Pemerintah kini mengintegrasikan layanan perizinan tenaga kerja asing (TKA) lintas kementerian dan lembaga melalui Online Single Submission (OSS). Dengan integrasi ini, proses layanan TKA dapat diakses melalui satu pintu pada sistem OSS yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Integrasi tersebut dilakukan untuk menyederhanakan proses perizinan sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha dan investor asing. Sebelumnya, layanan yang berkaitan dengan TKA berada pada sistem yang dikelola oleh kementerian berbeda sehingga proses pelayanan berjalan secara terpisah.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa integrasi layanan harus membuat proses menjadi lebih sederhana, cepat, dan pasti. Menurutnya, penyatuan sistem tidak seharusnya justru menambah tahapan bagi pelaku usaha.
Layanan TKA dari Berbagai Kementerian Terhubung di OSS
Integrasi layanan membuat OSS menghubungkan sistem pelayanan TKA yang sebelumnya berada di kementerian berbeda. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan proses pelayanan yang lebih terkoordinasi melalui satu sistem.
Sebelumnya, layanan TKA juga menggunakan SIAPKerja milik Kementerian Ketenagakerjaan dan All Indonesia milik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dengan integrasi tersebut, sistem-sistem yang sebelumnya berjalan secara terpisah kini dihubungkan melalui OSS.
Beberapa sistem yang terlibat dalam integrasi layanan TKA meliputi:
- OSS, yang dikelola oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
- SIAPKerja, yang digunakan dalam pelayanan di Kementerian Ketenagakerjaan.
- All Indonesia, yang digunakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Penyatuan layanan ini diharapkan membuat koordinasi antarkementerian menjadi lebih efektif sehingga pelaku usaha memperoleh proses pelayanan yang lebih sederhana.
Integrasi OSS Ditujukan untuk Mempermudah Pelaku Usaha
Bagi dunia usaha, integrasi sistem diharapkan dapat mengurangi proses pelayanan yang sebelumnya tersebar di berbagai kementerian. OSS menjadi pintu layanan yang menghubungkan proses terkait TKA lintas instansi.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan proses pelayanan harus menjadi lebih sederhana, cepat, dan memberikan kepastian. Karena itu, integrasi tidak semestinya menciptakan prosedur tambahan, tetapi justru meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha.
Manfaat yang diharapkan dari integrasi layanan tersebut, antara lain:
- Proses perizinan menjadi lebih sederhana.
- Pelayanan dapat dilakukan melalui satu pintu di OSS.
- Koordinasi lintas kementerian menjadi lebih terintegrasi.
- Pelaku usaha memperoleh kepastian proses yang lebih baik.
- Pelayanan pemerintah dapat menjadi lebih cepat dan responsif.
Integrasi ini juga menunjukkan perubahan pendekatan dalam pelayanan publik. Kementerian dan lembaga tidak lagi bekerja secara terpisah, tetapi berkolaborasi untuk memberikan layanan yang lebih terhubung.
Baca Juga: Tak Cuma Coretax, Pelaku Usaha Bisa Daftar NPWP lewat OSS
Penggunaan TKA Tetap untuk Memenuhi Kebutuhan Kompetensi
Meski proses pelayanannya diintegrasikan, pemerintah tetap menegaskan bahwa penggunaan TKA diarahkan untuk kebutuhan tertentu. TKA digunakan untuk memenuhi kebutuhan kompetensi yang belum dapat dipenuhi oleh tenaga kerja Indonesia.
Kehadiran TKA dalam kegiatan investasi juga diharapkan memberikan manfaat bagi tenaga kerja lokal. Salah satu caranya adalah melalui proses alih teknologi dan alih keahlian sehingga pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki TKA dapat mendukung peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia.
Pemerintah mengharapkan penggunaan TKA dapat:
- Memenuhi kebutuhan kompetensi tertentu.
- Mendukung alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia.
- Mendorong alih keahlian kepada pekerja lokal.
- Memperkuat penyerapan tenaga kerja Indonesia.
