Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2026

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia dan untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar dalam mendukung kesinambungan pembangunan dan ketahanan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan penataan ulang ekosistem pemasukan, penempatan, dan penggunaan devisa yang dilakukan secara lebih terarah guna mendukung ketahanan eksternal, meningkatkan transparansi, dan memperdalam pasar keuangan domestik melalui mekanisme yang sederhana dan tetap memberikan fleksibilitas yang memadai;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam;

Mengingat :

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3844);
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6882) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7095);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6882) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7095) diubah sebagai berikut:

Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
Devisa adalah aset dan kewajiban finansial yang digunakan dalam transaksi internasional.
Devisa Hasil Ekspor dari Barang Ekspor Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DHE SDA adalah Devisa hasil kegiatan ekspor barang yang berasal dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan, dan/ atau pengolahan sumber daya alam.
Rekening Khusus DHE SDA adalah rekening eksportir di bank yang melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, yang ditujukan khusus untuk menerima dan menyimpan DHE SDA.
Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing adalah bank yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, namun tidak termasuk kantor cabang luar negeri dari bank yang berkantor pusat di Indonesia.
Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepabeanan.
Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor.
Pemberitahuan Pabean Ekspor yang selanjutnya disingkat PPE adalah pernyataan yang dibuat oleh perseorangan atau badan hukum untuk melaksanakan kewajiban pabean Ekspor dalam bentuk dan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan.
Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)	Kewajiban Eksportir untuk memasukkan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan melalui penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang merupakan bank badan usaha milik negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan usaha milik negara.
(2)	Penempatan DHE SDA dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan terhadap Eksportir yang memiliki DHE SDA dengan nilai Ekspor pada PPE paling sedikit sebesar USD250,000.00 (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya.
(3)	Penempatan DHE SDA dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah bulan pendaftaran PPE.
(4)	Ketentuan mengenai pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia melalui penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)

Penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2a) dilakukan pada:

a.	Rekening Khusus DHE SDA di Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang merupakan bank badan usaha milik negara;
b.	instrumen perbankan pada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang merupakan bank badan usaha milik negara;
c.	instrumen yang diterbitkan oleh Bank Indonesia; dan/atau
d.	instrumen surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara dalam valuta asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai surat utang negara dan atau surat berharga syariah negara

(1a)

Penempatan DHE SDA pada instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:

a.	untuk huruf b dan huruf c, tidak dapat dilakukan penarikan sebelum jatuh tempo instrumen penempatan; dan
b.	untuk huruf d, tidak dapat dilakukan penarikan sebelum jangka waktu penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (2a) berakhir.

(2)

Ketentuan mengenai penempatan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA dan instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ayat (3) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)

Penghasilan dari penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat diberikan fasilitas perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

(2)

Eksportir yang menempatkan DHE SDA pada Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat ditetapkan sebagai Eksportir bereputasi baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan.

(3)

Kementerian/lembaga dan/atau otoritas sektor terkait dapat memberikan insentif kepada:

Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang merupakan bank badan usaha milik negara, yang:

1.	mengelola Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ; dan
2.	mengelola Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang DHE SDA-nya ditempatkan pada instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c; dan

Eksportir yang menempatkan DHE SDA pada instrumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 1lA diubah serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (la), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

(1)

DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang ditempatkan Eksportir ke dalam Rekening Khusus DHE SDA dapat digunakan oleh Eksportir untuk:

a.	pembayaran dalam bentuk valuta asing atas kewajiban pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan kewajiban lain kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.	pembayaran dividen dalam bentuk valuta asing;
c.	pembayaran untuk pengadaan barang berupa bahan baku, bahan penolong, atau barang modal dan jasa dalam bentuk valuta asing;
d.	pembayaran kembali atas pinjaman untuk pengadaan barang modal dan modal kerja dalam bentuk valuta asing; dan/atau
e.	penukaran ke Rupiah di Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang merupakan bank badan usaha milik negara, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

(1a)

Penukaran ke Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a.	Eksportir wajib memastikan jumlah DHE SDA yang dapat dilakukan penukaran maksimal sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Ekspor pada PPE; dan
b.	dalam hal penukaran ke Rupiah sebagaimana dimaksud dalam huruf a di bawah 50% (lima puluh persen), jumlah DHE SDA yang tidak dilakukan penukaran dapat digunakan untuk pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.

