Pemerintah sebelumnya dengan gencar berusaha untuk memenuhi target pendapatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan belum lama ini pemerintah berhasil untuk menyentuh 100% sesuai target yang ditetapkan bahkan lebih. Per 26 Desember 2021, penerimaan pajak sudah sebesar Rp 1.231,87 atau 100,19% dari target yang ditetapkan sebesar Rp 1.229,6 triliun. Pencapaian ini merupakan capaian dalam 12 tahun terakhir penerimaan pajak di atas target.
Setelah target pendapatan negara berhasil dicapai, tantangan selanjutnya bagi Kementerian Keuangan adalah pada belanja negara. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, realisasi belanja negara akan terus didorong oleh pemerintah sampai tutup buku di akhir tahun.
Sri Mulyani berkomitmen untuk terus mengawal APBN dan berharap saat akhir tahun nanti bisa menutupnya dengan anggaran yang baik.
APBN disebut oleh Sri Mulyani sebagai countercyclical terhadap pandemi COVID – 19 yang membantu memulihkan ekonomi. Countercyclical yang dimaksud ialah meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak saat dalam masa resesi, seperti pandemic COVID-19 saat ini. Hal ini dikarenakan Kemenkeu sendiri mendapatkan amanah untuk mengelola instrumen APBN dengan penuh integritas dan profesional.
Sebagaimana laporan terakhir belanja negara dalam APBN Kita, per 24 Desember 2021, belanja yang terealisasi baru Rp 2.587 triliun atau senilai 93% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp 2.784,9 triliun. Dari 93% tersebut, Rp 1.809,1 triliun untuk belanja pemerintah pusat dan Rp 756,9 triliun untuk transfer ke daerah dan dana desa (TKDD).
Sedangkan untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional, per 24 Desember 2021, realisasinya masih sebesar Rp 535,38 triliun yaitu 72% dari pagu yang sudah ditetapkan sebelumnya.
Dana yang disediakan untuk PEN disalurkan melalui mekanisme belanja APBN yang disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Lanjut oleh Sri mulyani, KPPN di DKI Jakarta memiliki peranan yang penting dan juga strategis karena menyalurkan Rp 2.166 triliun dari total belanja dalam APBN 2021.
Desember 2021 ini rata-rata Surat Perintah Membayar (SPM) yang diproses oleh KPPN DKI Jakarta mengalami peningkatan yang tinggi. Dari 3.700 SPM per hari, menjadi 6.900 SPM per harinya.
Kedepannya, Ditjen Perbendaharaan akan terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta meningkatkan kemudahan dalam mencairkan dana APBN.