- Mendukung kebutuhan tenaga ahli dalam kegiatan investasi.
Dengan demikian, integrasi layanan perizinan tidak mengubah arah kebijakan penggunaan TKA. Pemerintah tetap menempatkan keberadaan TKA dalam konteks kebutuhan kompetensi dan manfaatnya terhadap perekonomian serta tenaga kerja Indonesia.
Integrasi Perizinan TKA Dukung Kepastian Investasi
Integrasi layanan TKA juga berkaitan erat dengan upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan investasi. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyebut integrasi tersebut sebagai bentuk sinergi antarkementerian dalam memperkuat pelayanan investasi.
Kolaborasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat kerja sama antarkementerian dan antarinstansi. Pelayanan yang lebih terkoordinasi diharapkan dapat menciptakan proses investasi yang cepat dan efektif, tetapi tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Integrasi tersebut diharapkan turut memberikan dampak terhadap:
- Kemudahan proses investasi.
- Penciptaan lapangan kerja.
- Penguatan perekonomian.
- Peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.
- Kepastian bagi investor yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia.
Bagi investor asing, kepastian dalam proses administrasi menjadi salah satu faktor penting ketika menanamkan modal. Karena itu, integrasi layanan TKA diharapkan dapat menjadi bagian dari ekosistem pelayanan investasi yang lebih terkoordinasi.
Penyatuan Data Perkuat Kepastian bagi Investor Asing
Selain mengintegrasikan layanan, pemerintah juga mendorong penyatuan data antarkementerian. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto mengatakan kerja sama dalam pelayanan TKA dan investor asing sebenarnya telah dilakukan oleh ketiga kementerian.
Penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) menjadi bentuk formal dari kerja sama yang sebelumnya telah berjalan. Melalui integrasi sistem dan data, pemerintah berharap seluruh proses dapat memiliki acuan informasi yang lebih terkoordinasi.
Penyatuan data tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah dan investor melalui:
- Ketersediaan satu data yang lebih terintegrasi.
- Koordinasi pelayanan antarkementerian.
- Kepastian dalam proses administrasi TKA.
- Kemudahan bagi investor asing dalam menjalankan proses investasi.
- Pelayanan investasi yang lebih terkoordinasi.
Dengan terhubungnya layanan dan data melalui OSS, pemerintah menargetkan proses pelayanan TKA menjadi lebih sederhana sekaligus memberikan kepastian yang lebih besar bagi dunia usaha dan investor asing.
Baca Juga: Cara Buat NPWP Tenaga Kerja Asing (TKA) di Coretax
FAQ Seputar Layanan Perizinan TKA di OSS
1. Apa yang dimaksud dengan integrasi layanan perizinan TKA di OSS?
Integrasi layanan perizinan TKA di OSS merupakan upaya pemerintah menghubungkan pelayanan TKA lintas kementerian dan lembaga melalui sistem OSS sehingga prosesnya dapat diakses melalui satu pintu.
2. Sistem apa saja yang terhubung dalam layanan TKA?
OSS menghubungkan layanan TKA yang sebelumnya berada pada sistem berbeda, termasuk SIAPKerja milik Kementerian Ketenagakerjaan dan All Indonesia milik Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
3. Apa tujuan integrasi layanan TKA melalui OSS?
Integrasi bertujuan menyederhanakan proses pelayanan, mempercepat proses perizinan, meningkatkan koordinasi antarkementerian, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha serta investor.
4. Apakah integrasi OSS mengubah ketentuan penggunaan TKA?
Integrasi layanan berfokus pada penyederhanaan proses pelayanan. Pemerintah tetap mengarahkan penggunaan TKA untuk memenuhi kebutuhan kompetensi tertentu yang belum dapat dipenuhi tenaga kerja Indonesia.
5. Apa manfaat integrasi layanan TKA bagi investor asing?
Integrasi diharapkan memberikan proses administrasi yang lebih terkoordinasi dan kepastian yang lebih besar bagi investor asing dalam menjalankan kegiatan investasi di Indonesia.
