Akhir-akhir ini kita tengah dikagetkan oleh varian Covid-19 baru yang dinamakan varian omicron. Varian ini berasal dari Wuhan, Hubei, China dan telah menyebar ke negara-negara seperti Botswana, Hong Kong, Jerman, Inggris, Italia, Israel, Belgia, Belanda, Republik Ceko, Australia, Kanada, dan Prancis.
Hingga saat ini memang masih belum ada indikasi kasus Covid-19 varian Omicron memasuki Indonesia, namun data dari Kantor Kesehatan Pelabuhan menyebutkan terdapat setidaknya ratusan pelaku perjalanan internasional dari negara-negara terjangkit varian Omicron ke Indonesia. Seperti, terdapat 550 warga negara Jerman, 494 warga negara Belanda, dan 95 warga negara Austria yang memasuki wilayah Indonesia. Ganasnya varian ini, mendorong antisipasi lebih bagi pemerintah Indonesia.
Dalam konferensi pers kemarin (29/11), Presiden Joko Widodo telah meminta semua menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah mewaspadai kemunculan Covid-19 varian Omicron di sejumlah negara dan memastikan perencanaan serta implementasi upaya-upaya mitigasi sedini mungkin.
Antisipasi dan mitigasi varian baru ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan program reformasi struktural yang sedang diupayakan oleh berbagai lembaga pemerintah, terutama Kementerian Keuangan dalam pemulihan ekonomi nasional.
Kepada Kementerian Keuangan, Jokowi menambahkan bahwa APBN 2022 harus dirancang secara responsif, antisipatif, dan fleksibel untuk menghadapi instabilitas ekonomi dan politik global. Karena baginya, Covid-19 ini masih berpotensi membayangi perekonomian global, termasuk Indonesia di tahun depan (2022).
Bagi Jokowi, APBN 2022 akan berfokus pada beberapa isu, secara utama terkait pengendalian Covid-19 dengan tetap mengedepankan sektor kesehatan dan perlindungan sosial untuk masyarakat yang paling terdampak dari Covid-19 ini.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa kemunculan Covid-19 varian Omicron ini perlu diantisipasi secara tegas melalui akselerasi vaksinasi dan pengetatan protokol kesehatan. Pemerintah dapat berkaca dari keberhasilannya mengendalikan varian Delta dengan terpeliharanya kewaspadaan dan disiplin protokol kesehatan.
Tidak hanya itu, Sri Mulyani menambahkan, APBN juga dinilai telah berhasil mendukung pengendalian terhadap virus Covid-19 sejak tahun 2020 hingga tahun 2021. Sehingga, Kementerian Keuangan tetap berkomitmen untuk melindungi masyarakat melalui APBN 2022 dengan menguatkan distribusi dana bagi program sosial, sektor kesehatan, dan pemulihan ekonomi baik bagi UMKM maupun korporasi.
