Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah resmi memberlakukan mekanisme pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri (merchant) yang berjualan melalui marketplace. Kebijakan ini diatur dalam PMK 37/2025.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah menunjuk sejumlah marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22, di antaranya Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli.
Namun, merchant dengan omzet pada tahun berjalan belum melebihi Rp500 juta dapat dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22. Agar memperoleh pengecualian tersebut, merchant perlu menyampaikan Surat Pernyataan Omzet kepada marketplace tempat mereka berjualan.
Ketentuan mengenai format surat dan tata cara pengisiannya telah diatur dalam Lampiran PMK 37/2025. Lalu, bagaimana cara membuat dan mengisi surat pernyataan tersebut? Berikut panduan lengkapnya.
Apa Itu Surat Pernyataan Omzet Merchant?
Surat Pernyataan Omzet merupakan dokumen yang dibuat oleh merchant untuk menyatakan kondisi peredaran bruto (omzet) usahanya pada tahun pajak berjalan. Dokumen ini menjadi dasar bagi marketplace untuk menentukan apakah merchant:
- dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 karena omzetnya sampai dengan Rp500 juta, atau
- dikenai pemungutan PPh Pasal 22 karena omzetnya telah melebihi Rp500 juta.
Perlu dipahami bahwa satu format surat digunakan untuk kedua kondisi tersebut. Merchant hanya perlu memilih keterangan yang sesuai pada bagian pernyataan, yaitu “sampai dengan” atau “melebihi” Rp500 juta.
Selain itu, terdapat beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan, yaitu:
- Surat dibuat sendiri oleh merchant sesuai format resmi dalam Lampiran PMK 37/2025.
- Surat diunggah kepada marketplace sesuai mekanisme yang ditentukan masing-masing platform.
- Satu surat pernyataan berlaku untuk seluruh marketplace.
Merchant tidak perlu membuat surat yang berbeda apabila memiliki beberapa toko atau akun di marketplace yang berbeda.
Mengapa Surat Pernyataan Ini Penting?
Penyampaian surat pernyataan bukan sekadar persyaratan administrasi. Dokumen ini menjadi dasar bagi marketplace dalam menentukan apakah PPh Pasal 22 perlu dipungut dari transaksi merchant.
Perlu diketahui bahwa kebijakan ini bukan merupakan pajak baru. Pemerintah hanya mengubah mekanisme pelunasan pajak, yaitu:
- sebelumnya pajak disetor sendiri oleh merchant sesuai ketentuan perpajakan;
- kini PPh Pasal 22 dipungut terlebih dahulu oleh marketplace yang telah ditunjuk DJP sebagai bagian dari pelunasan pajak merchant.
Artinya, apabila merchant memenuhi syarat memperoleh pengecualian tetapi tidak menyampaikan surat pernyataan, marketplace tetap akan melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini juga dicontohkan dalam Lampiran PMK Nomor 37 Tahun 2025.
Cara Mengunduh Template Surat Pernyataan
Sebelum mengisi surat, merchant perlu memperoleh format dokumen sesuai ketentuan pemerintah. Format surat dapat diperoleh melalui beberapa cara berikut:
- mengunduh Lampiran PMK Nomor 37 Tahun 2025;
- mengunduh template yang disediakan oleh marketplace; atau
- menggunakan template yang telah disediakan oleh Pajakku.
Agar tidak perlu membuat format surat dari awal, merchant dapat langsung menggunakan Template Surat Pernyataan Omzet PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang telah disediakan oleh Pajakku.
Download Template Surat Pernyataan di sini
Baca Juga: DJP Tunjuk Marketplace Ini sebagai Pemungut PPh Pasal 22
Cara Mengisi Surat Pernyataan Omzet Merchant
Setelah memperoleh template, isi setiap bagian sesuai data yang sebenarnya. Berikut panduan pengisiannya:
- Nomor (1): nama penandatangan surat pernyataan.
- Nomor (2): NPWP atau NIK penandatangan.
- Nomor (3): alamat penandatangan.
- Nomor (4): nama Wajib Pajak apabila surat ditandatangani oleh wakil atau kuasa.
- Nomor (5): NPWP atau NIK Wajib Pajak apabila ditandatangani oleh wakil atau kuasa.
- Nomor (6): alamat Wajib Pajak apabila ditandatangani oleh wakil atau kuasa.
- Nomor (7): pilih keterangan “sampai dengan” atau “melebihi” Rp500 juta sesuai kondisi omzet pada tahun berjalan.
- Nomor (8): kota, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat.
- Nomor (9): nama terang Wajib Pajak atau wakil/kuasa Wajib Pajak.
