Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengimbau jemaah haji untuk tidak membuka jasa titipan (jastip) barang dari Arab Saudi meskipun pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk bagi barang bawaan maupun barang kiriman jemaah haji.
Melalui laman resminya, DJBC menjelaskan bahwa fasilitas pembebasan bea masuk diberikan untuk memudahkan jemaah membawa oleh-oleh bagi keluarga di Indonesia, bukan untuk kepentingan perdagangan atau jastip.
“Harapan kami jemaah haji akan cenderung fokus melaksanakan ibadah daripada melakukan jastip,” tulis DJBC, dikutip Kamis (28/5/2026).
Barang Kiriman Jemaah Haji Bebas Bea Masuk
Pemerintah memberikan fasilitas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman milik jemaah haji dengan ketentuan sebagai berikut:
- Diatur dalam PMK 96/2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 4/2025;
- Berlaku untuk maksimal 2 kali pengiriman dalam satu musim haji;
- Nilai pabean setiap pengiriman maksimal FOB US$1.500;
- Barang kiriman dibebaskan dari bea masuk;
- Tidak dipungut PPN atau PPN dan PPnBM;
- Dikecualikan dari pemungutan PPh.
Namun, apabila pengiriman melebihi batas yang ditentukan, maka akan dikenakan pungutan impor berupa:
- Bea masuk sebesar 7,5%;
- PPN atau PPnBM;
- Tetap dikecualikan dari pemungutan PPh.
Baca Juga: Ketentuan Impor Barang Bawaan Pribadi Penumpang Terbaru
Ketentuan Barang Bawaan Jemaah Haji
Selain barang kiriman, pemerintah juga memberikan pembebasan bea masuk untuk barang bawaan jemaah haji dengan ketentuan berikut:
- Diatur dalam PMK 203/2017 sebagaimana telah diubah dengan PMK 34/2025;
- Jemaah haji reguler memperoleh pembebasan bea masuk atas seluruh barang bawaan;
- Jemaah haji khusus mendapatkan pembebasan bea masuk dengan nilai maksimal FOB US$2.500 per orang untuk setiap kedatangan;
- Barang bawaan tidak dipungut PPN atau PPNBM;
- Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor.
Sementara itu, apabila nilai barang bawaan melebihi batas fasilitas yang diberikan, maka atas kelebihannya akan dikenakan:
- Bea masuk sebesar 10%;
- Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI);
- Tidak termasuk PPh Pasal 22 impor.
Barang Jastip Tidak Mendapat Fasilitas
DJBC menegaskan bahwa fasilitas pembebasan bea masuk hanya berlaku untuk barang pribadi milik jemaah haji. Barang jastip atau barang nonpersonal use tidak memperoleh fasilitas tersebut.
Berikut poin penting yang perlu diperhatikan:
- Barang jastip tidak mendapatkan pembebasan bea masuk;
- Barang jastip juga tetap dikenakan PDRI;
- DJBC akan melakukan pengawasan melalui data bagasi, hasil pemeriksaan X-ray, dan informasi lain dari petugas;
- Penentuan kategori barang dilakukan berdasarkan manajemen risiko oleh pejabat bea dan cukai;
- Barang yang terindikasi sebagai jastip wajib diselesaikan menggunakan pemberitahuan impor barang khusus (PIBK);
- Bea masuk dan PDRI dikenakan berdasarkan keseluruhan nilai barang tanpa pengurangan batas pembebasan US$500.
DJBC pun mengimbau jemaah haji agar memanfaatkan fasilitas yang diberikan sesuai peruntukannya dan tetap fokus menjalankan ibadah selama di Tanah Suci.
Baca Juga: Aturan Pajak Barang Kiriman 2025, Simak Perubahannya dalam PMK 4/2025
FAQ Seputar Bea Masuk Jemaah Haji
1. Apakah barang bawaan jemaah haji bebas bea masuk?
Ya. Barang bawaan jemaah haji reguler dibebaskan dari bea masuk. Sementara itu, jemaah haji khusus mendapatkan pembebasan hingga nilai pabean maksimal FOB US$2.500 per orang.
2. Berapa batas pembebasan barang kiriman jemaah haji?
Barang kiriman jemaah haji mendapatkan pembebasan bea masuk maksimal 2 kali pengiriman dalam satu musim haji dengan nilai maksimal FOB US$1.500 per pengiriman.
3. Apakah barang jastip dari Arab Saudi bebas bea masuk?
Tidak. Barang jastip dikategorikan sebagai barang nonpersonal use sehingga tidak memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk maupun Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI).
4. Apa yang terjadi jika barang bawaan melebihi batas ketentuan?
Apabila nilai barang melebihi batas fasilitas yang diberikan, maka atas kelebihannya akan dikenakan bea masuk dan pajak impor sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bagaimana Bea Cukai mendeteksi barang jastip?
DJBC melakukan pengawasan melalui pemeriksaan bagasi, hasil X-ray, serta informasi lain yang dihimpun petugas bea dan cukai berdasarkan manajemen risiko.
