Perkembangan ekonomi digital di Indonesia tidak lagi sekadar tren, melainkan telah menjadi wajah baru aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital mendorong perubahan besar dalam cara pelaku usaha menjalankan bisnisnya. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional kini semakin adaptif terhadap teknologi dengan memanfaatkan berbagai platform online.
Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, hingga TikTok Shop telah menjadi ruang utama bagi UMKM untuk memasarkan produknya. Melalui platform tersebut, pelaku usaha tidak hanya dapat menjangkau pasar yang lebih luas, tetapi juga menikmati efisiensi operasional yang sebelumnya sulit dicapai melalui metode konvensional. Bahkan, pemerintah memproyeksikan nilai ekonomi digital Indonesia akan terus meningkat dan mencapai ratusan miliar dolar Amerika Serikat dalam beberapa tahun ke depan, dengan sektor e-commerce sebagai kontributor utama.
Di balik pesatnya pertumbuhan tersebut, terdapat peluang besar bagi pemerintah, khususnya pemerintah daerah, untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan retribusi daerah. Setiap transaksi digital yang terjadi memiliki keterkaitan dengan wilayah tertentu, baik dari sisi lokasi usaha, konsumsi masyarakat, maupun pemanfaatan fasilitas daerah. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi digital tetap memiliki dimensi kewilayahan yang relevan dalam konteks perpajakan daerah.
Apakah Potensi Tersebut Sudah Dimanfaatkan secara Optimal?
Kenyataannya, masih terdapat kesenjangan antara besarnya aktivitas ekonomi digital dengan penerimaan pajak yang berhasil dihimpun, khususnya di tingkat daerah. Salah satu penyebab utama adalah belum optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu menangkap aktivitas ekonomi digital secara menyeluruh. Banyak pelaku UMKM digital yang belum sepenuhnya teridentifikasi dalam sistem perpajakan, terutama karena mekanisme pelaporan yang masih belum terintegrasi dengan sistem berbasis data.
Di sisi lain, karakteristik ekonomi digital sebenarnya justru memberikan peluang besar dalam hal pengawasan. Berbeda dengan transaksi konvensional yang sulit dilacak, setiap transaksi digital meninggalkan jejak data yang dapat dimanfaatkan oleh otoritas pajak. Data tersebut dapat menjadi dasar yang kuat untuk meningkatkan akurasi pemungutan pajak sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan.
Sebagai contoh, transaksi penjualan makanan melalui platform online dapat menjadi dasar pengenaan pajak restoran. Demikian pula, berbagai layanan hiburan digital yang kini semakin berkembang juga berpotensi menjadi objek pajak hiburan daerah. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah seharusnya dapat memetakan potensi pajak secara lebih akurat dan komprehensif.
Sayangnya, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemanfaatan data tersebut masih belum optimal. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan antara data transaksi yang terekam dalam sistem dengan data yang dilaporkan oleh wajib pajak. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kesalahan input, keterbatasan pemahaman pelaku usaha, kendala teknis pada sistem, hingga kemungkinan adanya ketidakpatuhan dalam pelaporan.
Kondisi ini menunjukkan bahwa digitalisasi saja tidak cukup. Tanpa sistem yang terintegrasi dan pengawasan yang efektif, potensi besar dari ekonomi digital justru tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
Pemerintah sebenarnya telah mulai merespons tantangan ini melalui berbagai kebijakan. Salah satu langkah yang cukup progresif adalah penunjukan platform marketplace sebagai pemungut pajak. Melalui kebijakan tersebut, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) diberi peran untuk memungut Pajak Penghasilan (PPh) dari pedagang yang bertransaksi di dalam platform mereka.
Kebijakan ini dapat dipandang sebagai langkah awal menuju sistem perpajakan berbasis data (data-driven taxation), di mana pemungutan pajak tidak lagi sepenuhnya bergantung pada pelaporan wajib pajak, tetapi juga didukung oleh data transaksi yang tersedia secara digital. Dari sisi administrasi, kebijakan ini juga memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM karena sebagian kewajiban perpajakan telah difasilitasi oleh platform.