(2)

Dalam penggunaan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Eksportir harus menyerahkan:

a.	bukti penggunaan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d; dan
b.	surat pernyataan yang ditandatangani Eksportir yang menyatakan penggunaan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d,

kepada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang merupakan bank badan usaha milik negara.

(3)

Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat pernyataan mengenai tanggung jawab atas kebenaran informasi tujuan penggunaan dan kesanggupan untuk dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Penggunaan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (la) diperhitungkan sebagai pengurang besaran kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

(5)

Penggunaan DHE SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam hal DHE SDA masih berada dalam Rekening Khusus DHE SDA dan belum ditempatkan pada instrumen penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.

Ketentuan ayat (2) dan ayat (2a) Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)	Pengawasan pelaksanaan atas kegiatan Ekspor barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang; undangan di bidang kepabeanan
(2)	Pengawasan pelaksanaan atas kewajiban pemasukan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan pengawasan pelaksanaan atas kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2a) serta pengawasan pelaksanaan atas penggunaan DHE SDA untuk penukaran ke Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1l A ayat (la) dilaksanakan oleh Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia.
(2a)	Pengawasan pelaksanaan atas kewajiban penempatan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui pemeriksaan kepada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang merupakan bank badan usaha milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)	Pengawasan escrow account pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)

Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Eksportir yang:

tidak memasukkan DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ke dalam Rekening Khusus DHE SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l);

tidak melakukan penempatan DHE SDA:

1.	sebesar 100% (seratus persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dalam jangka waktu paling singkat 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal l lA; dan/atau
2.	paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2a);

tidak membuat atau memindahkan escrow account sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2); dan/atau

tidak memenuhi ketentuan mengenai batas maksimal penukaran ke Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (1a),

dikenai sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor.

(2)

Pengenaan sanksi administratif berupa penangguhan atas pelayanan Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Khusus untuk pelaksanaan perjanjian bilateral mengenai perdagangan resiprokal (reciprocal trade) yang memuat ketentuan mengenai DHE SDA, diatur ketentuan sebagai berikut:

a.	besaran persentase DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan yang wajib tetap ditempatkan paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk jangka waktu penempatan paling singkat 3 (tiga) bulan sejak penempatan dalam Rekening Khusus DHE SDA;
b.	DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan dapat ditempatkan pada Rekening Khusus DHE SDA di Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing; dan
c.	penukaran ke Rupiah atas DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan dapat dilakukan di Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing.

Pasal II

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

untuk PPE yang diterbitkan sejak tanggal 26 Februari 2026 berlaku ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini; dan

untuk PPE yang diterbitkan sebelum tanggal 26 Februari 2026 dan sedang dalam proses pengawasan oleh Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan atas pemenuhan kewajibannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam, dinyatakan telah rnemenuhi seluruh kewajibannya.

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan DHE SDA yang telah ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2026
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Januari 2026
MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM

