Pada Oktober 2024, pemerintah resmi memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 (PMK 81/2024). Aturan ini menjadi pedoman baru terkait pengelolaan perpajakan dalam penerapan Coretax, sistem inti administrasi perpajakan yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi. Salah satu poin penting dalam PMK 81/2024 adalah pengaturan baru mengenai pengkreditan pajak masukan, yang sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
Pajak masukan adalah PPN yang dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas perolehan barang atau jasa tertentu. Dalam praktiknya, pajak masukan yang dibayarkan dapat digunakan sebagai pengurang kewajiban PPN (pajak keluaran) yang harus disetor oleh PKP. Namun, ketentuan ini sering kali menjadi tantangan, terutama dalam masa transisi menuju penerapan sistem Coretax.
Ketentuan Umum Pengkreditan Pajak Masukan
Berdasarkan Pasal 375 ayat (1) PMK 81/2024, pajak masukan hanya dapat dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Namun, pengecualian diberikan untuk dokumen tertentu yang dianggap setara dengan faktur pajak. Dokumen ini dapat dikreditkan paling lambat tiga masa pajak setelah dokumen tersebut dibuat, selama belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi dalam harga perolehan barang atau jasa tersebut.
Dengan diberlakukannya Coretax mulai Januari 2025, terdapat aturan spesifik terkait pengkreditan pajak masukan. Faktur pajak masukan masa pajak Januari 2025 hanya dapat dikreditkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Januari 2025. Faktur pajak dari periode Oktober, November, dan Desember 2024 tidak dapat dikreditkan di masa pajak 2025, melainkan hanya dalam masa pajak yang sama atau hingga Desember 2024.
Baca juga: Panduan Pengkreditan Pajak Masukan PMK No. 81/2024 untuk PKP
Mengapa Transisi ke Coretax Penting?
Digitalisasi perpajakan telah menjadi fokus Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak 2016 dengan peluncuran aplikasi e-Faktur. Sistem ini memungkinkan pembuatan faktur pajak secara elektronik, meskipun penggunaannya masih memerlukan input manual dari PKP pembeli.
Pada Oktober 2020, DJP memperkenalkan fitur Prepopulated Pajak Masukan, yang secara otomatis menyelaraskan data pajak keluaran dari PKP penjual sebagai pajak masukan di aplikasi e-Faktur PKP pembeli. Dengan fitur ini, pengkreditan menjadi lebih mudah dan cepat. Coretax melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan pembuatan faktur, pengkreditan, hingga pelaporan dalam satu sistem.
Keuntungan utama Coretax adalah mengeliminasi risiko keterlambatan pengkreditan faktur pajak masukan. Sebelumnya, PKP pembeli sering menghadapi kendala ketika faktur pajak belum diterima tepat waktu akibat proses manual. Sistem baru ini memastikan data faktur tersedia secara real-time.
Pengkreditan Pajak Masukan: Apa yang Perlu Diperhatikan PKP?
Meskipun Coretax menawarkan banyak kemudahan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan PKP agar tidak mengalami kendala dalam pengkreditan pajak masukan:
1. Waktu Unggah Faktur Pajak:
Berdasarkan Pasal 387 ayat (1) PMK 81/2024, PKP wajib mengunggah faktur pajak melalui portal wajib pajak atau sistem yang terintegrasi dengan DJP. Faktur pajak harus diunggah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan.
Dalam masa transisi ini, PKP pembeli harus memastikan faktur pajak masukan sudah lengkap sebelum menyampaikan SPT Masa PPN. Jika pajak masukan belum muncul karena faktur pajak belum diunggah oleh PKP penjual, disarankan untuk menunggu hingga batas akhir unggah faktur.
2. Dokumen Tertentu:
Untuk dokumen tertentu yang kedudukannya setara dengan faktur pajak, PKP masih diberikan waktu pengkreditan hingga tiga masa pajak setelah dokumen dibuat, selama memenuhi ketentuan peraturan perpajakan.
3. Kompensasi Lebih Bayar:
Dalam hal terdapat lebih bayar atas pengkreditan pajak masukan pada masa pajak 2024, data tersebut akan dimigrasi ke sistem Coretax untuk dapat dikompensasi pada masa pajak 2025 dalam waktu satu hari sinkronisasi.
Baca juga: Manajemen Akses pada Coretax
Tantangan yang Mungkin Dihadapi PKP
Meski Coretax dirancang untuk memudahkan administrasi perpajakan, masa transisi ini tetap menghadirkan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesiapan PKP dalam mengadaptasi sistem baru. PKP perlu memahami perbedaan mendasar antara pengkreditan pajak masukan di sistem lama dan Coretax.
Di samping itu, potensi keterlambatan unggah faktur oleh PKP penjual juga dapat memengaruhi kelengkapan pajak masukan di sisi PKP pembeli. Oleh karena itu, koordinasi antar PKP menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan kelancaran pengkreditan.
Langkah-Langkah Adaptasi bagi PKP
Untuk menghadapi masa transisi ini, PKP disarankan untuk:
- Memperbarui Sistem Internal: Pastikan sistem keuangan dan akuntansi telah terintegrasi dengan Coretax untuk meminimalkan potensi kesalahan atau keterlambatan.
- Memantau Pengunggahan Faktur: PKP pembeli harus secara rutin memeriksa kelengkapan faktur pajak masukan di aplikasi Coretax, terutama mendekati batas waktu penyampaian SPT.
- Melakukan Pelatihan Internal: Berikan pelatihan kepada tim terkait agar memahami cara kerja Coretax dan aturan pengkreditan pajak masukan.
Penerapan PMK 81/2024 dan sistem Coretax menjadi langkah besar dalam transformasi digital perpajakan di Indonesia. Aturan baru ini memberikan kemudahan, namun juga menuntut PKP untuk lebih proaktif dalam mengelola administrasi perpajakan mereka. Dengan memahami ketentuan yang berlaku dan beradaptasi dengan sistem baru, PKP dapat mengoptimalkan manfaat dari perubahan ini sekaligus menghindari potensi sanksi administrasi.
