Daftar Minuman yang Tak Dikenai Cukai MBDK

Kementerian Keuangan telah menetapkan dua jenis minuman yang menjadi objek cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK), yaitu minuman berpemanis siap konsumsi dalam kemasan dan konsentrat berpemanis untuk penjualan eceran. Namun, tidak semua minuman manis otomatis masuk dalam kategori ini. 

Dalam penjelasannya kepada Komisi XI DPR, Dirjen Strategi Ekonomi Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menegaskan bahwa minuman yang dijual dan langsung dikonsumsi di tempat bukan bagian dari objek cukai MBDK. 

Minuman yang Tidak Termasuk Objek Cukai MBDK 

Berikut adalah daftar minuman yang tidak dikenakan cukai MBDK menurut penegasan Kemenkeu: 

  • Es Teh Manis di Warung. Minuman sederhana yang banyak dijual di warung makan atau kedai ini tidak termasuk objek cukai karena tidak dikemas untuk dijual eceran. 
  • Es Jeruk Segar. Sama seperti es teh manis, es jeruk yang dibuat dan disajikan langsung kepada pembeli juga tidak termasuk dalam cakupan cukai MBDK. 
  • Minuman Boba dan Sejenisnya di Kafe. Minuman boba yang diracik di tempat, baik di kedai kekinian maupun kafe, tidak terkena cukai karena tidak diproduksi dalam bentuk kemasan siap jual. 
  • Minuman Lain yang Disajikan dan Dikonsumsi di Tempat. Semua minuman manis yang dibuat secara langsung oleh penjual, termasuk jus, mocktail, atau minuman es lainnya, selama tidak dijual dalam kemasan eceran, maka tak akan dipungut cukai. 

“Jika kita minum es teh manis di warung, itu bukan cakupan MBDK,” kata Febrio dalam rapat dengar pendapat. 

Baca Juga: Cukai MBDK Mulai Diterapkan 2026, Pemerintah dan DPR Sepakat

Daftar Minuman Lainnya Menurut DJBC 

Tak hanya minuman warung dan racikan langsung, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga sempat menyebutkan daftar minuman yang akan dikecualikan dari MBDK. Pada Juli 2023 lalu, Pelaksana di Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai, Boy Riansyah, merinci 10 jenis minuman berpemanis yang dikecualikan dari pengenaan cukai.  

Daftar pengecualian ini mencakup ketentuan umum dalam pengelolaan barang kena cukai. Berikut daftarnya: 

  • Minuman yang diangkut terus atau lanjut. Transit atau pengiriman lanjutan yang tidak dikonsumsi di dalam negeri. 
  • Minuman yang diekspor 
  • Minuman yang dimasukkan ke dalam pabrik untuk kebutuhan produksi lanjutan. 
  • Minuman yang musnah sebelum keluar pabrik 
  • Minuman untuk kebutuhan penelitian 
  • Minuman untuk perwakilan negara asing 
  • Minuman sebagai barang bawaan penumpang dalam batas tertentu. 
  • Minuman untuk tujuan sosial 
  • Minuman yang digunakan untuk tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) 
  • Pembebasan lain melalui PMK, termasuk: 
    • Minuman yang dibuat dan dikemas non-pabrikasi (home industry) 
    • Minuman untuk keperluan medis 
    • Madu, jus buah/sayur tanpa pemanis tambahan 

Daftar pengecualian ini memastikan bahwa hanya minuman berpemanis kemasan yang benar-benar memenuhi kriteria, terutama yang memiliki kandungan gula, pemanis alami, atau pemanis buatan, yang akan dikenakan cukai. 

Baca Juga: Salah Kaprah soal Cukai Minuman Berpemanis, Benarkah Industri Bakal Merugi?

Fokus Mengurangi Konsumsi Gula dan Dorong Reformulasi Produk 

Meski minuman warung tidak dikenai cukai, pemerintah menekankan bahwa kebijakan cukai MBDK bertujuan untuk menekan konsumsi gula berlebih dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Langkah ini juga diharapkan mendorong produsen untuk mengurangi kadar gula dalam produk minuman kemasan. 

Pemerintah melihat konsumsi minuman berpemanis berlebihan sebagai salah satu faktor risiko meningkatnya penyakit tidak menular, seperti diabetes dan obesitas, yang berimbas pada beban pembiayaan BPJS. 

Implementasi Belum dalam Waktu Dekat 

Kemenkeu masih menyusun detail regulasi dan merumuskan tarif cukai, termasuk membandingkan kebijakan di negara-negara lain. Sebagai informasi, rata-rata tarif cukai MBDK di kawasan ASEAN saat ini berada di angka Rp1.771 per liter. 

Meski demikian, pemerintah belum akan menerapkan kebijakan ini dalam waktu dekat karena fokus utama saat ini adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, bukan menambah pungutan baru. 

Baca Juga Berita dan Artikel Pajakku Lainnya di Google News