Mitra Resmi DJP Distributor Resmi e-Meterai
e-Faktur Pajake-Faktur Pajak

Kelola Faktur Pajak dan SPT PPN Perusahaan Lebih Cepat dan Aman

e-Bupot Unifikasi dan PPh 21/26e-Bupot Unifikasi dan PPh 21/26

Satu Aplikasi untuk Kelola Seluruh Bukti Potong dan SPT PPh Perusahaan

e-Meterai dan Tanda Tangan Digitale-Meterai dan Tanda Tangan Digital

Legalisasi Dokumen Digital Perusahaan dengan e-Meterai dan Tanda Tangan Digital Resmi

Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP)

Validasi NPWP dan NIK secara Online, Akurat, dan Real-Time

Sistem Integrasi Perpajakan (SIP)Sistem Integrasi Perpajakan (SIP)

Otomatisasi Rekonsiliasi dan Analisis Pajak Perusahaan dalam Satu Sistem Terintegrasi

Dashboard Monitoring Pajak OnlineDashboard Monitoring Pajak Online

Kendalikan Risiko dan Kepatuhan Pajak Perusahaan Secara Real-Time

Tax Dokumen CenterTax Dokumen Center

Distribusikan Dokumen Pajak Perusahaan dengan Mudah dan Aman

Brevet dan Sertifikasi PajakBrevet dan Sertifikasi Pajak

Tingkatkan Kredibilitas Tim Pajak dengan Brevet A dan B serta Sertifikasi Pajak BNSP

Konsultan Pajak dan TP DocsKonsultan Pajak dan TP Docs

Jasa Konsultan Pajak dan Pembuatan TP Docs Perusahaan

Manufaktur

Kelola Pajak Manufaktur untuk Transaksi Supply Chain secara Efisien

Retail dan E-Commerce

Otomatisasi Hitung, Bayar, Lapor Pajak dari Banyak Transaksi Penjualan Retail Offline & Online secara Efisien

Perbankan dan Layanan Keuangan

Sederhanakan Urusan Pajak Perbankan dan Transaksi Keuangan yang Kompleks Dengan Aman dan Akurat

Logistik dan Transportasi

Urusan Pajak dan Transaksi Logistik Selesai dalam Satu Platform

Fast Moving Consumer Goods (FMCG)

Kelola Pajak Produk Kebutuhan Harian dan Distribusi Massal Lebih Efisien & Akurat

Properti dan Real Estate

Permudah Kelola Pajak Properti dan Real Estate dengan Mudah

Alamat Kantor Pajak (KPP)

Cari Alamat Kantor Pajak (KPP) Terdekat di Sekitar Anda

Forum Pajak

Platform Tanya Jawab dan Diskusi Pajak

Tax Treaty

Daftar Tax Treaty (P3B) Indonesia dengan Negara Mitra Terbaru

FAQ

Jawaban Lengkap FAQ Pajak, Aplikasi Pajak, dan Webinar

Kalender Pajak

Download Kalender Pajak Tahun Ini Di Sini!

Kurs Pajak

Cek Kurs Pajak Harian Terbaru dari Kemenkeu

Kalkulator Pajak

Hitung Pajak Anda dengan Mudah dan Cepat

Kontak Pajakku

Hubungi Call Center Pajakku untuk Kebutuhan Pajak Perusahaan Anda

Partnership

Kolaborasi Pajakku dengan Berbagai Mitra Bisnis Terpercaya

Karir

Jelajahi Lowongan Kerja dan Peluang Karir di Pajakku

Status:

Berlaku

0/0

Share

  • Share

Aksi Lainnya
0/0

Share

  • Share

Aksi Lainnya

 

PENGUMUMAN

NOMOR PENG – 37/PJ.09/2026
 

TENTANG

PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH KEPADA ORANG PRIBADI PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN WAKTU HENTI (DOWNTIME) SISTEM CORETAX DJP

 

 

 

Sehubungan dengan PENG-35/PJ.09/2026 tanggal 29 Mei 2026 hal Pemberitahuan Waktu Henti (Downtime), kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1.PENG-35/PJ.09/2026 pada intinya menyampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan melakukan pemeliharaan sistem Coretax DJP yang mengakibatkan waktu henti (downtime) pada Jumat, 5 Juni 2026 pukul 18.00 s.d. Senin, 8 Juni 2026 pukul 05.59 WIB.
2.

Downtime sistem Coretax DJP sebagaimana dimaksud pada angka 1 akan mengakibatkan:

  1. Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak dapat membuat faktur pajak; dan
  2. permohonan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) oleh Orang Pribadi pemegang paspor luar negeri (Turis Asing) melalui aplikasi VAT Refund for Tourists tidak dapat diproses.
3.Pada saat meminta kembali PPN dan PPnBM, salah satu dokumen yang harus ditunjukkan oleh Turis Asing adalah faktur pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) toko retail yang berpartisipasi dalam skema pengembalian kepada Turis Asing.
4.

Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai faktur pajak, antara lain:

  1. berbentuk elektronik;
  2. dibuat dengan menggunakan modul dalam portal Wajib Pajak;
  3. dicantumkan tanda tangan berbentuk tanda tangan elektronik; dan
  4. wajib diunggah menggunakan modul dalam portal Wajib Pajak dan memperoleh persetujuan dari DJP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan faktur pajak,

sehingga PKP toko retail tetap dapat membuat faktur pajak setelah downtime sistem Coretax DJP dengan tanggal pembuatan faktur pajak sesuai dengan tanggal penyerahan Barang Kena Pajak (BKP).

5.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 271 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, pengembalian PPN dan PPnBM kepada Turis Asing dilakukan:

  1. secara tunai dengan mata uang rupiah, dalam hal PPN mempunyai nilai kurang dari atau sama dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); atau
  2. secara transfer melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dalam mata uang rupiah ke rekening Turis Asing, dalam hal PPN mempunyai nilai lebih dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
6.Dalam rangka tetap memberikan pelayanan pengembalian PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada angka 5a yang pada saat permohonannya Turis Asing belum dapat menunjukkan faktur pajak atas pembelian BKP pada tanggal 5, 6, 7, dan/atau 8 Juni 2026, pengembalian PPN dan PPnBM dilakukan secara transfer sepanjang faktur pajak sebagaimana dimaksud pada angka 4 telah diterbitkan oleh PKP toko retail.
7.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 berlaku untuk permohonan pengembalian PPN dan PPnBM kepada Turis Asing yang diajukan mulai tanggal 5 Juni 2026 s.d. 8 Juli 2026.
8.Dalam hal dilakukan pemrosesan pengembalian PPN dan PPnBM sebagaimana dimaksud pada angka 6, segala biaya terkait transfer uang pengembalian PPN dan PPnBM ke rekening Turis Asing dibebankan kepada Turis Asing dengan mengurangi jumlah pengembalian PPN dan PPnBM bersangkutan. Dalam hal biaya terkait transfer lebih besar dari nilai PPN dan PPnBM yang dikembalikan, pengembalian PPN dan PPnBM tidak dapat diberikan kepada Turis Asing.
9.Berkaitan dengan hal tersebut, kami sampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan.

 

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dapat disebarluaskan.

 

 

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2026

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat
 

Ditandatangani secara elektronik

Inge Diana Rismawanti