Pastikan seluruh data diisi secara benar dan sesuai kondisi sebenarnya agar tidak menimbulkan kendala pada saat proses verifikasi.
Apa yang Harus Dilakukan setelah Surat Selesai Diisi?
Setelah seluruh kolom terisi, merchant perlu:
- menandatangani surat pernyataan;
- membubuhkan meterai sesuai ketentuan yang berlaku;
- menyimpan dokumen dalam format yang diminta marketplace; dan
- mengunggah surat ke marketplace tempat berjualan.
Karena satu surat berlaku untuk seluruh marketplace, merchant cukup menggunakan dokumen yang sama meskipun memiliki beberapa toko pada platform yang berbeda.
Apa yang Terjadi jika Omzet Sudah Melebihi Rp500 Juta?
Merchant perlu memantau omzet usahanya selama tahun berjalan.
Apabila pada awal tahun omzet masih di bawah Rp500 juta, merchant dapat menyampaikan surat pernyataan dengan pilihan “sampai dengan Rp500 juta” sehingga marketplace tidak memungut PPh Pasal 22.
Namun, apabila di tengah tahun omzet ternyata telah melebihi Rp500 juta, merchant perlu segera menyampaikan surat pernyataan dengan pilihan “melebihi Rp500 juta” kepada marketplace. Setelah informasi tersebut diterima, marketplace akan mulai melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi yang memenuhi ketentuan.
Contoh Penerapan Surat Pernyataan
Lebih lanjut, lampiran PMK 37/2025 memberikan ilustrasi mengenai penerapan ketentuan ini. Misalnya:
Contoh 1: Merchant Belum Melebihi Rp500 Juta
- Merchant telah menyampaikan surat pernyataan bahwa omzet tahun berjalan masih sampai dengan Rp500 juta.
- Marketplace tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi merchant tersebut.
- Namun, marketplace tetap dapat melakukan pemungutan atas pihak lain, seperti penyedia jasa pengiriman atau perusahaan asuransi sesuai ketentuan yang berlaku.
Contoh 2: Omzet Melebihi Rp500 Juta
- Di tengah tahun pajak, omzet merchant telah melampaui Rp500 juta.
- Merchant kemudian menyampaikan surat pernyataan bahwa omzetnya telah melebihi Rp500 juta.
- Atas transaksi berikutnya, marketplace mulai memungut PPh Pasal 22 sesuai tarif yang berlaku.
Contoh tersebut menunjukkan pentingnya memperbarui informasi omzet kepada marketplace agar mekanisme pemungutan pajak berjalan sesuai ketentuan.
Apa Risiko jika Surat Pernyataan Tidak Benar?
Surat pernyataan merupakan dokumen yang memiliki konsekuensi hukum.
Dalam format resmi PMK 37/2025, merchant menyatakan bahwa seluruh informasi yang diberikan benar serta bersedia menerima akibat hukum apabila di kemudian hari terbukti memberikan keterangan yang tidak sesuai, termasuk dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Oleh karena itu, pastikan data omzet yang dicantumkan benar dan selalu diperbarui apabila kondisi usaha berubah.
Baca Juga: PMK 37/2025: Marketplace Kini Jadi Pemungut Pajak
FAQ Seputar Cara Buat Surat Pernyataan Omzet
1. Siapa yang perlu membuat Surat Pernyataan Omzet?
Surat Pernyataan Omzet perlu dibuat oleh merchant yang berjualan melalui marketplace dan memiliki peredaran bruto pada tahun berjalan sampai dengan Rp500 juta agar dapat dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace.
2. Apakah satu surat pernyataan berlaku untuk semua marketplace?
Ya. Merchant cukup membuat satu Surat Pernyataan Omzet yang dapat digunakan untuk seluruh marketplace tempat berjualan, sehingga tidak perlu membuat surat terpisah untuk setiap platform.
3. Bagaimana jika omzet saya sudah melebihi Rp500 juta?
Apabila omzet pada tahun berjalan telah melebihi Rp500 juta, merchant perlu menyampaikan surat pernyataan dengan keterangan “melebihi Rp500 juta” kepada marketplace. Setelah itu, marketplace akan mulai memungut PPh Pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Apakah Surat Pernyataan Omzet harus menggunakan format tertentu?
Ya. Surat Pernyataan Omzet harus mengikuti format resmi yang tercantum dalam Lampiran PMK Nomor 37 Tahun 2025. Untuk mempermudah pengisian, merchant dapat mengunduh template yang telah disediakan oleh Pajakku.
5. Di mana saya bisa mengunduh template Surat Pernyataan Omzet?
Merchant dapat mengunduh Template Surat Pernyataan Omzet PMK Nomor 37 Tahun 2025 yang telah disediakan oleh Pajakku melalui tautan berikut.