Namun demikian, kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan optimalisasi pajak di tingkat daerah. Fokus kebijakan masih lebih banyak diarahkan pada pajak pusat, sementara potensi pajak daerah dari aktivitas ekonomi digital belum tergarap secara maksimal. Padahal, banyak aktivitas UMKM digital yang secara langsung berkaitan dengan objek pajak daerah, seperti pajak restoran, pajak hiburan, maupun retribusi atas penggunaan fasilitas tertentu.
Selain itu, tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan infrastruktur dan literasi digital pelaku UMKM. Tidak semua pelaku usaha memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban perpajakan di era digital. Bagi sebagian pelaku usaha, sistem perpajakan digital masih dianggap kompleks dan membingungkan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan resistensi, bahkan ketidakpatuhan, jika tidak diimbangi dengan edukasi yang memadai.
Masalah integrasi data juga menjadi isu krusial. Hingga saat ini, data transaksi yang dimiliki oleh platform digital, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya terhubung. Padahal, integrasi data merupakan kunci utama dalam membangun sistem perpajakan yang efektif dan modern. Tanpa integrasi yang baik, data yang tersedia hanya akan menjadi potensi yang tidak termanfaatkan secara optimal.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga menyentuh aspek kebijakan dan kelembagaan.
Pertama, pemerintah perlu mempercepat pembangunan sistem integrasi data antara Direktorat Jenderal Pajak, pemerintah daerah, dan platform digital. Integrasi ini memungkinkan pertukaran data transaksi secara real-time, sehingga pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai aktivitas ekonomi di wilayahnya. Tentu saja, implementasi kebijakan ini harus tetap memperhatikan aspek perlindungan data dan keamanan informasi.
Kedua, simplifikasi regulasi perpajakan menjadi hal yang tidak kalah penting. Regulasi yang terlalu kompleks justru akan menjadi hambatan bagi pelaku UMKM untuk patuh. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan aturan yang tetap menjaga prinsip keadilan, tetapi mudah dipahami dan diimplementasikan oleh pelaku usaha.
Ketiga, peningkatan literasi perpajakan dan digital bagi pelaku UMKM harus menjadi prioritas. Edukasi yang berkelanjutan, baik melalui pelatihan, pendampingan, maupun sosialisasi, akan membantu pelaku usaha memahami kewajiban perpajakannya sekaligus memanfaatkan teknologi secara optimal.
Keempat, pemerintah dapat memberikan insentif bagi UMKM yang telah bertransformasi secara digital dan patuh terhadap kewajiban perpajakan. Insentif tersebut dapat berupa kemudahan akses pembiayaan maupun fasilitas lainnya yang mendorong kepatuhan sukarela.
Kelima, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan penggunaan teknologi pengawasan, seperti online transaction monitoring (OTM) atau perangkat perekam transaksi lainnya. Dengan sistem ini, transaksi dapat tercatat secara otomatis dan real-time, sehingga meningkatkan transparansi sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan.
Pada akhirnya, optimalisasi pajak daerah di era ekonomi digital bukan hanya soal meningkatkan penerimaan, tetapi juga tentang menciptakan sistem yang adil dan berkelanjutan. Digitalisasi perpajakan harus mampu memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, sekaligus memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi berkontribusi secara proporsional terhadap pembangunan.
Ekonomi digital telah membuka peluang besar yang sebelumnya tidak terbayangkan. Namun, tanpa kesiapan sistem dan kebijakan yang tepat, peluang tersebut justru berisiko menjadi potensi yang terlewatkan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan platform digital menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem perpajakan yang adaptif, transparan, dan berkeadilan.
Digitalisasi bukan sekadar transformasi teknologi, melainkan transformasi cara berpikir dalam mengelola sistem perpajakan. Dengan pendekatan yang tepat, ekonomi digital tidak hanya menjadi motor pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi fondasi yang kuat bagi peningkatan penerimaan negara dan daerah di masa depan.
Penulis:
Britami Rejeki Mariama Dongoran
Mahasiswa Akuntansi Sektor Publik PKN STAN
Disclaimer: Artikel ini merupakan hasil karya dan pendapat pribadi penulis. Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