UMUM

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penggunaan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat tersebut diwujudkan antara lain dengan meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang berasal dari DHE SDA di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan. Tersedianya devisa hasil ekspor yang cukup akan menjadi instrumen penting dalam menjaga kesinambungan pembangunan nasional yang akan berdampak pada peningkatan dan ketahanan ekonomi nasional.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan terpadu antarlembaga atas pemasukan dan penempatan DHE SDA ke dalam sistem keuangan Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Kebijakan ini merupakan upaya Pemerintah untuk terus menjaga ketersediaan valuta asing di dalam negeri melalui optimalisasi pemasukan dan penempatan DHE SDA valuta asing ke dalam sistem keuangan Indonesia.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kebijakan pemasukan dan penempatan devisa hasil ekspor ke dalam sistem keuangan Indonesia dan untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar dalam mendukung kesinambungan pembangunan dan ketahanan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan diperlukan penataan ulang ekosistem pemasukan, penempatan, dan penggunaan devisa yang dilakukan secara lebih terarah guna mendukung ketahanan eksternal, meningkatkan transparansi, dan memperdalam pasar keuangan domestik melalui mekanisme yang sederhana dan tetap memberikan fleksibilitas yang memadai.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Secara umum Peraturan Pemerintah ini memuat materi pokok perubahan dan pengaturan baru yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Pengaturan mengenai kewajiban pemasukan dan penempatan DHE SDA yang dibatasi hanya pada Rekening Khusus DHE SDA pada Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang merupakan bank badan usaha milik negara (dalam hal ini tidak termasuk Rekening Khusus DHE SDA di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia) dimaksudkan untuk memperkuat administrasi pengawasan baik di dalam penempatan maupun pemanfaatan DHE SDA. Pengaturan ini diharapkan meningkatkan transparansi dan kualitas data arus devisa tanpa menghambat kelancaran transaksi internasional.
Penambahan opsi penggunaan DHE SDA untuk pembelian surat utang negara dan/ atau surat berharga syariah negara dalam valuta asing merupakan bagian dari upaya memperluas pilihan instrumen pengelolaan devisa yang aman, transparan, dan sesuai mekanisme pasar. Opsi ini memberikan fleksibilitas tambahan bagi Eksportir dalam memanfaatkan DHE SDA, sekaligus mendorong optimalisasi nilai ekonomi DHE SDA melalui instrumen investasi yang likuid dan kompetitif. Pengaturan ini memerlukan landasan hukum yang memadai dan sederhana untuk mendukung penerbitan serta penyediaan surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara dalam valuta asing di pasar domestik.
Penyempurnaan ketentuan terkait penukaran DHE SDA ke Rupiah diarahkan untuk memperkuat administrasi dan kejelasan mekanisme pemanfaatan DHE SDA. Penyesuaian ini diharapkan dapat memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di dalam negeri serta meningkatkan nilai manfaat DHE SDA bagi stabilitas makroekonomi, tanpa mengurangi fleksibilitas pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan transaksionalnya.

Dengan penyempurnaan pengaturan DHE SDA ini, sinergi antarotoritas terkait meliputi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan diperkuat untuk memastikan administrasi dan pemanfaatan DHE SDA berjalan lebih efektif, terkoordinasi, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Penguatan ini menjadi landasan bagi penetapan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/ atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

	Cukup jelas.

Huruf b

	Cukup jelas.

Huruf c

	Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara dalam valuta asing” adalah instrumen surat berharga negara yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam valuta asing di pasar perdana domestik dalam rangka penempatan DHESDA. Surat utang negara dan/ atau surat berharga syariah negara yang diterbitkan Pemerintah dapat menerapkan masa holding period di mana pemegang surat utang negara dan/ atau surat berharga syariah negara tidak dapat memindahbukukan kepemilikan.

Ayat (1a)

Huruf a

	Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal surat utang negara dan/ atau surat berharga syariah negara menerapkan masa holding period maka penarikan baru dapat dilakukan setelah masa holding period berakhir melalui transaksi di pasar sekunder.

Contoh:
Eksportir melakukan penempatan DHE SDA ke dalam Rekening Khusus DHE SDA pada tanggal 27 Februari 2026. Selanjutnya, Eksportir melakukan penempatan pada instrumen surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara pada tanggal 27 April 2026 (tanggal penerbitan). Apabila masa holding period instrumen surat utang negara dan/atau surat berharga syariah negara tersebut ditetapkan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan maka Eksportir sebagai pemilik surat utang negara dan/ atau surat berharga syariah negara baru dapat melakukan penarikan melalui penjualan surat utang negara dan/ atau surat berharga syariah negara di pasar sekunder mulai tanggal 28 April 2027.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 1lA

Ayat (1)

Ketentuan ini mengatur bahwa Eksportir dapat menggunakan DHE SDA yang tetap ditempatkan dalam Rekening Khusus untuk keperluan tertentu sebagaimana ditetapkan.

Huruf a

	Cukup jelas.

Huruf b

	Cukup jelas.

Huruf c

	Cukup jelas.

