Kementerian Keuangan mengubah mekanisme penyampaian laporan tahunan konsultan pajak untuk tahun takwim 2025. Jika sebelumnya laporan disampaikan melalui Sistem Informasi Konsultan Pajak (SIKOP), kini pelaporan wajib dilakukan melalui tautan khusus yang telah disediakan pemerintah.
Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran No. SE-2/SK/2026 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK). Surat edaran ini menjadi pedoman teknis terbaru bagi profesi keuangan dalam memenuhi kewajiban pelaporan tahunan secara tertib dan tepat waktu.
Perubahan itu sekaligus menandai adanya penyesuaian sistem dalam rangka meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap profesi keuangan di Indonesia.
Bagian dari Pengawasan Profesi Keuangan
Penyampaian laporan tahunan merupakan bagian dari sistem pembinaan dan pengawasan profesi keuangan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, kewajiban pelaporan tidak hanya berlaku untuk konsultan pajak, tetapi juga mencakup profesi lainnya, yaitu:
- Kantor Akuntan Publik (KAP)
- Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP)
- Kantor Konsultan Aktuaria (KKA)
- Aktuaris Publik
- Konsultan Pajak
Melalui laporan ini, pemerintah dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai aktivitas profesi keuangan, termasuk kepatuhan, kualitas layanan, serta perkembangan profesional masing-masing pelaku.
Laporan ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam:
- Menyusun kebijakan pembinaan profesi
- Melakukan pengawasan kepatuhan
- Mendorong peningkatan kualitas dan perlindungan profesi keuangan
Penyampaian Laporan Wajib lewat Tautan Resmi
Khusus untuk konsultan pajak, terdapat perubahan kanal pelaporan yang perlu diperhatikan:
- Laporan tidak lagi melalui SIKOP
- Wajib disampaikan melalui tautan s.kemenkeu.go.id/LaporanTahunanKP2025
- Penyampaian di luar tautan tersebut tidak akan diterima
- Ketentuan ini bersifat wajib dan mengikat
Langkah ini dilakukan untuk mendukung penyesuaian sistem serta kelancaran proses administrasi pelaporan di lingkungan Kementerian Keuangan.
Siapa yang Wajib Menyampaikan Laporan?
Mengacu pada Surat Edaran, kewajiban pelaporan ditentukan berdasarkan waktu terbitnya izin praktik:
- Wajib menyampaikan laporan:
- Konsultan pajak dengan izin praktik terbit sebelum tahun 2026
- Dikecualikan dari kewajiban:
- Konsultan pajak dengan izin praktik terbit pada tahun 2026
Ketentuan ini juga berlaku secara serupa pada profesi keuangan lainnya dalam ruang lingkup Surat Edaran.
Baca Juga: Jangan Salah Pilih! Konsultan Pajak Terbaik Harus Penuhi Kewajiban Ini
Batas Waktu Pelaporan yang Harus Dipatuhi
Batas waktu penyampaian laporan tahunan ditetapkan sebagai berikut:
- Deadline: 30 April 2026
- Berlaku untuk laporan tahun takwim 2025
- Keterlambatan berpotensi dikenai sanksi administratif
Pemerintah menekankan pentingnya kepatuhan waktu karena laporan ini menjadi bagian dari evaluasi dan pengawasan profesi.
Informasi yang Wajib Dicantumkan dalam Laporan
Konsultan pajak wajib menyampaikan sejumlah informasi penting dalam laporan tahunan, yaitu:
- Data wajib pajak yang dilayani
- Jumlah dan keterangan klien yang menerima jasa
- Mengacu pada format resmi yang telah ditentukan
- Kolom wajib diisi meliputi:
- Nama wajib pajak
- Alamat
- NPWP
- PKP
- Jenis jasa
- Kolom yang tidak wajib diisi
- Nomor kontrak
- Jenis dan status klien
- NITKU cabang
- Status PMA
- Jenis badan hukum
- Output jasa
- Fee jasa
- Realisasi Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL)
- Wajib bagi konsultan pajak yang sudah memenuhi kewajiban PPL
- Kartu tanda anggota asosiasi
- Harus masih berlaku
- Surat keterangan pekerjaan
- Bagi konsultan pajak yang bekerja di kantor konsultan atau perusahaan
Tersedia Layanan Bantuan dari Kemenkeu
Untuk mendukung kelancaran pelaporan, Kementerian Keuangan juga menyediakan layanan pendampingan bagi wajib lapor:
- Help Desk Kemenkeu Prime
- Telepon: 134 (dalam negeri)
- WhatsApp: +62 813-1000-4134
- Email: kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id
- Layanan tatap muka
- Gedung Djuanda II, Jakarta Pusat
- Jam layanan:
- Senin–Kamis (kecuali hari libur)
- Pukul 09.00–16.00 WIB
Layanan ini dapat dimanfaatkan apabila terdapat kendala teknis maupun administratif dalam proses pelaporan.
Sanksi jika Tidak Memenuhi Kewajiban
Pemerintah menegaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap kewajiban pelaporan akan berdampak pada sanksi:
- Dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan
- Berpotensi memengaruhi status pembinaan profesi
- Menjadi bagian dari evaluasi kepatuhan konsultan pajak
Penegasan dan Berlaku Efektif
Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, pemerintah juga menegaskan beberapa hal penting:
- Ketentuan sebelumnya terkait tata cara pelaporan dinyatakan tidak berlaku
- Surat edaran ini menjadi pedoman terbaru yang wajib diikuti
Diharapkan seluruh profesi keuangan, termasuk konsultan pajak, dapat:
- Melapor tepat waktu
- Tertib administrasi
- Bertanggung jawab dalam pelaporan
Melalui penerapan ketentuan ini, diharapkan tercipta sistem pelaporan yang lebih terstruktur, transparan, dan mendukung penguatan sektor jasa keuangan di Indonesia.
Baca Juga: Peran Penting Konsultan Pajak dalam Meningkatkan Kesadaran Pajak
FAQ Seputar Laporan Tahunan Konsultan Pajak 2025
1. Apakah laporan tahunan konsultan pajak 2025 masih bisa disampaikan melalui SIKOP?
Tidak. Untuk tahun pelaporan 2025, laporan tidak lagi disampaikan melalui SIKOP. Konsultan pajak wajib menggunakan tautan resmi yang telah ditentukan oleh Kementerian Keuangan.
2. Siapa saja yang wajib menyampaikan laporan tahunan ini?
Konsultan pajak yang izin praktiknya terbit sebelum tahun 2026 wajib menyampaikan laporan. Sementara itu, yang baru memperoleh izin pada tahun 2026 dikecualikan.
3. Kapan batas akhir penyampaian laporan tahunan konsultan pajak 2025?
Batas waktu penyampaian adalah paling lambat 30 April 2026. Melewati tanggal tersebut berpotensi dikenai sanksi administratif.
4. Apa saja data utama yang wajib dilaporkan?
Beberapa data utama meliputi informasi wajib pajak yang dilayani (nama, alamat, NPWP, PKP, jenis jasa), realisasi PPL, kartu anggota asosiasi, serta surat keterangan pekerjaan.
5. Apa konsekuensi jika tidak menyampaikan laporan tahunan?
Konsultan pajak yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
