Partai Demokrat Amerika Serikat dikenal akan agenda politik yang mengarah ke ekonomi sentris. Baru-baru ini, partai ini mengusungkan proposal “Pajak Penghasilan Miliarder.”
Pengenaan pajak untuk miliarder ini ditujukan untuk tutupi pengeluaran negara di aspek sosial. Demokrat berusaha mengumpulkan ratusan miliar dolar dari sekitar 700 miliarder untuk membantu pengeluaran perluasan jaring keamanan sosial dan penanggulangan perubahan iklim.
Pengeluaran sosial ini dianggarkan mencapai sekitar $1,5 triliun hingga $2 triliun. Anggaran ini diperlukan sebelum pertemuan dunia G20 akhir bulan oktober ini.
Dibawah proposal ini, pemerintah federal mewajibkan miliarder untuk membayar pajak atas peningkatan nilai aset seperti saham setiap tahun, terlepas dari apakah mereka menjual aset tersebut.
Proposal ini dirasa tepat mengingat saat ini, warga Amerika tidak perlu membayar pajak atas akumulasi kekayaan mereka, seperti hunian mewah, saham, dan karya seni, kecuali aset tersebut dijual. Meskipun begitu, proposal ini juga mengatur kemampuan warga miliarder untuk mengambil potongan terhadap setiap kerugian tahunan dalam nilai aset yang dimiliki.
Rencana ini mendapatkan dukungan dari gedung putih namun bukan berarti tidak mendapatkan tentangan dari oposisi. Dari pihak oposisi, proposal ini dinilai akan memaksa miliarder mundur dari pasar saham ke pasar yang jauh lebih buram seperti real estate dan karya seni.
Proposal ini pun dinilai tidak akan berimplikasi signifikan terhadap penerimaan pajak. Menurut Nancy Pelosi, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS, proposal ini kira-kira hanya akan menghasilkan $200 miliar hingga $ 250 miliar. Sehingga, Demokrat masih perlu mencari pemasukan lain untuk mendanai program sosial mereka.