Huruf d

	Pinjaman mencakup pula surat utang dan kewajiban lainnya dalam bentuk valuta asing.

Huruf e

	Cukup jelas.

Ayat ( la)

Perhitungan sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai Ekspor PPE DHE SDA dilakukan berdasarkan akumulasi pemasukan DHE SDA ke Rekening Khusus DHE SDA pada bulan pemasukan.

Contoh: ·
Eksportir H (sektor kehutanan) menempatkan DHE SDA sebesar USD10,000,000.00 di Rekening Khusus DHE SDA.

Perhitungan Batas Penukaran Rupiah (sesuai Pasal 1lA ayat (la)):

Maksimal dana dalam Rekening Khusus DHE SDAyang dapat ditukar pada bulan tersebut = Total DHE SDA yang dimasukkan ke dalam Rekening Khusus pada bulan tersebut dikali 50%.

USD 10,000,000.00 x 50% = USD5,000,000.00.

Dengan demikian, Eksportir H maksimal hanya dapat menukarkan DHE SDA senilai USDS,000,000.00 ke Rupiah.

Sisa dana sebesar USDS,000,000.00 tersebut wajib dipertahankan dalam Rekening Khusus DHE SDA dan/ atau instrumen penempatan lainnya dalam valuta asing di Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing yang merupakan bank badan usaha milik negara selama 12 (dua belas) bulan ke depan.

Eksportir H dapat menggunakan dana sisa DHE SDA tersebut sebagian atau keseluruhan untuk kebutuhan operasional valuta asing yang diizinkan (Pasal 1 lA ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d), misalnya:

1)	Pembayaran Pajak dan Kewajiban Pemerintah (huruf a): USD 500,000.00
2)	Pembayaran Dividen (huruf b): USD l,500,000.00
3)	Pembayaran Impor Barang Modal (huruf c):USD2,000,000.00
4)	Pembayaran Pinjaman Modal Kerja (huruf d): USD 1,000,000.00

Total Pengurangan Penggunaan (1 s.d. 4): USD5,000,000.00.

Ayat (2)

	Bukti penggunaan DHE SDA untuk pembayaran dividen antara lain risalah Rapat Umum Pemegang Saham tentang pembagian dividen.

Ayat (3)

	Cukup jelas.

Ayat (4)

	Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 13

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 16

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 18A

Cukup jelas.

Pasal II

Angka 1

Huruf a

	Contoh: PT D melakukan Ekspor dengan PPE tanggal 27 Februari 2026 dan menerima DHE SDA pada tanggal 28 Februari 2026 dalam Rekening Khusus DHE SDA. Karena PPE diterbitkan setelah tanggal 26 Februari 2026, seluruh ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku penuh terhadap pemasukan, penempatan, dan penggunaan DHE SDA dimaksud.

Hurufb

Contoh 1:
PT E melakukan Ekspor dengan PPE tanggal 25 Februari 2026 dan belum terdapat DHE SDA atas Ekspor yang masuk ke dalam Rekening Khusus DHE SDA. Untuk itu, karena PPE diterbitkan sebelum tanggal 26 Februari 2026, PT E dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya.

Contoh 2:
PT F melakukan Ekspor dengan PPE tanggal 20 Desember 2025 dan sebagian DHE SDA atas Ekspor tersebut masuk pada Januari 2026. Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, masa kewajiban penempatan sampai dengan Desember 2026. Untuk itu, karena PPE diterbitkan sebelum tanggal 26 Februari 2026, PT F dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya.

Contoh 3:
PT G melakukan Ekspor dengan PPE tanggal 1 Juni 2025 dan DHE SDA atas Ekspor tersebut masuk pada September 2025. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025, masa kewajiban penempatan sampai dengan Agustus 2026. Untuk itu, karena PPE telah diterbitkan sebelum tanggal 26 Februari 2026, maka PT G dinyatakan telah memenuhi seluruh kewajibannya.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7155

Peraturan Pemerintah Nomor 2 TAHUN 2026

Dokumen

Layanan

Info Pajak

Sumber

Tentang Kami

Jakarta

Bandung

Bali