliki kewajiban memungut PPN atas pembayaran transaksi yang telah dikonfirmasi oleh SPP-TDLN sebagai transaksi terutang PPN.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, institusi yang telah ditunjuk meliputi:
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Syariah Indonesia (BSI)
- Bank Mandiri
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- LinkAja
Penunjukan institusi tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan mekanisme pemungutan PPN melalui sistem pembayaran. Nantinya, perluasan implementasi akan mempertimbangkan kesiapan institusi tambahan sebelum memperoleh penunjukan resmi dari Direktur Jenderal Pajak.
Berapa Tarif PPN dalam Mekanisme SPP-TDLN?
Dalam mekanisme SPP-TDLN, enam institusi yang telah ditunjuk wajib memungut PPN sebesar 11/111 dari pembayaran atas penyerahan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean.
Namun, pemungutan tidak dilakukan secara otomatis terhadap seluruh transaksi digital luar negeri. Bank atau lembaga keuangan nonbank baru melakukan pemungutan apabila SPP-TDLN memberikan konfirmasi bahwa transaksi tersebut terutang PPN.
Artinya, sistem memiliki peran dalam memberikan konfirmasi mengenai kewajiban PPN atas transaksi yang difasilitasi oleh institusi keuangan terkait.
Beberapa ketentuan pemungutan PPN melalui SPP-TDLN yang perlu diperhatikan adalah:
- Tarif pemungutan: Sebesar 11/111 dari pembayaran atas penyerahan BKP tidak berwujud atau JKP yang terutang PPN.
- Pihak pemungut: Bank atau lembaga keuangan nonbank yang telah ditunjuk sebagai pihak lain.
- Dasar pemungutan: Pembayaran atas transaksi penyerahan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean.
- Konfirmasi sistem: Pemungutan dilakukan apabila SPP-TDLN memberikan konfirmasi bahwa transaksi tersebut terutang PPN.
Dengan mekanisme tersebut, pemungutan PPN dilakukan berdasarkan konfirmasi dari sistem, bukan secara otomatis atas setiap pembayaran yang difasilitasi bank.
Apa yang Perlu Diperhatikan Bank dan Pelaku Usaha dalam Implementasi SPP-TDLN?
Perluasan SPP-TDLN membuat kesiapan sistem pembayaran menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan atas transaksi digital luar negeri.
Bagi bank dan lembaga keuangan nonbank, proses integrasi perlu memperhatikan keamanan, keandalan, serta kesiapan operasional. Institusi juga perlu mengikuti tahapan yang ditetapkan sebelum memperoleh keputusan penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak.
Sementara itu, pelaku usaha dan pengguna layanan digital perlu memahami bahwa PPN dalam mekanisme ini berkaitan dengan pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar negeri yang memenuhi ketentuan sebagai objek pajak.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi:
- Bagi institusi keuangan: Memastikan kesiapan sistem dan mengikuti proses integrasi serta stabilisasi.
- Bagi institusi yang akan ditunjuk: Memperhatikan keputusan penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak sebelum menjalankan kewajiban sebagai pihak lain.
- Bagi pelaku usaha: Memahami ketentuan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri.
- Bagi pengguna layanan digital: Memperhatikan informasi transaksi dan pemungutan PPN sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Transfer Antarbank Kena PPN? Ini Penjelasan Menkeu
FAQ Seputar SPP-TDLN
1. Apa itu SPP-TDLN?
SPP-TDLN adalah sistem pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
2. Bank apa saja yang sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN SPP-TDLN?
Enam institusi yang telah ditunjuk adalah BRI, BNI, BSI, Bank Mandiri, BTN, dan LinkAja.
3. Berapa tarif PPN yang dipungut melalui SPP-TDLN?
PPN dipungut sebesar 11/111 dari pembayaran atas penyerahan BKP tidak berwujud atau JKP yang terutang PPN.
4. Apakah semua transaksi digital luar negeri otomatis dikenakan PPN melalui SPP-TDLN?
Tidak. Pemungutan dilakukan apabila SPP-TDLN memberikan konfirmasi kepada bank atau lembaga keuangan nonbank bahwa transaksi tersebut terutang PPN.
5. Mengapa implementasi SPP-TDLN diperluas ke bank swasta?
Perluasan dilakukan untuk mendukung pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri. Pelaksanaannya mempertimbangkan kesiapan sistem, keamanan, keandalan, dan operasional masing-masing institusi.
